Pengumuman

Satgas Tak Kunjung Terbentuk, Penanganan Kasus Kekerasan Seksual Belum Ada Kejelasan

Akhir-akhir ini isu kekerasan seksual di berbagai lembaga pendidikan makin santer terdengar. Mirisnya, hal tersebut tidak relevan dengan penanganan yang harusnya diberikan oleh pihak kampus maupun pemerintah. Jika dapat ditarik akar permasalahannya, regulasi penanganan kekerasan seksual yang tidak kunjung mendapat kejelasan dapat menjadi penyebabnya.

Peraturan yang dikeluarkan oleh Kemendikbud yaitu Permendikbud Nomor 30 Tahun 2021. Berisikan permintaan terhadap Perguruan tinggi untuk segera membentuk Satuan Tugas (Satgas) pencegahan dan penangan kekerasan seksual. Nyatanya peraturan yang telah ditetapkan dari bulan september 2021 itu hingga saat ini belum juga terlaksana.

Jika melihat dari peraturannya, semestinya pada tahun 2022 ini semua perguruan tinggi sudah membentuk satgas kekerasan seksual. Jika tidak, maka akan ada sanksi yang diberikan berupa sanksi administrasi sampai penurunan akreditas terhadap kampus tersebut. Meski realitanya, tahun 2022 akan berakhir pada 6 bulan lagi dan satgas kekerasan seksual belum juga terbentuk.

Jika kita lihat kembali pada diskusi publik  27 November 2021 lalu. Rektor Universitas Jember berkomitmen untuk segera membentuk satgas sebagai upaya kampus dalam menangani kasus kekerasan seksual di awal tahun 2022. Terhitung hingga bulan ini, Satgas yang dijanjikan belum juga terbentuk.

“Berdasarkan Permendikbud itu satu tahun, namun kita tidak perlu nunggu satu tahunlah. harapan saya sih tahun depan awal-awal tahun 2022 itu kita sudah punya satgas.” Janji Rektor UNEJ, Bapak Iwan Taruna pada diskusi yang diadakan oleh Amnesty International Indonesia Chapter UNEJ dan PPMI DK Jember pada 2021 lalu.

Pak Totok, selaku Kemahasiswaan UNEJ mengatakan bahwa proses pembentukan Panitia seleksi (Pansel) untuk membentuk Satgas terhambat di kementerian

“Dari kami sudah menyerahkan data pansel ke kementerian, namun dari kementerian masih diproses sehingga kami hanya bisa menunggu,” ungkapnya.

Upaya yang dilakukan UNEJ dalam menangani kasus-kasus kekerasan seksual yang terjadi di lingkungan kampus adalah dengan membentuk Pusat Study Gender (PSG). Namun kerja-kerja yang dapat dilakukan PSG sendiri tak bisa terlalu jauh. Lagi-lagi karena belum ada ketetapan dari kementerian.

“Untuk menangani kasus-kasus yang terjadi memang sudah ada PSG. Namun karena dari kementerian sendiri belum ditetapkan, jadi PSG juga tidak dapat bertindak lebih jauh. Tapi setidaknya dari PSG nantinya jadi lebih siap” ujar pak Totok

Proses panjang yang memakan waktu ini menyebabkan penangan kasus kekerasan seksual di perguruan tinggi pun tak kunjung mendapat kejelasan. Dilain sisi, kasus yang semakin marak ini menimbulkan kekhawatiran dari mahasiswa. (ipm)

 

 

 

 

Suara Kebebasan Mahasiswa Dipandang Sebelah Mata

 

Berbicara mengenai kebebasan, setiap orang didunia ini berhak untuk mendapatkan kebebasan. Dengan kebebasan tersebut setiap individu mengalami keterlibatan langsung dalam pembentukan keadaan. Sesuai dengan aturan hukum yang selaras, yakni: kebebasan untuk berpendapat. Kebebasan untuk berpendapat diatur dalam Pasal 28E ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945) sebagai berikut: Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat[1]. Singkat penjelasan dari kandungan undang-undang tersebut ialah tentang kebebasan berpendapat dan dilakukan melalui jalan musyawarah dan mufakat.

Kebebasan dalam berpendapat memiliki relevansi dengan perwujudan “Hak Asasi Manusia (HAM)” yang menjadi sub bagian turunan dari aturan yang mengikat (UUD 1945). Dijelaskan dalam UU NO. 39 tahun 1999 tentang “Hak Asasi Manusia adalah penghormatan kepada manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan Yang Masa Esa yang mengemban tugas mengelola dan memelihara alam semesta dengan penuh ketaqwaan dan penuh tanggung jawab untuk kesejahteraan umat manusia, oleh pencipta-Nya dianugerahi hak asasi untuk menjamin keberadaan harkat dan martabat kemuliaan dirinya serta keharmonisan lingkungannya.”

Kabar hangat baru-baru ini terjadi pada aksi yang digelar oleh mahasiswa untuk menolak penundaan Pemilu 2024 dan perpanjangan masa jabatan presiden. Penolakan penundaan pemilu tersebut tepat pada hari Senin, tanggal 11 April tahun 2022. Saat aksi demonstrasi berjalan, dikejutkan oleh gelombang peristiwa pengeroyokan “Ade Armando” di depan Gedung DPR-MPR RI Jakarta Pusat. Kejadian mengejutkan tersebut menjadi “counter attack” kepada mahasiswa. Bukan lagi aksi mahasiwa yang menjadi sorotan utama, namun media nyatanya berpaling menyoroti peristiwa pengeroyokan.

Penolakan penundaan pemilu merupakan aksi yang wajar untuk dilakukan mahasiswa. Aksi ini berangkat dari nilai idealisme seorang mahasiwa yang masih terjaga. Mahasiswa sebagai insan akademis yang meilihat kecacatan fenomena yang terjadi pada negerinya menjadi dasar dalam menyuarakan aspirasi. Namun, disusul dengan kejadian Ade Armando ini menyebabkan fenomena kecacatan tersebut semakin keruh sekaligus ketidakwajaran situasi yang harus dipertontonkan. Akhirnya, menilik kejadian ini menyebabkan masyarakat sipil mengamati kembali, pemerintah sebagai tempat untuk menampung aspirasi apakah masih pantas?

Menggelitk sekali, mencoba mengalihkan isu yang terjadi. Keterlibatan rezim-rezim penguasa yang licik mencoba mengalihkan dan mencegah aspirasi yang dilakukan oleh mahasiswa. Sebab, berbicara esensi aksi atau demo yang dilakukan oleh mahasiswa untuk rakyat menjadi cuma-cuma. Dibuktikan ketika media informasi mencoba memberikan headline di berbagai macam media sebagai penghubung informasi, seperti TV, Media Sosial, dan Koran berita yang mampu menutupi aksi mahasiswa dan kasus pengeroyokan yang terjadi menjadi perhatan utama headline news.

Suara kebebasan mahasiswa lagi-lagi dibungkam! Lalu, gerakan moral apalagi yang harus dimenangkan? Mari kita flash back dengan kejadikan masa lalu, berawal dari akar dinamika gerakan moral mahasiswa pada tahun 1998 saat orde baru dilengserkan oleh orde reformasi, tepat di era Soeharto melalui para rezim yang berkuasa. Rezim berkuasa ini pun termasuk mengeruk arus tatanan ekonomi-politik dan ruang lingkup sistem pendidikan yang diberlakukan.

Pada saat orde baru suara mahasiswa dan rakyat menjadi satu hanya karena urusan perutnya terganggu (kesejahteraan rakyat). Musuh utama mereka jelas, yakni “Rezim” berkuasa atau bermain-bermain dibelakang layar peristiwa. Lalu, sangat menolak adanya relasi kuasa  yang diberikan atau ditawarkan oleh rezim-rezim licik yang hanya ingin memanfaatkan maksud kepentingan kepada mahasiswa. Seperti halnya, maksud dari kepentingan relasi kuasa yang pragmatis tidak mampu mengedepankan proses pengetahuan di masa orde baru. Tentu sadar, apabila relasi kuasa telah menggrogoti idealisme mahasiswa dimulai dari hanya ingin mendapatkan rasa bangga, kesenangan, dan kehormatan semata. Akan tetapi, dalam ajang doktrinisasi yang menutup keterbukaan pikiran tersebut, membuktikan bahwasannya runtuhnya negara dimulai dari penumpasan kaum-kaum intelektual yang seharusnya menjadi pemimpin dan menahkodai bangsa ini lebih baik. Ironi Sekali!

Sejalan dengan peranan penulis kini sebagai mahasiswa. Tentu, ada “Hak” yang harus diperoleh. Yakni: (1) Menggunakan kebebasan akademik secara bertanggung jawab untuk menuntut dan mengkaji ilmu sesuai dengan norma dan susila yang berlaku dalam lingkungan akademik; (2) Mendapat bimbingan dari dosen yang bertanggung jawab atas program studi yang diikutinya untuk penyelesaian studinya; (3) Memanfaatkan fasilitas dalam rangka kelancaran proses belajar; (4) Memperoleh layanan informasi yang berkaitan dengan program studi yang diikutinya serta hasil belajarnya; dan (5) Memanfaatkan sumber daya yang ada di dalam perguruan tinggi, melalui perwakilan atau organisasi kemahasiswaan untuk mengurus dan mengatur kesejahteraan, minat dan tata kehidupan bermasyarakat.

Akan tetapi, jangan sampai terlena dengan pemenuhan hak-haknya. Perlu dipandang serius bahwa “kewajiban” harus dilakukan oleh mahasiswa untuk: (1) Bertingkah laku, disiplin dan bertanggung jawab sehingga suasana belajar mengajar tidak terganggu; (2) Mematuhi semua peraturan dan ketentuan yang berlaku; (3) Menjaga kewibawaan dan nama baik perorangan dan lingkungan sekitar; (4) Memelihara penampilan sesuai dengan statusnya sebagai mahasiswa yang berkepribadian; dan (5) Menyiapkan diri untuk mengikuti gelaran moral.

Suara kebebasan mahasiswa akan terwujud apabila keteguhan hati dengan ketahanan bertindak melebur menjadi satu dalam perpaduan yang utuh. Mengapa demikian? Pertanyaan cukup membingungkan. Namun, ketika mahasiswa memiliki punggung moral dijadikan sebagai landasan. Sudah seharusnya menolak adanya campur tangan rezim penguasa, sebab mereka pasti memasuki dan memberikan dorongan pada orientasi “Kursi atau Jabatan” untuk memecahkan idealisme mahasiswa agar tidak kritis pada kebijakan dan regulasi yang diterapkan. Sungguh sulit menjamin nasib perorangan, ya rasionalnya “Sesuap Nasi”.

Tentu saja, perlu untuk mengetahui meskipun ini sulit dalam menyeimbangkan pola pemikiran perorangan. Meskipun itu, perlu memahami tentang: “Ketika relasi kuasa sudah berhasil dihilangkan dari sistem pendidikan”, “Persatuan mahasiswa berhasil diwujudkan”, dan “Musuh bersama atau disebut common enemy telah ditemukan” maka dapat diejawantahkan dalam bentuk aspirasi yang berarti untuk suara kebebasan mahasiswa tidak dipandang lagi: SEBELAH MATA.

(Oleh: Muhammad Farhan_Redaktur Pelaksana)

 

Sumber: (Aspirasi Mahasiswa Tenggelam karena Kasus Pengeroyokan Ade Armando | LHINEWS.COM)

 

 


[1] DPR RI, Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum UUD NRI Tahun 1945. J.D.I.H. - Undang Undang Dasar 1945 - Dewan Perwakilan Rakyat (dpr.go.id).

Perjalanan Jatuh Bangkitnya Menjadi Seorang Buruh

Berita tentang sejarah mengatakan Hari Buruh atau biasa dikenal dengan istilah May Day muncul di Amerika Serikat sejak abad 19, dimana pada saat itu banyak perusahaan yang memaksa buruh untuk bekerja selama 18 jam dalam sehari. Kegiatan tidak berperikemanusiaan tersebut begitu merugikan kaum buruh. pada 1 Mei 1886 para buruh akhirnya melakukan aksi demonstrasi besar-besaran menuntut agar jam kerja dikurangi menjadi wajar yakni 8 jam per hari. Tidak hanya itu, pemogokan kerja secara masal juga dilakukan bersama dengan anak-anak dan istri mereka. Hasil dari aksi tersebut menghasilkan keputusan pada tanggal 1 Mei Buruh diberikan kemerdekaan untuk tidak bekerja over time dan diperingatinya sebagai Hari Buruh.

Di Indonesia sesuai dengan Undang-Undang Nomor 22 tahun 1957 tentang Penyelesaian Perselisihan Perburuhan mendefinisikan buruh sebagai orang yang bekerja pada majikan dan menerima upah. Posisi buruh sangatlah rendah jika mereka sudah menyandang istilah “Buruh” yakni semua orang yang menerima perintah untuk melaksanakan suatu pekerjaan pada waktu tertentu dengan imbalan berupa uang. Sistem perburuhan pada awalnya sangat mengiurkan banyak orang dengan iming-iming harapan berupa perlindungan kesejahteraan hidup yang menjanjikan. Namun, realitanya berbanding terbalik dengan buruh hanyalah mereka yang ditekan, diperas, dan ditindas sampai usia produktifnya lenyap ditelan perusahaan(Suwignyo, 2012). Berakhir menjadi buruh yang lemah dan menua. Kemudian dibuang seenaknya karena sudah tidak dibutuhkan perusahaan layaknya sampah ampas yang tidak digunakan lagi.

Kondisi tidak layak yang dialami buruh terjadi karena adanya pemikiran seorang pengusaha yang mengangap bahwa buruh tidaklah mempunyai tangunggan beban resiko usaha, seperti persaingan pasar yang tajam, bahan baku mahal, hingga resiko kebangkrutan. Buruh hanya dianggap sebagai mereka yang tidak mempunyai kreatifitas dengan kesehariannya hanya mengerjakan pekerjaan itu-itu saja dan menerima upah ala kadarnya kadang tidak sesuai dengan harapan mereka. Padahal sebuah perusahaan akan mengalami kelumpuhan atau tidak akan bisa melakukan kegiatan produksi tanpa adanya bantuan tenaga dari buruh.

Kemudian ditahun 2020 hingga 2021 menjadi tahun terburuk bagi para buruh utamanya di Indonesia. Krisis perusahaan terjadi akibat guncangan bencana Covid-19 yang memberikan dampak berat bagi buruh, dimana banyak buruh dirumahkan dan tanpa digaji perusahaan. Hal buruk lainnya adalah  dilakukannya pemutusan hubungan kerja (PHK) yang menyebabkan angka pengangguran di Indonesia meningkat drastis. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) tingkat pengangguran terbuka (TPT) pada Agustus 2020 sebesar 7,09 persen mengalami peningkatan 1,84 persen dibanding Agustus 2019, dimana penduduk yang bekerja awalanya sebanyak 128,45 juta orang mengalami penurunan sebanyak 0,31 juta orang, dengan penurunan terbesar di sektor industri pengolahan. Data tersebut sejalan dengan terjadinya PHK besar-besaran dilakukan perusahaan dengan dalih untuk mengurangi jumlah tenaga kerja agar perusahaan tetap bisa bertahan dan terus bergerak mempertahankan bisnisnya, karena apabila tidak dikurangi jumlah tenaga kerjanya perusahaan akan gulung tikar di masa pandemi. hal demikian, menjadikan kesejahteraan buruh terombang-ambing ibarat sudah jatuh tertimpa tangga.

Namun, seiring berjalannya waktu dengan adanya bantuan dari pemerintah mengenai percepatan vaksinasi, Pandemi covid-19 sudah berlalu dan ditahun 2022 ini menjadi angin segar bagi para buruh untuk bisa Kembali bangkit. Memulihkan kondisi ekonomi dengan Kembali mencari lapangan kerja baru. Akan tetapi, untuk mengembalikan kondisi ekonomi seperti sebelum Covid-19 bukanlah hal yang mudah dilakukan, dengan menghadapi tantangan perubahan perilaku kerja pasca pandemi para buruh harus bangkit Kembali bekerja seperti sediakala. Dan berdasarkan data BPS tingkat penganguran terbuka mengalami penurunan sebesar 0,81 persen dan penduduk yang bekerja meningkat sebanyak 2,61 juta orang. Hal tersebut menunjukkan bahwa buruh Kembali bangkit setelah ancaman Pemutusan Hubungan kerja (PHK) akibat guncangan pandemi Covid-19.

Selamat Hari Buruh 1 Mei 2022 mari bersama jadikan situasi pandemic untuk lebih berarti sebagai pijakan untuk bekerja lebih keras, terampil dan produktif. (Nora Zilawati)

Referensi

https://www.cnnindonesia.com/nasional/20200501111833-20-499177/buruh-dihimpit-bayang-corona-phk-dan-ancaman-omnibus-law

https://m.antaranews.com/berita/2833409/ksbsi-respon-buruh-pada-pandemi-buat-produktivitas-sulit-meningkat

Suwignyo, A. (2012). Buruh Bergerak: Membangun Kesadaran Kelas. In Persepsi Masyarakat Terhadap Perawatan Ortodontik Yang Dilakukan Oleh Pihak Non Profesional (Vol. 53, Issue 9).

All About UU Tindak Pidana Kekerasan Seksual

Pada tanggal 12 April yang lalu RUU TPKS telah disahkan oleh DPR pada rapat paripurna DPR ke-19 masa persidangan IV tahun sidang 2021-2022. Dengan disahkannya undang-undang ini diharapkan masyarakat Indonesia akan merasa lebih aman dari tindakan kekerasan seksual.

Sebelum kabar gembira ini  datang, RUU TPKS yang awalnya disebut RUU PKS mengalami lika-liku perjalanan yang panjang. RUU PKS ini telah diinisiasi oleh Komnas Perempuan pada tahun 2012 lalu. Hal ini dikarenakan tindakan kekerasan seksual yang tiap tahunnya makin meningkat dan sangat meresahkan masyarakat terutama kaum wanita. Baru pada 2016 DPR dan pemerintah sepakat untuk memasukkan RUU tersebut dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas 2016. RUU PKS ini sangat lambat sekali dalam proses pengesahannya karena banyak menuai pro dan kontra dari berbagai kalangan maupun fraksi partai, sehingga sering mengalami penundaan dalam rapat pembahasannya.

Pada Juli 2020 RUU PKS sempat ditarik dari Prolegnas prioritas oleh Badan Legislasi DPR, menurut DPR usulan penarikan diajukan oleh Komisi VIII sebagai pembahas yang menilai bahwa pembahasan RUU PKS ini sulit dilakukan. Namun tahun berikutnya, RUU PKS dapat masuk kembali dalam daftar Prolegnas Prioritas 2021 yang kemudian terdapat perubahan nama menjadi RUU TPKS (Tindak Pidana Kekerasan Seksual). Pembahasan RUU ini pun tak kunjung selesai sehingga RUU TPKS ini masuk dalam Prolegnas Priorotas 2022.

Dari sepuluh tahun perjalanan RUU TPKS ini baru disahkan pada tanggal 12 April yang lalu. Disahkannya UU TPKS ini adalah hasil perjuangan dari berbagai pihak yang terus mendorong untuk mengesahkannya mulai dari Komnas Perempuan, Asosiasi Pusat Studi Wanita/Gender dan Anak Indonesia hingga para aktivis perempuan agar masyarakat Indonesia dapat merasa aman dan terhindar dari adanya kekerasan seksual.

Adanya UU TPKS ini agar dapat melindungi masyarakat Indonesia dari adanya kekerasan seksual dan dapat memberantas para pelaku kekerasan seksual. Korban kekerasan seksual memiliki hak untuk dilindungi seperti yang tercantum dalam Pasal 22 (1) Hak Korban meliputi: a. hak atas Penanganan; b. hak atas perlindungan; c. hak atas pemulihan. (2) Pemenuhan hak Korban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kewajiban negara dan dilaksanakan sesuai dengan kondisi dan kebutuhan Korban. Dengan adanya undang-undang ini maka diharapkan angka kekerasan seksual dapat menurun di Indonesia dan dapat menjadikan Indonesia sebagai negara yang aman dari tindakan kekerasan seksual. ( Bidang Penelitian dan Pengembangan LPM Prima)

 

References

Aditya, N. R. (2022, Februari 24). Perjalanan RUU TPKS, Enam Tahun Terombang-ambing di DPR.. Retrieved from Kompas.com: https://nasional.kompas.com/read/2022/02/24/06373451/perjalanan-ruu-tpks-enam-tahun-terombang-ambing-di-dpr?page=all

Isabela, M. A. (2022, April 13). Apa Itu RUU TPKS? Retrieved from Kompas.com: https://nasional.kompas.com/read/2022/04/13/16200051/apa-itu-ruu-tpks?page=all

RANCANGAN UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR... TAHUN … TENTANG PENGHAPUSAN KEKERASAN SEKSUAL. (n.d.). Retrieved from dpr.go.id: https://www.dpr.go.id/doksileg/proses2/RJ2-20170201-043128-3029.pdf

Riwayat RUU PKS di DPR: Sarat Kecurigaan, Mengulur Pembahasan. (2020, July 2). Retrieved from CNN Indonesia: https://www.cnnindonesia.com/nasional/20200702090607-32-519880/riwayat-ruu-pks-di-dpr-sarat-kecurigaan-mengulur-pembahasan

Setyawan, H. (2022, April 15). Kilas Balik 10 Tahun Perjalanan UU TPKS. Retrieved from Tempo.co: https://nasional.tempo.co/read/1582527/kilas-balik-10-tahun-perjalanan-uu-tpks/full&view=ok

Panggil Aku Kartini Saja

Penulis : Pramoedya Ananta Toer

Penerbit : Lentera Dipantara

Oleh : Wilda Aulia

Anggota LPM Prima 

Mahasiswa Hubungan Internasional, Fisip, Unej

“Barang siapa yang tidak berani, dia tidak bakal menang; itulah semboyanku! Maju! Semua harus dilakukan dan dimulai dengan berani! Pemberani-pemberani memenangkan tiga perempat dunia!” (R.A Kartini)

Sering kita mendengar nama “ R.A Kartini” dalam buku pelajaran sejarah yang kita pelajari pada bangku sekolah. R.A Kartini identik dengan perempuan Jawa yang berparas ayu, bersanggul dan berkebaya. Namun, jika ditanya lebih detail, siapa itu R.A Kartini? Tentu, mayoritas masyarakat mengatakan beliau adalah pahlawan nasional Indonesia, tokoh emansipasi wanita, perempuan penegak kesetaraan dan masih banyak hal serupa lainnya. Dengan rekam jejak dan kelebihan-kelebihan yang dimiliki R.A Kartini tersebut mampu membuat masyarakat Indonesia merasa kagum atas perjuangan yang telah dilakukan kala itu. Tidak terkecuali Pramoedya Ananta Toer, Seorang penulis legendaris yang menyatakan kekagumannya melalui karya tulisan. Karya tulisan Pram yang menggambarkan R.A Kartini dari berbagai sisi ini ia tuangkan melalui buku yang berjudul “Panggil Aku Kartini Saja”.

Dalam bukunya Pram memberikan pendapat bahwasannya R.A Kartini merupakan pelopor kesetaraan bagi perempuan sekaligus pemikir modern Indonesia. Perlu kita ketahui, pada masa lalu nilai-nilai budaya menjadi dasar utama dan satu-satunya untuk masyarakat bertindak. Salah satu dari nilai-nilai budaya tersebut adalah pendidikan bukan hal yang penting, sehingga buta huruf masih kerap dijumpai diberbagai daerah. Seperti termuat disalah satu suratnya Estelle Zeehandelaar tertanggal 25 Mei 1899 yang berbunyi “ Bocah perempuan sekolah masuk sekolah! Itu adalah suatu pengkhianatan besar terhadap adat kebiasaan negeriku, kami bocah-bocah perempuan keluar rumah untuk belajar dan karenanya harus meninggalkan rumah setiap hari untuk mengunjungi sekolah,” karena kata Kartini selanjutnya” lihatlah adat negeri kami melarang keras gadis-gadis keluar rumah . pergi ke tempat lain pun kami tak boleh.” Walaupun terdapat budaya demikian, R.A Kartini dengan semangat patriotisme menerjang nilai-nilai budaya yang menurutnya perlu mengalami perubahan. Pram menarasikan pada buku ini bahwasannya R.A Kartini dengan tegas mengatakan “Kami berhak untuk tidak menjadi bodoh” yang menjadi semangat perjuangannya menyuarakan kesetaraan pendidikan.

Pada buku ini Pram telah berhasil menyajikan cerita menarik tentang biografi R.A Kartini dan perjalanan hidupnya dengan begitu signifikan. Judul pada buku ini merupakan perkataan kartini yang menolak secara keras budaya feodalisme. Perkataan tersebut dikutip oleh pram yang termuat di salah satu suratnya ke Estelle Zeehandelaar tertanggal 25 Mei 1899 yang berbunyi: “Panggil aku Kartini saja—itulah namaku.” (hal. 231). Dengan membaca buku ini pembaca dapat memaknai peringatan Hari Kartini yang jatuh pada tanggal 21 April dengan penuh arti. Melalui buku ini pula Pram mempertegas ucapan Soekarno tentang sejarah yang berbunyi “ Bangsa yang besar adalah bangsa yang menghargai jasa para pahlawannya”.

 

Ratusan Mahasiswa Aliansi BEM Jember Melakukan Aksi Demonstrasi Di Depan Kantor DPRD Jember

Selasa, 12 April 2022, ratusan mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi BEM se-Jember menggelar aksi demonstrasi di depan kantor DPRD Jember.

Dalam demonstrasi ini, dihadiri oleh beberapa perguruan tinggi seperti Universitas Jember, Universitas Muhammadiyah Jember, Politeknik Negeri Jember, STIE Mandala, dan perguruan tinggi lainnya yang ada di Kabupaten Jember.

Korlap aksi M. Yayan menjelaskan bahwa yang melatarbelakangi aksi ini ialah karena adanya keresahan bersama terkait isu penundaan pemilu, kenaikan harga minyak goreng, dan kenaikan PPN menjadi 11%.

“Tentu saja latarbelakang aksi ini karena adanya keresahan bersama antara rakyat dan mahasiswa setelah kita melakukan kajian, ternyata ada problem di Indonesia. Pertama tentang wacana penundaan pemilu dan tiga periode, kedua kenaikan harga minyak goreng dan kelangkaan minyak goreng, selanjutnya PPN 11% yang berpengaruh kepada BBM khususnya pertamax dan pertalite yang langka”. Kata M Yayan.

Dalam aksi tersebut ratusan mahasiswa membawa berbagai macam spanduk yang berisi tuntutan utama yang akan mereka orasikan. Terdapat 4 tuntutan yang diorasikan oleh Aliansi BEM se-Jember yakni :

  1. Mendorong Ketua DPRD Kabupaten Jember dan fraksi partai politik dalam komisi untuk menandatangani pakta integritas serta mendesak agar ketua DPR RI dan Presiden Jokowi secara tegas menolak penundaan pemilu 2024.
  2. Menuntut DPRD Kabupaten Jember untuk mendesak DPR RI dan MPR RI supaya tidak mengamandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUD NRI) tahun 1945.
  3. Mendorong DPRD Kabupaten Jember agar mendesak Presiden Jokowi untuk segera menyelesaikan persoalan tingginya harga minyak goreng dan meminta untuk melakukan Resuffle pada menteri perdagangan.
  4. Mendesak pemerintah untuk mencabut ketetapan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar 11%

M Yayan menyebutkan saat demontrasi berlangsung, terdapat kendala yang dihadapi oleh Aliansi BEM se-Jember yakni dalam menandatangani pakta integritas oleh seluruh fraksi partai politik.

“Kendalanya dalam penyiapan pakta integritas yang isinya harus di tandatangani oleh seluruh fraksi partai politik namun sampai pukul 16.30 WIB yang tandatangan hanya 3 fraksi partai politik saja sehingga kita harus menunggu dan sedikit ada bentrokan yang dilakukan oleh massa aksi akibat kelamaan menunggu” jelasnya.

Dalam aksi ini, diperoleh beberapa hasil capaian salah satunya tertandatangani pakta integritas oleh seluruh fraksi partai politik DPRD Jember.

“Untuk hasil pakta integritas sudah jelas dan tertandatangani. dan kami berharap dari adanya aksi ini beberapa tuntutan kita tadi bisa disampaikan ke bagian pemerintah pusat oleh DPRD jember” kata M Yayan.

Selanjutnya, Aliansi BEM se-Jember akan terus mengawal dan akan siap menggerakkan ulang seluruh mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi di Kabupaten Jember apabila dalam waktu 3x24 jam tidak terdapat keberlanjutan dari adanya aksi sore hari ini.

(Syaifullah Hasan)

LPM PRIMA Selenggarakan Kajian : Independensi Mahasiswa Dalam Asas Mahasiswa

Jumat,1 April 2022, LPM PRIMA FISIP UNEJ menyelenggarakan kajian dengan tema Demokrasi dalam asas Mahasiswa. Kajian ini bertajuk "Hegemoni Kampus:Mencari Eksistensi Independensi dalam asas Mahasiswa". Tujuan dari kajian ini adalah membuka ruang diskusi kepada mahasiswa FISIP tentang Independensi mahasiswa dalam berdemokrasi di lingkup Kampus. Ali Ausath, Demisioner Ketua BEM FISIP tahun 2021 sebagai pemateri dan pemantik pada diskusi kali ini. 

Ali Ausath menjelaskan pentingnya demokrasi bagi mahasiswa. karena perlu digaris bawahi mahasiswa merupakan Agent of change dan social control masa depan masyarakat nantinya. Namun disisi lain, beliau menambahkan adanya pernyataan kontradiksi terkait hal ini dengan habit dan karakteristik mahasiswa di zaman sekarang. 

"Kita adalah agent of change. kita tidak sedang berada diatas menara gading, tapi kita yang menciptakan perubahan" kata Ali. 

Menurut Ali, sejak adanya Covid-19 dua tahun belakangan, mahasiswa jadi memiliki pemikiran pragmatis seperti lebih memilih kuliah secara daring (online) padahal telah disediakan opsi offline. Padahal kehidupan realita yang ada di masyarakat justru munculnya di lingkungan kampus tempat para mahasiswa bersosialisasi sebagaimana mestinya.

“Realita kehidupan sosial begitu mahasiswa keluar dari jenjang perkuliahan itu adanya dalam kehidupan sosial kampus,” ujarnya. 

Materi yang tak kalah penting juga mengenai Pers sebagai bentuk demokrasi mahasiswa di kampus. Pers yang merupakan pilar ke-4 demokrasi memberikan pengaruh besar dalam perkembangan informasi.

"Pers mahasiswa hadir sebagai bentuk kebebasan berekspresi mahasiswa karena Pers mahasiswa tidak terikat dengan pihak manapun sehingga ruang indepensi Pers lebih besar dibanding media diluar sana" 

Lain dengan pers yang merupakan wujud kebebasan mahasiswa, Ali Ausath juga menyampaikan adanya beberapa hal yang menjadi ruang kontra hegemoni dalam dunia pendidikan, yakni kebijakan-kebijakan dan juga para tenaga pendidik. Namun meski begitu Ali Ausath menekankan kepada mahasiswa untuk terus menghidupkan kampus sebagai awal wujud berdemokrasi.

“Jangan hanya hidup di kampus, tapi hidupkanlah kampus,” pesan beliau diakhir penyampaian materinya. (Seftina)

 

Sistem Pemilihan Siap Digunakan, Kini KPUM Tetapkan Pemira Fisip 2022

Sabtu, 02 April 2022, Komisi Pemilihan Umum Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember (KPUM FISIP UNEJ) telah mengeluarkan pengumuman terkait Pemilihan Umum Raya (PEMIRA) yang akan dilaksanakan pada hari Minggu, 03 april 2022.  

Adnino, selaku Ketua KPUM mengatakan bahwa "Pemilihan Umum Raya (PEMIRA) akan dilaksanakan pada hari Minggu, 03 April 2022,” Ujarnya.

Ketua umum KPUM juga mengatakan bahwa Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember (FISIP UNEJ) dapat melakukan pemilihan dari pukul 08.00 hingga 16.00 WIB

“Untuk pemilihan besok di mulai dari pukul 08.00 hingga 16.00 WIB, jadi mahasiswa mempunyai banyak waktu untuk melakukan pemilihan besok,” jelasnya.

Menurut KPUM, kendala SISTER sebagai sistem yang akan digunakan untuk Pemilihan Umum Raya (PEMIRA) kini sudah siap.

“Kami sudah melaksanakan uji coba SISTER berulang kali, dan saat uji coba kami menemukan beberapa kendala dan ketika menemui kendala disitu kami langsung mempebaiki kendala tersebut,” ujar Adnino.

“Kemarin itu ada kendala mengenai kode yang tidak bisa digunakan di HP namun hanya bisa digunakan di laptop. Dan setelah itu saya dan juga pak bagus (kemahasiswaan) mengonfirmasi kepada pihak UPPTI dan kemahasiswaan pusat untuk memperbaiki kendala tersebut,” tambahnya.

Sampai saat ini, Komisi Pemilihan Umum Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember (KPUM FISIP UNEJ) telah mengonfirmasi sudah begitu siap dan mengatakan untuk terus mengupayakan penuh pelaksanaan pemilihan umum raya yang minim celah dari kendala teknis maupun kendala-kendala lainnya.

(Syaifullah Hasan)

PEMIRA DITUNDA : KPUM SEDANG PERSIAPKAN KEPERLUAN PEMILIHAN

Selasa, 29 Maret 2022 lalu , setelah Pemilihan Umum Raya (PEMIRA) mengalami kemunduran, Komisi Pemilihan Umum Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember (KPUM FISIP UNEJ) saat ini tengah mempersiapkan beberapa kegiatan persiapan Pemira.

Sistem Informasi Terpadu (Sister) sebagai sistem yang akan dipakai sebagai alat pemilihan sedang dipersiapkan oleh KPUM bersama dengan UPT Teknologi Informasi dan Komunikasi Universitas Jember (UPTTI).

Adnino, selaku Ketua KPUM menjelaskan bahwa KPUM sudah melakukan beberapa kali uji coba kelayakan sistem bersama UPTTI “ sudah dua hari KPUM telah melakukan uji coba sistem dengan UPTTI mulai dari tanggal 29 dan 30 Maret 2022” jelasnya.

Menurut KPUM Uji coba kelayakan sistem ini dilakukan secara bertahap.

“Uji coba sistem ini dilakukan bersama KPUM dan Panitia Pemungutan Suara (PPS) besok tanggal 31 Maret 2022 melaksanakan uji coba bersama calon, timses dan perwakilan mahasiswa perjurusan, setelah melaksanakan uji coba KPUM melaksanakan sosialisasi berupa video tutorial kepada mahasiswa FISIP”Ujar Adnino.

Adnino, menambahkan bahwa fitur yang diajukan oleh KPUM sedikit mengalami kendalah sehingga perlu dilkukan pembenahan kembali oleh UPTTI. “Terdapat beberapa fitur seperti memasukkan kode dan pengaturan waktu pemilihan yang ketika dicoba di sister kerap terjadi eror” Ujarnya.

Selain uji kelayakan sistem, KPUM juga sedang melakukan pemenuhan persyaratan administrasi yang beberapa waktu lalu sempat mengalami kendala.

“KPUM juga sudah mengajukan Surat Ijin Kegiatan melalui Bu Vivin selaku Kasubag Kemahasiswaan kemungkinan masih dalam tahap penyerahan kepada Wakil Dekan III” Tambahnya.

Sementara itu, Ketua Bawaslu (Badan Pengawas Pemilu) Fisip Unej Dwija mengatakan selalu melakukan koordinasi dengan KPUM untuk mempercepat terselenggaranya Pemira tahun ini.

“Dari Bawaslu sampai dengan sekarang selalu melakukan koordinasi dengan KPUM perihal persiapan, timeline dan lain sebagainya” Kata Dwija.

Dwija juga menjelaskan dengan Pemira yang mundur, Bawaslu sedang melakukan perpanjangan Surat Keputusan (SK).

“Dari Bawaslu perhari ini juga masih mengupayakan perpajangan SK , kami sudah mengajukan selama dua minggu lebih namun belum selesai sampai dengan sekarang” Tambahnya.

(au)

Bumi Alami Krisis Iklim, Aktivis Lingkungan Gelar Aksi Simpati

Jumat, 25 Maret 2022.  Aktivis lingkungan masyarakat Kabupaten Jember melakukan aksi simpati peduli iklim. Dalam aksinya tersebut para aktivis lingkungan menggelar aksi long march dari double way Universitas Jember menuju depan kantor Pemerintah Kabupaten Jember.  Aksi ini dilakukan untuk menyuarakan keadaan bumi yang saat ini sedang mengalami krisis iklim karena pengaruh rusaknya lingkungan.

Tertulis dalam Press Realese yang dikeluarkan, ada beberapa tuntutan yang dibawa dalam aksi ini. Diantaranya adalah menuntut agar pemerintah Kabupaten Jember membuat kebijakan terkait Iklim yang responsif gender, disabilitas, dan sosial inklusi (gedsi). Selanjutnya masyarakat juga mendesak Pemkab Jember agar memberikan dukungan terhadap program kegiatan dan anggaran untuk hadapi krisis iklim di Kabupaten Jember.

terkait dengan hasil aksi, Aulian milki, selaku koordinator lapang sangat menyayangkan bahwa pemerintah tidak dapat memberikan respon atas aksi ini, diketahui bahwa pemerintah daerah pada saat itu sedang tidak berada di kantor. karen hal tersebut perlu adanya tindak lanjut atas tuntutan yang diberikan.

“Terkait hasil dari aksi yang dilakukan tersebut ialah harus ditindaklanjuti kembali akan tuntutan yang diberikan karena pada saat aksi dilakukan tidak bisa bertemu langsung terhadap para pemerintah daerah karena sedang tidak berada di kantor Pemerintah Kabupaten Jember dan hanya dapat bertemu dengan perwakilan satpol PP dan polres” ujar Aulian. 

Tak mendapatkan respon dari pemerintah langsung, Aulian menjelaskan ada aksi lanjutan yang akan dilaksanakan di hari jumat selanjutnya.

“karena belum ada respon langsung dari pemerintah, maka Fridays for future akan dilaksanakan mungkin di jumat selanjutnya” ungkapnya. (Adiba)

 

 

Penyalin Cahaya

Judul: Penyalin Cahaya

Produser: Adi Ekatama Ajish Dibyo

Sutradara: Wregas Bhanuteja

Pemain: Shenina Cinnamon, Chicco Kurniawan, Lutesha, Jerome Kurnia, Dea Panendra, dan Giulio Parengkuan.

Penulis Naskah: Henricus Pria dan Wregas Bhanuteja

Produksi Film: Rekata Studio dan Kaninga Pictures

Film Penyalin Cahaya merupakan salah satu film yang memenangkan 12 penghargaan di Festival Film Indonesia (FFI) tahun 2021 dengan berbagai kategori. Film ini menceritakan tentang fenomena yang terjadi di masyarakat, yaitu tentang kekerasan seksual. Gambaran di dalam film ini merupakan gambaran dari bentuk perjuangan para korban dalam menghadapi dampak dari kekerasan seksual, seperti kehilangan harapan, merasa ketakutan, dan kehilangan kepercayaan dirinya. 

Di Awal film ini kita akan diperlihatkan dengan pertunjukan kelompok teater dari kelompok teater matahari yang sedang berlomba. Kemenangan perlombaan teater ini menjadi awal perjalanan panjang dalam film ini. Suryani sebagai tokoh utama adalah seorang mahasiswi tingkat pertama yang sedang memperjuangkan beasiswa yang terpaksa dihapus oleh pihak beasiswa yang disebabkan foto-foto Suryani yang sedang mabuk tersebar. Demi mendapatkan beasiswa tersebut kembali, Suryani harus memberikan bukti bahwa semua rumor yang beredar itu salah karena merasa dirinya dijebak. Dalam mengumpulkan bukti tersebut Suryani dan Amin, sahabatnya  melakukan investigasi dengan berbagai lika-liku yang panjang melalui berbagai hal yang terjadi di hidup beberapa hari kebelakang. Konflik ini tidak hanya mengenai Sur dan beasiswanya, tetapi juga konflik keluarga dan anggota team teaternya.

Puncak konflik di film ini adalah saat pelaku kekerasan seksual ditemukan dan ternyata korban dari kekerasan seksual ini bukan hanya Suryani saja, tetapi juga beberapa anggota teater matahari. Suryani dan teman-teman lainnya berusaha untuk mendapatkan keadilan. Namun, hal yang diharapkan tidak semudah itu, banyak pihak-pihak yang memilih untuk menutup keadilan tersebut. Perjuangan Suryani dan semua korban dari pelaku kekerasan seksual di film ini merupakan gambaran nyata yang terjadi di masyarakat. Yang mana apabila pelaku memiliki kekuasan yang jauh lebih tinggi maka akan dengan mudah mengubah fakta yang ada.

Film sepanjang dua jam ini tidak akan membuat para penonton merasa bosan. Hal ini dikarenakan sepanjang film kita akan dibawa oleh emosi dari film ini. Bertanya-tanya hal apa yang akan terjadi selanjutnya. Selain itu, Film ini dibintangi dengan banyak wajah baru dalam dunia perfilman di Indonesia dengan kualitas akting yang tidak kalah jauh dengan aktor dan aktris senior. Diharapkan akan semakin banyak film-film di Indonesia yang menggambar kehidupan nyata di masyarakat, sehingga masyarakat di Indonesia dapat mengambil nilai moral dan belajar melalui setiap adegan dalam film. (Anggun Administrasi Negara 2020)

It Ends With Us, Proses Mengenal dan Keluar Dari Toxic Relationship

Penulis : Colleen Hoover

Oleh : Nora Jasmine 

Anggota LPM Prima 

Mahasiswa Sosiologi,Fisip, Unej 

Stop the pattern before the pattern breaks you” kiranya menjadi benang merah tentang apa yang dibahas oleh salah satu buku bersampul pink yang sedang ramai diburu oleh pecinta buku-buku Import ini. Berawal dari kisah pahit  Lily yang dibesarkan oleh seorang bapak yang abusive, tidak segan menyiksa ibunya secara fisik dan psikis bahkan didepan matanya sendiri hingga pertemuan manisnya dengan Ryle seorang pria yang ternyata membawa nasib serupa pada Lily dengan apa yang dialami oleh ibunya. Novel ini lengkap membahas naik turunnya sebuah hubungan, bahkan separuh dari buku akan membawa perasaanmu melejit naik bahkan senyum-senyum sendiri dengan kisah perjumpaan Lily dengan Ryle, istilahnya butterfly in my tummy melihat manisnya hubungan mereka. Di saat yang sama, pembaca turut dibawa jatuh dalam ekspektasi-ekspektasi hubungan mereka yang berjalan tidak sesuai dugaan.

Realita hubungan yang toxic terurai dengan jelas melalui perspektif korban dalam novel ini, hingga kita dapat meresapi sedih dan kepahitan yang dirasakan oleh Lily mulai dari suara hati hingga pemilihan aksi dalam menghadapi “ketergantungan” terhadap toxic relationship yang dihadapinya. Buku ini kiranya mengajak kita untuk menyadari, peringatan-peringatan awal hubungan “racun” yang terkadang tidak kita sadari, pola-pola yang muncul dalam hubungan seperti tidak ditepatinya janji, permohonan maaf berujung omong kosong dan aksi-aksi kekerasan fisik yang terus berulang menjadi kebiasaan dari seseorang yang abusive.

Novel  kurang lebih 300  halaman ini menggunakan bahasa Inggris yang cukup sederhana dan mudah dimengerti, sehingga cocok bagi para pemula yang inign membaca buku berbahasa asing. Perlu diketahui, trigger warning novel ini yaitu : domestic abuse, gun violence, mentions of suicide, attempted rape on a pregnant women karenanya, rate usia untuk membaca buku ini perlu ditaati dan dihindari oleh sebagian orang. Akhir kata, selamat mencermati dan memahami bagaimana hubungan toxic itu bisa terjadi melalui kisah Lily. Selamat membaca!

Kincir Waktu

INVESTIGASI KISAH KELAM

Oleh: Nindya Andwitasari

Mahasiswa Sosiologi Fisip, Unej

“Alam mengajarkan setiap Ibu yang melahirkan pasti mengeluarkan darah, Wi. Begitulah pemerintahan baru, juga akan diawali tumpahan darah rahim Ibu Pertiwi”

Siapa sebenarnya Dalang dari kerusuhan, pembantaian, dan pemerkosaan besar-besaran yang terjadi pada tanggal 13-15 Mei 1998? Apa motif mereka melakukan itu terhadap Etnis yang sedikit banyak membantu perekonomian Indonesia selama ini? Lalu apa hubungannya dengan pelengseran Pemerintahan diktator kala itu yang disebut dengan pemerintahan Orde Baru? Bagaimana bisa kasus sebesar itu, hingga saat ini tidak terpecahkan? Bagaimana nasib anak cucu para korban pembantaian sadis itu? Dimana mereka tinggal saat ini? Apakah masih ada semangat Merah-Putih di dalam hatinya? Pertanyaan demi pertanyaan berputar membuat asap pekat dalam pikiran Wikan Larasati setelah ia menerima telfon dari Inge dan melakukan perjalan ke kota dengan sebutan “The City that Never Sleep”. Ya telfon dari Inge, sebutan akrab yang bernama asli Elodie Appolonia Francois seorang pemimpin tertinggi Ordo Kesatria Pemeliharaan Kesucian Bumi itu telah mengantarkan Wikan, Jurnalis ternama Majalah Dimensi ke New York City.

            Setelah menginjakkan kaki di New York, tepatnya di depan patung yang masuk kedalam Situs warisan dunia UNESCO untuk bertemu dengan seseorang yang telah mengundangnya,  tragedi kecil terjadi yang ia alami di pelataran patung dengan warna hijau mint itu, tak di sangka tragedi tersebut sebagai ucapan selamat datang kepada Wikan yang akan membawa jurnalis muda terbaik majalah Dimensi kedalam hiruk pikuk tragedi-tragedi besar setelahnya terkait kasus investigasinya itu.

            Tugas pertamanya di kota kunang-kunang ini adalah menuju Safe House yang entah apa tujuannya datang kesana, ada sebuah kejanggalan, Wikan selama perjalanan menuju tempat tersebut harus menutup matanya, entah apa tujuannya yang ia bisa lakukan hanya menurut, sebab ia adalah tamu undangan disini. Tak disangka sesampainya disana ia bertemu dengan salah satu korban kejadian sadis beberapa dekade lalu itu.

Nemi, wanita cantik, berkulit putih bersih, namun sayang kondisi psikisnya tidak sebaik kondisi tubuhnya, ia diam, tatapan sinis di mata menyiratkan api amarah yang mendalam. Tidak banyak informasi yang ia dapatkan dari Nemi, sebab tak lama dari ucapan sapa Wikan yang lembut dan pelukan hangat yang ia berikan, Nemi mendadak pingsan. Tapi siapa sangka, pertemuannya dengan Nemi lebih membawa teka teki dan petualangan investigasi serta tragedi demi tragedi besar jika dibandingkan dengan tragedi kecil yang ia dapatkan di pelataran monument patung Liberty.

            Kecurigaan dan pertanyaan yang timbul setelah pertemuannya dengan Nemi gadis Tionghoa cantik asal Indonesia, ternyata membawa dia bertemu dengan banyak tokoh yang sedikit demi sedikit memberi sinyal jawaban, salah satunya yaitu pertemuannya dengan salah seorang konglomerat Chindo (China Indonesia) di Philadelphia, Papaf sebutan tenarnya dialek yang khas ketika berbicara dengannya, yakni dialek Chindo Semarang sangat kental di dalam tiap kata yang keluar, siapa sangka tokoh tersebut juga ada kaitannya dengan kasus yang di investigasi oleh Esa tentang Rumah Hantu di Tanggerang yang memakan dua korban pembunuhan di dalamnya, kebetulan yang tak disangka.

 Kasus ini semakin menarik, tak hanya Papaf, Wikan juga bertemu mantan aktivis 98 yang berperan penting saat tragedi tersebut, Baper lengkapnya Bagus Perkoso, seorang pelaku bom rakitan Tanah Kusir pada tragedi sebelum Reformasi 1998. Tak hanya Baper, dia ditarik oleh semesta untuk bertemu dengan nama besar lainnya. Seperti Jad dan Fir Tionang, saudara kembar seiras yang bisnis dan perangainya sangat licin. Perkenalannya dengan Domohadi Tjouw keponakan papaf yang hampir saja memperkosa Wikan di rumah kabin tepi sungai Schuykill dengan mencampurkan minumannya dengan obat perangsang. Bertemunya dia dengan Donna, sahabat Tabitha Suradipura, wawancaranya bersama Jenderal Zoelini, datangnya Eunice fotografer muda Dimensi yang mengenal baik Oxa.

 pertemanan antara tamu dan pengawal pribadi yang ditugaskan oleh Inge untuk Wikan selama di New York City yaitu Natasha yang ia rasa ada kejanggalan, Jam Rolex seri terbaik di dunia yang ternyata palsu, yang di dalamnya terdapat alat penyadap suara yang diberikan Glen, wawancara singakatnya dengan Gentari Mudaris anak dari pembisnis ulung yang juga ikut bermain api dalam kasus Investigasi ini. Semua kejadian dan orang yang ia kenal dalam investigasi ini sangat rumit dan spektakuler, sebab bagi Wikan ini seperti susunan Puzzle yang berserakan, yang semuanya saling terhubung kuat. Petualangan yang ia harus selesaikan demi tugasnya, nama baiknya, rahasia besar Ibu Pertiwi, dan martabat bangsanya di mata dunia.

            Novel series karya Akmal Nasery Basral ini sangat apik, bahasa yang mudah dipahami bagi pembaca setianya, alur cerita yang mampu menyulut segala emosi, kejutan-kejutan yang diberikan penulis dalam alur cerita yang membuat pembaca terus penasaran. Latar tempat dan suasana yang tergambar jelas, serta topik yang diangkat menjadi cerita dalam novel ini mampu membuat hati terenyuh dan membayangkan betapa rumit dan sadisnya kedaan dunia dalam melihat suatu tragedi kemanusiaan. Novel ini sangat di rekomendasikan untuk pembaca yang ingin mengenal dunia dan hiruk pikuk dunia hitam dari suatu tragedi di dalam negara dengan bahasa dan pembahasan yang tidak terlalu berat namun mampu menciptakan rasa cinta untuk membaca, namun terdapat beberapa kekurangan, seperti tidak adanya kalimat penjelas dari dialog-dialog pendek yang menggunakan bahasa asing di awal cerita.

 

Penulis: Akmal Nasery Basral

Penerbit: Republika Penerbit

Tahun Terbit: Cetakan I, November 2021

Tebal: 570 Halaman

ISBN: 978-602-9474-40-4     

Masalah HAM Tak Kunjung Selesai, Pelajar dan Mahasiswa Papua Kembali Gelar Aksi

Sabtu (19/03), kembali digelar aksi damai long march oleh Front Pelajar Mahasiswa Papua Jember (FROPEMAPJE) di depan kantor DPRD Jember. Aksi ini ditujukan untuk mengecam tindak pelanggaran HAM yang tak kunjung berhenti di tanah Papua. selain itu  juga didasari oleh beberapa tuntutan. Diantaranya adalah tuntutan pencabutan terkait Otonomi Khusus yang diberikan oleh pemerintah kepada masyarakat Papua serta penolakan Pemekaran Daerah Otonomi Baru. 

Berdasarkan informasi yang didapat, Otonomi Khusus (OTSUS) disebut melahirkan banyak kekerasan terhadap warga Papua. 

 “Kami melihat otsus melahirkan kekerasan-kekerasan ke rakyat Papua, kami ingin otsus dicabut dan pemekaran DOB (Daerah Otonomi Baru) kami tolak.” ujar dari salah satu mahasiswa Papua.

Mahasiswa dan pelajar Papua juga mengecam segala tindak korupsi yang terjadi di Papua akibat adanya OTSUS dan DOB. Ada kekhawatiran masyarakat Papua bahwa OTSUS dan DOB akan menjadi peluang pengerukan kekayaan di tanah Papua. 

“Kami mengecam yang melakukan tindakan korupsi. Kami tidak ingin adanya otsus dan DOB ini menjadi peluang untuk mengambil kekayaan di Papua. Tidak hanya oknum tapi sistem, dari atas ke bawah.” imbuhnya

Berdasarkan keterangan yang didapat, pengusutan tindak korupsi di tanah Papua ini sulit untuk diselesaikan karena lemahnya penegakan hukum di Papua. “Kalo korupsi itu ada pembiaran. Penegakan hukum di Papua memang lemah, ruang demokrasinya tipis dan hukumnya tidak berlaku. Sehingga tingkat kekerasan dan ketidakadilan itu lebih besar di Papua.” tambahnya.

Tidak hanya di Jember, aksi tuntutan ini juga dilakukan di beberapa tempat. Salah satunya adalah di Jayapura. “ Teman-teman di daerah lain itu sudah, pertama kemarin itu di Jayapura,” Ungkapnya. (Dhav)

 

Tak Ada Kejelasan Kuliah Luring, Mahasiswa Dilema

Berdasarkan surat edaran Rektor Nomor 3539/UN25/TU/2022 yang dikeluarkan pada Kamis tanggal 24 Februari 2022. Tentang Penundaan Penyelenggaraan Pembelajaran Tatap Muka Semester Genap Tahun Akademik 2021/2022.  Surat tersebut berisi tiga poin penting salah satunya terkait penundaan perkuliahan luring yang dimulai tanggal 28 Februari 2022 berubah menjadi tanggal 21 Maret 2021. 

Namun sampai detik ini hari Jum’at tanggal 18 Maret 2022 belum terkonfirmasi pasti mengenai kelanjutan kuliah dengan sistem tatap muka. Banyaknya keluhan mahasiswa mengenai lambatnya Birokrasi yang ada di FISIP membuat mahasiswa kebingungan menanggapi surat edaran yang dikeluarkan sebelumnya.

“Hal membosankan menunggu sampai sekarang belum ada informasi secara jelas dan bisa dipertanggungjawabkan. Selama ini infonya masih simpang siur mouth-to-mouth. Saya sebagai mahasiswa serasa digantung” Tutur Khoirul Anam, salah satu mahasiswa Kesejahteraan Sosial. 

Dari pihak dekanat memberikan statement bahwasannya perkuliahan tetap dilaksanakan secara luring dengan melalui pengaturan yang ketat, "Terkait perkuliahan maka sejak tanggal 21 Maret 2022 dimulai dengan perkuliahan tatap muka meski melalui pengaturan yang ketat sesuai letentuan yang ada disistem"Ujar Dekan FISIP UNEJ. 

Meski begitu belum ada edaran resmi mengenai hal tersebut.

Prof.Dr. Zahra Puspitaningtyas selaku Wakil Dekan 1 Mengungkapkan "Masih menunggu evaluasi dari kantor pusat" Ujarnya.

Mengingat bahwa Sebagian besar mahasiswa yang ada di Universitas Jember berasal dari luar daerah Jember, sehingga hal ini mempengaruhi minat belajar mahasiswa dalam menghadapi kesiapan kuliah daring ataupun luring.

Seperti yang diungkapkan oleh Haryati Eiren mahasiswa yang berasal dari Medan, “Sungguh membuat bingung dan mempersulit aktivitas perkuliahan bagi saya. Karena saya dari luar pulau jawa menjadi plin plan untuk menentukan keputusan berangkat ke pulau jawa atau tidak.”

Mengenai adanya problematika yang dihadapi mahasiswa, mereka masih berharap agar pihak Kampus secepatnya mengambil sebuah tindakan, terutama kepastian terkait kuliah daring ataupun luring. Kejadian seperti ini banyak yang menganggap Birokrasi kampus terutama FISIP lambat dalam memberi sebuah informasi.

“Harapan saya FISIP harus lebih gerak cepat (gercep) memberikan informasi kepada mahasiswa dengan memperhatikan dan mempertimbangkan secara matang. Jika memang belum siap menerapkan perkuliahan luring maka jangan dipaksakan. Karena taruhannya adalah banyak orang. Namun kalau FISIP telah siap ya tidak apa-apa. Apapun keputusannya mengenai perkuliahan, saya harap segera informasikan kepada mahasiswa. Jangan mendadak. Karena mahasiswa sangat menunggu akan hal itu” Jelas Khoirul Anam.

Banyak harapan dari mahasiswa terkait alur Birokrasi di FISIP agar segera mengambil keputusan dan yang pasti hasil dari keputusan tersebut harus cepat, tepat dan akurat. (Leha)