Seorang mahasiswa Hubungan Internasional (HI) menduga Ketua Badan Pengawas Pemilu (Banwaslu) FISIP tidak netral. Hal ini terkait dengan beredarnya screenshot chat dari Ketua Banwaslu yang dikirim melalui grup chat angkatan, HI 18, Jum’at lalu saat Debat BEM berlangsung. Isi dari chat tersebut dinilai menyudutkan pasangan calon nomor urut 2 dengan mengungkit kesalahan yang pernah dilakukan oleh paslon tersebut.

“jadi kemaren waktu debat pasangan calon ketua BEM, si Putri Ketua Banwaslu ini mengirim chat ke grup angkatan yang mana bertendensi menyudutkan salah satu anggota pasangan calon BEM, dimana si Putri ini mengungkit ungkit kesalahan kesalahan yang pernah dibuat oleh salah satu anggota pasangan calon BEM tersebut” ungkap mahaisiswa HI yang tidak ingin disebut namanya.

Mahasiswa tersebut merasa kecewa akan tindakan yang dilakukan oleh Ketua Banwaslu. Dia juga menilai, sikap tersebut sangatlah tidak profesional mengingat dirinya menjabat sebagai Ketua Banwaslu.

 “untuk itu saya sangat menyayangkan sikap dari Ketua Banwaslu ini sama sekali memperlihatkan ketidak profesionalannya dia”

Sementara itu, Ketua Banwaslu FISIP, Putri Ria, saat ditanyai perihal screenshot chat yang beredar, ia membenarkan jika memang dirinya yang mengatakan hal tersebut pada grup chat angkatan HI 18.

“kalo itu iya, saya sendiri”

Namun ia membantah jika dirinya dituduh tidak netral. Ia menjelaskan, alasan ia mengirim chat tersebut hanya untuk menggaet teman teman mahasiswa HI agar datang ke acara debat BEM.

“iya, tujuan saya sebenernya untuk menggaet supaya teman teman saya pada dateng di acara debat BEM itu, karena kebetulan sekali untuk jadwal di Hubungan Internasional angkatan 2018 itu pada hari Jumat itu memang tidak ada jadwal, jadi kebanyakan libur, jadi untuk aktivitas di kampus itu kebanyakan dari mereka malas”

Putri menegaskan, kita sebagai mahasiswa juga perlu mengetahui moral dan mental dari masing masing pasangan calon. Ia hanya merasa kecewa akan tindakan paslon nomor urut 2 dimasa lalu saat menjabat sebagai kahim Himakes.

“mohon maaf sebelumnya, dari BEM nomor urut 2 ini kan dari kahim Himakes, nah sehingga dari sini saya berusaha untuk mencari.. istilahnya pemimpin yang terbaik, disini saya ingin tau sebenarnya seperti apa, kaya gitu, karna disini seperti merasa tidak sadar diri bahwa dari nomor urut dua ini, BEM nomor urut dua ini, pernah merebut ruangan kita, sewaktu osjur” [rkn]

Pengunduran Pemilihan Umum Raya (PEMIRA) yang dilakukan Komisi Pemilihan Umum Mahasiswa (KPUM) mengundang reaksi keras dari sejumlah pihak. Ketua Badan Perwakilan Mahasiswa (BPM) Muhammad Lutfi menyayangkan pihak KPUM mengundurkan PEMIRA tanpa adanya konfirmasi sebelumnya, sebab hal itu dikhawatirkan melanggar UU terkait PEMIRA. Namun Lutfi mengaku tidak ingin terjebak isu yang beredar, sebab persoalan tersebut masih bisa dikomunikasikan.

"Sangat kami sayangkan tidak adanya pemberitahuan terhadap BPM. Padahal disana jelas di undang - undang PEMIRA tahun 2018 pasal 65 ayat 2, ketika KPUM ingin mengundurkan tanggal PEMIRA itu harus ada rekomendasi dari BANWAS dan persetujuan dari BPM, tapi saya gak mau terjebak isu, saya coba komunikasi baik baik dengan ketua KPUM" Ungkapnya setelah ditemui jurnalis PRIMA.

Menurut Lutfi pengunduran pelaksanaan PEMIRA memang harus ada rekomendasi dari Banwaslu dan persetujuan dari BPM. Oleh karena itu dirinya hingga saat ini masih berupaya berkomunikasi dengan Ketua KPUM dan meminta klarifikasi.

"Kami mengklaim pengunduran PEMIRA tidak ada legalitas. Karena kami belum menerima surat rekomendasi dari Banwaslu, ini saya masih nyoba hubungin Ketua KPUM" lanjut Lutfi.

Hingga saat ini, tambah Lutfi, Ketua KPUM masih belum bisa dihubungi, sehingga dirinya masih belum bisa komentar lebih jauh. Nantinya jika sudah bisa dihubungi BPM akan mengajak KPUM dan Banwaslu untuk rapat bersama menyelesaikan persoalan tersebut.

"Saya sudah mencoba untuk menghubungi KPUM namun masih belum ada hasil. Sampai sekarang saya menghubungi ketua KPUM dan masih belum ada balasan, juga anggota KPUM lainnya, mereka juga tidak ada respon. Ya nanti kalo sudah bisa dihubungi kami ajak rapat bareng Banwaslu". 

Hingga berita ini ditayangkan, jurnalis PRIMA masih belum bisa menghubungi Ketua KPUM, Rahmad Hidayat, melalui telfon.

Diketahui sebelumnya kesepakatan pelaksanaan PEMIRA disepakati pada tanggal 9 Maret 2020. Namun KPUM memutuskan ditunda akibat diundurnya Kongres IKMF. [raja]

Komisi Pemilihan Umum Mahasiswa (KPUM) terpaksa memundurkan agenda pemilu raya lantaran kongres Ikatan Keluarga Mahasiswa FISIP (IKMF) yang kembali ditunda selasa depan. Ketua KPUM, Rachmat Hidayat menjelaskan, hal ini terpaksa diputuskan oleh pihak KPUM sebab agenda kongres yang dijadwalkan setelah proses pemungutan suara. Menurut Rachmat, hal ini dinilai dapat menimbulkan dualisme di dalam kepemimpinan BEM.

“kita melihat dari kongres, kongres dilaksanakan Selasa, sedangkan kita pemira hari Senin, disitu ketika kita melaksanakan pemira hari Senin, otomatis kita menentukan ketua baru, nah disitu BEM yang lama belum demisioner, sedangkan kita membentuk ketua baru, itu menyebabkan dualisme kepemimpinan” jelas Rachmat.

Rachmat mengaku tidak ingin tejadi persoalan dikemudian hari, jika pemira tetap harus dilaksanakan Senin besok. Untungnya anggota KPUM yang hadir memahami kondisi tersebut dan sepakat untuk menunda pemira setelah mendapatkan kejelasan terkait kongres.

“ya kita si tidak mau terjadi permasalahan dikemudian hari, alhamdulillah temen temen KPUM memaklumi persoalan yang sedang terjadi, dan sepakat untuk pemira diundur”

Rachmat menambakan, selain persoalan kongres, KPUM juga memiliki kendala mengenai dana fakultas yang belum juga cair hingga saat ini. Pihak KPUM sudah mengeluarkan banyak dana untuk menutupi kekurangan demi jalannya agenda KPUM, bahkan banyak diantaranya menggunakan dana pribadi anggota KPUM.

“konsekuensi ketika kita melaksanakan pemira pada tanggal 9, kita akan kekurangan dana, kita tidak akan bisa melaksanakan pemira, karena dari KPUM sendiri dananya sudah habis untuk kegiatan kegiatan sebelumnya, bahkan dari KPUM sendiri banyak uang pribadi sudah keluar untuk menutupi kekurangan kekurangan” [rkn]

BPM menilai BEM tak berikan solusi tekait kongres yang sampai saat ini telah ditunda sebanyak tiga kali. Anggota BPM, Moh. Irsyad, sekaligus presidium sidang, mengatakan penundaan ini terjadi lantaran tatib sidang yang terus saja dipermasalahkan oleh BEM. Irsyad menyayangkan tindakan BEM yang terus saja menunda kongres hingga 3 kali namun tanpa memberikan solusi konkret akan permasalahan tersebut.

“BEM selaku badan eksekutif mempermasalahkan hal tersebut, dimana tatib yang digunakan saat ini tidak bisa dijadikan acuan untuk melanjutkan kongres, akan tetapi dari tindakan BEM disini dimana kongres sudah dipending selama 3 kali, akan tetapi tidak memberikan solusi yang tepat agar kongres ini bisa berjalan dengan lancar, saya selaku pimpinan sidang juga sedikit agak kecewa terhadap tindakan BEM yang hanya bisa memolor molorkan kongres, akan tetapi tidak bisa memberikan solusi yang tepat yang bisa kita konsumsi bersama di forum, selaku forum ormawa, dimana biasanya BEM jika memang tidak disepakati, disitu harus muncul sebuah solusi yang kita bisa gunakan bersama, bukan hanya mengkritik ataupun menolak akan digunakannya tatib tersebut”

Menurut Irsyad, alasan dari penundaan kongres hanyalah dalih dari BEM sendiri untuk memperlama jalannya kongres. Hal ini terlihat bagaimana pada saat kongres terakhir kali, BEM bersikeras mengatakan bahwa tatib itu ada, dengan alasan tersebut, BEM mengatakan bahwa kongres ini tidak bisa dilanjutkan jika tidak menggunakan tatib yang asli. Bahkan Irsyad mempertanyakan pihak BEM yang bilang mengetahui adanya tatib tersebut, namun BEM bekomunikasi kepada demisioner BPM, sehingga tatib asli bisa segera ditemukan.

“sebenernya dari pihak kami dan beberapa dari perwakilan ormawa, kalau emang tatib tersebut kemarin tidak ada, kebanyakan dari ormawa juga menyetujui untuk membuat tatib baru, dengan berlandaskan beberapa referensi sebelumnya, seperti halnya hasil klb, kan tetapi dari pihak BEM sendiri tetep ngotot tidak ingin melanjutkan kongres apabila tidak menggunakan tatib asli atau emang ada keterangan pasti bahwasanya tatib yang asli ini bener bener hlang, akan tetapi muncul beberapa kekecewaan dari khususnya saya sendiri selaku pimpinan sidang dan beberapa anggota forum perwakilan dari tiap tiap ormawa di kongres pada hari Jumat malam, dimana dalih dari BEM tersebut tidak jauh berbeda dengan sebelum sebelumnya, yaitu tetep memperjuangkan tatib yang asli, dan semalam pernyataan seperti itu muncul kembali di pihak BEM, selaku Badan Eksekutif, yang lagi lagi mengatakan bahwasanya jika kongres tetap dilanjutkan disini kita menciderai konstitusi dan pihak BEM selaku pimpinan tertinggi bahasanya katanya ingin menjaga konstitusi tersbeut agar tidak diciderai oleh mahasiswa”

Irsyad menambahkan, kemunduran kongres ini sudah berdampak pada agenda pemira itu sendiri, mengingat kongres ditunda hingga selasa depan, sementara sesuai jadwal pemira senin besok sudah masuk tahap pemilihan calon ketua HMJ dan paslon BEM.

Sementara itu, Ketua BEM, Wildan Rofi membantah jika dirinya dituduh menunda nunda jalannya kongres, sebab menurutnya apa yang dilakukannya itu sudah sesuai dengan konstitusi yang ada. Wildan menjelaskan bahwa seharusnya yang lebih paham untuk menjaga konstitusi dan undang undang adalah dari pihak BPM itu sendiri sebagai lembaga legislatif.

“ketika BEM dibilang hanya mengkritik mengkritik saja, bagi saya tidak seperti itu, karena saya pribadi disini selaku pimpinan tertinggi lembaga eksekutif, itu ya harus memegang teguh konstitusi dan undang undang, sebenernya yang lebih sadar tentang itu adalah BPM sendiri, kalau memang ada konferensi seperti itu ya saya mau bilang sebenernya yang lebih paham untuk menjaga konstitusi dan undang undang itu adalah temen temen dari BPM sendiri, yaitu selaku pihak legislatif, nah sebenernya kenapa pending pending pending, ya kamipun sebenernya BEM pengen cepet cepet selesai gitu, toh LPJan kamipun sudah siap semua, andai kata tata tertibnya itu ada, ya ga perlu pending kan, yang saya lakukan itu untuk memegang teguh dan memegang betul betul konstitusi yang ada, jangan sampai kita mengabaikan kewajiban kita untuk menjaga undang undang, menjaga kontitusi"

Wildan menambahkan, permasalahan sebenarnya ada pada BPM itu sendiri. Jika saja BPM dapat menyiapkan tatib yang asli, maka kongres ini tidak akan berkali kali mengalami penundaan. Selain itu Wildan mengaku pihak BEM sudah siap sejak awal untuk mengikuti kongres, hal itu dibuktikan dengan LPJ BEM yang sudah disiapkan sejak awal.

“menurut kami permasalahannya bukan ada di BEM, tapi permasalahannya ada di BPM yang tidak siap dengan adanya tatib lama, jadi intinya disana, ketika tatib itu ada ya kongres bisa dilanjutkan gitu, yang kami pegang teguh yang kami pegang betul betul, ya siapa lagi yang menjaga undang undang negara FISIP, siapa lagi yang menjaga konstitusi negara FISIP kalau bukan legislatif dan eksekutif" [rkn]

Konsep kolaboratif antar elemen intra mahasiswa di lingkungan FISIP menajdi penting untuk diterapkan dalam kinerja BEM FISIP kedepan. Hal itu terungkap saat pemaparan program unggulan pasangan nomor urut dua Nur Faizal dan Ardy Choisal dalam forum debat kandidat jumat pagi. Menurut mereka, perlu adanya konsep kolaboratif governance diterapkan dalam kinerja Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM).

“Kita masih belum melihat bahwa BEM idealnya harus memframing program itu untuk digerakan secara kolaboratif governance, karena yang terjadi pada tahun kemaren program itu hanya dijalankan oleh bem, disini tidak menggerakan kesatuan IKM” Ungkap calon ketua BEM nomor urut dua, Nur Faizal.

Selain itu, lanjut Faizal, persoalan rendahnya kepekaan sosial mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Politik (FISIP) perlu dibenahi dengan mengadakan kajian maupun diskusi, sehingga bisa menjadi kontrol terhadap kebijakan yang ada di kampus. 

“Muara program kerja kami sebagai jawaban atas rendahnya kepekaan sosial mahasiswa fisip, kemarin ada wacana dan isu nasional yang seharusnya itu sebagai lahan dan ladang mahasiswa berperan, Cuma gerakan kita kurang kolektif kemudian seharusnya itu di inisiasi dari BEM. Terkait dengan millennial critical center seharusnya menjadi center mahasiswa fisip terkait mengkaji dan mendiskusikan terkait entah itu persoalan kampus maupun persoalan-persoalan nasional sehingga peran kita sebagai mahasiswa, kontrol terhadap kebijakan kampus itu ada”

Sementara calon wakil ketua BEM nomor urut dua, Ardy menambahkan langkah kinerja BEM selanjutnya akan menekankan kolaborasi dan partisipasi mahasiswa dalam setiap agenda kampus. Ardy berharap partisipasi mahasiswa bisa lebih aktif untuk ikut menyukseskan kinerja BEM.

“Langkah kongkrit dari visi yang kita tentukan itu bersifat inklusif partisipatoris nantinya outputnya menghasilkan sejahtera berbudaya, dalam hal ini juga mengusung mengenai kerja sama dan gotong royong. Inklusif partisipatoris dimaksudkan adanya keterbukaan dari setiap warga fisip untuk mendapatkan aspirasi adanya partisipasi yang aktif dari mahasiswa” Ardy. [raja]

Pasangan Calon Ketua BEM nomor urut satu Ghandy Herewanto dan Kasfianti tekankan konsolidasi antar ORMAWA (UKM dan HMJ) untuk membahas isu-isu terkini terkait permasalahan di lingkungan internalnya. Hal itu diungkapkan oleh calon ketua BEM nomor urut satu Ghandy saat debat kandidat calon ketua BEM jumat pagi.

“Adanya open forum, sebagai audiensi nantinya sebagai BEM memfasilitasi segala kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh UKM, HMJ maupun ORMAWA. Nantinya melakukan konsolidasi yang nantinya membahas isu-isu terkini ataupun permasalahan yang terjadi dalam ruang lingkup internal masing-masing.” Ungkap Ghandy. 

Ghandy mengamati masih adanya tumpang tindih agenda yang dilaksanakan oleh Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM) dan Himpunanan Mahasiswa Jurusan (HMJ)

"Masih adanya tumpang tindih program agenda dari HMJ maupun UKM” tegas Ghandy

Ghandy menambahkan, dirinya juga memiliki program unggulan kedua yaitu Banner Pelaksanaan Program Kerja (BP2K). Program unggulan tersebut bertujuan agar agenda BEM kedepan bisa disusun lebih sistematis.

“BP2K, Banner pelaksanaan Program Kerja, bagaimana membuat banner itu tercipta, itu tantangan bagi kita lebih mensistematiskan lagi, adanya program-program yang kita susun time line, waktu, tempat, ruangan ataupun segala macam" [raja]

Topik Mahasiswa menjadi salah satu perbincangan hangat dalam debat calon ketua Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) periode 2020, baik Ghandy-Kasfi maupun Faizal-Ardy, menjelaskan apa arti mahasiswa bagi masing masing pasangan calon, Jum’at 6 Maret 2020.

Pasangan calon nomor urut 1, Ghandy-Kasfi, menjelaskan pentingnya peran mahasiswa dalam menciptakan masyarakat yang sejahtera. Hal ini tercipta melalui bagaimana mahasiswa itu membangun retorika pandangan umum dalam bersudut pandang, berfikir dan bertindak.

“Ada konsonan kata maha yang artinya besar, artinya kita sudah diwajibkan untuk membuka lagi retorika retorika pandangan umum tentang bagaimana cara kita bersudut pandang, bagaimana cara kita berfikir, bagaimana cara kIta bertindak yang nantinya dikhususkan demi terciptanya kesejahteraan pada masyarakat sekitar, karena dalam tri dharma perguruan tinggi, fokus utama kita adalah bagaimana implementasi kita sangat berguna bagi masyarakat sekitar” jelasnya

Sementara itu, pasangan calon nomor urut dua, Faizal-Ardy, memiliki pandangan tersendiri mengenai apa itu mahasiswa. Calon wakil ketua BEM, Ardy Choisal, mahasiswa sosiologi 17, menjelaskan arti mahasiswa menggunakan paradigma sosiologi. Ardy mengartikan mahasiswa sebagai orang yang bernafaskan perjuangan, bagaimana peran mahasiswa dalam memperjuangkan suara rakyat. Dengan melihat fenomena sosial yang ada, mahasiswa diharapkan mampu mengartikulasikan penderitaan rakyat.

“bentuk dari kata mahasiswa itu sangat bervariatif, kita bisa melihat dari berbagai sudut pandang, namun disini saya akan mengangkat dari sosiologi, bahwasanya mahasiswa adalah orang yang bernafaskan perjuangan, dalam hal ini di dalam sosiologi kita mencoba untuk menyuarakan suara rakyat, disini di sosiologi kita melihat berbagai fenomena sosial, sehingga nantinya kita diharapkan mampu untuk mengartikulasikan bagaimana penderitaan rakyat itu sendiri”

Sebelumnya, salah satu dari peserta yang hadir, Estu Nailar dari KS17, mendapat kesempatan untuk memberikan pertanyaan bagi masing masing pasangan calon Ketua BEM 2020. Dalam kesempatan tersebut, Estu menanyakan hal sederhana mengenai apa itu mahasiswa bagi masing masing pasangan calon. [rkn]

Akibat minimnya peserta yang hadir, debat kandidat calon ketua BEM Jumat pagi terpaksa molor hingga 30 menit. Rahmad, ketua KPUM (Komisi Pemilihan Umum) mengatakan jadwal debat kandidat seharusnya jam 8 pagi, namun molor hingga setengah 9 pagi.

"Sebenarnya terkait dengan debat kandidat tadi dimulainya pukul 8 pagi, karena ada sedikit kendala dalam persiapan maupun dalam hal menunggu calon jadi kita mulai jam setengah 9" ungkapnya

Rahmad menyebutkan, saat pukul 8 pagi jumlah peserta yang hadir masih 10 orang, hingga 30 menit kemudian peserta yang datang semakin banyak dan dianggap cukup untuk memulai jalannya acara debat.

"Untuk yang datang di debat pada awal-awal masih sekitar 10 an mahasiswa semakin siang alhamdulillah semakin banyak"

Rahmad menambahkan, selain kurangnya partisipasi dari warga FISIP untuk datang ke acara debat pasangan calon ketua BEM, terlambatnya salah satu pasangan calon juga menjadi penyebab molornya acara debat kandidat.

"Kendala dari KPUM sendiri sebenarnya terkait partisipasi dari warga fisip untuk melihat debat tersebut, juga konfirmasi dari calon kedatangan karena ada satu calon atau beberapa calon yang datangnya itu sedikit terlambat karena hal tersebut juga dari KPUM menyesuaikan terkait keterlambatan tersebut karena kita debat untuk calon bukan untuk KPUM-nya sendiri". [pry]

Akibat hanya terdapat satu calon, HIMADITA (Himpunan Mahasiswa Diploma tiga) dipastikan aklamasi. Ketua KPUM Rahmad Hidayat, mengatakan sesuai dengan kesepakatan awal ketika terdapat calon yang tidak memiliki lawan, maka KPUM berhak menetapkan kemenangan secara aklamasi sesuai dengan petunjuk teknis KPUM.

"Dari pihak KPUM sendiri sebenarnya kembali ke mekanisme awal yang telah disepakati, ketika kita membuka pendaftaran kemudian kita sudah melakukan perpanjangan juga, tapi hanya ada satu calon dari HMJ maka kita kembali ke mekanisme yang telah disetujui yaitu aklamasi" ujarnya dalam voice note WA.

Rahmad Hidayat menegaskan KPUM telah membuka pendaftaran mulai tanggal 24 februari hingga 2 maret, tetapi masih belum ada pendaftar. Bahkan masa pendaftaran sudah diperpanjang hingga tanggal 3 maret, namun tidak terdapat satu calon lagi yang mendaftar, sehingga sesuai aturan KPUM menetapkan HIMADITA dimenangkan dengan cara aklamasi.

"Sebenarnya KPUM sendiri sudah melakukan pembukaan pendaftaran mulai tanggal 24 sampai tanggal 2, terkait perpanjangan pendaftaran itu kita ambil tanggal 3 tapi hanya sampai jam 8 pagi hingga jam 12 siang".

Diketahui kamis pagi adalah jadwal debat kandidat calon ketua HMJ. Dari 5 HMJ hanya HIMADITA yang tidak mengikuti agenda tersebut, sebab hanya satu peserta yang mendaftar sebagai calon ketua HIMADITA. [pry]

Ketua KPUM (Komisi Pemilihan Umum Mahasiswa) Rahmad Hidayat menjelaskan pada saat hari terakhir pendaftaran hanya masih satu calon dari setiap HMJ (Himpunan Mahasiswa Jurusan, artinya masih belum memenuhi kuota yang disediakan oleh KPUM sendiri. "Untuk dari hmj sendiri masih ada 1 dari setiap hmj, kemudian BEM masih belum ada yang daftar, dan yang BPM masih ada 2 prodi yang daftar"
Rahmad hidayat menegaskan bahwa terkait dengan pendaftaran calon yang tidak memenuhi kuota maka pihak KPUM melakukan perpanjangan pendaftaran pada selasa (03/03) yang telah diatur dalam Undangan-undang petunjuk dan teknis."Ya sesuai dengan kesepakatan KPUM kemarin telah diatur di juknis, ketika kuota tidak memenuhi maka KPUM akan mengadakan perpanjangan. perpanjangannya sesuai dengan undang-undang maksimal 7 hari, dari KPUM sendiri untuk perpanjangan mungkin bisa mulai besok besok jam 8 sampai jam 12" ungkapnya

Sementara itu, jika telah ditetapkan perpanjangan pendaftaran namun masih terdapat satu calon dari setiap HMJ, BEM, maupun BPM maka sesuai kesepakatan awal dari pihak KPUM melakukan aklamasi. "Ya, Untuk dari KPUM sendiri sebenernya sudah mengatur terkait hal itu, yang pertama ketika kita tidak ada yang mendaftar atau hanya satu kita akan melakukan perpanjangan terlebih dahulu. Ketika perpanjangan tersebut masih tidak memenuhi kuota hanya ada satu calon maka jalan terakhir dari KPUM sendiri yaitu aklamasi" [pry]

Ketua demisioner Badan Perwakilan Mahasiswa (BPM) Nur Qori'ah, bantah tidak pernah berikan file tatib kongres. Dirinya mengaku sudah memberikan file tatib dan semua berkas yang diperlukan, sebelum BPM baru melaksanakan raker.

"Sudah saya berikan semua laporan pertanggungjawaban, perarturan organisasi, AD/ART kongres atau IKMF itu, UU tentang PEMIRA, atau bakan SOP pengawasan sudah saya sampaikan, dan saya rasa tatib juga saya sampaikan waktu itu sudah saya kirimkan semua. Itukan sudah lama sekali, sebelum semester baru, sebelum mereka raker dan sebagainya sudah saya berikan."

Qori membenarkan jika laptop sekretaris umum BPM Demisioner telah rusak. Namun dirinya menyayangkan jika hal itu dikaitkan dengan hilangnya file tatib kongres.

"Perihal laptop rusak itu memang iya, itu laptop sekertaris umum demisioner, cuma kalau dikaitkan dengan hilangnya tata tertib kongres itu saya rasa tidak" Ungkap Qori melalui pesan whatsapp.

Diberitakan sebelumunya, akibat file tatib raib (hilang) Kongres Ikatan Keluarga Mahasiswa Fisip (IKMF) ditunda selasa besok. Ketua BPM, Muhammad Lutfi mengatakan tatib persidangan kongres tidak ada dikarenakan kendala laptop yang digunakan oleh demisioner BPM tahun lalu rusak, sehingga tidak bisa mengirim tatib kongres yang disepakati pada kongres periode sebelumnya. Akhirnya atas inisiatif sendiri, BPM merubah merubah tatib kongres, namun diprotes oleh Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) sebab telah menyalahi aturan. [raja]

Komisi Pemilihan Umum Mahasiswa (KPUM) kecewa akan keputusan Badan Perwakilan Mahasiswa (BPM) mengenai penundaan kongres yang akan dilaksanakan 3 Maret mendatang. Pasalnya tanggal kongres tersebut bentrok dengan agenda penetapan bakal calon.

"ya tanggapan dari pihak KPUM sendiri sih sebenernya sedikit mengganggu terkait pengunduran kongres oleh BPM, karena tanggal 3 itu bebarengan dengan penetapan calon dan juga masalah tempat itu juga crash antara KPUM dengan BPM" Ungkap ketua KPUM Rachmat Hidayat.

Rachmat mengaku khawatir akan kekurangan jumlah anggota KPUM, mengingat sebagian anggota KPUM juga ikut kedalam forum kongres sebagai perwakilan ORMAWA. 

"terkait anggota dari KPUM ada sebagian yang ikut dalam kongres, sehingga tenaga dari kpum itu sendiri bisa dirasa terkurangi oleh adanya penundaan kongres"

Rachmat menambahkan, setelah ini pihaknya akan mengadakan rapat internal untuk membahas mengenai penundaan yang ditetapkan oleh BPM.

"untuk langkah selanjutnya mungkin akan mengadakan rapat membahas terkait penundaan tersebut, kita mencari jalan supaya dalam penetapan calon tanggal 3 tersebut juga bisa efektif dan maksimal dan tidak mengganggu terkait rapat kongres tersebut" [rkn]

KONGRES IKMF (Ikatan Keluarga Mahasiswa Fisip) yang diselenggarakan oleh BPM tidak dihadiri oleh sejumlah ORMAWA (Organisasi Mahasiswa) di FISIP. Diketahui ORMAWA yang tidak hadir ada 5 ORMAWA. Sejumlah ORMAWA minta BPM untuk memerhatikan agenda ORMAWA sebelum menentukan jadwal kongres.

Ketua UKMK (Unit Kegiatan Mahasiswa Kewirausahaan), Didin mengatakan bahwa adanya kegiatan kongres ini bentrok dengan rapat kerjanya UKMK sehingga tidak bisa menghadiri kongres pada saat itu. Selain itu, terkait dengan surat edaran yang masih belum diterima dan edaran tersebut masih berbentuk fot.

"Kalau yang pertama itu pas banget pada rapat kerjanya UKMK. Raker UKMK kan hari sabtu kemarin sama sekarang, jadi tanggal 29 sampai tanggal 1. Saya juga dapat surat edaran itu baru tanggal berapa ya, sekitaran jum'at kalau gak salah hari sabtu, itu pun suratnya gak sampai kesaya, jadi suratnya keadaan di foto terus saya baru dikasik tau sama anggota saya" Ungkap Didin.

Meski demikian Didin mengaku sebenarnya memiliki sebuah rencana untuk menghadiri kongres tersebut setelah rakernya selesai. Namun ternyata kongres berjalan sebentar karena dipending oleh forum.

"Saya bilang keteman-teman, yaudah lah untuk rapat undangan dari IKMF terutama BPM itu sehabis kita raker. Ya udah lah, jadi tadi kami ngelanjutin raker lalu selesai sekitar jam 2. Setau saya kan yang namanya kongres itu lama kan. Jadi maksut saya datangnya sehabis raker tapi ternyata pas saya kesana sudah selesai karena dipending" ungkapnya

Sementara Ketua UKMF LIMAS, Wiwit Nabilla berpendapat bahwa terdapat sebuah kesibukan masing-masing dari setiap pengurusnya sehingga tidak dapat menghadiri acara kongres yang di adakan oleh BPM pada waktu itu.

"Jadi alasanya kenapa gak datang karena yang pertama teman-teman sendiri tuh sibuk dengan penelitian masing-masing gitu dan juga kebetulan saya tadi juga sedikit ya sudah ngapain datang gitu" Ungkap wanita jurusan sosiologi tersebut.

Wiwit menambahkan, sebelumnya memang telah disediakan pra kongres untuk BEM, ternyata pihak BEM sendiri tidak hadir kemudian membuatnya memiliki rasa ketidaktertarikan dalam menghadiri kongres tersebut dikarenakan terdapat rasa kecewa terhadap BEM.

"Enggak, hari ini tidak tertarik. Ya agak sakit hati maksutnya kemarin sudah di sediakan pra kongres tapi kok itu gak hadir gimana" ungkapnya. [pry]

Berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya, Kongres Ikatan Mahasiswa FISIP (IKMF) Minggu pagi diwarnai dengan protes BEM kepada BPM. Protes tersebut dilakukan karena berubahnya file tatib yang akan dibahas saat kongres. Setelah dipertanyakan ternyata file tatib yang seharusnya dibahas saat kongres telah raib (hilang), sehingga BEM menilai BPM telah menyalahi aturan karea telah merubah isi tatib atas inisiatifnya sendiri. Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) FISIP, Wildan Rofi, mengaku setelah menemukan adanya beberapa perubahan redaksi di dalam tatib yang telah dibagikan pada peserta forum, akhirnya mengusulkan agar kongres ditunda.

“itukan disepakati oleh ormawa ormawa sebelumnya kan, pada kongres tahun 2018, nah ketika kita itu membentuk yang baru, dengan sendirinya, itu akan menciderai dari adanya konstitusi, tidak ada landasan oleh pihak penyelenggara itu untuk membuat tatib sendiri, itu nggak ada landasan seperti itu, yang bisa membentuk tatib itu adalah forum itu sendiri bukan oleh Badan Perwakilan Mahasiswa, jadi yang bisa membuat adalah forum, jadi ketika itu dibentuk dengan sendirinya maka itu sudah menyalahi konstitusi” paparnya

Wildanpun menilai persiapan kongres yang dilakukan oleh BPM belum maksimal, sebab tatib yang menjadi landasan forum untuk memulai jalannya sidang ternyata tidak ada. Oleh karena itu dirinya mengusulkan kongres ditunda dan akhirnya disepakati oleh seluruh forum, mengingat jika dilanjutkan justru akan melanggar aturan.

“hari ini bisa dikatakan konsiderat itu tidak ada, tatib itu tidak ada, file itu tidak ada, artinya berkas untuk melanjutnkan forum itu tidak ada, istilahnya gini, dipersidangan itu ada beberapa hal yang perlu dipersiapkan kan, contohnya palu sidang tidak ada, ya tidak bisa dimulai, ya sama, tatib ini tidak ada, tidak bisa dimulai”

Sementara itu ketua BPM, Muhammad Lutfi, mengaku adanya keteledoran dari pihaknya dalam mempersiapkan file tatib kongres. Keputusan BPM untuk merubah redaksi secara sepihak disebabkan karena hilangnya file tatib terbaru dari laptop demisioner sekretaris umum BPM, yang pernah rusak. Diketahui file yang digunakan oleh BPM sebenarnya merupakan file KLB yang telah diedit oleh BPM. Pencarian file tatib tersebut sudah diupayakan oleh BPM, namun sayangnya hingga kongres berlangsung, tatib sidang terbaru masih belum ditemukan.

“ya ada sedikit keteledoran lah dari kami dari BPM memang kemarin kita juga sempat mencari tatib itu mulai pada saat kami terbentuk pada bulan November namun dari ketua umum yang lama itu juga tidak memiliki file tersebut, akhirnya kita juga diarahkan ke sekretaris umum, dan saya juga mengkonfirmasi itu ke sekretaris umum, sekretaris umum juga mengatakan tidak punya terkait dengan file tatib, malah saya dikasih file KLB, jadinya yah mungkin keawaman juga dari temen temen BPM, file itu kami rubah secara redaksi, tidak secara substansial, namun substansinya tetep sama, jadi ya ada misskom lah antara demisioner dan juga BPM yang baru ini”

Untuk mempersiapkan kongres selanjutnya, pihak BPM berencana akan mengadakan evaluasi bersama seluruh pengurus membahas mengenai permasalahan yang terjadi pada hari ini. Lutfi menambahkan, BPM akan mempersiapkan segala file yang dibutuhkan agar tidak ada lagi file yang keliru.

“Kami akan mengadakan evaluasi ya terkait dengan apa yang terjadi hari ini, ya untuk kedepannya kami coba maksimalkan, kami coba teteapkan dulu apa apa yang dibutuhkan nantinya agar tidak terulang kejadian yang sama”. [rkn]

PRIMA-FISIP, Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik (FISIP) periode 2019 – 2020, Wildan Rofi, menyebutkan adanya tiga proker besar yang menjadi indikator kesuksesan BEM pada masa kepengurusannya, diantaranya Jember Social Political Days (JSPD), Sekolah Pelatihan Politik (SPP), dan Jaring Merah. “Proker besar yang direncanakan dari BEM  itu cuma 3, cuman yang besar dan menjadi sebuah kegiatan itu cuma 2, satunya lebih bersifat ke intra FISIP sendiri, ada JSPD, trus yang ke 2 itu SPP, yang ke 3 Jaring Merah” jelasnya.

JSPD merupakan program lanjutan BEM periode sebelumnya yang berisi kegiatan lomba karya tulis ilmiah tingkat nasional. Tujuan dari JSPD ini kurang lebih adalah sebagai branding BEM FISIP Universitas Jember melalui pengadaan lomba karya tulis ilmiah tingkat nasional, “JSPD tujuannya  emang untuk branding si karena lebih eksternal, jadi kaya ini loh BEM FISIP UNEJ tu punya ini, punya acara namanya JSPD, ini loh FISIP UNEJ, makanya kita ngundang dari berbagai univ, dihadirkan ke jember dan kita bawa buat mengenalkan Jember lah” ungkap Wildan.

Selanjutnya SPP, program ini berisi kegiatan seminar dengan mengundang pemateri pemateri berpengalaman dalam bidang politik. Tujuan dari kegiatan ini adalah untuk memberikan wawasan dan pengetahuan mengenai apa itu politik dan meluruskan pemahaman mahasiswa akan politik yang sesungguhnya “kalo SPP tujuannya biar temen temen mahasiswa itu melek lah terhadap politik, dari awalnya ga tau politik trus mungkin menganggapnya seperti ini seperti itu, kita belajar bareng, kita suarakan opini masing masing, sehingga bagaimana si politik itu bagi takaran mahasiswa baik itu takaran struktural birokrasi”

Jaring Merah sendiri merupakan program gabungan yang di dalamnya terdiri dari beberapa cabang kegiatan seperti Advocenter dan Shamawa. Bentuk dari kegiatan Advocenter ini berupa pembukaan stand yang dilakukan di TSW maupun kantin dalam 2 minggu sekali. Sedangkan Shamawa sendiri merupakan kegiatan Sharing dengan ormawa dengan mengumpulkan ketua ketua ormawa untuk kemudian masing masing menyampaikan permasalahan maupun kebutuhannya “Intinya dari jaring merah itu bagaimana kita tidak hanya menunggu yang dateng ke advocenter tapi kita juga ngumpulin temen temen nyari tau apasi permasalahannya, jadi kita hanya ingin tau apa si masalah di FISIP karena kan ga mungkin sebuah lembaga eksekutif itu berjalan tanpa adanya sebuah landasan urgensi gitu”

Wildan menambahkan, alasan dari ke tiga program tersebut dijadikan proker besar BEM FISIP periode ini lantaran 2 diantara program tersebut, yakni SPP dan Jaring Merah, merupakan program usungan Wildan saat masa kampanye Pemilihan BEM FISIP 2019/2020, “karena dua proker itu adalah proker yang kami bawa waktu kampanye kemaren, SPP sama Jaring Merah, serta JSPD emang udah jadi rutinanya FISIP, udah dari tahun kemaren, jadi karena bagus, kami pertahankan” 

Penulis [rkn]