PRIMA FISIP - Universitas Jember (UNEJ) mulai mengadakan vaksinasi Covid-19 pada 4 Maret 2021. Proses untuk Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) mulai pukul 10.00 hingga 11.00 WIB.

Ibu Anastasya Murdiastuti, Wakil Dekan 3, menjelaskan vaksinasi merupakan intruksi dari Presiden. Pentingnya vaksinasi adalah untuk mencegah penyebaran covid-19 mengingat lingkungan kerja organisasi dan pendidikan yang berhubungan dengan banyak orang.

“Ya kita mengikuti intruksi dari presiden, untuk mencegah dan penularan salah satu caranya harus di vaksin, tetap menjaga kesehatan kesehatan bisa bekerja” Katanya.

Pak Joko Mulyono, dosen FISIP menjelaskan teknis dan proses vaksinasi yang telah dilakukan.

“Proses sesuai dengan urutan, antrian tertib, antrian ambil nomor di data dan screening di vaksin dan antrian untuk mendapatkan kartu vaksinasi” Kata Pak Joko.

Pak Edy wahyudi, salah satu dosen FISIP lupa bahwa ia mendukung kegiatan vaksinasi karena merupakan upaya dari pemerintah untuk mencegah perkembangan covid.

“Saya sangat mendukung sekali, Ini adalah upaya positif dari pemerintah untuk pencegahan” Tegasnya.

Tanggapan positif juga diberkan oleh Bapak Ahmad Toha, dosen FISIP, ia menjelaskan bahwa di era seperti ini kita harus tetap waspada dan vaksinasi upaya pengawasan kesehatan dari Covid-19.

“Saya kira positif sekali, ini sebagai bentuk upaya untuk kesehatan warga UNEJ” Ungkapnya.

Para dosen berharap dengan adanya vaksinasi ini Covid-19 segera reda dan dapat menjadi gerbang utama untuk memulai perkuliahan offline , sehingga semua dapat berjalan dengan normal seperti sedia kala serta seluruh masyarakat dan warga FISIP sehat.

“Harapannya tentu kedepan semua ASN dilingkungan UNEJ sehat tidak ada yang terinveksi Corona sehingga semua bisa berjalan dengan baik, kalau semuanya sudah aman bisa terselenggara perkuliahan yang offline ” Kata Bapak Toha.

“Harapan kita di insan pendidikan ini kembali lagi ke kuliah yang biasa yang bertemu mahasiswa” Tambah Pak Joko.

“Semua masyarakat sehat, warga FISIP UNEJ harus segera kuliah offline ” Tegas Pak Edy

Namun, Ibu Anastasya menejelaskan perkuliahan offline tetap menunggu instuksi dan melihat dampak dari vaksinasi, apakah terjadi terus kasus covid. “Untuk yang offline kita tetap nunggu karena semuanya sudah diatur, insyaallah bisa saja terjadi untuk kuliah offline , Karena saya juga sudah kangen sama anak” tambahnya. (lm)

PRIMA FISIP - Komisi Pemilihan Umum Mahasiswa (KPUM) Faklutas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) sulit tentukan sistem Pemilihan Umum Raya (PEMIRA) tahun ini sebab perkuliahan masih daring.

“Dimasa saat ini kami kesulitan mengenai sistem apa yang akan digunakan” Kata Savyla, Ketua KPUM  2021

Ketua KPUM, Savyla Putri Permatasari, mengungkapkan bahwa masih ada banyak hal yang perlu di pertimbangkan seperti asas pemilu dan penentuan sistem pemilu yang akan digunakan.  

 “Prinsip dari, oleh dan untuk mahasiswa, Keamanan sistem, anggaran dan kondisi mahasiswa masih menjadi pertimbangan” Ucap Savyla. “Kami mengupayakan sistem yang sekiranya benar-benar relevan dan mengakomodir dari setiap nilai-nilai demokrasi” Sambungnya.

Savyla menambahkan, kesulitan lain yang dihadapi dalam proses PEMIRA adalah teknis pelakasanaan pemilihan nanti serta mempertimbangkan partisipasi mahasiswa.

“Untuk kesulitannya yaitu yang pertama adalah pelaksanaanya, Kesiapan dari mahasiswanya sendiri dalam pelaksanaan PEMIRA,  mengenai partisipan mahasiswa dalam PEMIRA nantinya” Ungkap Savyla

Sejauh ini KPUM sudah mulai membentuk devisi-devisi untuk kelengkapan pemilu dan  melakukan analisis terhadap sistem dari berbagai referensi yang telah didapat. Hal ini di lakukan guna mengetahui langkah apa yang dibutuhkan dalam pemira.

“Kami membentuk divisi dulu dari KPUM” kata Savyla “ Kami telah melakukan analisis SWOT terhadap referensi sitem yang didapat dari berbagai referensi, ada beberapa referensi sistem yang didapat dari beberapa universitas dan Start Up  ” Lanjutnya.

Savyla berharap pencarian dan analisis dari berbagai sistem dapat sesuai dengan kondisi FISIP saat ini “Harapannya kita dapat mencari sistem terbaik dari yang paling baik, dan sesuai dengan kondisi FISIP UNEJ”Kata Savyla

Savyla menambahkan ia menyatakan siap melakukan pemilihan kapan saja, namun kondisi daring mebuat KPUM kesulitan dalam menentukan sikap.

 “Dari KPUM sendiri selalu siap, tetapi situasi dan kondisi yang yang belum ada kepastian membuat kami dalam menentukan sikap meragu” Tegas Savyla pada 2/8 . (Inay, lm)

Prima, FISIP-Isu Pemilihan Umum Raya (Pemira) Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) tahun 2021 diselenggarakan secara daring direspon oleh Mandataris Komisi Pemilihan Umum Mahasiswa (KPUM) FISIP 2021. Dikonfirmasi pada Kamis malam (4/2/2021) Ketua KPUM FISIP 2021, Savyla Putri Permatasari menyatakan bahwa KPUM akan adakan Pemira sesuai dengan kesepakatan dari seluruh anggota KPUM.

Savyla menjelaskan KPUM akan beradaptasi dan menyelenggarakan Pemira secara maksimal. Hal itu diterangkannya sebagai hasil pembahasan mandataris untuk adaptasi Pemira menghadapi perkuliahan jarak jauh.

“Secara daring maupun seperti Pemira tahun lalu, (red: Pemira 2020) adalah kesepakatan dari Pihak KPUM nantinya, bukan hanya mandataris, namun juga anggota KPUM yang saat ini masih dalam proses open recruitment. Apapun kesepakatannya, baik daring maupun tidak, KPUM akan berkomitmen untuk selalu beradaptasi dengan situasi dan kondisi”, terang Savyla.

Dalam keterangannya, Pemira diselenggarakan secara daring tidak akan menjadi suatu masalah. Savyla beranggapan bahwa Pemira secara daring tidak akan menghilangkan esensi “Dari, Oleh, dan Untuk Mahasiswa” sebagai prinsip dalam demokrasi kampus. Karena itu, lanjut Savyla, mandataris berusaha untuk mencari referensi Pemira daring yang telah terselenggara diluar fakultas maupun universitas.

“Prinsip Dari, Oleh, dan Untuk Mahasiswa akan kami implementasikan melalui Pemira 2021 meskipun dilaksanakan secara daring, tentunya hal ini harus diiringi dengan persiapan yang matang, Mandataris sudah memiliki catatan referensi dari fakultas maupun kampus lain terkait Pemira daring.”, tambahan Savyla.

Savyla juga menegaskan bahwa mahasiswa FISIP harus sadar akan urgensi Pemira FISIP 2021. Menurutnya, hal ini adalah untuk kebaikan bersama dan wujud cinta mahasiswa terhadap fakultas. Savyla juga menuturkan bahwa kedepannya akan berkomunikasi dengan pihak dekanat.

“Terkait komunikasi dengan dekanat memang belum kami lakukan, tentunya setelah open recruitment anggota KPUM selesai. Setelah itu kami akan mengatur waktu untuk berjumpa dengan dekanat.”, penutup Savyla.

Ketua KPUM FISIP 2020 Rahmat Hidayat juga menanggapi terkait isu Pemira 2021. Rahmat beranggapan bahwa diselenggarakan via daring harus tetap menjaga marwah dan prinsip dari Pemira itu sendiri. Sebab, terang Rahmat, KPUM harus menjaga kepercayaan mahasiswa FISIP yang menurutnya harus dijadikan prioritas.

“Prinsip Luber dan Jurdil harus benar-benar dijaga, terutama keamanan hak suara masing-masing mahasiswa FISIP patut dijadikan prioritas. KPUM FISIP 2021 harus meningkatkan kepercayaan dan partisipasi mahasiswa untuk mengawal suara mahasiswa FISIP dalam pesta demokrasi itu!”, keterangan Rahmat Hidayat pada wawancara via WhatsApp.

Ketua KPUM 2020 tersebut juga meminta agar KPUM menjaga komunikasi dengan baik. Rahmat menegaskan bahwa komunikasi KPUM 2021 sebagai penyelenggara harus dimaksimalkan terutama komunikasi internal KPUM 2021, dengan Mahasiswa FISIP, serta pihak dekanat. Sehingga Pemira FISIP 2021 dapat terselenggara dengan baik. (ALE)

Mandataris Komisi Pemilihan Umum Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (KPUM FISIP) yang terbentuk melalui Kongres Ikatan Keluarga Mahasiswa (IKM) FISIP sejak 28 Desember 2020 mengeluarkan press release pernyataan sikap terhadap Undang-undang Pemilihan Umum Raya (Pemira) No.1 dan open recruitment ulang KPUM FISIP melalui konferensi pers. Konferensi pers yang dihadiri perwakilan ormawa FISIP, KPUM bentukan panitia seleksi (pansel) BPM dan live instagram tersebut disampaikan pada sabtu malam (30/1) melalui platform zoom. Mandataris KPUM FISIP menjelaskan bahwa UU Pemira No. 1 tidak dapat digunakan karena adanya beberapa pasal yang dilanggar dengan adanya pembentukan mandataris KPUM pada Kongres dengan landasan hasil keputusan pada Kongres IKM FISIP 2020.

Poin pernyataan sikap yang disampaikan diantaranya yaitu:

1. KPUM FISIP UNEJ 2021 Bersifat Sementara, Mandiri, dan Independen tanpa Intervensi dan Pihak mana pun;
2. Melakukan Open Rekrutmen Ulang KPUM FISIP UNEJ 2021;
3. Membuat dan Menjalankan Aturan Aturan untuk keberlanjutan Pemilihan Umum Raya FISIP UNEJ 2021

Savyla Putri Permatasari, Ketua KPUM FISIP 2021, menjelaskan pada poin ke-2, disampaikan bahwa KPUM FISIP UNEJ 2021 akan melaksanakan pembentukan KPUM ulang sehingga KPUM bentukan Pansel secara otomatis tidak berlaku. “Untuk open rekrutmen ulang rencananya hari ini kami akan melakukan share pamflet, tinggal menunggu pamfletnya saja.” Jelas Savyla saat dihubungi via whatsapp call pagi itu (31/1). Savyla juga menjelaskan bahwa pamflet Oprec KPUM akan disebar melalui instagram KPUM dan meminta tolong kepada ormawa FISIP untuk membantu menyebarkan pamflet tersebut. Savyla juga menjelaskan “Nanti disana (pamflet) juga ada timelinenya, kami membuka waktu selama satu minggu untuk oprec dan kami juga tidak menutup pintu untuk KPUM yang dibentuk pansel mengikuti oprec saat ini” sehingga telah ditegaskan bahwa KPUM bentukan pansel bisa mengikuti oprec ulang yang diadakan.

Kronologi adanya press release yang dikeluarkan oleh mandataris KPUM 2021 itu awalnya disebabkan dengan munculnya press release yang dikeluarkan oleh BPM terkait penyerahan KPUM bentukan pansel untuk kemudian dikelola oleh mandataris yang terpilih melalui Kongres IKM FISIP. Savyla menegaskan “Kami dari KSB sendiri tidak langsung mengambil sikap pada saat pemilihan karena pemilihan kami dilakukan pada akhir bulan Desember sehingga kami membutuhkan masa untuk mencari referensi-referensi kepada kampus-kampus lain bagaimana mereka mengadakan Pemira karena kami tidak ingin mengulang kesalahan pada KPUM yang ada di univ.” Sehingga press release ini baru dikeluarkan pada akhir bulan Januari." (Dev)

Prima, FISIP - Kelanjutan pasca audiensi kemarin pada hari Selasa 22/12, dengan tak tertanda tanganinya pakta integritas menjadi sebuah ketidakpastian bagi Ormawa khususnya bagi Ketua UKM Siklus Sulfan Arisandi. Ia kembali menyodorkan surat komitmen yang menjadi ekor tak tertandatanganinya pakta integritas kemarin. Sulfan menjelaskan isi surat tersebut merupakan poin poin yang disampaikan oleh Dekan Fakultas Ilmu Sosial Politik (FISIP) sewaktu melaksanakan audiensi dan komitmen Sulfan sebagai pengurus Ormawa. Ketika ia menemui Dekan pada hari Kamis 25/12, Dekan enggan untuk menandatangani surat tersebut.

Ia sangat menyesalkan hal ini, apalagi di dalam surat tersebut merupakan poin yang disampaikan Dekan, namun Dekan sendiri tidak mau menandatanganinya. Sulfan ingin ada komitmen secara tertulis dari Dekan, tidak hanya penyampaian secara lisan saja.

"Pertama saya sangat menyayangkan dan menyesali mengapa Pak Dekan enggan untuk menandatangani surat komitmen bersama yang isinya sebetulnya adalah hal-hal yang sudah disampaikan oleh Pak Dekan itu sendiri, nah itu kan sesuatu yang aneh sangat menggelikan mengapa ada orang yang sudah janji demikian akan tetapi ketika disodorkan dalam bentuk tertulis apa yang sudah ucapkan beliau enggan untuk menandatangani menurut saya ini sesuatu yang aneh dan sangat lucu. Kemudian langkah berikutnya karena Pak Dekan enggan untuk menandatangani akhirnya kami untuk sementara waktu hanya bisa untuk mengawasi dan memantau perkembangan di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik ini terkait dengan alur birokrasi, terkait dengan transparansi angaran termasuk dengan bagaimana dukungan Fakultas terhadap kegiatan-kegiatan Ormawa ini yang mendukung atau malah menghambat" Ungkap Sulfan.

Sebelumnya pada audiensi kemarin, beberapa Ormawa yang hadir meminta kepastian terkait pemangkasan dana yang dirasa tidak wajar, alur birokrasi yang dirasa rumit apalagi saat pandemi ini, lalu kecenderungan yang sewenang-wenang. Sulfan hanya bisa mengharapkan bahwa ada kepastian dari pihak Fakultas, agar hal yang demikian tidak terjadi. Juga Dekan untuk tidak lupa terkait janji yang disampaikan olehnya untuk menyelesaikan permasalahan ini. 

"Harapan saya adalah Pak Dekan tetap ingat dengan apa yang sudah disampaikan dengan apa yang sudah beliau janjikan agar adik-adik saya ini tidak mengalami hal yang sama seperti apa yang saya rasakan satu periode ini nah itu harapan saya" Lanjut Sulfan.

Bapak Dekan FISIP, Dr. Djoko Poernomo, M. Si. menanggapi bahwa semuanya sebenarnya sudah selesai, lalu pada tahapan selanjutnya akan dirapatkan untuk menindak lanjuti hal ini. Pada waktu berikutnya Dekan akan mengadakan pertemuan kembali dengan Ormawa.

"semua sudah clear,...... Sikap saya pun telah jelas. Tahapan berikutnya adalah dirapatkan di pimpinan Fakultas agar kelemahan atau keburukan yang ada sebelumnya bisa diatasi agar tidak terjadi lagi di masa datang, dan Insya Allah akan mengundang semua UKM dan Ormawa" tanggapan Dekan setelah dihubungi lewat Whatsapp Messenger.

Penulis: Jibriel Lazuardi

Prima, FISIP - Berdasar audiensi yang dilaksanakan pada hari selasa 22/12 kemarin, Dekan bertemu dengan beberapa Ormawa untuk membahas tuntutan yang dilayangkan pada dekanat. Pada akhir keputusan audiensi, ormawa yang hadir rasanya tidak puas akan hasil tersebut. Namun Bapak Dr. Djoko Poernomo, M. Si. selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) mengatakan bahwa semuanya sudah ada dasar argumentasi dan regulasi.

"Kalau yang dimaksud itu terkait dengan persoalan dana, anggaran yang dipotong oleh bagian keuangan, itu tentu ada argumentasinya, argumentasi yang bisa dipertanggung jawabkan sesuai dengan buku pedoman, kemudian yang kedua adalah terkait dengan iuran mahasiswa untuk supaya program kerja itu bisa dilaksanakan, kan itu minta dikembalikan, coba kalo gitu disusun disertai dengan bukti bukti, pasti saya bantu untuk dibagian keuangan, nah kalo bukti bukti itu tidak ada kan sulit" Ungkapnya setelah ditemui di FISIP pada hari kamis 24/12 pagi hari.

Dekan  mengatakan akan mempelajari dari audiensi kemarin, mengingat bahwa ia menjabat dua bulan sejak dilantik menjadi dekan fakultas. 

"Nah jadi saya selaku Dekan baru, yang dilantik tanggal 23 Oktober 2020, tentu akan mempelajari dulu semuanya, jadi audiensi kemarin itu adalah salah satu bentuk mempelajari dengan menyerap banyak informasi, setelah itu nanti kita tindak lanjuti" Lanjut Dekan.

Untuk penyelesaian hal ini Dekan berniat untuk menyelesaikan berdasar regulasi yang berlaku. Ia juga mengklaim dalam pelaksanaan tugas akan dilaksanakan secara terbuka, transparan, dan merujuk pada regulasi yang berlaku.

"Nah, kapan itu bisa selesai? Kita selesaikan itu lewat mekanisme aturan yang terbuka, yang transparan, jadi mahasiswa juga mengerti, ada kepastian, dalam tanda petik, ada kepastian hukumnya, dan itu semua berdasarkan pada regulasi. Kalo dalam konteks kerangka acuan kegiatan, ada buku pedomannya, kalau tidak sesuai itu pasti dikembalikan, itu yang menjadi landasan, kalau sudah sesuai dengan itu, berarti kegiatannya lancar, itu yang menjadi ukuran" Tutup Dekan menjelaskan.

Penulis : Jibriel Lazuardi

Prima, FISIP – Beredar screenshot chat whatsapp yang diduga merupakan adanya unsur campur tangan Badan Perwakilan Mahasiswa (BPM) dalam kaitannya proses pembentukan struktur Komisi Pemilihan Umum Mahasiswa (KPUM). Awalnya ditelusuri screenshot chat whatsapp ini beredar selebaran di kampus FISIP yang bergambar screenshot pesan dan bertuliskan pesan diatas gambar tersebut “KPUM FISIP DIMASUKI”.

Hal ini sontak membuat beberapa pihak turut mengomentari terkait dengan adanya isu yang beredar tersebut.

Bayu Sastra Jendra Ketua Himpunan Mahasiswa Jurusan Sosiologi (HIMASOS), menyatakan kalau hal ini benar maka perihal tersebut tidak dapat dibenarkan atau sifatnya ilegal. Ia mengatakan bahwa walaupun BPM sebagai panitia seleksi KPUM namun harus menentukan sikap yang indpenden pula.

“Jelas hal tersebut hal yang ilegal atau dilarang, karena apa, kita tau bahwasanya kpum disini memang lembaga pemangkunya itu adalah bpm yang mengadakan, dan sesuai kongrespun juga bisa dikatakan seperti itu, meskipun kongres yang 2019 itu tidak terlaksana, tapi kan kalau melihat dasar yg seperti itu seharusnya dari KPUM ini tidak boleh seperti itu karena lembaga KPUM itu sendiri kan independen, meskipun berbentuk kepanitiaan tapi tetep independen, dia harus mengadakan seperti pemilihan ketua, sekretaris dan bendaharapun itu secara independen” Ungkap Bayu setelah dihubungi Via whatsapp.

Pihak Himpunan Mahasiswa Jurusan Administrasi (HIMAISTRA) juga turut mengomentari terkait hal ini, menurutnya BPM sebagai lembaga independen dan adhoc nya itu KPUM, campur tangan BPM tidak boleh sampai menyentuh dalam ranah yang bisa mencederai upaya penegakan demokrasi kampus.

“BPM memiliki tugas sendiri artinya tidak sampai menyentuh pada arah atau kebijakan strategis terkait dengan penyelenggaraan KPUM itu sendiri dan penyelenggaraan pemira itu sendiri, dan apabila memang dilapangan BPM melakukan satu bentuk intervensi dan bisa dibuktikan secara obyektif maka sudah cacat secara, maka BPM sudah melakukan satu bentuk penodaan terhadap penegakan upaya demokrasi di fisip kita tercinta” Ungkap Mahardika selaku ketua HIMAISTRA.

Langkah yang dilakukan Himpunan Mahasiswa Jurusan (HMJ) ini selanjutnya apabila ditelusuri kebenarannya maka harus dilakukan lewat kongres IKM FISIP yang saat ini sedang berlangsung. Ali mengungkapkan bahwa hal ini perlu ditindaklanjuti dengan menggunakan wadah IKM FISIP untuk membenahi tekait dengan intervensi dari pihak manapun. Ketua Himpunan Mahasiswa Kesejahteraan Sosial ini mengatakan bahwa HMJ harus bisa mengambil sikap terkait hal ini agar segala bentuk intervensi bisa diminimalisir.

“kalau kita tilik di bagian AD/ART bahwa disitu kita sebenarnya bisa untuk bagaimana pembentukan dari KPUM dan Banwaslu mandatarsi dari KPUM dan Banwaslu itu kita bentuk melalui kongres karena saya rasa ketika pembentukan KPUM dan banwaslu ini dibentuk melalui kongres saya rasa itu bisa lebih meminimalisir intervensi dari pihak manapun seperti itu menurut saya. saya rasa disini HMJ harus bisa mengambil sikap karena membicarakan pemira disini merupakan salah satu partisipasi dari para HMJ karena KPUM merupakan alat untuk membentuk pemilihan umum raya di FISIP UNEJ dan pemilihan umum ini membentuk ketua-ketua HMJ, disini tak rasa HMJ harus mengambil sikap terkait dengan kondisi ini, kita sebagai HMJ harus bisa mengambil sikap yang tegas dan menolak segala segala bentuk intervensi yang dilakukan oleh pihak manapun kepada KPUM dan Banwaslu” Tanggap Ali.

            Pengambilan sikap ini merupakan langkah yang dilakukan HMJ selaku lembaga yang paling dekat dengan mahasiswa jurusannya. Untuk saat ini pihak Himpunan Mahasiswa Jurusan D3 (HIMADITA) tidak bisa diwawancarai, dikarenakan belum bisa mengomentari terkait hal ini dan Himpunan Mahasiswa Hubungan Internasional masih dalam tahap menghubungi.

Penulis : Priyo Labda

Bapak Dr. Djoko Poernomo, M. Si. selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik menggelar audiensi bersama Ormawa, Selasa 22/12 di ruang sidang.  Audiensi ini dilakukan untuk menindak-lanjuti surat permohonan audiensi dari UKMKI Siklus terkait birokrasi FISIP yang dinilai tidak sehat. Surat permohonan tersebut diajukan karena UKMKI Siklus merasa dirugikan dengan birokrasi yang tidak ada kejelasan alur komando, transparansi dan cenderung mempersulit mahasiswa dalam menyelenggarakan kegiatan-kegiatannya. Tak hanya Siklus, Audiensi tersebut juga dihadiri oleh Ormawa lain seperti Himaistra, Himakes, Himasos, dan Limas.

Sulfan Aris Sandi, selaku Ketua UKMKI Siklus sebagai inisiator audiensi mengatakan bahwa “Audiensi ini adalah bentuk tabbayun kami kepada fakultas terkait dengan rumitnya birokrasi, pemangkasan dana yang tidak wajar, tidak sesuai aturan, dan cenderung sewenang-wenang,”

Dalam forum audiensi itu, terdapat lima tuntutan yang tercantum dalam pakta integritas yang disuguhkan Ormawa kepada Pak Dekan. Tuntutan tersebut  yaitu;

1. Bersedia memberikan keterbukaan informasi/transparansi Anggaran Dana Ormawa FISIP Universitas Jember.
2. Bersedia menyiapkan regulasi baru perihal alur Pengajuan Izin Kegiatan dan Pengajuan Dana Kegiatan Ormawa pada periode kedepannya dengan alur yang lebih efektif dan efesien serta melibatkan Ormawa dalam penyusunannya.
3. Melakukan sosialisasi regulasi seperti yang tertera pada poin 2 secara terbuka kepada seluruh ormawa periode berikut-berikutnya.
4. Mengembalikan dana yang dipangkas tanpa alasan untuk mengganti iuran mahasiswa di ormawa yang bersangkutan pascaaudiensi hari ini.
5. Apabila saya tidak dapat melaksanakan poin 1,2,3 dan 4 maka saya siap melakukan evaluasi besar-besaran dan memberikan peringatan serius kepada pihak-pihak yang bersangkutan

Dalam audiensi tersebut, Tuntutan tidak dipenuhi oleh Dekan dengan tidak ditanda-tanganinya pakta integritas karena dianggap menyalahi struktur organisasi. “Saya tidak bisa menandatangani ini, karena pakta integritas saya hanya pada Rektorat karena Rektor yang menunjuk saya sebagai sebagai Dekan,” Tegas Dekan.

Beliau juga menambahkan “silahkan adukan ke rektorat jika saya tidak berkomitmen, saya siap diberhentikan,”.

Mendengar jawaban dari Pak Dekan, Sulfan Aris merasa tidak puas karena Dekan tak memberi kejelasan legal formal melalui pakta integritas. “Meskipun ada satu dua hal yang masih mengganjal karena Pak Dekan tidak mau menandatangani pakta integritas Itu bagi kami kurang memuaskan. Tapi beliau (Mengatakan/red) akan berkomitmen menjalankan apa yang sudah menjadi kesepakatan bersama.” Ungkap Sulfan Aris

Aris menambahakan jika suatu saat pihak fakultas tidak menindaklanjuti secara tegas akan dilaporkan kepada Rektorat "Apabila beliau mengingkari apa yang sudah menjadi kesepakatan bersama beliau menyampaikan bahwa siap dilaporkan ke pihak rektorat” lanjut Sulfan Aris.

Langkah selanjutnya yang akan dilakukan oleh Ormawa adalah mengawal serta menunggu hasil apa yang telah disepakati dalam audiensi hari ini dan kembali menuntut apabila terjadi penyimpangan yang telah disepakati. “Apabila beberapa hari kemudian ada satu dua hal yang menjadi menyimpang dari apa yang sudah disepakati bersama, maka kita akan kembali menuntut dengan berbagai opsi misalnya dari aksi masa atau aksi-aksi yang lain seperti itu”jelas Sulfan Aris. (lm)

PRIMA-FISIP, Kongres IKM (Ikatan Keluarga Mahasiswa) Fakultas Ilmu sosial dan Ilmu Politik (FISIP) yang diselengarakan oleh BPM (Badan Perwakilan Mahasiswa) secara daring mulai jumat (18/12) hingga hari ini berjalan cukup lancar. Dalam forum Kongres ini dihadiri oleh delegasi dari seluruh Organisasi Mahasiswa (ORMAWA) FISIP UNEJ.

Sulfan Arisandi Selaku ketua Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM) Siklus berpendapat bahwa acara kongres kali ini berjalan dengan baik dan paritisipannya juga banyak mengikuti acara kongres tersebut. Meskipun terdapat sedikit kendala seperti jaringan internet pada peserta forum.

“kongres kali ini yang dilaksanakan secara online ya berjalan dengan baik dan lancar meskipun ada satu dua ada kendala jaringan itu sebagian lah, Cuma kebanyakan temen-temen sudah menggunakan wifi dan mencari tempat-tempat tongkrongan dll ” Ungkap Aris saat di wawancari Via Voice Note.

Saat Terlaksananya kongres IKM ditengah pandemi ini membuat BPM mendapatkan apresiasi dari beberapa ormawa salah satunya adalah Ali Selaku ketua Himpunan mahasiswa Kesejahteraan Sosial (Himakes).

“saya sangat mengapresiasi pihak penyelenggara yaitu BPM FISIP UNEJ yang telah berusahan secara maksimal walaupun dikondisi pandemi kita serba online dari pihak BPM telah mengushakan terlaksanananya kongres IKMF FISIP 2020 ini” ungkap Ali.

Sementara itu, Velin selaku delegasi Himpunan Mahasiswa Hubungan Internasional (HIMAHI), menyatakan antusiasnya terhadap acara Kongres kali ini. Dalam rangka kongres ini baginya dapat menjadikan wadah untuk berpartisipasi dan memberikan suara pada jalannya acara tersebut.

“Saya cukup senang untuk berpartisipasi dalam kongres IKMF dan bisa memberikan suara pada jalannya kongres tersebut” Ungkap Velin.

Dapat diketahui bahwa Kongres merupakan forum mahasiswa tertinggi yang diselenggarakan oleh BPM dalam pergantian periode kepengurusan ORMAWA. Selain itu, di dalam kongres terdapat agenda laporan pertanggung jawaban BEM (Badan Eksekutif Mahasiswa) kepada seluruh mahasiswa FISIP.

Penulis: labib

PRIMA, FISIP - Pelaksanaan Pemilihan Umum Raya (PEMIRA) yang semula dijadwalkan pada hari ini, 10 Desember 2020, terpaksa diundur. Hal ini disampaikan oleh perwakilan Komisi Pemilihan Umum Mahasiswa (KPUM) Universitas Jember dalam gelaran konferensi pers tadi malam, Rabu (09/10).

Pada konferensi pers tersebut, Ketua KPUM, Nanda Khoirur, mengatakan keputusan pengunduran Pemira ini disebabkan oleh sistem baru pemungutan suara yang masih belum siap digunakan. KPUM sebelumnya telah merencanakan sistem baru pada pemilihan suara kali ini yakni dengan menambahkan upload foto diri beserta Kartu Tanda Mahasiswa (KTM). Namun hingga saat ini, sistem baru tersebut masih juga belum terselesaikan.

Dalam Press Release yang ditebitkan oleh KPUM, pihaknya menjelaskan bahwa proses pemungutan suara terpaksa harus mundur dikarenakan surat perintah dari Rektorat kepada Unit Pengkajian dan Penerapan Teknologi Informasi (UPPTI) tidak kunjung dikeluarkan. Hal ini menjadi salah satu alasan mengapa sistem belum juga dapat terselesaikan hingga menjelang hari H pelaksanaan. Dari pertimbangan ini, pihak KPUM terpaksa harus mengundur PEMIRA hingga sistem baru telah siap digunakan.

“Pada tanggal 29 November 2020, KPUM meminta disposisi ke Biro Akademik dan Kemahasiswaan, namun hingga 07 Desember 2020 pihak rektorat tidak dapat mewujudkan sistem tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa keseriusan jajaran rektorat dalam mem-backup KPUM UNEJ dalam mewujudkan pelaksanaan Pemira tidak dilakukan” Pernyataan KPUM dalam Press Release (9/12/2020)

Sementara itu, Desi Dwi Rahmadani, Ketua Badan Pengawasan Pemilu (Banwaslu) mendukung keputusan KPUM atas mundurnya pelaksanaan Pemira. Desi berpendapat, sistem saat ini masih rawan kecurangan dikarenakan asas ‘langsung’ yang tidak tercapai.

“Ada asas pemilihan yang tidak tercapai yaitu asas langsung jadi terkait dengan itu pernyataan sikap saya mendukung keputusan KPUM” Ungkap Desi.

Sependapat dengan Ketua Banwaslu, Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Raya (DKPP), Nurul Hidayat, juga turut memaklumi jika pelaksanaan Pemira kali ini terpaksa harus mundur. Pihak Rektorat yang tak kunjung mengeluarkan surat perintah kepada UPTTI dinilai menjadi salah satu faktor mengapa sistem tak kunjung terselesaikan hingga menjelang hari H pelaksanaan

“Sistemnya belum disetujui dari pihak rektorat jadi, mau-tidak mau  harus diundur” Ujarnya. [lm, rkn]

Tanggal 7 desember 2020, debat BEM U diselenggarakan oleh KPUM. Debat dilaksanakan  melalui zoom dan akun youtube. Debat bertujuan untuk mengetahui visi misi pasangan calon.

Nanda Khoirur Rijal selaku Ketua KPUM mengatakan bahwa debat ini merupakan upaya KPUM untuk memfasilitasi mahasiswa untuk megenal calon lebih dalam.

“Memperkenalkan lebih dalam lagi kepada mahasiswa Universitas Jember agar temen-temen mahasiswa ini pada saat pemilihan nanti bisa cocok” Tegasnya.

Dalam debat tersebut, Rizal dan Uways, pasangan calon nomor urut 1, menekankan keberagaman dalam visi-misi nya ,

Ia menyatakan “Kita membawa keberagaman untuk menyatakan kembali bahwasannya kita ini adalah keluarga” Ungkapnya.

Sinergitas antar kelembagaan eksekutif bersama kelembagaan ukm-ormawa universitas maupun fakultas dan stakeholder yang ada di Unej adalah langkah yang ditawarkan oleh paslon 1 untuk merealisasikan visi-misi nya.

Sedangkan pasangan calon nomor urut 2, Agung-Cendi menekankan kultur intelektualitas di lingkungan Unej.

Berangkat dari isu minimnya literasi, Cendi mengatakan “Saya melihat temen-temen dari Universitas lain yang begitu kritis dalam arti teori dan materi perkuliahan mereka sangat menguasai dan itu yang akan saya bawa ke temen-temen Universitas Jember” Katanya.

Festifal literasi nasional merupakan  program unggulan yang akan dilakukan untuk mendukung hal tersebut.

Sementara itu,  pasangan calon nomor urut 3 Bayu-Yuyun menekan independensi. Hal ini tercermin dalam pakta integritas yang Bayu tandatangani pada tangga 29 november 2020.

Yuyun menegaskan “Kami independen” dalam debat BEM U pada sesi 3.

Ia melanjutkan “Sinergitas adalah kunci untuk mengangkat dengan sempurna apa yang ingin kita bawa” ungkapnya dalam youtube KPUM Unej yang diunggah tanggal.

Selain itu, paslon 3 juga mengusung kesetaraan jender. Hal ini diperlihatkan dengan adanya Yuyun sebagai satu-satunya kandidat perempuan dalam kontestasi BEM U.

“Dengan adanya saya adalah modal utama dari kesetaraan gender” Jelas Yuyun.

Di akhir penyelenggaraan, Nanda  berharap setelah dilaksanakannya debat BEM U, ketika pemilhan nanti para mahasiswa  dapat menentukan pilihannya.

“Jangan sampai lupa untuk memilih temen-temen yang sudah berjuang karena pilihan kalian yang menentukan siapa pemenang dan siapa presiden bem 2021” Jelas Nanda. (lm)

Tanpa terasa, satu tahun sudah berjalan pasca pesta demokrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember (FISIP UNEJ). Melihat pengalaman pertama dalam hidup saya mengikuti pesta demokrasi kampus selama menjadi mahasiswa, ekspektasi dan harapan sayapun meninggi, lalu muncul narasi dari hati saya “saya harus bisa menjadi penggerak demokrasi kritis di kampus”. Demokrasi kritis yang seperti apa ? Demokrasi yang dikemukakan oleh Abraham Lincoln yaitu suatu sistem pemerintahan yang diselenggarakan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Sedangkan kriitis yang saya maksud disini adalah berpikir kritis sebagai landasan terbentuknya demokrasi, berpikir kritis sendiri menurut Walker (2006) adalah suatu proses intelektual dalam pembuatan konsep, mengaplikasikan, menganalisis, mensintesis, dan atau mengevaluasi berbagai informasi yang didapat dari hasil observasi, pengalaman, refleksi, di mana hasil proses ini diguanakan sebagai dasar saat mengambil tindakan. Maka demokrasi kritis yang saya maksudkan adalah suatu sistem miniatur negara FISIP yang diselenggarakan dari, oleh dan untuk mahasiswa yang berlandaskan intelektualitas dalam berbagai hal yang mengusung system pemerintahan tersebut, mulai dari dibentuk, berjalan hingga pertanggungjawabannya.

Namun seiring berjalannya waktu, banyak fakta yang terbentur dengan ekspektasi yang saya bangun. Saya tahu hal itu pasti terjadi, namun tidak pernah terbayang dalam fikiran saya akan bertemu fakta bahwa regenerasi yang ada di miniatur negara FISIP malah menjadi ajang praktik politik praktis oleh beberapa pihak. Berangkat dari fakta-fakta yang saya temukan, muncul niat dalam diri saya untuk bergabung pada alat penggerak demokrasi di FISIP yaitu Komisi Pemilihan Umum Mahasiswa (KPUM) FISIP untuk memperbaiki jalannya demokrasi yang benar-benar terbangun dari, oleh dan untuk mahasiswa dengan landasan berpikir kritis dari mahasiswa FISIP itu sendiri. Hal ini karena, menurut Undang Undang Ikatan Keluarga Mahasiswa FISIP (UU IKM FISIP) No. 1 Tahun 2008 (UU PEMIRA) Pasal 1 Ayat 9 yang berbunyi “ Komisi Pemilihan Umum Mahasiswa selanjutnya disebut KPUM adalah lembaga penyelenggara Pemilu Raya yang bersifat sementara, mandiri dan independent.” maka saya memahami bahwa KPUM menjadi salah satu alat penggerak demokrasi di FISIP melalui penyelenggaraan Pemilu Raya (PEMIRA) FISIP UNEJ.

Sayangnya mengejutkan bagi saya menemukan fakta janggal dalam berjalannya forum KPUM dan Banwaslu yang diadakan oleh Pansel. Beberapa kejanggalan yang saya temukan pada forum pertama kamis, 4 Desember 2020 yaitu Forum KPUM dan Banwaslu setelah terpilih masih dipimpin oleh Pansel sebagai presidium dan forum pertama yang dibuat oleh pansel langsung pada pembentukan kontrak forum dan pemilihan mandataris. Ketika saya mempertanyakan pertanyaan pertama pada otak saya, Pansel menjelaskan bahwa dalam forum ini Pansel hanya bertugas sebagai fasilitator agar forum berjalan dengan baik dan sesuai kebutuhan KPUM maupun Banwaslu.

Akan tetapi seiring berjalannya forum, saya semakin merasa janggal karena ketika saya bertanya mengenai hal-hal substansi dasar forum tersebut seperti “mengapa kita langsung menuju kontrak forum, bukankah forum pembentukan struktural seharusnya terpisah antara KPUM dan Banwaslu?” sesuai dengan UU PEMIRA pasal 7 yang berbunyi “Struktural KPUM dibentuk melalui musyawarah mufakat anggota KPUM” dan pasal 10 yang berbunyi “Struktural Banwaslu dibentuk melalui musyawarah dan mufakat anggota Banwaslu” kita dapat memahami bahwa seharusnya forum pembentukan mandataris sudah masuk pada forum internal masing-masing, baik KPUM maupun Banwaslu. Pertanyaan saya dijawab oleh Pansel bahwa forum akan dipisah setelah pembentukan kontrak forum dengan berkaca pada mekanisme tahun sebelumnya.

Tetapi yang menjadikan kebingungan adalah bukankah kontrak forum yang digunakan untuk pembentukan mandataris sudah masuk dalam susunan langkah pembentukan struktural yang seharusnya tetap ada dalam forum terpisah. Disini saya akhirnya menemukan kekurangan pada produk hukum PEMIRA FISIP yang mengatur mengenai mekanisme pembentukan struktural tersebut. Tetapi yang menjadikan kekecewaan pribadi pada saya, jawaban yang diberikan didampingi dengan penekanan bahwa hal-hal semacam ini memperlama forum dan menghilangkan esensi dari forum itu sendiri yaitu penyusunan kontrak forum dan pembentukan mandataris KPUM dan Banwaslu, seakan pertanyaan yang saya ajukan tidak berhubungan dengan adanya forum tersebut dan saya tidak mempertimbangkan kepentingan bersama.

Tentu pikiran saya memberontak, “loh esensi mengenai kenapa forum langsung memasuki penyusunan kontrak forum dan pembentukan mandataris aja ga dijelaskan!” tetapi saya berusaha diam dan membiarkan peserta forum yang lain untuk mengutarakan pemikirannya. Meski tentu disitu saya merasa diinjak dan dihakimi begitu saja padahal saya berusaha untuk memperjelas agar forum benar-benar menjalankan asas independen dan berintelektual. Tetapi bak kambing hitam, pertanyaan saya dibalik dan dihilangkan esensinya. Tak henti disitu, sebenarnya masih ada beberapa kejanggalan yang saya rasakan yang tidak dapat saya jabarkan satu-persatu.

Melanjutkan pada forum kedua tadi malam (terhitung sejak tulisan ini dibuat) yaitu hari Minggu, 6 Desember 2020 awalnya berjalan dengan tenang dan sudah sesuai kesepakatan pada forum sebelumnya, akan tetapi ada satu penjelasan yang membuat saya bingung yaitu mekanisme ketika Banwaslu menemukan kecurangan, maka Banwaslu akan membuat laporan kepada BPM. Kemudian saya menanyakan aturan hukum yang menjelaskan mekanisme tersebut, karena saya tidak dapat menemukannya. Tetapi lagi-lagi saya disudutkan dengan pernyataan “agar tidak memperlama forum” dan “pertanyaan tersebut tidak cocok dipertanyakan pada forum tersebut” tanpa bertabayyun atau menanyakan alasan saya mengajukan pertanyaan tersebut. Padahal apabila boleh saya menggaris bawahi, pimpinan forumlah yang mempersilahkan saya untuk bertanya bahkan telah mempersilahkan untuk dijawab, tetapi sebelum pertanyaan saya terjawab, salah satu peserta forum izin bertanya (padahal masih dalam pertanyaan saya) tetapi pimpinan sidang mengizinkan. Dimana pertanyaan tersebut beropini bahwa pertanyaan saya keluar dari pembahasan forum, dimana kemudian pimpinan forum dengan labilnya mengiyakan opini tersebut tanpa bertanya terlebih dahulu kepada saya. Hingga akhirnya saya yang merasa dilecehkan dan tidak dihargai tidak dapat menahan diri dan menyatakan walkout dari forum tersebut karena merasa forum sangat tidak sehat dan merasa kecewa atas sikap Pansel terhadap pertanyaan saya untuk kedua kalinya.

Pasca forum selesai, saya kemudian bertanya kepada anggota KPUM yang lain mengenai apa yang terjadi setelah forum, untuk memastikan diri saya tidak tertinggal informasi dan tetap menjalankan kewajiban saya sebagai anggota KPUM. Sayangnya anggota KPUM yang saya tanyai kemudian menjelaskan bahwa, ia telah berusaha menanyakan kelanjutan nasib saya pada forum tersebut, tetapi Pansel menjelaskan bahwa itu adalah hak sepenuhnya dari saya, sehinggapun tidak terucap permintaan maaf ataupun klarifikasi atas terjadinya hal tersebut. Saya juga mendapat informasi dimana sempat ada pertanyaan dari peserta forum mengenai Banwaslu (saya tidak dapat menjelaskan secara spesifik pertanyaan tersebut) tetapi Pansel tidak dapat menjawab pertanyaan tersebut dan malah melemparkan pertanyaan tersebut kepada demisioner Banwaslu yang saat itu tidak dapat hadir. Sehingga disini saya semakin bertanya-tanya, BPM sebagai Pansel disini sebenarnya memahami atau tidak mengenai PEMIRA yang akan dipersiapkan ini?

Selain itu, disini saya semakin merasa intervensi BPM selaku pansel dalam menekan forum KPUM dan Banwaslu untuk segera memulai penyusunan kontrak forum dan pemilihan mandataris KPUM dan Banwaslu menunjukkan seakan hal itu memang menjadi hajat dari Pansel sendiri.. Padahal apabila kita buka kembali pada penjelasan pasal 7, forum pembentukan struktural tersebut adalah berdasarkan asas kebutuhan, tetapi pansel tidak bertanya terlebih dahulu kepada anggota KPUM maupun Banwaslu apakah yang paling dibutuhkan saat itu adalah pembentukan struktural. Tentu disini saya tidak merasakan independensi yang merupakan sifat dasar KPUM. Padahal seharusnya BPM sebagai lembaga tertinggi di miniatur negara FISIP dapat memberikan pendidikan politik secara ideal, namun kenyataannya forum yang mereka contohkan sangat jauh dari kata ideal. Hingga tulisan ini selesai dibuat, belum ada klarifikasi baik resmi maupun secara pribadi yang disampaikan oleh Pansel kepada saya atas apa yang terjadi dalam forum tersebut.

(Dev)

“Yuk pilih A soalnya agamanya islam!”

“Yuk vote si B, kan dari Jember juga kaya kita!”

“Pilih C aja deh, yang lain keturunan Cina.”

“Vote yang D yuk, ganteng ketuanya.”

Pernah nggak sih mendengar kalimat yang mirip dengan empat contoh di atas? Tanpa kita semua sadari, perilaku memilih berdasar adanya kesamaan dan afeksi yang melibatkan emosi seakan sudah menjadi budaya, menjadi peraturan tidak tertulis yang diterapkan di negara kita entah sejak kapan. Contoh paling besar adalah bagaimana pemilu di Indonesia berlangsung, siapapun kandidatnya, jika kandidat oposisinya merupakan orang yang bukan beragama islam, maka seakan otomatis gagal. Tanpa perlu melihat kompetensi dan pencapaian baik yang telah ia lakukan.

Apabila ada ajang pencarian bakat, maka para peserta akan meminta dukungan dari masyarakat daerahnya, dengan bicara menggunakan bahasa daerah mereka sebagai penunjang. Seperti, “Hai, aku Anisa dari Lombok, warga Lombok, dukung aku ya!”. Tentunya, masyarakat yang merasa memiliki kesamaan daerah dengan si peserta ajang pencarian bakat tersebut akan berlomba-lomba mengirim dukungan. Mirisnya lagi, banyak yang tidak melihat apakah orang tersebut pantas dan cukup kompeten untuk menjadi pemenang dan mendapat banyak dukungan.

“Ah, yang penting orang Lombok jadi juara.”

Hal semacam ini seakan telah tertancap di negara kita cukup lama. Penolakan terhadap ‘sesuatu’ yang dianggap berbeda. Padahal negara kita menganut ideologi Pancasila, dengan Bhinneka Tunggal Ika sebagai semboyan yang menegaskan adanya sifat saling rangkul saat berbeda sekalipun. Perlukah orang yang beragama sama dengan kita mendapat dukungan apabila perilakunya meresahkan dan kontroversial? Perlukah mendepak calon pemimpin yang beragama lain sekalipun yang ia lakukan tegas dan benar? Perlukah menjual ‘kesamaan’ tersebut sebagai syarat untuk mendapatkan dan mencapai sesuatu? Perlukah mengabaikan dan tidak menimbang faktor lain jika sudah melihat kesamaan dengan orang tersebut?

Zaman sudah berevolusi dan yang sama belum tentu selalu baik, belum tentu selalu benar, belum tentu layak untuk terus didukung. Miris rasanya melihat banyak sekali orang menjadi buta dan membela apapun yang menurut mereka ‘sama’ sekalipun banyak kebobrokan pada orang atau kelompok tersebut. Bagaimana negara bisa maju jika yang diagungkan selalu “Yang penting satu RAS dengan kita”? 

Mengenai contoh kalimat terakhir pada kalimat pembuka, masyarakat Indonesia juga cenderung memilih dengan melihat fisik atau cover seseorang. Yang penting yang ia pilih merupakan kandidat yang dianggap memiliki paras yang rupawan, maka ia yang akan mendapat banyak suara. Contoh seperti ini masih sering saya temukan di kalangan remaja seumuran saya sendiri sejujurnya.

Menurut saya pribadi sebagai penulis, tidak masalah jika ingin mendukung individu atau kelompok berdasarkan adanya kesamaan atau melibatkan afeksi. Namun tetap, pertimbangannya tidak boleh hanya karena poin tersebut saja. Kita sebagai generasi muda penerus bangsa harusnya dapat memihak yang benar, yang baik, yang kompeten, bukan hanya yang sama dengan kita, atau memiliki fisik sesuai dengan ‘tipe ideal’ kita. Toh apa masalahnya jika memilih yang berbeda? Yang penting kan tujuannya baik dan membawa kita pada sebuah kemajuan. Bukannya kemunduran moral. Yang memiliki fisik rupawan juga belum tentu akan menciptakan sebuah perubahan. Karakteristik yang masuk pada istilah kompeten seperti di atas maksudnya dapat dilihat dari bagaimana prestasi akademik maupun non akademik calon, sifat dan perilakunya pada orang lain, visi misi dan keahliannya dalam bidang yang ia pilih, dan sebagainya. Beberapa hal yang tadi disebutkan masuk dalam faktor yang rasional.

Memperhatikan bagaimana sistem demokrasi yang ada di Indonesia, pada dasarnya manusia melakukan sesuatu berdasar pada sesuatu yang dinamakan ‘akal’. Rasionalitas bertumpu pada adanya akal sehat. Bukannya mahasiswa seharusnya selalu menggunakan akal fikiran dalam melakukan setiap tindakannya? Namun dalam situasi demokrasi saat ini di dalam masyarakat, khususnya lingkungan mahasiswa yaitu kampus, kebanyakan mahasiswa masih membuat keputusan atau bertindak diluar akal rasional. Masih banyak mahasiswa yang saya sendiri perhatikan membuat keputusan berdasar afeksi atau perasaan, berdasar adanya kesamaan dan melibatkan emosi. Dari sini sudah dapat dilihat bahwa generasi ‘sekarang’ juga masih mengabaikan pentingnya penggunaan rasionalitas dalam menentukan sebuah pilihan. Sering terjadi di lingkungan mahasiswa seakan telah menjadi sebuah budaya untuk dilakukan pada tiap rentang waktu.

Untuk menciptakan sistem demokrasi yang mengutamakan rasionalitas di kalangan masyarakat, khususnya mahasiswa, dibutuhkan adanya kesadaran pada diri mahasiswa masing-masing. Berkaca pada perilakunya dan memperbaiki diri apabila selama ini termasuk sering menggunakan afeksi dalam membuat sebuah keputusan. Mahasiswa yang seharusnya menjunjung tinggi rasionalitas dalam akademik semestinya mengutamakan akal fikirannya daripada berpacu pada adanya kesamaan atau emosi yang jatuhnya jauh dari rasionalitas. Dalam PEMIRA kali ini, saya mengajak para pembaca untuk menunjukkan sisi rasional dalam dirinya untuk menentukan pilihan nanti supaya calon yang terpilih merupakan mahasiswa yang kompeten, baik, berdedikasi tinggi, berprestasi, dan menguasai bidangnya seperti semestinya.

Penulis : Alrounesya

PRIMA FISIP - Panjangnya jangka waktu Pelaksanaan Pembinaan dan Pengembangan Mahasiswa Baru (PPMB) FISIP 2020 dinilai menganggu agenda sejumlah Ormawa. Hal ini dijelaskan dalam hasil survei Himaistra pada beberapa waktu lalu melalui press release.

Ketua Himaistra, Mahardika, menjelaskan lamanya pelaksanaan PPMB ini berdampak pada bentroknya jadwal antar Ormawa. Terlebih lagi, muncul surat edaran dari pihak Fakultas terkait dengan batas akhir pengajuan kegiatan Ormawa tanggal 20 November 2020. Hal ini dirasa cukup menimbulkan kekacauan antar Ormawa lantaran didesak batas akhir sementara masih banyak agenda Ormawa yang belum terlaksana.

Mahar mengatakan “hal ini menimbulkan kerugian yaitu bentrok jadwal antar Ormawa dan juga karena dorongan untuk pelaksanaan kegiatan Ormawa sebelum tanggal 20 November, sehingga sempat menimbulkan pergolakan antara UKM atau Ormawa untuk memperebutkan tanggal pelaksanaan itu”

Sependapat dengan Himaistra, Ketua UKMK, Didin juga turut menyayangkan, panjangnya waktu pelaksanaan PPMB ini berdampak pada rencana kegiatan perekrutan mahasiswa baru yang terpaksa mundur akibat berbenturan dengan pelaksanaan PPMB.

“jadi dari yang estimasi awal yang seharusnya proker Open Recruitmen ini tanggal 14 15 akhirnya diundur di 14 sama 22, kegiatan di hari ke duanya malah molor satu minggu, jadi sebenernya agak disayangkan juga, karena kami harus nembusi lagi ke pemateri, harus nembusi lagi ke juri, harus ngulang lagi administrasi surat peminjaman zoom tempat dan lain sebagainya” ungkap Didin

Sementara itu, Ghandy selaku Ketua Badan Eksekutif mengaku pihaknya hanya diberikan wewenang oleh Fakultas untuk menyusun jadwal perkenalan Ormawa serta membentuk delegasi pendamping pemateri PPMB.

“BEM hanya ditugasi untuk membentuk delegasi dari setiap Ormawa yang menjadi pendamping pemateri pada saat PPMB, jadi disini BEM hanya diberi tugas untuk menyusun rundown dari Ormawa untuk memperkenalkan Ormawanya, jadi kurang lebih ada 2 tugas yang diberikan kepada BEM, selaku penanggung jawab adalah dari pihak Fakultas sendiri, kita tidak bisa langsung masuk untuk merubah segala yang direncanakan oleh Fakultas” tutur Ghandy

Selain itu, pihaknya juga mengatakan bahwa serangkaian acara ini diatur oleh Fakultas khususnya juga terkait dengan waktu pelaksanaan. Hal ini juga diatur oleh Surat Keputusan Rektor yang mengatur bahwa pihak Dekanat selaku penginisiasi panitia PPMB.

“Cuman karena dibenturkan oleh SK Rektorat pihak Fakultas menginisiasi untuk menjadi panitia dalam PPMB, jadi disana seluruh rangkaian kegiatan PPMB itu yang meng-handle adalah Fakultas”

Untuk saat ini kegiatan PPMB sudah berjalan selama dua minggu yang dimulai dari tanggal 11 Oktober hingga 28 November. Kegiatan PPMB ini dilaksanakan setiap satu minggu sekali dalam rentan waktu 2 bulan pelaksanaan. (rkn)

PRIMA-FISIP, Agenda rutin tahunan Ospek Jurusan (Osjur) yang dilaksanakan oleh beberapa Himpunan Mahasiswa Jurusan (HMJ) Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) mengalami perbedaan dari tahun tahun sebelumnya. Pasalnya, kegiatan penyambutan Mahasiswa Baru yang semula dilakukan secara tatap muka, kini harus dilaksanakan secara daring. Hal yang sama terjadi pada Himpunan Mahasiswa Kesejahteran Sosial (Himakes). Ali Ausath, Ketua Umum Himakes, mengatakan pihaknya sudah mempersiapkan Ospek Jurusan (Osjur) akan dilaksanakan secara daring pada pertengahan bulan November nanti.

“Kita usahakan November dilaksanakan dan selesai di bulan itu, kegiatan kita pastinya melalui online sur, mengingat kegiatan Ospek Fakultas pun juga dilaksanakan secara online”. Ungkap Ali

Ketua Umum Himakes menjelaskan, proses persiapan acara hingga penentuan tema maupun konsep pelaksanaan Osjur nantinya diserahkan sepenuhnya kepada Panitia Himakes Closer. Pihaknya berharap, melalui kegiatan ini mampu memperkuat solidaritas angkatan dan mengenalkan Jurusan Kesejahteraan Sosial kepada para mahasiswa baru.

“dari segi kegiatan kita serahkan sepenuhnya kepada Panitia terpilih Himakes Closer 2020, cuman disini ada beberapa garis besar yang harus dicapai. 1. Solidaritas angkatan, 2. Pemahaman mahasiswa perihal Jurusan Kesejahteraan Sosial”. Paparnya

Ali menambahkan, mahasiswa baru diharapkan memiliki rasa bangga menjadi bagian dari keluarga besar Ilmu Kesejahteraan Sosial. Hal ini menjadi tantangan tersendiri bagi para Panitia Himakes Closer dalam menumbuh–kembangkan rasa solidaritas angkatan ditengah kondisi pandemi.

“ya emang dari 2 poin itu menjadi poin yang akan kita bawa dan tentu akan menjadi tantangan buat kita semua, khususnya untuk Panitia Himakes Closer 2020 tentang bagaimana kita menumbuhkan kesolidan angkatan padahal kita sekarang dihadapkan dengan kondisi online. Kemudian yang kedua bagaimana kita memperkenalkan terkait dengan Himakes atau memperkenalkan terkait dengan Jurusan Kesejahteraan Sosial itu seperti apa, karena ini nanti berkaitan dengan bagaimana teman-teman memiliki rasa kepemilikan terkait dengan Jurusan Ilmu Kesejahteraan Sosial ini”.

Penulis: Surya