Pembentukan Satgas PPKS di Universitas Jember akhirnya sampai pada tahap final. Pada tanggal 29 November 2022 lalu, Panitia Seleksi Satgas PPKS menggelar uji publik untuk Satgas PPKS di gedung Mas Soerachman Universitas Jember. Tahapan ini dihadiri oleh beberapa stakeholder, seperti Rektor, para Wakil Dekan III, Biro Pelayanan dan Bantuan Hukum (BPBH) Fakultas Hukum, Ketua Lembaga Pembelajaran dan Penjamin Mutu (LP3M), PSG UNEJ, panitia seleksi, calon Satgas PPKS, pihak eksternal seperti Polres Jember dan pemerhati pencegahan kekerasan seksual di Jember.

Meskipun uji publik yang digelar terlihat inklusif karena mengundang berbagai pihak, tahapan ini masih menuai berbagai catatan penting mengenai mekanisme forum hingga transparansi informasi acara kepada khalayak umum. NA, salah satu satgas PPKS (saat uji publik masih menjadi calon) memaparkan kekecewaannya pada kami mengenai unsur penghadiran perwakilan tiap fakultas. 

“Perwakilan mahasiswa ini unsur apa penghadirannya? Apakah dari BEM atau UKM, itu tidak jelas. Jadi perwakilan mahasiswa yang hadir pada uji publik itu tidak ada yang mempertanyakan kepada kami calon satgas, kelayakan yang mana yang ingin kalian uji”, tuturnya ketika kami wawancarai. 

Sejalan dengan hal tersebut, ARH, salah satu perwakilan BEM FISIP yang hadir pada uji publik juga menjelaskan kekecewaannya mengenai mekanisme forum. “Saya datang langsung diarahkan di tempat duduk dekat Pak Jarkasi, kebetulan disitu tidak ada microphone sehingga saya juga cukup bertanya-tanya. Tapi moderator tetap menawarkan untuk bertanya, namun saya dan kawan saya di sebelah dari BEM FKIP tidak diberikan kesempatan untuk bertanya. Entah itu setting forum atau yang lain, atau memang mekanisme begitu saya kurang tahu. Cukup kecewa sih kita tidak bisa mempertanyakan integritas dan kapabilitas calon satgas”, jelas ARH. 

NA sebagai calon satgas saat itu juga memaparkan kepada kami bahwa uji publik seharusnya dapat menampilkan ke publik perihal kelayakan calon satgas PPKS. Ia menilai bahwa uji publik kurang memberikan penilaian mengenai kelayakan calon Satgas. “Tidak ada penampilan CV dari masing-masing calon sehingga belum cukup informatif. Tampilan biodata juga seharusnya ditampilkan secara utuh sehingga publik tau bukan hanya dibaca beberapa saja”, tuturnya. 

Selain itu, transparansi akses informasi mengenai acara uji publik Satgas PPKS ini juga menjadi catatan penting mengenai bagaimana lagi-lagi penyebaran informasi mengenai pembentukan Satgas PPKS kurang terlaksana secara transparan.

“Pemberian informasi uji kelayakan publik seharusnya massif diinformasikan sebelum kegiatan melalui Instagram atau Telegram dan sebagainya sehinga mahasiswa bisa stay tune menunggu hari pelaksanaan tersebut”, tambah NA.

Naskah : Tim Redaksi Prima

Editor : Tim Redaksi Prima

LPM PRIMA, Jember - Baru-baru ini telah terjadi sebuah tindakan eksibisionisme yang menimpa M, seorang mahasiswi Fakultas Ilmu Budaya, Universitas Jember. Kejadian berlangsung di area kampus, tepatnya setelah pintu masuk belakang kampus FISIP (18/12/2022).

Berdasarkan penjelasan korban, pelaku mengendarai sepeda onthel lalu menyalip korban yang sedang berjalan kaki. Setelah melewati korban, pelaku putar balik lalu menunjukkan alat kelaminnya ke arah korban.

“Pas hari Minggu ‘kan aku jalan sendiri berangkat ke kampus lewat pintu belakang FISIP. Aku kira bapaknya senyum karena ramah, akhirnya aku sapa balik ‘mari pak’ ternyata pas balik bapaknya nunjukin alat kelaminnya sambil naik sepeda,” Terang M saat diwawancarai.

Korban mengaku kaget saat kejadian. Ia tak berani berteriak karena ditakutkan justru menambah ketertarikan pelaku melakukan aksinya lebih dari itu. Korban tetap berusaha tenang, mengalihkan pandangan, dan menghindar dengan berjalan lebih cepat.

“Aku syok banget, gak berani teriak takutnya malah tertarik dianya. Jadi aku langsung jalan cepet sambil lihat hp,” Tambahnya.

Korban juga menjelaskan ciri-ciri pelaku yaitu kisaran umur 30-an dengan memiliki kulit kecoklatan. Saat kejadian pelaku mengendarai sepeda onthel berwarna merah dengan baju polo berwarna merah dan putih serta celana pendek selutut.

Sejak kejadian itu korban mengaku menjadi takut kalau berjalan sendirian. (Diki)

Tanggal 10 Desember rutin diperingati sebagai hari Hak Asasi Manusia (HAM) sedunia. Sebagai sebuah pengingat bahwa setiap insan haruslah mendalami makna dan pera sebagai manusia serta menghargai hak hidup manusia lain yang kemudian ditransformasikan menjadi tindakan saling menghargai. Tak lupa untuk mengenang dan mengingatkan bahwa sampai hari ini masih banyak kasus HAM yang tak kunjung diselesaikan.  Dalam hal ini, Aliansi Mahasiswa Papua (AMP) yang berada di Jember merespon hari penting tersebut untuk kembali menyuarakan pendapat mereka yang tertuang dalam Press Release yang dikeluarkan. Press Realese ini berisikan histori peristiwa pahit yang pernah terjadi di Papua, hingga 14 butir pernyataan masyarakat dan mahasiswa Papua terhadap pemerintah.

Bukan menjadi hal asing bagi kita untuk mengetahui fakta bahwa sampai hari ini konflik Papua terus terjadi dari hari ke hari, tahun ke tahun,  periode ke periode. Dalam Press Release tersebut, AMP menuliskan banyaknya pelanggaran HAM besar yang terjadi di tanah Papua. Bertujuan untuk mendesak Pemerintah agar bertanggang jawab atas hal buruk yang menimpa mereka serta menghentikan tindakan-tindakan represif oleh aparat di daerah Papua. Dimulai dari saat diberlakukannya operasi militer pada tahun 1966-1980 yang menewaskan sekitar 500.000 sampai 600.000 OAP (Orang Asli Papua). Kejadian Wamena pada Oktober 2000 yang penuh akan kekerasan. Di mana, pasukan Militer menembak mati 37 orang warga sipil, 189 orang terluka, 13.565 orang mengungsi dan 83 orang masyarakat sipil dijadikan tahanan politik. Sedangkan peristiwa Abepura berdarah di Jayapura pada 7 Desember tahun 2000 menewaskan 3 orang mahasiswa dan 100 orang lainnya ditahan dan disiksa.

Sebetulnya masih banyak peristiwa-peristiwa pelanggaran HAM yang dituliskan dalam Press Realese oleh AMP Jember yang jika ditotal telah menewaskan ribuan orang asli Papua dari masa ke masa. Beberapa di atas hanyalah secuil dari kejadian pelanggaran HAM besar di Papua yang tim LPM PRIMA tuliskan guna menyadarkan kita banyaknya pelanggaran HAM di Indonesia terkhusus Papua. Termasuk yang terjadi 2 tahun lalu pada kasus rasisme di tahun 2019, serta kasus pelecehan seksual pada tahun 2020 kepada 2 orang ibu yang dilakukan oleh oknum instansi militer Indonesia.

Selain itu, AMP juga menyoroti akan disahkannya Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RUU KUHP) menjadi undang-undang pada 6 Desember lalu. KUHP dinilai berpotensi untuk memperparah kasus pelanggaran HAM karena memiliki pasal tindak pidana korupsi dan pasal pelanggaran HAM berat yang justru mengembalikan konsistensi negara demokrasi kepada rezim orde baru. Selain itu, negara juga dianggap mengambil tindakan tanpa mempertimbangkan kedaulatan dan suara rakyat yang vokal menyuarakan ketidaksepakatan.

Lembar Press Release tersebut diakhiri dengan 14 butir permintaan terhadap pemerintah Indonesia yang berbunyi:

1. Berikan hak penentuan nasib sendiri sebagai solusi demokratis bagi bangsa West Papua.

2. Tolak Otonomi Khusus jilid II.

3. Buka akses jurnalis seluas-luasnya di West Papua.

4. Tarik militer organik dan non-organik di West papua.

5. Hentikan segala bentuk diskriminasi dan intimidasi terhadap mahasiswa West Papua di seluruh Indonesia.

6. Bebaskan semua tapol (tahanan politik) West Papua tanpa syarat.

7. Tolak Daerah Otonomi Baru di West Papua.

8. Tutup PT Freeport, BP, LNG Tangguh dan pertambangan Blok Wabu.

9. Usut tuntas semua pelaku pelanggaran HAM di West Papua.

10. Tangkap, adili, dan penjarakan jenderal pelanggar HAM di West Papua dan seluruh Indonesia.

11. Hentikan rasialisme dan politik rasial yang dilakukan Pemerintah Republik Indonesia dan TNI-Polri.

12. Hentikan Operasi militer di Nduga, Intan Jaya, Puncak Jaya, dan seluruh wilayah West Papua lainnya.

13. Cabut Omnibus Law.

14. Tolak RKUHP.

(Inayah)

Belakangan terkenalnya serial “Monster: The Jeffrey Dahmer Story” yang menimbulkan banyak reaksi bagi para penikmat film. Serial ini tayang di salah satu media penyedia layanan streaming film terkenal, Netflix, pada 21 September lalu. Serial ini diangkat dari sebuah kisah nyata pembunuh berantai, Jeffrey Dahmer, yang terjadi di Kota Milawaukee, Negara bagian Wiconnsin, Amerika Serikat pada tahun 1991.

Dalam serial ini, semua yang mengenai Dahmer ditampilkan secara gamblang. Serial dibangun berdasarkan sisi pandang masa hidup Jeffrey Dahmer, keluarga korban hingga warga kulit hitam di Kota Milawaukee. Pria yang berjumlah 17 dan anak laki-laki menjadi korban Dahmer secara keji selama 1978-1991. Kisah ini benar-benar mengingatkan betapa buruknya peradilan pada masa itu, kebrutalan, serta rasisme yang diikuti bobroknya sistem kepolisian.

Tidak mengagetkan bahwa serial ini mampu membawa mimpi buruk bagi para penontonnya. Rasa jijik dan mual bahkan mampu dihadirkan oleh serial ini. Reaksi-reaksi muncul dari banyak pihak. Beberapa memberikan pujian terhadap serial ini, sisi berlawanan menanggap serial ini tidak pantas karena tidak menghormati keluarga para korban.

Beberapa adegan kilas balik dalam serial ini, Dahmer ditampilkan sebagai sesosok pria dengan masa kecil yang tidak begitu menyenangkan: pertikaian kedua orang tua yang berujung perceraian. Dalam narasi yang disajikan pada awal serial, belum ada yang mengetahui apa yang membuat seorang Dahmer dapat melakukan kekejian seperti itu.

Dahmer kecil ditampilkan sebagai anak yang pendiam dan dianggap aneh bagi anak-anak seumurnya. Keanehannya ditambah dengan ketertarikannya pada nekropsi (pembedahan bangkai) hewan. Dahmer menyukai bagaimana cara dan proses melakukan pembedahan pada hewan yang telah mati: rakun, janin babi hingga tikus.

Ayah Dahmer—yang ingin menjadi seorang ayah yang baik untuk anaknya juga memiliki kemampuan dalam melakukan nekropsi mengajarkan Dahmer bagaimana cara melakukannya dengan benar. Ayah Dahmer melihat ketertarikan putranya sebagai hal yang dapat menjadikannya seorang saintis di masa depan.

Masa kecil semakin runyam ditambah dengan adanya masalah pada ibunya yang pencandu obat penenang hingga menimbulkan pertikaian dengan ayahnya. Ibunya menjadi pemarah dan tak acuh pada Dahmer, di sisi lain ayahnya sudah tidak kuasa menanggapi semua yang dilakukan istrinya. Pada akhirnya semuanya berdampak pada Dahmer kecil, menjadikannya anak yang sukar bersosialisasi dan lebih sering menyendiri. 

Dalam keluarga kecilnya itu, Dahmer tidak pernah mendapatkan perhatian secara penuh oleh kedua orang tuanya, terutama ibunya. Hingga menjelang remaja, Dahmer semakin menujukan keabnormalannya. Dia menjadi sosok yang kikuk dengan orientasi seksual pada laki-laki.

Hal yang dialami Dahmer dapat menunjukkan bahwa lingkungan sosial seseorang sangat berpengaruh terhadap pembentukan sifat dan perilaku dirinya, terutama lingkungan keluarga. Selain itu, luka masa lalu yang tidak disadari juga dapat menghasilkan pola perilaku yang menyimpang.

Ketika seorang anak melihat kedua orang tuanya bertengkar, anak akan merasa tidak nyaman, ketakutan bahkan merasa tidak nyaman berada di sekitar orang tuanya. Mereka akan cemas karena melihat kemarahan kedua orang tuanya dan menimbulkan pikiran negatif. Disisi lain, ayah atau ibu yang sering bertengkar berpotensi sukar menunjukkan sikap hangat dan kasih saya kepada anaknya.

Ketika semua kasih sayang yang diinginkan tidak tercapai akan mempengaruhi mental anak. Seperti yang dilakukan Dahmer, ketika seseorang yang dia sukai menyukainya juga, Dahmer merasa bahwa dia memiliki orang yang memberikan perhatian kepadanya dan dia merasa tidak sendirian. Sehingga, ketika orang yang dia sukai ingin meninggalkannya, walaupun hanya untuk kembali ke rumahnya, Dahmer merasa terancam akan ditinggalkan dan kembali sendirian. Berbagai cara dilakukan untuk membujuk mereka agar tinggal hingga menimbulkan pembunuhan yang entah disengaja olehnya atau tidak—agar mereka dapat tetap bersama.

Dalam serial ini, ditampilkan bobroknya kepolisian yang masih menunjukkan sikap rasis terhadap warga kulit hitam dan selalu menganggap mereka sepele. White supermacy benar-benar terlihat pada kasus ini. Hingga beberapa kali tetangga Dahmer melaporkan kecurigaannya pada polisi, namun polisi terus mengabaikannya karena dia merupakan wanita kulit hitam.

Pada akhirnya, kasus ini dapat memberikan pengajaran bagi para orang tua bahwa kasih sayang penuh terhadap anak sangat penting bagi tumbuh kembang mereka. Hal ini juga mengingatkan bahwa orang tua harus mengetahui minat maupun bakat anak yang dapat mengarah ke hal negatif sehingga dapat diantisipasi di masa dewasanya.

TEKS : ELHAM (TRAIPENMADAS 21)

EDITOR : TIM REDAKSI 

LPM PRIMA- Berbicara tentangpermasalahan yang ada di kampus, memang tak luput dari sarana dan prasarana yang kurang maksimal diberikan oleh pihak kampus, tak terkecuali FISIP. berbagai keluhan dilontarkan mahasiswa terkait prasarana yang kurang memadai sehingga berdampak pada keefektifan proses belajar-mengajar di lingkup Fakultas. bukan tanpa aksi nyata, beberapa bulan lalu, Aliansi Gerakan Mahasiswa FISIP SOLID yang berisikan mamahasiswa FISIP dari berbagai Organisasi Mahasiswa (ORMAWA) dan Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM) FISIP telah melaksanakan Audiensi dengan Dekanat untuk menuntut perbaikan sarana dan prasarana Fakultas. Hal ini bukan tanpa alasan, kami meyakini Sarana dan prasarana yang memadai akan berpengaruh terhadap keefektifan segala bentuk aktivitas didalamnya. 

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan pada 18 November 2022 terhadap beberapa mahasiswa FISIP mengenai kepuasaan akan sarana dan prasarana. Semua dari mereka mengeluhkan terkait sarana dan prasarana yang belum memadai dan masih banyak evaluasi yang perlu dilakukan.

"Saya merasa tidak nyaman dengan salah satu fasilitas FISIP yaitu TSW (Taman Super WIFI), lantai retak seringkali membuat saya terjatuh ketika hujan, dan penerangan yang kurang memadai ketika malam hari menjadikan FISIP terlihat menyeramkan. Selanjutnya, sampah yang berserakan karena minimnya tempat sampah di TSW, tidak mengenakan mata. Tidak hanya itu, kondisi miris juga dapat dilihat dari kursi ruang kelas yang tidak diganti selama bertahun-tahun." Ujar Krisdian Tata, mahasiswa Kesejahteraan Sosial.

Untuk fasilitas lainnya, yang diperlukan oleh mahasiswa dan menjadi keluhan beberapa dosen yaitu tidak adanya tempat penitipan helm, sehingga ketika pembelajaran di dalam kelas, terdapat mahasiswa yang harus membawanya ke dalam kelas.

Ruang belajar atau perpustakaan yang tidak terlihat di area FISIP juga menjadi problem tersendiri bagi beberapa mahasiswa.

Adnino selaku anggota BEM FISIP mengungkapkan, "Dari pihak BEM sendiri sudah pernah memberikan tuntutan terhadap fakultas mengenai sarana dan prasarana. Namun, kami masih belum mekaukan Tindakan lanjut lagi dan mengkaji terkait hal tersebut."

Tuntutan yang disampaikan oleh pihak BEM telah membuahkan hasil berupa perbaikan beberapa ruang kelas dan tempat olahraga. Walaupun terlihat kurang maksimal.

Hal tersebut menciptakan sebuah statement yang diberikan mahasiswa mengenai berbagai harapan terkait kenyamanan dan kemaksimalan sarana dan prasarana di FISIP.

"Semoga bisa terus melakukan renovasi secara bertahap, sehingga menciptakan kondisi yang nyaman dan lebih layak lagi. Terutama pada ruang kelas, yang mana merupakan tempat pembelajaran bagi mahasiswa. Karena ketika belajar, kami membutuhkan tempat yang kondusif dan nyaman." Jelas Maiguna, salah satu mahasiswa Administrasi Bisnis.

Harapan lain juga disampaikan oleh Nabila, seorang mahasiswa Sosiologi, "Harapannya, semoga pihak fakultas bisa lebih fokus terhadap perbaikan fasilitas yang ada di FISIP." Ujarnya.

Banyak harapan, doa dan semoga-semoga yang tidak dapat ditulis namun letaknya beriringan dengan aksi nyata.

Barangkali didengar, segala bentuk perbaikan terhadap sarana dan prasarana, selalu menjadi hal yang dinantikan oleh seluruh penghuni FISIP, khususnya mahasiswa. (Bagus Kurniawan)

LPM PRIMA- berbicara terkait permasalahan yang ada di kampus, memang tak luput dari sarana dan prasarana yang kurang maksimal diberikan oleh pihak kampus, tak terkecuali FISIP. berbagai keluhan dilontarkan mahasiswa terkait prasarana yang kurang memadai sehingga berdampak pada keefektifan proses belajar-mengajar di lingkup Fakultas. bukan tanpa aksi nyata, beberapa bulan lalu, Aliansi Gerakan Mahasiswa FISIP SOLID yang berisikan mamahasiswa FISIP dari berbagai Organisasi Mahasiswa (ORMAWA) dan Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM) FISIP telah melaksanakan Audiensi dengan Dekanat untuk menuntut perbaikan sarana dan prasarana Fakultas. Hal ini bukan tanpa alasan, kami meyakini Sarana dan prasarana yang memadai akan berpengaruh terhadap keefektifan segala bentuk aktivitas didalamnya. 

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan pada 18 November 2022 terhadap beberapa mahasiswa FISIP mengenai kepuasaan akan sarana dan prasarana. Semua dari mereka mengeluhkan terkait sarana dan prasarana yang belum memadai dan masih banyak evaluasi yang perlu dilakukan.

"Saya merasa tidak nyaman dengan salah satu fasilitas FISIP yaitu TSW (Taman Super WIFI), lantai retak seringkali membuat saya terjatuh ketika hujan, dan penerangan yang kurang memadai ketika malam hari menjadikan FISIP terlihat menyeramkan. Selanjutnya, sampah yang berserakan karena minimnya tempat sampah di TSW, tidak mengenakan mata. Tidak hanya itu, kondisi miris juga dapat dilihat dari kursi ruang kelas yang tidak diganti selama bertahun-tahun." Ujar Krisdian Tata, mahasiswa Kesejahteraan Sosial.

Untuk fasilitas lainnya, yang diperlukan oleh mahasiswa dan menjadi keluhan beberapa dosen yaitu tidak adanya tempat penitipan helm, sehingga ketika pembelajaran di dalam kelas, terdapat mahasiswa yang harus membawanya ke dalam kelas.

Ruang belajar atau perpustakaan yang tidak terlihat di area FISIP juga menjadi problem tersendiri bagi beberapa mahasiswa.

Adnino selaku anggota BEM FISIP mengungkapkan, "Dari pihak BEM sendiri sudah pernah memberikan tuntutan terhadap fakultas mengenai sarana dan prasarana. Namun, kami masih belum mekaukan Tindakan lanjut lagi dan mengkaji terkait hal tersebut."

Tuntutan yang disampaikan oleh pihak BEM telah membuahkan hasil berupa perbaikan beberapa ruang kelas dan tempat olahraga. Walaupun terlihat kurang maksimal.

Hal tersebut menciptakan sebuah statement yang diberikan mahasiswa mengenai berbagai harapan terkait kenyamanan dan kemaksimalan sarana dan prasarana di FISIP.

"Semoga bisa terus melakukan renovasi secara bertahap, sehingga menciptakan kondisi yang nyaman dan lebih layak lagi. Terutama pada ruang kelas, yang mana merupakan tempat pembelajaran bagi mahasiswa. Karena ketika belajar, kami membutuhkan tempat yang kondusif dan nyaman." Jelas Maiguna, salah satu mahasiswa Administrasi Bisnis.

Harapan lain juga disampaikan oleh Nabila, seorang mahasiswa Sosiologi, "Harapannya, semoga pihak fakultas bisa lebih fokus terhadap perbaikan fasilitas yang ada di FISIP." Ujarnya.

Banyak harapan, doa dan semoga-semoga yang tidak dapat ditulis namun letaknya beriringan dengan aksi nyata.

Barangkali didengar, segala bentuk perbaikan terhadap sarana dan prasarana, selalu menjadi hal yang dinantikan oleh seluruh penghuni FISIP, khususnya mahasiswa. (Bagus Kurniawan)

Nita, bukan nama sebenarnya, seharusnya melaksanakan praktikum kebijakan sosial—salah satu mata kuliah wajib prodi jurusan Ilmu Kesejahteraan Sosial—pada semester 6 lalu. Absennya Nita bukan tanpa alasan, pelaksanaan praktikum kebijakan sosial yang seharusnya ditempuh sejak bulan Maret harus mundur hingga awal Juni karena belum adanya surat pengantar praktikum dari LKPM (Laboratorium Kajian Pemberdayaan Masyarakat) FISIP UNEJ.

“Gak praktikum karena surat dari fakultas baru turun jadi 2 minggu sebelum jadwal selesai praktikum. Dinas terkait menolak surat izin praktikum yang sudah ada saat itu karena waktu yang tertera di surat (Maret-Juni) gak sesuai sama waktu yang nantinya kita akan praktikum di situ”, jelasnya ketika diwawancarai oleh tim Redaksi PRIMA.

Disisi lain, pada praktikum dan semester yang sama, Ani tetap dapat melaksanakan praktikum sejak bulan Maret hingga Juni 2022 tanpa surat pengantar praktikum dari kampus. “Dosen pembimbing ku minta tetap praktikum, dari awal semester sampai akhir meskipun surat pengantar dari jurusan belum turun. Aku pribadi bisa masuk karena faktor kedekatan dan sudah pernah magang di Dinas Sosial Kota X, setelah itu juga harus mengurus surat pengantar sendiri ke Bangkesbangpol. Untuk keadaan teman-teman di kelompok yang sama, yang aku tahu ada beberapa yang kesulitan juga”, jelas Ani.

Berbeda dengan Ani dan Nita, Yola merasakan pengalaman yang berbeda. Praktikum konselor psikososial yang ia jalani pada semester ini mengalami hambatan karena alur surat pengantar yang tidak jelas. “Setelah dapat surat dari LKPM, aku langsung menyerahkan ke tempat ku praktikum. Namun setelah bimbingan dengan dosen penguji, aku dan teman-teman baru tahu kalau suratnya harus di proses di Dekanat dulu baru nanti akan jadi surat terjun lapang”, jelas Yola. Ia juga menambahkan bahwa pengajuan surat ke Dekanat akhirnya ia dan teman-temannya lakukan sendiri.

Setali tiga uang dengan Yola, Tias juga memiliki pengalaman yang hampir sama. Ia harus mengurus surat praktikumnya sendiri. “Kalau kemarin kita dikasih format, suruh bikin sendiri, minta tanda tangan Ketua Jurusan sama Ketua LKPM, terus diajukan ke fakultas. Udah gitu aja, tapi ya lumayan lama karena di dekanatnya juga lama kan. Terus kalau teman-teman yang lain mungkin yang lama dari fakultasnya juga”, jelasnya ketika kami wawancarai.

Pengalaman keterlambatan dan hambatan praktikum seperti halnya diatas tentu bukan hanya dirasakan oleh Nita, Ani, Yola dan Tias saja. Mahasiswa jurusan Ilmu Kesejahteraan Sosial yang melaksanakan praktikum tentu akan mengalami hal yang sama karena distribusi surat praktikum berasal dari satu pintu; yaitu Laboratorium Kajian Pemberdayaan Masyarakat (LKPM). Apa itu LKPM? Apa tugas dan wewenangnya? Mengapa surat pengantar praktikum kerap mengalami hambatan?

LKPM merupakan lembaga yang secara struktural berada di bawah jurusan Ilmu Kesejahteraan Sosial FISIP Universitas Jember. Hingga berita ini turun, kami belum menemukan sumber yang komprehensif mengenai struktur organisasi dalam LKPM, pun dengan tugas dan wewenangnya secara formal. Hingga saat ini, LKPM aktif mengurusi surat-menyurat untuk kebutuhan praktikum serta sertifikasi pekerja sosial yang dilaksanakan sebelum pandemi.

Ketidaktahuan publik (setidaknya mahasiswa Ilmu Kesejahteraan Sosial) tentang hal formal dan struktural LKPM menjadi isu yang serius jika kita tilik lagi korelasinya dengan keterlambatan surat pengantar praktikum Kesejahteraan Sosial. Transparansi LKPM kemudian mutlak dibutuhkan dalam hal ini. Praktikum-praktikum pada jurusan Ilmu Kesejahteraan Sosial merupakan mata kuliah wajib prodi 4 sks yang harus dijalankan dengan baik oleh mahasiswa Ilmu Kesejahteraan Sosial. Bukan hanya mahasiswa yang menjalani, namun juga jurusan Ilmu Kesejahteraan Sosial sebagai pengawas, termasuk LKPM sebagai lembaga yang memiliki andil besar dalam penyelenggaraan praktikum-praktikum ini. Jika dalam praktik akademi yang esensial dalam jurusan Ilmu Kesejahteraan Sosial saja masih banyak terdapat cacat formal, bagaimana dengan hal lain?

Sebut saja pengalaman Yola dan Tias serta teman-teman kelompoknya yang harus mengurusi surat praktikum secara individu ke Dekanat. Hal ini lalu menjadi tanda tanya besar, mengapa mahasiswa harus mengurus surat praktikum secara individu jika LKPM memang telah ditugaskan dalam ranah ini? Meskipun sekarang Yola, Tias dan teman-temannya dapat melaksanakan praktikum, ketidakhadiran LKPM dalam mengurusi surat sampai selesai ke Dekanat perlu ditinjau lebih lanjut lagi.

Pun dengan yang dirasakan oleh Ani pada praktikum semester lalu. Ia dan teman-temannya harus pintar-pintar memanfaatkan koneksi dan mengurus surat ke Bangkesbangpol sendiri dengan bantuan lembaga tempat ia praktikum. Padahal hal-hal formal seperti ini harusnya menjadi tupoksi LKPM. Hal yang dialami Yola, Tias dan Ani inilah yang kami maksud sebagai “kecacatan formal”

Transparansi struktural dan tupoksi LKPM sudah seharusnya menjadi isu penting bagi mahasiswa Ilmu Kesejahteraan Sosial. Terlambat dan terhambatnya alur keluarnya surat kemudian memunculkan pertanyaan lain, mengapa hal tersebut dapat terjadi?

Struktural LKPM 

Tias, salah satu narasumber kami bercerita mengenai alasan ia dan teman-teman angkatannya harus mengurusi surat sendiri. “Yang surat ini (surat praktikum), kenapa Pak Arif (Ketua LKPM) gak mau ngurusin lagi karena takutnya lama, takutnya fakultas memperlama kalau Pak Arif yang ngurusin. Makanya ke mahasiswa langsung. Jadi alasannya ke mahasiswa itu biar gak diperlama, makanya disuruh mahasiswanya yang gerak sendiri”, jelasnya kepada Redaksi PRIMA ketika diwawancarai. 

Mahasiswa FISIP (terutama pengurus Ormawa) sepertinya sudah tidak asing dengan birokrasi FISIP yang bertele-tele dan “mbulet”. Hal ini ikut menjadi salah satu faktor keterlambatan surat-surat perizinan praktikum di Ilmu Kesejahteraan Sosial. Kesemrawutan birokrasi FISIP memang sudah menjadi rahasia umum, namun benarkah hanya karena proses internal yang bertele-tele saja? Narasumber kami mengungkapkan bahwa selain faktor internal dalam birokrasi FISIP, terdapat gesekan personal antara pihak Dekanat dengan LKPM sehingga surat sering terlambat untuk di distribusikan ke mahasiswa. Hal inilah yang menjadi faktor mengapa mahasiswa akhirnya diminta untuk mengurusi surat praktikum secara individu.

Keterlibatan Mahasiswa dalam Struktural LKPM

Tak hanya berhenti pada persoalan struktural LKPM yang tidak transparan, masalah lain muncul ketika mahasiswa-mahasiswa jurusan Ilmu Kesejahteraan Sosial diketahui “bekerja” dibawah LKPM. Narasumber kami menjelaskan “Cara masuknya ya ditawarin aja. Misalnya ditanya, mau gak jadi ini (di LKPM) gitu. Misalnya teman yang direkrut ditanya kenapa kok mau, bakal dijawab ‘Iya soalnya aku lihat kamu rajin, makanya pas LKPM nyari orang kamu aku rekomendasikan’ gitu saja. Jadi perekrutannya mulut ke mulut gitu, bukan LKPM yang nyari. Tapi ditawari nya bukan jadi anggota LKPM, tapi membantu Pak Arif.”

Narasumber kami juga menjelaskan apa saja yang dikerjakan mahasiswa yang “bekerja” dibawah LKPM, seperti mengurus surat-surat pengantar Praktikum dan ikut andil dalam mengatur ploting tempat praktikum (khusus untuk praktikum lembaga pelayanan sosial semester ini). Keterlibatan mahasiswa yang “bekerja” di bawah LKPM kemudian memunculkan pertanyaan, mengapa mahasiswa harus dilibatkan dalam tugas-tugas yang seharusnya menjadi tupoksi LKPM? Jika memang kekurangan SDM dan anggota, mengapa bukan staf LKPM saja yang dilibatkan? 

Tidak hanya itu, diketahui bahwa mahasiswa yang “bekerja” di bawah LKPM tidak menerima upah yang pantas mereka dapatkan setelah mengerjakan “tugas-tugas” LKPM. “Sebenarnya dulu pernah ada isu, kalau yang di LKPM (mahasiswa) akan digaji, tapi akhirnya gak digaji sampai sekarang. Cuma konsumsi setiap kumpul di LKPM, ada makanan, minuman dan jajan”, jelas salah satu narasumber kami ketika kami wawancarai. 

Meskipun hingga berita ini turun kami belum bisa menemukan aturan dan regulasi mengenai struktur dan sistem upah di LKPM, namun sudah menjadi seharusnya tiap individu yang “bekerja” mendapatkan upah yang layak, apalagi pekerjaan ini berada di lingkungan akademis. Pun jika memang secara struktural mahasiswa ada di dalam struktur organisasi LKPM, sudah seharusnya jurusan Ilmu Kesejahteraan Sosial mengatur regulasi mulai dari perekrutan secara terbuka (bukan hanya dari mulut ke mulut seperti yang selama ini dilakukan), tugas pokok fungsinya hingga aturan upah. 

Ketika kita tilik lagi, masalah-masalah di atas bukan hanya tanggung jawab LKPM sebagai lembaga. Jurusan dan fakultas yang menaungi lembaga juga memiliki andil yang besar untuk mengawasi jalannya LKPM, baik dari sistem maupun pengorganisasiannya. 

Hubungan LKPM dan Lembaga Lain

Semrawut LKPM tidak berhenti disitu saja. Selain masalah keterlambatan surat dan upah mahasiswa, narasumber kami juga mengungkapkan bahwa ada hubungan LKPM dengan lembaga tertentu diluar FISIP dan UNEJ. Bukan hubungan sinergi yang dimaksud. Namun hubungan yang mengarah pada pencampur adukkan urusan pribadi dengan urusan lembaga LKPM sendiri, yang jika kita tilik kembali dapat disebut sebagai "penyalahgunaan" atau "penyelewengan". 

“sebenarnya masalah ini sudah menjadi rahasia umum, yaitu semenjak LKPM pindah ke ISDB teman-temanku yang mengaku akan pergi rapat mengenai urusan lembaga ini, ternyata berangkatnya ke ISDB. Padahal dulu kan tempatnya lembaga tersebut gak disitu”, ujar narasumber kepada kami.

Meskipun penyelewengan tempat ini terlihat sepele bahkan banyak mahasiswa yang tahu, namun dari sini kita dapat mengetahui bahwa pihak LKPM tidak dapat memisahkan urusan LKPM atau internal lembaganya dengan urusan pribadi. Hal ini tentu akan berdampak pada kinerja LKPM sebagai lembaga yang harusnya dapat memenuhi tanggung jawabnya.

– REDAKSI PRIMA

Seluruh nama narasumber dalam tulisan ini kami samarkan demi keamanan narasumber.

Pada akhir pekan lalu 7/11 telah berlangsung kegiatan Pekan Olahraga dan Seni (PORSI) yang diadakan oleh Himpunan Mahasiswa Sosiologi (Himasos) Fisip Unej. Kegiatan PORSI tersebut diikuti oleh seluruh mahasiswa Sosiologi Fisip Unej angkatan 2022 sampai 2019. Diadakannya PORSI ini untuk dapat menyalurkan bakat dan minat dari mahasiswa Sosiologi Fisip Unej. Acara ini adalah program kerja yang diadakan tiap tahun oleh HIMASOS, pada tahun ini PORSI mengangkat tema “Burn Again Our Creativity and Sportivity in PORSI 2022”. Kegiatan ini berisikan beberapa lomba yaitu lomba olahraga Badminton, futsal, serta lomba seni cover lagu. Lomba-lomba tersebut pun dipilih melalui minat terbanyak dari mahasiswa itu sendiri.

Kegiatan ini dilakukan selama dua hari, yaitu di hari pertama dilaksanakan pertandingan bulu tangkis yang diadakan di Lapangan 8 Tegal Besar, Kecamatan Kaliwates, Jember. Sedangkan di hari kedua dilaksanakan perlombaan futsal yang bertempat di Lapangan Elpashindo Sumbersari, Kecamatan Sumbersari, Jember. Untuk lomba cover lagu sendiri diadakan secara online dengan diupload ke instagram Porsi.

Adapun pemenang dari lomba badmin diraih oleh angkatan 2020 untuk semua macam yaitu ganda putra dan ganda campuran. Untuk lomba futsal dimenangkan oleh tim angkatan 2020. Untuk lomba cover lagu dimenangkan oleh Al-Hakim Fiqri untuk kategori terbaik dan Elegi Nur Aisyah untuk kategori favorit.

“PORSI pada tahun ini berlangsung dengan penuh semangat dan antusiasme yang tinggi dari mahasiswa Sosiologi angkatan 2019-2022. Mereka terlihat sangat menikmati jalannya lomba dengan semangat mendukung tim angkatannya masing-masing. Dengan diadakannya perlombaan PORSI ini diharap dapat menyalurkan bakat dan minat mahasiswa dan juga dapat membuat solidaritas antar angkatan lebih tinggi” Tutur Fahmi Hidayat selaku ketua panitia kegiatan PORSI 2022.

TEKS : ADIBA FARIZA

EDITOR : TIM REDAKSI 

Berdasarkan catatan sejarah bangsa Indonesia, pada tanggal 30 september menjadi sejarah kelam bagi bangsa Indonesia.Pada waktu itu terjadi peristiwa pemberontakan G30S PKI yang mengincar perwira tinggi TNI AD Indonesia sebagai salah satu tragedy nasional yang mengancam keutuhan NKRI. Peristiwa G30S PKI sampai sekarang menjadi persada sejarah negara sebagai “Black Story” yang sampai saat ini masih menyimpan misteri. siapakah yang sebenarnya bersalah dan siapakah yang menjadi mangsa serta menjadi kambing hitam yang hingga saat ini masih menjadi persoalan yang senantiasa diperdebatkan di media Indonesia. Peristiwa pemberontakan ini berlangsung selama dua hari mulai tanggal 30 September 1965 hingga 1 Oktober 1965.

Latar belakang peristiwa G30S PKI ini terjadi karena adanya persaingan politik. PKI adalah sebagai kekuatan politik merasa khawatir dengan kondisi kesehatan presiden Soekarno yang memburuk. Dimana kejadian tersebut bermula pada awal 1 Agustus 1965 presiden Soekarno tiba-tiba pingsan setelah berpidato, sehingga banyak kalangan yang mempunyai anggapan bahwa masa hidup Soekarno tidak akan lama lagi, yang kemudian memunculkan sebuah pertanyaan besar mengenai siapa yang pantas untuk menjadi pengganti presiden soekarno berikutnya, hal tersebut menjadikan persaingan yang sangat sengit terjadi di kalangan PKI dan TNI.

Namun, sebelum peristiwa G30S PKI ini terjadi banyak pihak memaklumi mengenai pergeseran pengaruh antara pihak TNI yang sangatlah bertentangan dengan aliran faham komunis (PKI) dan pergeseran ini terjadi semakin parah tatkala pada waktu itu Soekarno dikatakan lebih condong memihak golongan Komunis (PKI). (Scoot,2009). Kecondongan Soekarno terhadap komunis semakin jelas, dimana pada waktu itu soekarno secara lantang mengkritik bantuan-bantuan barat dan menyatakan bahwa Indonesia tidak akan jatuh tanpa bantuan-bantuan tersebut. Pendirian Soekarno telah menjadi duri dalam politik Indonesia dari masa ke masa sehingga menjadikan pihak Komunis dan Tentara semakin berkonflik.

Konflik semakin panas yang kemudian terjadi pemberontakan selama dua hari satu malam, yakni mulai tanggal 30 September sampai tanggal 1 Oktober tahun 1965 yang dimulai pukul 03.00 yang melakukan penculikan dan pembunuhan enam jendral yakni Letjen Ahmad Yani, Mayjen. R. Soeprapto, Mayjen Harjono, Mayjen. S. Parman, Brigjen D.I.  Panjaitan dan Brigjen Sutoyo dan satu perwira yakni Lettu Pierre Tendean. Dimana mayat-mayat mereka dibawa ke pangkalan udara halim dan baru diketahui setelah tiga hari di satu tempat yang dikenali sebagai lubang buaya.

Dari adanya peristiwa tersebut kita sebagai generasi penerus bangsa tidak boleh kemudian melupakannya begitu saja, namun dibalik semua itu para tentara nasional Indonesia telah berkerja keras untuk mempertahankan keutuhan NKRI sampai saat ini. (Nora Zilawati)

Referesnsi :

https://journal.unisza.edu.my/jonus/index.php/jonus/article/view/172/141

https://news.detik.com/berita/d-6314325/kronologi-g30s-pki-secara-singkat-awal-hingga-pasca-tragedi

Akhir-akhir ini media masa digemparkan dengan berbagai berita mengenai perploncoan oleh beberapa mahasiswa “senior” kepada mahasiswa baru dalam kegiatan pengenalan kampus atau sering dikenal sebagai ospek.

Beberapa reaksi beragam dari para pembaca juga banyak ditemukan di berbagai media sosial. Sebagian besar warga internet mengecam dan menyayangkan perilaku dan sikap para mahasiswa senior kepada mahasiswa baru. Namun, ditemukan pula beberapa komentar mendukung tindakan tersebut dengan beberapa alasan.

Dilansir dari situs PKKMB Universitas Jember, tujuan utama pengenalan kampus adalah memberikan pembekalan bagi mahasiswa baru dalam upaya adaptasi dalam mengenal lingkungan kampus—pendidikan maupun lingkungan sosial.

Namun, beberapa tindakan perploncoan terjadi di berbagai perguruan tinggi di Indonesia sepatutnya tidak dilestarikan dalam kegiatan pengenalan kampus maupun kegiatan kampus apa pun. Berkedok mematangkan mental agar siap dalam menghadapi dunia kerja setelah usai masa pendidikan, para mahasiswa senior bertindak “seenak jidat” mereka tanpa memikirkan konsekuensinya.

Beberapa kasus yang diberitakan di berbagai media masa bahkan menyatakan bahwa perploncoan telah menelan korban jiwa. Tidakkah hal seperti ini berlebihan? Mengingat harapan para mahasiswa yang hanya ingin menempuh pendidikan sebagaimana harapan orang tua mereka, namun harus berakhir dengan nestapa.

Betapa bebalnya masa pengenalan kampus yang diharapkan dapat informatif, edukatif dan menyenangkan tanpa adanya sesuatu yang menghantui malah menjadi masa yang dianggap suram dan menakutkan. Ditambah fakta bahwa masih banyak mahasiswa baru yang menganggap kegiatan pengenalan kampus adalah waktu di mana mental mereka akan dibombardir dengan banyaknya tindakan yang tidak menyenangkan. Tentu saja mereka akan merasa takut dan bukannya antusias dalam menantikan kegiatan ini.

Bukan sesuatu yang baru perploncoan semacam ini dilakukan. Entah sejak kapan hal seperti ini dimulai, namun hampir di setiap jenjang pendidikan selalu ditemui kasus yang sama dengan intensitas yang berbeda. Harapan-harapan mahasiswa dan masyarakat pun mengenai perbaikan sistem pengenalan kampus tanpa praktik perploncoan banyak beterbangan.

Banyak anggapan bahwa perploncoan atau sekedar sikap intimidasi dari para mahasiswa senior tidak banyak memberikan pengaruh terhadap dunia kerja. Alih-alih memberikan manfaat, hal ini justru menimbulkan rasa dendam, tidak suka hingga kebencian dari mahasiswa baru yang berpotensi memiliki kelanjutan di masa berikutnya.

Fakta yang mungkin harus diketahui oleh setiap orang, terutama mahasiswa bahwa setiap manusia memiliki mental yang berbeda-beda dengan riwayat pembangun dan sifat yang berbeda-beda juga. Menyamaratakan dan membuat setiap mahasiswa baru memiliki mental sama agaknya adalah tindakan yang keliru.

Patut diketahui pula bahwa setiap orang memiliki kesiapan dan manajemen emosi dalam mentalnya yang berbeda-beda ketika menghadapi suatu masalah ataupun tantangan. Hal itu yang patut dijadikan sebuah dasar dalam mengadakan kegiatan yang dapat membantu para mahasiswa baru dalam menghadapi masalah dan tantangan dalam dunia kerja di masa depan. Bukan melalui kekerasan verbal maupun non-verbal, menghadirkan alumni melalui berbagi informasi dan kisah-kisah inspiratif dalam menghadapi dunia kerja merupakan pilihan yang patut dihadirkan dalam daftar kegiatan pengenalan kampus.

Mengadakan kegiatan yang menyenangkan dan bermanfaat dapat menghadirkan kesan yang baik bagi mahasiswa baru. Kenangan dan kisah seru yang terkenang dari masa pengenalan kampus akan menjadi suatu yang selalu mereka rindukan. Hal seperti ini yang patut di harapkan oleh semua masyarakat, terutama mahasiswa di seluruh penjuru negeri ini. (Elham)

Pada tanggal 2 September 2022 jam 6.30  dalam kelas mata kuliah Praktik Advokasi Sosial yang diampu dosen Pak Lukman Wijaya Baratha para mahasiswa Sosiologi FISIP UNEJ angkatan 2020 kekurangan kursi tempat duduk saat kuliah berlangsung. Ruangan yang dipakai berkapasitas terbatas dan berfasilitas kurang memadai. Kondisi itu terjadi karena ada 2 kelas pada jam yang sama, sehingga terlihat bahwa tatanan jadwal mata kuliah mahasiswa yang dirancang tidak terorganisir dengan baik. Karena hal tersebut menjadikan sekitar sembilan mahasiswa sebagian duduk di bawah untuk tetap mengikuti perkuliahan hingga selesai. Hal tersebut tentu berpengaruh besar untuk menunjang keefektifan proses perkuliahan dan suasana kelas yang nyaman.

Tentu saja permasalahan itu menjadi sorotan mahasiswa,  hal ini juga diramaikan di akun instagam maba unej dan tiktok HIMASOS dengan jumlah 17 ribu lebih viewers. “Sebagai maba aku bingung dengan fasilitas FISIP di UNEJ, padahal UKT dan SPI juga besar, tapi kenapa fasilitas tidak ada perubahan, uangnya kemana?” dari akun @nnmooo_ di tiktok HIMASOS. Hingga saat ini, material kursi yang dipakai di FISIP masih berbahan kayu. Hal ini tentu menjadi perbandingan yang jauh dengan perkembangan kelengkapan fasilitas di fakultas lain. Kondisi tersebut dikomentari @ar.nolll di Instagram maba unej dengan “Kursi jaman kerajaan Singosari”.

Tidak hanya itu, keterbatasan fasilitas lain di FISIP UNEJ juga menjadi sorotan. Seperti fasilitas sinyal dan kecepatan WIFI hingga kebersihan fasilitas di FISP yang dinilai kurang.

Pembagian dan ketersediaan kelas juga menjadi hal yang meresahkan. “Tentu sangat kecewa, karena fasilitas yang memadai sangat berpengaruh terhadap kualitas belajar mahasiswa” ucap Nauval dari Angkatan 2021.

Hingga saat ini permasalahan fasilitas dan jadwal yang bertabrakan tidak menemukan solusi yang tepat. Setiap pertemuan berlangsung demikian karena jadwal yang tidak sinkron dalam situasi kelas yang bahkan satu saja dirasa terbatas. Bahkan beberapa dosen mengajar dua kelas dalam waktu yang sama. Melihat kondisi saat ini yang sudah menyelenggarakan perkuliahan secara luring, tentu hal tersebut tidak memungkinkan dosen mengajar dua kelas sekaligus dalam satu waktu. Apalagi apabila mata kuliah yang berlangsung di antara keduanya berbeda. Hal tersebut tentu membuat mahasiswa merasakan bahwa penyelenggaraan perkuliahan secara luring tidak siap untuk dilakukan oleh pihak fakultas. Itu menjadi hal penting dan perlu didukung oleh ketersediaan fasilitas yang lengkap. Oleh karena itu ketersediaan fasilitas mahasiswa sangat perlu dilakukan peningkatan dan perkembangan secara berkal di Universitas Jember, khususnya Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. (Adiba)

Jember, Prima News - Ratusan peserta aksi dari berbagai elemen mahasiswa se-Kabupaten Jember (06/09/22) menggelar aksi demo menolak kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM).

Rentetan demo penolakan harga BBM terjadi diberbagai wilayah di Indonesia, kali ini terjadi di depan Gedung DPRD Kabupaten Jember.

Aksi ini didasari oleh keprihatinan atas putusan pemerintah dengan menaikkan harga BBM yang menimbulkan keresahan bagi masyarakat.

Menurut David, koordinator lapangan dalam aksi ini mengungkapkan bahwa mahasiswa harus menjadi lidah penyambung keluh kesah masyarakat kecil kepada pemerintah.

“Yang Jelas kita sebagai mahasiswa sebagai agen perubahan dan Agen Social of Control, kita harus mendengarkan apa yang menjadi keluh kesah masyarakat dan kita wajib hadir sebagai penyambung lidah masyarakat yang saat ini sedang terhimpit kenaikan harga BBM” Ungkap David Korlap demo mahasiswa di Jember.

Lanjutnya, David juga mengungkapkan terdapat 7 tuntutan yang dilayangkan pada aksi demo kali ini.

“Setelah kami mengkaji fenomena kenaikan harga BBM ini, ada beberapa tuntutan yang kami bawa diantaranya:

1.  menolak kenaikan harga BBM dan tarif dasar listrik,

2.  mendesak pemerintah pusat untuk mengevaluasi kinerja BPH migas,

3.   mendesak pemerintah pusat untuk memberantas pemburu rente,

4.  tunda restrategi nasional yang tidak berpihak kepada rakyat untuk dialihkan kepada subsidi BBM dan segera membangun energi terbarukan,

5. lakukan reformasi perpajakan dan wujudkan pajak berkeadilan,

6. mengajak masyarkat umum untuk mengawal kebijakan pemerintah yang berpihak kepada rakyat,

7. Mengecam represevitas aparat di ruang-ruang demokrasi”  Ungkap David.

Sebelum aksi demo dimulai, puluhan polisi telah bersiaga dilokasi untuk mengamankan jalannya seluruh kegiatan demontrasi berlangsung.(IA)