Pengumuman

Arti Mahasiswa dimata Calon Ketua BEM

Topik Mahasiswa menjadi salah satu perbincangan hangat dalam debat calon ketua Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) periode 2020, baik Ghandy-Kasfi maupun Faizal-Ardy, menjelaskan apa arti mahasiswa bagi masing masing pasangan calon, Jum’at 6 Maret 2020.

Pasangan calon nomor urut 1, Ghandy-Kasfi, menjelaskan pentingnya peran mahasiswa dalam menciptakan masyarakat yang sejahtera. Hal ini tercipta melalui bagaimana mahasiswa itu membangun retorika pandangan umum dalam bersudut pandang, berfikir dan bertindak.

“Ada konsonan kata maha yang artinya besar, artinya kita sudah diwajibkan untuk membuka lagi retorika retorika pandangan umum tentang bagaimana cara kita bersudut pandang, bagaimana cara kita berfikir, bagaimana cara kIta bertindak yang nantinya dikhususkan demi terciptanya kesejahteraan pada masyarakat sekitar, karena dalam tri dharma perguruan tinggi, fokus utama kita adalah bagaimana implementasi kita sangat berguna bagi masyarakat sekitar” jelasnya

Sementara itu, pasangan calon nomor urut dua, Faizal-Ardy, memiliki pandangan tersendiri mengenai apa itu mahasiswa. Calon wakil ketua BEM, Ardy Choisal, mahasiswa sosiologi 17, menjelaskan arti mahasiswa menggunakan paradigma sosiologi. Ardy mengartikan mahasiswa sebagai orang yang bernafaskan perjuangan, bagaimana peran mahasiswa dalam memperjuangkan suara rakyat. Dengan melihat fenomena sosial yang ada, mahasiswa diharapkan mampu mengartikulasikan penderitaan rakyat.

“bentuk dari kata mahasiswa itu sangat bervariatif, kita bisa melihat dari berbagai sudut pandang, namun disini saya akan mengangkat dari sosiologi, bahwasanya mahasiswa adalah orang yang bernafaskan perjuangan, dalam hal ini di dalam sosiologi kita mencoba untuk menyuarakan suara rakyat, disini di sosiologi kita melihat berbagai fenomena sosial, sehingga nantinya kita diharapkan mampu untuk mengartikulasikan bagaimana penderitaan rakyat itu sendiri”

Sebelumnya, salah satu dari peserta yang hadir, Estu Nailar dari KS17, mendapat kesempatan untuk memberikan pertanyaan bagi masing masing pasangan calon Ketua BEM 2020. Dalam kesempatan tersebut, Estu menanyakan hal sederhana mengenai apa itu mahasiswa bagi masing masing pasangan calon. [rkn]

Tatib Raib, Demisioner BPM Akui Telah Serahkan Berkas

Ketua demisioner Badan Perwakilan Mahasiswa (BPM) Nur Qori'ah, bantah tidak pernah berikan file tatib kongres. Dirinya mengaku sudah memberikan file tatib dan semua berkas yang diperlukan, sebelum BPM baru melaksanakan raker.

"Sudah saya berikan semua laporan pertanggungjawaban, perarturan organisasi, AD/ART kongres atau IKMF itu, UU tentang PEMIRA, atau bakan SOP pengawasan sudah saya sampaikan, dan saya rasa tatib juga saya sampaikan waktu itu sudah saya kirimkan semua. Itukan sudah lama sekali, sebelum semester baru, sebelum mereka raker dan sebagainya sudah saya berikan."

Qori membenarkan jika laptop sekretaris umum BPM Demisioner telah rusak. Namun dirinya menyayangkan jika hal itu dikaitkan dengan hilangnya file tatib kongres.

"Perihal laptop rusak itu memang iya, itu laptop sekertaris umum demisioner, cuma kalau dikaitkan dengan hilangnya tata tertib kongres itu saya rasa tidak" Ungkap Qori melalui pesan whatsapp.

Diberitakan sebelumunya, akibat file tatib raib (hilang) Kongres Ikatan Keluarga Mahasiswa Fisip (IKMF) ditunda selasa besok. Ketua BPM, Muhammad Lutfi mengatakan tatib persidangan kongres tidak ada dikarenakan kendala laptop yang digunakan oleh demisioner BPM tahun lalu rusak, sehingga tidak bisa mengirim tatib kongres yang disepakati pada kongres periode sebelumnya. Akhirnya atas inisiatif sendiri, BPM merubah merubah tatib kongres, namun diprotes oleh Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) sebab telah menyalahi aturan. [raja]

Kongres diminta menyesuaikan agenda ORMAWA

KONGRES IKMF (Ikatan Keluarga Mahasiswa Fisip) yang diselenggarakan oleh BPM tidak dihadiri oleh sejumlah ORMAWA (Organisasi Mahasiswa) di FISIP. Diketahui ORMAWA yang tidak hadir ada 5 ORMAWA. Sejumlah ORMAWA minta BPM untuk memerhatikan agenda ORMAWA sebelum menentukan jadwal kongres.

Ketua UKMK (Unit Kegiatan Mahasiswa Kewirausahaan), Didin mengatakan bahwa adanya kegiatan kongres ini bentrok dengan rapat kerjanya UKMK sehingga tidak bisa menghadiri kongres pada saat itu. Selain itu, terkait dengan surat edaran yang masih belum diterima dan edaran tersebut masih berbentuk fot.

"Kalau yang pertama itu pas banget pada rapat kerjanya UKMK. Raker UKMK kan hari sabtu kemarin sama sekarang, jadi tanggal 29 sampai tanggal 1. Saya juga dapat surat edaran itu baru tanggal berapa ya, sekitaran jum'at kalau gak salah hari sabtu, itu pun suratnya gak sampai kesaya, jadi suratnya keadaan di foto terus saya baru dikasik tau sama anggota saya" Ungkap Didin.

Meski demikian Didin mengaku sebenarnya memiliki sebuah rencana untuk menghadiri kongres tersebut setelah rakernya selesai. Namun ternyata kongres berjalan sebentar karena dipending oleh forum.

"Saya bilang keteman-teman, yaudah lah untuk rapat undangan dari IKMF terutama BPM itu sehabis kita raker. Ya udah lah, jadi tadi kami ngelanjutin raker lalu selesai sekitar jam 2. Setau saya kan yang namanya kongres itu lama kan. Jadi maksut saya datangnya sehabis raker tapi ternyata pas saya kesana sudah selesai karena dipending" ungkapnya

Sementara Ketua UKMF LIMAS, Wiwit Nabilla berpendapat bahwa terdapat sebuah kesibukan masing-masing dari setiap pengurusnya sehingga tidak dapat menghadiri acara kongres yang di adakan oleh BPM pada waktu itu.

"Jadi alasanya kenapa gak datang karena yang pertama teman-teman sendiri tuh sibuk dengan penelitian masing-masing gitu dan juga kebetulan saya tadi juga sedikit ya sudah ngapain datang gitu" Ungkap wanita jurusan sosiologi tersebut.

Wiwit menambahkan, sebelumnya memang telah disediakan pra kongres untuk BEM, ternyata pihak BEM sendiri tidak hadir kemudian membuatnya memiliki rasa ketidaktertarikan dalam menghadiri kongres tersebut dikarenakan terdapat rasa kecewa terhadap BEM.

"Enggak, hari ini tidak tertarik. Ya agak sakit hati maksutnya kemarin sudah di sediakan pra kongres tapi kok itu gak hadir gimana" ungkapnya. [pry]

Tatib Raib, Kongres IKMF ditunda

Berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya, Kongres Ikatan Mahasiswa FISIP (IKMF) Minggu pagi diwarnai dengan protes BEM kepada BPM. Protes tersebut dilakukan karena berubahnya file tatib yang akan dibahas saat kongres. Setelah dipertanyakan ternyata file tatib yang seharusnya dibahas saat kongres telah raib (hilang), sehingga BEM menilai BPM telah menyalahi aturan karea telah merubah isi tatib atas inisiatifnya sendiri. Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) FISIP, Wildan Rofi, mengaku setelah menemukan adanya beberapa perubahan redaksi di dalam tatib yang telah dibagikan pada peserta forum, akhirnya mengusulkan agar kongres ditunda.

“itukan disepakati oleh ormawa ormawa sebelumnya kan, pada kongres tahun 2018, nah ketika kita itu membentuk yang baru, dengan sendirinya, itu akan menciderai dari adanya konstitusi, tidak ada landasan oleh pihak penyelenggara itu untuk membuat tatib sendiri, itu nggak ada landasan seperti itu, yang bisa membentuk tatib itu adalah forum itu sendiri bukan oleh Badan Perwakilan Mahasiswa, jadi yang bisa membuat adalah forum, jadi ketika itu dibentuk dengan sendirinya maka itu sudah menyalahi konstitusi” paparnya

Wildanpun menilai persiapan kongres yang dilakukan oleh BPM belum maksimal, sebab tatib yang menjadi landasan forum untuk memulai jalannya sidang ternyata tidak ada. Oleh karena itu dirinya mengusulkan kongres ditunda dan akhirnya disepakati oleh seluruh forum, mengingat jika dilanjutkan justru akan melanggar aturan.

“hari ini bisa dikatakan konsiderat itu tidak ada, tatib itu tidak ada, file itu tidak ada, artinya berkas untuk melanjutnkan forum itu tidak ada, istilahnya gini, dipersidangan itu ada beberapa hal yang perlu dipersiapkan kan, contohnya palu sidang tidak ada, ya tidak bisa dimulai, ya sama, tatib ini tidak ada, tidak bisa dimulai”

Sementara itu ketua BPM, Muhammad Lutfi, mengaku adanya keteledoran dari pihaknya dalam mempersiapkan file tatib kongres. Keputusan BPM untuk merubah redaksi secara sepihak disebabkan karena hilangnya file tatib terbaru dari laptop demisioner sekretaris umum BPM, yang pernah rusak. Diketahui file yang digunakan oleh BPM sebenarnya merupakan file KLB yang telah diedit oleh BPM. Pencarian file tatib tersebut sudah diupayakan oleh BPM, namun sayangnya hingga kongres berlangsung, tatib sidang terbaru masih belum ditemukan.

“ya ada sedikit keteledoran lah dari kami dari BPM memang kemarin kita juga sempat mencari tatib itu mulai pada saat kami terbentuk pada bulan November namun dari ketua umum yang lama itu juga tidak memiliki file tersebut, akhirnya kita juga diarahkan ke sekretaris umum, dan saya juga mengkonfirmasi itu ke sekretaris umum, sekretaris umum juga mengatakan tidak punya terkait dengan file tatib, malah saya dikasih file KLB, jadinya yah mungkin keawaman juga dari temen temen BPM, file itu kami rubah secara redaksi, tidak secara substansial, namun substansinya tetep sama, jadi ya ada misskom lah antara demisioner dan juga BPM yang baru ini”

Untuk mempersiapkan kongres selanjutnya, pihak BPM berencana akan mengadakan evaluasi bersama seluruh pengurus membahas mengenai permasalahan yang terjadi pada hari ini. Lutfi menambahkan, BPM akan mempersiapkan segala file yang dibutuhkan agar tidak ada lagi file yang keliru.

“Kami akan mengadakan evaluasi ya terkait dengan apa yang terjadi hari ini, ya untuk kedepannya kami coba maksimalkan, kami coba teteapkan dulu apa apa yang dibutuhkan nantinya agar tidak terulang kejadian yang sama”. [rkn]

1 Periode, BEM FISIP Menuntaskan 3 Proker Besar

PRIMA-FISIP, Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik (FISIP) periode 2019 – 2020, Wildan Rofi, menyebutkan adanya tiga proker besar yang menjadi indikator kesuksesan BEM pada masa kepengurusannya, diantaranya Jember Social Political Days (JSPD), Sekolah Pelatihan Politik (SPP), dan Jaring Merah. “Proker besar yang direncanakan dari BEM  itu cuma 3, cuman yang besar dan menjadi sebuah kegiatan itu cuma 2, satunya lebih bersifat ke intra FISIP sendiri, ada JSPD, trus yang ke 2 itu SPP, yang ke 3 Jaring Merah” jelasnya.

JSPD merupakan program lanjutan BEM periode sebelumnya yang berisi kegiatan lomba karya tulis ilmiah tingkat nasional. Tujuan dari JSPD ini kurang lebih adalah sebagai branding BEM FISIP Universitas Jember melalui pengadaan lomba karya tulis ilmiah tingkat nasional, “JSPD tujuannya  emang untuk branding si karena lebih eksternal, jadi kaya ini loh BEM FISIP UNEJ tu punya ini, punya acara namanya JSPD, ini loh FISIP UNEJ, makanya kita ngundang dari berbagai univ, dihadirkan ke jember dan kita bawa buat mengenalkan Jember lah” ungkap Wildan.

Selanjutnya SPP, program ini berisi kegiatan seminar dengan mengundang pemateri pemateri berpengalaman dalam bidang politik. Tujuan dari kegiatan ini adalah untuk memberikan wawasan dan pengetahuan mengenai apa itu politik dan meluruskan pemahaman mahasiswa akan politik yang sesungguhnya “kalo SPP tujuannya biar temen temen mahasiswa itu melek lah terhadap politik, dari awalnya ga tau politik trus mungkin menganggapnya seperti ini seperti itu, kita belajar bareng, kita suarakan opini masing masing, sehingga bagaimana si politik itu bagi takaran mahasiswa baik itu takaran struktural birokrasi”

Jaring Merah sendiri merupakan program gabungan yang di dalamnya terdiri dari beberapa cabang kegiatan seperti Advocenter dan Shamawa. Bentuk dari kegiatan Advocenter ini berupa pembukaan stand yang dilakukan di TSW maupun kantin dalam 2 minggu sekali. Sedangkan Shamawa sendiri merupakan kegiatan Sharing dengan ormawa dengan mengumpulkan ketua ketua ormawa untuk kemudian masing masing menyampaikan permasalahan maupun kebutuhannya “Intinya dari jaring merah itu bagaimana kita tidak hanya menunggu yang dateng ke advocenter tapi kita juga ngumpulin temen temen nyari tau apasi permasalahannya, jadi kita hanya ingin tau apa si masalah di FISIP karena kan ga mungkin sebuah lembaga eksekutif itu berjalan tanpa adanya sebuah landasan urgensi gitu”

Wildan menambahkan, alasan dari ke tiga program tersebut dijadikan proker besar BEM FISIP periode ini lantaran 2 diantara program tersebut, yakni SPP dan Jaring Merah, merupakan program usungan Wildan saat masa kampanye Pemilihan BEM FISIP 2019/2020, “karena dua proker itu adalah proker yang kami bawa waktu kampanye kemaren, SPP sama Jaring Merah, serta JSPD emang udah jadi rutinanya FISIP, udah dari tahun kemaren, jadi karena bagus, kami pertahankan” 

Penulis [rkn]

SIKLUS diduga Paham Radikal

PRIMA – FISIP, Unit Kegiatan Mahasiswa Studi Islam Komprehensif Lingkup Sospol (UKM SIKLUS) disinyalir pihak fakultas menganut paham radikal setelah beredarnya pamflet yang di sebarkan perihal kegiatan berjudul "Gerakan Islam Transnasional".

Aris mengatakan adanya miss-komunikasi antara UKM SIKLUS dengan pihak fakultas terjadi dikarenakan penulisan diksi judul pamflet yang salah tafsir, nama pemateri dan berisi bendera “ISIS” yang seakan-akan cenderung pro ISIS.

“Di pamflet yang saya buat itu terdapat gambar bendera ISIS yang kemudian ditafsirkan itu saya pro ISIS atau siklus pro ISIS” Penjelasan Sulfan Aris selaku ketua UKM SIKLUS.

Melihat adanya miss-komunikasi yang terjadi, UKM SIKLUS berencana untuk mengubah pamflet yang akan beredar dan menambahkan nama pemateri serta asal pemateri. Dikarenakan nama pemateri pada kegiatan tersebut sama dengan nama salah satu tokoh Jamaah Ansharut Daulah (JAD) merupakan kelompok militan yang ada kaitannya dengan pengeboman di Surabaya.

“Pematerinya kan Ustad Zaenal Anshori sama persis dengan pimpinan JAD dan tadi dikasih saran untuk ditambahi nama pemateri dengan asalnya dosen IAIN agar tidak salah paham” Ungkap Aris Melanjutkan.

Penjelasan Aris mengenai tujuan sebenarnya UKM SIKLUS mengadakan kegiatan ini, untuk melawan paham khilafah dan membentengi mahasiswa dari paham-paham yang serupa. “Yang dingingkan oleh penyelenggara sebenarnya ingin meng-counter paham-paham mereka juga ingin membentengi mahasiswa dari paham-paham yang sealiran dengan mereka” lanjut Aris.

Kegiatan yang semestinya diadakan hari Jum’at (28/2) terpaksa diundur berdasarkan hasil pembicaraan dari perwakilan UKM SIKLUS dengan pihak fakultas. “Berdasarkan apa yang sudah diperbincangkan dengan pak Dekan dan karyawan-karyawannya tadi akhirnya kegiatan ini diundur minggu depan, karena harus menyelesaikan administrasi, pengajuan SK dan lain sebagainya.”

Penulis : Dimas Juawo

Surat Edaran Desak PEMIRA disegerakan

PRIMA-FISIP, Surat edaran berisi adanya desakan terkait dengan regenerasi ormawa membuat sejumlah pihak segera betindak untuk menanggapi surat tersebut, khususnya Komisi Pemilihan Umum Mahasiswa (KPUM). Surat edaran tersebut diedarkan oleh rektorat yang menyertakan agar regenerasi ormawa kampus agar diselesaikan terakhir tanggal 13 Maret.

Reaksi ketua KPUM Rahmad Hidayat terhadap surat edaran tersebut menyegerakan agar Pemilihan Umum Raya (PEMIRA) dilaksanakan dibawah tanggal 13 Maret. “Kita mempertimbangkan juga terkait dengan surat edaran rektorat untuk tanggal 13 maret, berisi regenerasi paling lambat tanggal 13 maret.” Tanggapan Rahmad ketika kami temui.

Dalam edaran surat yang diterima Rahmad mengatakan sedikit ada keberatan terkait dengan diselenggarakannya PEMIRA pada tanggal tersebut dikarenakan perlu persiapan yang matang. “Sebenarnya ada sedikit keberatan untuk mengadakan dibawah tanggal tersebut, tapi kita mempertimbangkan regenerasi ormawa lebih cepat mungkin program kerjanya bisa terlaksana lebih banyak dan banyak inovasi yang harus dilaksanakan” Lanjut Rahmad.

Namun pertimbangan penyelenggaraan PEMIRA harus disegerakan mengingat penginputan kepengurusan ormawa terakhir dilakukan tanggal 13 Maret.  “Dalam tanggal 13 tersebut disuratnya terakhir penginputan ketua, maka dari itu KPUM berusaha dibawah tanggal 13 sudah dilaksanakan PEMIRA”.

Untuk saat ini proses sosialisasi masih dilakukan oleh pihak KPUM, dalam sosialisasi terakhir yang dilakukan tanggal 25 Februari kemarin PEMIRA dilaksanakan tanggal 9 Maret Mendatang. Untuk kelanjutan sosialisasi pihak KPUM hari ini masih dalam tahap sosialisasi “ ini masih dalam tahap proses sosialisasi. Tahapan yang pertama dilakukan di media sosial, yang kedua grup tiap angkatan, yang ketiga masuk tiap-tiap kelas, yang keempat sosialisasi dialog publik”.

Privasi: Milik Pribadi atau Negara

Tak lelah dengan kontroversi yang ada setelah RKUHP dan pelemahan KPK, Pemerintah hadir kembali dengan produk hukum kontroversial lain berupa RUU Ketahanan Keluarga. RUU yang hadir dengan sarat perdebatan ini, dinilai banyak pihak bahwa Pemerintah terlalu masuk ke dalam ranah privat warga negara, bahkan dalam urusan ranjang sekalipun. Dengan adanya RUU ini, memperlihatkan Pemerintah yang tidak peduli dan seakan-akan mengabaikan kebebasan privasi dan hak asasi manusia (HAM) setiap warga negara.

Pada pasal 85 – 89  perihal penyimpangan seksual. Muncul ancaman rehabilitasi pada Kelompok  Lesbian, Gay, Biseksual, dan Transgender (LGBT) yang semakin memperlihatkan diskriminasi oleh negara pada kelompok tertentu. Dimana peran negara seharusnya dapat memberikan perlindungan HAM kepada warganya. Serta  ancaman serupa pada pelaku Bondage, Dominance, Sadism, dan Masochism (BDSM).  Hal ini dirasa tidak perlu, dikarenakan BDSM sendiri merupakan jenis fetish dan bukanlah tindak kekerasan seksual pada pasangan karena dilakukan dengan kesepakatan bersama.

Sedangkan pada pasal 33 ayat (2) huruf b perihal kriteria tempat tinggal yang layak huni, berisi kontroversi berupa pemisahan ruang tidur antara orangtua dan anak serta anak laki-laki dan perempuan. Tidak jelas motif dari pemerintah mengeluarkan aturan pemisahan ruang tidur ini. Jika saja pemerintah mengeluarkan aturan ini guna menghindari terjadinya incest, toh hal tersebut masih belum terbukti kebenarannya sebagai sumber masalah.

Tidak berhenti disitu, pasal 24 – 25 yang berisikan tentang kewajiban-kewajiban sepasang suami istri pun menuai kontroversi.  Dengan contoh pada pasal 25 ayat (3) huruf a yang berbunyi “wajib mengatur urusan rumah tangga sebaik-baiknya” dipandang dapat melemahkan kedudukan perempuan yang hanya berfokus pada ranah rumah tangga semata.

Pasal ini membuktikan bahwa negara masih belum sadar akan pentingnya kesetaraan gender disaat situasi saat ini perempuan sedang berusaha memperjuangkan derajat yang sama dengan pria. Tapi kembali lagi, pemerintah tidak dapat menentukan apa kewajiban dari setiap individu pada keluarga. Pun dalam pembuatan pasal ini, memperlihatkan bahwa negara tidak sadar akan adanya seorang single parent yang harus melakukan peran ganda seorang diri.

Munculnya RUU ini, menunjukan gelagat Pemerintah yang berusaha melegalkan berbagai cara agar mencapai apa yang negara inginkan. Mulai dari memasuki ranah publik yang sudah sewajarnya, hingga ranah privat yang tidak semestinya Pemerintah campuri. Pemerintah beralasan dengan adanya RUU Ketahanan Keluarga dapat menjadi payung dalam upaya Pemerintah guna menciptakan keluarga yang tangguh dan ideal. Walaupun harus menabrak batasan dari hal yang privat dengan publik.

Tak hanya itu, Pemerintah juga memperparah keadaan dengan adanya usulan dari Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Muhadjir Effendy, berupa fatwa "orang kaya nikahi orang miskin". Meskipun ia beranggapan bahwa usulan yang ia lontarkan hanyalah intermezzo. Mugkin saja ini bukti nyata dari “jodoh sudah ada yang mengatur”.

Daripada mengurusi ranah privat warga negaranya, justru terdapat RUU lain yang seharusnya negara segera sahkan guna membantu menerapkan kehidupan ideal dalam berkeluarga yaitu RUU Penghapusan Kekerasan Seksual (PKS) yang terhambat dan seakan mandek pada periode sebelumnya. Dimana RUU PKS sendiri berisikan pasal yang dapat mengatasi permasalahan pada RUU Ketahanan Keluarga, yaitu dalam urusan kekerasan seksual dalam ranah domestik.

Ironi mengingat Indonesia merupakan anggota dewan HAM PBB, tapi hal tersebut tidak tercerminkan melalui tindakan-tindakan Pemerintah yang seakan mengekang dan mengatur kebebasan pribadi guna mewujudkan negara utopia. (DN, KR)

 

Penulis : Dimas Firdaus dan Khoirunnisa

Majelis Malam Selasa Rutinan UKM SIKLUS

Majelis Malam Selasa kegiatan pembacaan sholawatan secara rutinan yang diselenggarakan oleh Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM) Siklus (Studi Islam Komprehensif Lingkup Sospol) yang bertempat di musolah FISIP (Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik) sekaligus dihadiri oleh seluruh Anggota UKM Siklus dan mahasiswa FISIP.

Ketua UKM Siklus, Sulfan Aris Sandi berpendapat bahwa acara ini diselenggarakan secara rutinan setiap senin malem selasa. Adapun dalam Kegiatan ini memiliki tujuan untuk memberikan wadah bagi mahasiswa FISIP yang suka dan memiliki kemampuan dalam kegiatan pembacaan sholawat nabi kegiatan ini bertujuan ingin mewadahi mahasiswa-mahasiswa yang memiliki bakat dalam bidang banjari atau hadrah dan yang memiliki bakat dalam vokal seperti qosidah-qosidah, pujian-pujian, juga yang memiliki suara yang bagus selain itu memberikan wadah bagi mahasiswa yang senang atau suka dalam kegiatan-kegiatan sholawatan. Sekarang ini banyak pemuda yang gemar bersholawat seperti syekhermania, muzahir mania dll” ungkapnya. UKM Siklus memberikan pelatihan dalam bidang hadrah.  

Sulfan Aris Sandi menambahkan dengan adanya acara ini mengharap untuk anggota UKM Siklus supaya dapat memainkan alat hadrah dan vokal, yang nantinya siklus dapat membentuk tim hadrah sendiri sehingga ketika ada perlombaan dapat diikut sertakan, dan beranggapan bahwa dengan begitu siapa tahu nanti mendapat juara dalam perlombaan tersebut sehingga dapat membawa nama baik FISIP itu sendiri. Namun sayangnya mahasiswa tidak dapat memainkan alat hadrah karena waktu telah larut malam dan banyak dari mahasiswa keburu pulang.

Tupoksi BPM dan BEM Akan Diperjelas Saat Kongres

Prima - FISIP, Tupoksi Badan Perwakilan Mahasiswa (BPM) dan Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) menjadi salah satu topik menarik yang akan diangkat dalam kongres Ikatan Keluarga Mahasiswa Fakultas (IKMF) mendatang, pasalnya hingga saat ini dirasa masih rancu, sehingga baik BPM maupun BEM sedikit kebingungan saat bekerja untuk mengayomi mahasiswa. Ketua BPM, Muhammad Lutfi rencananya akan mengusulkan perubahan aturan terkait tupoksi BPM dan BEM saat kongres IKMF mendatang. 

Menurut Lutfi, carut marutnya tupoksi BPM dan BEM disebabkan kurangnya pengetahuan dari mahasiswa. Oleh karena itu aturannya harus dirubah saat kongres nanti."kami sempat miskom dengan eksekutif karena apa yang menjadi tupoksi dari eksekutif dan legislatif masih terkesan rancu, karena kurangnya pemahaman" Ungkap Lutfi.

Diketahui aturan terkait tupoksi BPM dan BEM diatur dalam AD/ART IKMF yang nantinya dibahas saat kongres IKMF, selain itu akan ada juga penyampaian laporan pertanggung jawaban dari BEM kepada peserta kongres. Seperti dalam pernyataan  "Nantinya yang akan di bahas di kongres itu terkait dengan AD/ART IKM dan juga ada LPJ dari BEM".

Lutfi mengatakan kongres IKMF akan dilaksanakan pada bulan maret mendatang, namun untuk penentuan tanggal BPM masih enggan menyampaikan kepada mahasiswa, dan nantinya akan disampaikan saat sosialisasi kepada mahasiswa yang rencananya akan dimulai senin mendatang. "Kalau untuk tanggal masih menjadi rahasia dari kami sendiri rencananya kami akan melakukan sosialisasi"

Lutfi menambahkan saat ini persiapan IKMF sudah matang, dan tinggal menunggu anggaran cair saja "untuk persiapannya dari BPM  sendiri Alhamdulillah sekarang sudah mengajukan proposal, baru kemarin di ACC dan tinggal nunggu pencairan dan dan untuk persiapannya kami sudah siap"

Persiapan BPM Menuju Kongres IKMF 2020

Prima, FISIP Kongres IKMF (Ikatan Keluarga Mahasiswa FISIP) yang akan dilaksanakan pada bulan Maret mendatang sudah dipersiapkan oleh berbagai pihak salah satunya pihak Badan Perwakilan Mahasiswa (BPM). Muhammad Lutfi selaku Ketua BPM mengatakan bahwa proposal yang diajukan kepada pihak Dekanat untuk kongres IKMF telah disetuji dan tinggal menunggu pencairan dana. BPM juga menegaskan kesiapan mereka dalam menyelenggrakan Kongres IKMF 2020.

Lutfi berpendapat bahwa kongres merupakan forum tertinggi di fakultas FISIP yang terdiri atas pemabahasan AD/ART dan laporan pertanggungjawaban yang dilakukan oleh pihak BEM kepada Ormawa dan UKMF, “Nantinya yang akan di bahas di kongres itu terkait dengan AD/ART IKM dan juga ada LPJ dari Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM). Jadi prosesnya kongres itu semacam sifatnya seperti pertanggung jawaban eksekutif kepada keluarga mahasiswa FISIP,” ujar Lutfi.

Secara garis besar, Kongres IKMF terdiri atas dua agenda. Yang pertama, yaitu pembahasan AD/ART untuk meninjau kembali produk hukum yang telah ada, kemudian dirumuskan bersama perwakilan Ormawa dan UKMF yang akan disesuaikan untuk kebutuh dan FISIP kedepan. Yang kedua, yaitu laporan pertanggungjawaban BEM selama satu periode kepada Ormawa dan UKMF.

Sementara itu, BPM melakukan laporan pertanggungjawaban berupa hardfile kepada pihak Dekanat tanpa adanya transparansi kepada mahasiswa, Ormawa, dan UKMF. Hal ini dikarenakan BPM mengacu kepada miniatur negara yaitu DPR. Lutfi mengatakan pada periode ini BPM mengambil langkah inisatif dengan melakukan laporan pertanggungjawaban melaui media sosial yang diadopsi dari sistem yang dipakai oleh BPM UI. "Jadi untuk laporan pertanggung jawaban BPM sendiri akan dipublikasikan melalui medsos, tapi laporan pertanggung jawaban hardfile akan tetap diajukan ke dekanat" ungkap Lutfi.

Disamping itu, Lutfi juga berpendapat bahwa ada beberapa fungsi BPM yang sudah dijalankan seperti fungsi pengawasan dan aspirasi. Salah satunya adalah serap aspirasi yang berkolaborasi dengan BEM. Harapan untuk kedepannya, Pengurus BPM dapat menjalankan fungsi-fungsinya, seperti merumuskan Undang-Undang, dan mengawal kinerja eksekutif.

Dalam rangkaian acara menuju Kongres IKMF, BPM juga akan melakukan sosilasiasi terkait tanggal, tempat dan hal lain yang perlu sampaikan kepada seluruh Ormawa dan UKMF. Sosialisasi Kongres IKMF 2020 dirasa penting untuk dilakukan mengingat banyak mahasiswa yang tidak mengetahui apa itu Kongres, salah satunya adalah Anggi, HI 2018. “Saya enggak tau menegenai apa itu Kongres dan bagaimana Kongres itu berlangsung,” kata Anggi ketika diwawancarai.