Pengumuman

Telah Ada Hasil Konsolidasi, KPUM Harapkan Dekan Hadiri Audiensi

LPM PRIMA, Jember – Pelaksanaan konsolidasi bersama seluruh Ketua Angkatan di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) yang diinisiasi oleh Komisi Pemilihan Umum Mahasiswa (KPUM) FISIP UNEJ 2023 pada Selasa (4/4/23) telah membuahkan hasil. Ketua Angkatan yang hadir saling menyampaikan pendapat hingga dapatkan suara terbanyak. Hasil suara tersebut harapannya dapat tersampaikan saat audiensi dengan adanya kehadiran dari Dekan FISIP.

“Untuk hasil sendiri, sebenarnya bermacam macam. Jadi ada yg setuju dengan diadakan secara e-voting maupun memakai sistem konvensional. Sepengetahuan saya tadi, yang saya dengar ya. Jadi cuma ada 1, itu mereka memilih dan sepakat untuk menggunakan e-voting. sisanya konvensional dan ada juga yang mendukung penuh apa saja yang sudah diupayakan oleh KPUM.” terang Ghivari selaku Sekretaris KPUM, Selasa (4/4)

Kabarnya, hasil konsolidasi tersebut akan bermuara pada permohonan audiensi dengan pihak Dekanat beserta jajarannya. Berangkat dari hasil tersebut, KPUM akan segera ajukan permohonan audiensi.

“Sebenarnya, konsolidasi hari ini kita adakan karena untuk lusa ataupun beberapa hari kedepan kita juga akan melaksanakan audiensi bersama Dekanat. Nah untuk permohonan pelaksanaan audiensi mungkin kita akan mengajukan besok, Rabu (5/4). Dan kemungkinan turunnya ya perkiraan besoknya lagi yaitu hari Kamis (6/4). Tapi itu nanti tergantung juga pada Dekanat bahwa siapa saja yang diundang dalam audiensi” jelasnya, Selasa (4/4)

Baca Juga PEMIRA Stagnan, Wadek III: Komitmen dari Berbagai Pihak Diperlukan

Sekretaris KPUM nyatakan bahwa dirinya sangat mengharapkan kehadiran Dekan selaku pimpinan Fakultas sekaligus pihak yang menginginkan jalannya sistem e-voting. Selain itu, Ghivari mengungkapkan bahwa selama ini koordinasi hanya sebatas dengan Wadek III alias tidak pernah bertatap muka secara langsung dengan Dekan.

“Harapan tertinggi adalah kehadiran Dekan sebenarnya. Se-perhari ini dan selama ini, KPUM berkoordinasi dengan bawahannya, Wadek III. Dan juga tidak pernah melakukan pertemuan secara langsung secara tatap muka bersama Pak Djoko. Jadi perantaranya adalah Pak Wadek III. Nah, sehingga audiensi besok ini kita mengharapkan sangat kehadiran dari beliau (Pak Dekan). Karena beliau juga selaku yang menginginkan sistem ini berjalan, sistem e-Voting. Jadi aneh jika misal beliau yang menginginkan tapi beliau tidak hadir.” tegas Ghivari, Selasa (4/4)

Hasil konsolidasi akan disebarkan melalui press release oleh KPUM. Sekretaris KPUM berharap keputusan akhir mengenai sistem yang akan digunakan dapat segera tercapai dan jika memang nantinya menggunakan e-voting, seluruh request KPUM bisa terpenuhi. 

Pada akhir wawancara, Ghivari menegaskan akan lebih baik lagi jika menggunakan sistem konvensional sesuai dengan Juklak dan Juknis yang telah disusun oleh KPUM, yang terpenting asas Luber Jurdil harus terlaksana.

 

Penulis : Hauriska Lukmaningtiyas (HL)

Editor : Tim Redaksi LPM PRIMA FISIP

KPUM Gelar Konsolidasi PEMIRA Bersama Banwaslu dan Seluruh Ketua Angkatan di FISIP

LPM PRIMA, Jember – Komisi Pemilihan Umum Mahasiswa (KPUM) menggelar konsolidasi terkait kelanjutan Pemilihan Umum Raya (PEMIRA) FISIP UNEJ 2023 pada hari Selasa (4/4/2023) di lantai 3 sekretariat ormawa FISIP. Dalam konsolidasi tersebut hadir Badan Pengawas Pemilihan Umum (Banwaslu) dan seluruh Ketua Angkatan di FISIP mulai angkatan 2019-2022 untuk saling memberi aspirasi terkait mandeknya agenda PEMIRA ini.

Gunawan selaku Sekretaris Banwaslu, menjelaskan bahwa para Ketua Angkatan menjadi mengetahui alasan dibalik PEMIRA yang molor dari adanya konsolidasi.

“Saya lihat dari kondisinya, mereka ini tanda kutip para Ketua Angkatan dari, tadi saya lihat ada angkatan 19 sampai 2022. Mereka terlihat sangat antusias untuk menghadiri konsolidasi ini untuk mereka bisa memberikan suaranya, aspirasinya terkait dengan mandeknya PEMIRA ini, ketidakpastiannya pemira ini. Terus mereka juga bingung KPUM dan Banwaslu ini ngapain aja. Akhirnya mereka bisa ter-luruskanlah istilahnya dan terjelaskan juga kenapa sih kok bisa ini mandek, kok bisa ini ketunda,” jelas Gunawan, Selasa (4/4)

Baca Juga PEMIRA Molor, Ketua KPUM: Semisal E Voting Tidak Difasilitasi Secara Penuh Kita Kembali ke Konvensional

Dalam konsolidasi tadi, para Ketua Angkatan diminta pandangan mereka terkait sistem pemungutan suara yang akan digunakan dalam PEMIRA. Hasil dari konsolidasi tersebut adalah mayoritas mereka sepakat ingin pemungutan suara secara konvensional. Gunawan juga menambahkan hanya satu atau dua orang yang memilih PEMIRA dilakukan secara e-voting.

“Dengan berbagai macam pertimbangan juga, dengan berbagai macam rasionalisasi yang diberikan, akhirnya mereka juga memberikan keputusan. Tadi saya juga lihat banyak yang memilih untuk konvensional, meskipun ada juga satu kalo ga dua itu memilih e-voting,” tambah Gunawan, Selasa (4/4)

Sayangnya, konsolidasi tersebut hanya dihadiri oleh 16 Ketua Angkatan dari 28 Ketua Angkatan yang diundang oleh KPUM. 

Luqman selaku Ketua Banwaslu berharap PEMIRA dapat terlaksana sesegera mungkin, melihat ormawa sudah perlu adanya regenerasi. 

“Harapannya secepatnya PEMIRA segera terlaksanakan, dengan tidak menghilangkan asas luber  jurdil.” tutupnya, Selasa (4/4)

 

Penulis : Allysa Salsabillah (AS)

Editor   : Tim Redaksi LPM PRIMA FISIP

PEMIRA Stagnan, Wadek III: Komitmen dari Berbagai Pihak Diperlukan

LPM PRIMA, Jember – Mengenai pelaksanaan kontestasi Pemilihan Umum Raya (Pemira) yang masih stagnan, Wakil Dekan III FISIP, Edy Wahyudi berpendapat bahwa Pemira memerlukan komitmen dari berbagai pihak. Baik itu komitmen dari KPUM sebagai penyelenggara, komitmen dari Banwaslu sebagai pengawas pelaksanaan, dan dari Dekanat itu sendiri. 

Saat ditemui oleh Tim Pribadi Merdeka Mahasiswa, Edy Wahyudi menjelaskan bahwa request sistem yang diberikan oleh KPUM telah tersampaikan pada UPT TI. Hasilnya adalah tidak semua request dari KPUM bisa dilakukan oleh UPT TI.

“Ada surat balasan dari Warek I, yang sudah saya teruskan juga ke KPUM ya, ke Mbak Yunita. Bahwa ada permintaan yang sebagian bisa dituruti, tapi sebagian yang tidak, tapi tidak detil ya apa saja yang bisa dan tidak bisa dipenuhi itu, belum—saya juga engga ngecek. Jadi apa saja yang sudah dan yang belum saya enggak ngerti. Cuma saya teruskan ke Mbak Yunita,” jelasnya, Senin (03/04)

Molornya pelaksanaan Pemira menjadi konsekuensi dari usaha Dekanat untuk menuruti permintaan KPUM, terutama mengenai request sistem yang diminta KPUM kepada UPTTI apabila pemungutan suara dilakukan secara e-voting. 

“Kita sudah berusaha upgrade terus menuruti ya semua, sarana prasarana dan sebagainya. Sampai kemudian hal yang tidak bisa kita kuasai, tapi karena ada komitmen dan UPT TI sempat di pertemuan pertama itu menyanggupi, ok, kita ajukan. Itu kan kita berusaha menunda pemilu supaya apa, supaya grade-nya sesuai dengan anak-anak yang diinginkan oleh teman-teman KPUM.” tutur Edy Wahyudi, Senin (03/04)

Melihat belum adanya titik temu antara KPUM sebagai penyelenggara dengan Dekanat, Edy Wahyudi mengatakan akan diadakan pertemuan berupa sosialisasi bersama KPUM dan UPT TI.

“Hari Rabu besok (5 April) kita akan berinisiasi untuk mengundang UPT TI. Insya allah Rabu kita akan adakan sosialisasi teknis itu. Dari situ saya berharap KPUM bisa memahami secara teknis apa-apa saja yang sudah dilakukan oleh UPT TI.” tambahnya, Senin (03/04)

Sejauh ini, Edy Wahyudi melihat masih ada itikad baik antara KPUM dan Dekanat. Hanya saja, masih belum ada titik temu terkait bagaimana sebetulnya mekanisme Pemira dapat berjalan.

“Sampai di mana mentok TI nggak mampu, lah itu kan di luar kewenangan kita. Lah, tapi kan belum dicek ya, sama teman-teman KPUM kan belum dicek. Jangan kemudian KPUM juga kemudian mengatakan ‘Wah, kalau nggak bisa dipenuhi semua ya nggak usah’, jangan begitu juga. Cek-en sek. Cek-en sek.’ jelasnya, Senin (03/04)

Dengan itu, maka upaya check dan re-check dapat menjadi tindak lanjut antara KPUM dan Dekanat. 

 

Penulis: Muhammad Farhan (MF)

Editor: Tim Redaksi LPM PRIMA FISIP

PEMIRA Molor, Ketua KPUM: Semisal E Voting Tidak Difasilitasi Secara Penuh Kita Kembali ke Konvensional

LPM PRIMA, Jember -- Pemilihan Umum Raya (PEMIRA) yang semula ditargetkan terlaksana pada tanggal 22 Maret 2023 justru molor. Sampai berita ini ditulis, Yunita selaku Ketua Komisi Pemilihan Umum Mahasiswa (KPUM) belum bisa memberikan kejelasan kapan PEMIRA dilaksanakan. 

Tim Pribadi Merdeka Mahasiswa (PRIMA) telah melakukan wawancara pada waktu yang berbeda dengan Ketua Komisi Pemilihan Umum Mahasiswa (KPUM) dan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum (BANWASLU) 

Dalam wawancaranya Yunita menyampaikan bahwa PEMIRA belum dilaksanakan karena perbedaan konsep pelaksanaan PEMIRA antara KPUM dengan dekanat, KPUM menginginkan pemilihan dilaksanakan secara konvensional menggunakan kertas, sedangkan Dekanat menginginkan pemilihan dilaksanakan secara e-voting. 

“Yang sebenernya kita mengkonsep itu menggunakan pemilihan konvensional, menggunakan kertas, pencoblosan secara langsung dari dekanat menginginkan e voting” jelas Yunita, Senin (3/4)

Yunita menjelaskan pihaknya telah berkomunikasi dengan UPT TI terkait dengan permintaan sistem yang akan digunakan KPUM dalam pemilihan e-voting. UPT TI ternyata tidak memenuhi semua permintaan dari KPUM dan hanya memenuhi beberapa permintaan saja. 

KPUM akan mengadakan pertemuan dengan Dekanat untuk meminta kepastian sistem yang akan digunakan untuk PEMIRA dan apabila sistem tidak memenuhi permintaan maka KPUM akan menggunakan konsep awal pemilihan, yakni konvensional. 

“Cuma 2 sampai 3 yg bisa dikerjakan oleh UPT TI, nanti aku akan ke Dekanat lagi, mengajukan maksudnya ini gimana. Kalau semisal memang terakomodirnya cuma 2 atau 3, jadi kan tidak sesuai dengan request. Jadi memang disitu kita andaikan sistem tidak memenuhi yasudah kita pakai konsep awal yaitu konvensional” tegas Yunita, Senin (3/4)

Yunita menambahkan pihaknya merasa jengkel dengan proses pengajuan surat dari Dekanat ke Wakil Rektor I yang memerlukan waktu satu minggu. Padahal, pihaknya selalu berkomunikasi dengan Wakil Dekan III agar surat segera diteruskan ke Wakil Rektor I. 

“Nah lamanya pengajuan itu 1 minggu, mungkin itu yang membuat kami sedikit jengkel ya. Karena ngapain aja 1 minggu, katanya menginginkan e voting, kan yang menginginkan ini kan dekanat. Harusnya dekanat yang memfasilitasi penuh, yang selalu ngefollow up malahan kami yg selalu tanya ke Wadek 3 untuk segera di follow up biar cepat selesai. Nah 1 minggu berjalan udah selesai dan itu dibuat surat pengajuan aja, dan 1 minggunya lagi sistem itu masih belum dikerjakan dan baru dikerjakan barusan kemarin.” ungkap Yunita, Senin (3/4)

Yunita belum bisa memberikan timeline pelaksanaan PEMIRA. Pihaknya masih menunggu sistem yang akan digunakan dan diperkirakan PEMIRA dimulai setelah hari raya. 

Yunita menambahkan bahwa pihaknya tidak ingin dibatasi atau diintervensi oleh dekanat dan meminta dekanat hanya sebagai fasilitator saja. Dirinya juga berharap agar PEMIRA cepat selesai tanpa ada kerumitan atau intervensi dari pihak manapun.

“Semoga dekanat tidak ada intervensi, ya. Disini kan semua warga selalu bertanya, kapan pemira, ya semoga gak dipersulit itu aja deh.” tukas Yunita, Senin (3/4)

Pada wawancara yang berbeda, Luqman selaku ketua BANWASLU memberikan tanggapan soal PEMIRA. Luqman beranggapan bahwa PEMIRA seakan mengambang, pihaknya akan melakukan konferensi dengan KPUM serta melakukan komunikasi secara masif dengan KPUM. BANWASLU akan mengawal penuh KPUM dan menjalankan PEMIRA dengan sukses. 

“Ibaratnya pemira ini gak ada kelanjutannya, jadi mengambang. BANWAS selaku pengawas KPUM mengadakan konferensi dengan KPUM secara masif agar komunikasi dengan kpum sebagai sesama penyelenggara. Juga dari banwas akan mengawal penuh KPUM dengan menjalankan PEMIRA ini dengan sukses.” jelas Luqman, Senin (3/4)

Luqman juga memberikan tanggapan terkait ketertarikan mahasiswa yang menurun karena PEMIRA molor dilaksanakan. Untuk mengantisipasi peningkatan persentase mahasiswa golput, Luqman menyampaikan akan ada webinar yang diselenggarakan oleh KPUM membahas tentang demokrasi atau PEMIRA. 

“Kan ibarat nya pesta demokrasi ya, jadi pas seminar webinar ini akan berfokus pada untuk mengubah konstruksi berpikir mahasiswa FISIP kembali ke PEMIRA lagi” jelasnya, Senin (3/4)

Luqman menyampaikan bahwa lambatnya dekanat dalam mem-follow up surat ke UPT TI karena birokrasi FISIP yang ruwet. 

“Ya gimana ya, dilihat dari birokrasi FISIP pun ya ruwet gitu loh, apalagi kesana juga.” tegas Luqman, Senin (3/4)

 

Penulis: Amar Ardiansyah (AA)

Editor: Tim Redaksi LPM PRIMA FISIP

Beda Pendapat, Demisioner Ketua BEM dan BPM Bicarakan Peran Dekanat dalam PEMIRA

LPM PRIMA, Jember – Molornya pelaksanaan PEMIRA di FISIP menyebabkan ormawa seperti BEM, BPM, dan HMJ tidak bisa segera melaksanakan regenerasi. Demisioner Ketua BEM dan Ketua BPM berharap KPUM dan BANWASLU bisa segera melaksanakan pesta demokrasi bagi warga FISIP. Hal ini dikarenakan mereka adalah pemegang mandat dari demisioner pengurus ukm dan ormawa dalam Kongres IKM FISIP.

Hingga kini, KPUM dengan Dekanat masih berkutat pada perbedaan keinginan sistem pemungutan suara. KPUM menginginkan secara konvensional dan Dekanat menginginkan secara e-voting. Melihat hal ini, demisioner Ketua BEM meminta Dekanat seharusnya mengikuti kemauan KPUM. 

“Dekanat harus nurut sama kemauan kita (KPUM). Karena kan kemaren terbukti dari MoU nya kan sudah kalah. Sebagai kesatria akui kalah saja.” tutur Amiq selaku demisioner Ketua BEM, Senin (03/04)

Dharma selaku demisioner Ketua BPM berpendapat bahwa KPUM seharusnya bisa lebih menggaet lagi stakeholder-stakeholder terkait. Karena menurutnya, hubungan Dekanat dengan KPUM itu sifatnya konsultatif. 

“KPUM adalah lembaga independen, akan tetapi disini juga perlu adanya kerjasama yang baik antara stakeholder. Dekanat disini sebagai orang tua kita, mahasiswa di fakultas FISIP sendiri. Akan tetapi memang seharusnya disini sifatnya konsultatif, karena KPUM juga diberikan wadah dan juga legalitas dari Dekanat dan mereka juga mempunyai hak untuk bisa merumuskan mekanisme.” pungkas Dharma selaku demisioner Ketua BPM, Senin (03/04)

Baca Juga PEMIRA Molor, Demisioner Ketua HMJ: Ini Menghambat Regenerasi

Dharma juga berharap KPUM dan Dekanat bisa mengerti porsi satu sama lain. “Bener KPUM disini adalah lembaga yang independen yang tugasnya adalah mengawal demokrasi. Akan tetapi disini dekanat sebagai pemilik legalitas. Dalam artian disini seperti KPU lembaga independen, juga ada konsultasi dengan Kemendagri sebagai orang yang menaungi dari KPU nya sendiri, seperti itu.” tuturnya, Senin (03/04)

Mengenai sistem pemungutan suara, Amiq meminta untuk dilaksanakan seperti sedia kala.  “Kalo mau kemudian mengada-ada menggunakan e-voting dan menggunakan sister. Tolonglah ini harusnya kita back to back kalo sekarang offline tatap muka yasudah laksanakan seperti sedia kala.” jelasnya, Senin (03/04)

Namun keduanya, baik Amiq maupun Dharma sama-sama berharap supaya KPUM bisa segera menyelenggarakan PEMIRA tahun 2023. 

 

Penulis: Fatimah Alya (FA)

Editor: Tim Redaksi LPM PRIMA FISIP

PEMIRA Molor, Demisioner Ketua HMJ: Ini Menghambat Regenerasi

LPM PRIMA, Jember – Setelah kurang lebih tiga bulan terbentuk, KPUM sebagai penyelenggara Pemilihan Umum Raya (PEMIRA) FISIP hingga saat ini belum memberikan kejelasan pelaksanaan PEMIRA. Diketahui sebelumnya, antara Dekanat dan KPUM memiliki perbedaan keinginan mengenai sistem pemungutan suara, hal ini yang menyebabkan PEMIRA tak kunjung dilaksanakan. Semakin molornya pelaksanaan PEMIRA menyebabkan ormawa di FISIP tidak bisa segera melakukan regenerasi, dan hal ini telah menjadi permasalahan dari tahun ke tahun.

Tim Pribadi Merdeka Mahasiswa melakukan wawancara dengan demisioner ketua Himpunan Mahasiswa Jurusan (HMJ) di FISIP. Mulai dari demisioner Ketua HIMAISTRA, HIMAHI, HIMASOS, dan HIMAKES.  Menurut demisioner Ketua HIMAHI, pelaksanaan PEMIRA yang molor berdampak pada tiga hal. 

“Keterlambatan PEMIRA itu berdampak pada pertama ya regenerasi, yang kedua pada efektivitas kinerja, yang ketiga pada transparansi keuangan begitu.” tuturnya, Senin (03/04)

Saat ini merupakan masa verifikasi dan registrasi mahasiswa baru jalur SNBP, akan tetapi ormawa yang menaungi para calon mahasiswa baru tersebut seperti BEM dan HMJ belum melakukan regenerasi akibat PEMIRA yang molor. 

“Kekosongan ketua-ketua himpunan ini cukup menyulitkan karena kedatangan SNBP kemarin mau tidak mau demisioner tahun lalu ikut terlibat dalam hal registrasi maupun memasukkan kedalam grup angkatan mereka. Jadi kekosongan berefek kepada kami para demisioner.” terang demisioner Ketua HIMAKES, Senin (03/04)

Baca Juga Beda Pendapat, Demisioner Ketua BEM dan BPM Bicarakan Peran Dekanat dalam PEMIRA

Kedatangan mahasiswa baru seharusnya tidak lagi menjadi tanggung jawab kepengurusan sebelumnya. Akan tetapi karena PEMIRA yang molor, mau tidak mau demisioner bertanggung jawab untuk mengurusi terlebih dahulu. Senada dengan demisioner Ketua HIMAKES, demisioner Ketua HIMAISTRA dan HIMASOS ikut menyayangkan hal tersebut. 

Molornya PEMIRA di FISIP menyebabkan kinerja kepengurusan ormawa menjadi kurang maksimal. Hal ini dikarenakan periode kepengurusan tidak bisa berjalan dari bulan Januari dan tutup buku pada bulan Desember seperti fakultas-fakultas lain. 

“Mulai saya maba itu pemira pasti molor. Jadi periode dari kepengurusan itu menjadi singkat akhirnya gak maksimal. BEM di fakultas-fakultas lain itu mulai dari Januari atau paling lambat Februari sampai Desember atau November soalnya Desember sudah tutup. Itukan punya cukup periodesasi panjang dan juga bisa memaksimalkan program kerja.” pungkas demisioner Ketua HIMASOS, Senin (03/04)

Para demisioner Ketua HMJ berharap KPUM dan Dekanat bisa segera menemukan titik temu atau win-win solution terkait sistem pemungutan suara. Sehingga, PEMIRA bisa segera dilaksanakan dan regenerasi ormawa tidak molor. 

“Permasalahan yang ada di atas (Dekanat) dengan teman-teman penyelenggara pemira ini belum menemukan titik terang. Belum menemukan hal yang sekiranya itu win win solution, dari dekanat juga win, dari temen-temen juga win.” terang Zami, demisioner Ketua HIMAISTRA, Senin (03/04)

 

Penulis: Fatimah Alya (FA)

Editor: Tim Redaksi LPM PRIMA FISIP

Data Tracer Study Menjadi Salah Satu Persyaratan Akreditasi Internasional FIBAA

LPM PRIMA, Jember – Proses pengajuan akreditasi internasional program studi Hubungan Internasional (HI) oleh FIBAA telah dilakukan sejak setahun lalu. Salah satu syarat yang telah terpenuhi yakni, borang yang telah disiapkan dan dikirim pada bulan Juni 2022. Persyaratan lain yang diminta oleh FIBAA untuk akreditasi internasional adalah data tracer study. 

Wakoor Akademik, Mawa, dan Alumni FISIP menerangkan bahwa data tracer study yang diminta oleh FIBAA tersebut, satu induk di Pusat Karir, Kewirausahaan, dan Alumni LP3M Universitas Jember. 

“Data tracer study satu induk di LP3M yang menangani tentang Alumni dan Pusat Karir Universitas Jember. Ada link yang harus diisi setiap alumni Universitas Jember. Link itu dinamakan kemristekdikti.go.id., akan terekam data alumninya dari mana, statusnya sekarang bagaimana, apakah sudah bekerja atau belum, melanjutkan studi, wiraswasta. Nanti akan diolah sesuai dengan permintaan akreditasi FIBAA, maunya apa yang ditunjukkan. Kalau yang diawal itu keeratan antara proses belajar mengajar (apa yang didapatkan saat perkuliahan) dengan pekerjaan yang didapat ketika lulus itu match atau nggak. Nah, itu kelihatan dari persentasenya.” jelas Fifin Rahwamati, Rabu (29/3)

Baca Juga Terancam Tidak Lolos Pantau FIBAA, Bagaimana Peran Mahasiswa HI

Fifin Rahmawati selaku Wakoor Akademik, Mawa, dan Alumni FISIP menjelaskan bahwa data tracer study yang berisi relevansi pekerjaan alumni dengan jurusan yang ditempuh dari LP3M telah diserahkan kepada Wadek III.

“Kemarin datanya sudah saya serahkan ke Pak Wadek III, sudah dinarasikan oleh beliau dalam bentuk file dikirimkan sudah ke Bu Suyani.” terangnya kepada wartawan LPM PRIMA, Rabu (29/3)

Penerima beasiswa surveyor study telah melaksanakan tugasnya untuk mendorong dan mengarahkan para alumni mengisi data kuesioner. Namun terkadang alumni ogah-ogahan dalam mengisi data tersebut, sehingga tidak semua kolom dalam link tersebut terisi. 

“Data lulusan itu masuk di satu tempat/bank.. Data yang lulus ini masuk ke para mahasiswa surveyor study. Data yang sudah mengisi, data kuesioner namanya. Kewajiban para surveyor mendorong dan mengarahkan para alumni untuk mengisi laman tadi. Para alumni sudah diarahkan sama mahasiswa surveyor, tapi kadang karena merasa sudah tidak ada keterbutuhan (kepentingan) dengan lembaga, kadang mereka ogah-ogahan mengisi. Isiannya kan acak, jadi nggak semua kolom diisi oleh alumni. Mungkin kayak gini, mereka belum bekerja, tapi mungkin malu kalo misal mengisi nggak bekerja. Jadi akhirnya mengisi asal, bekerja tetapi gajinya 0.” jelasnya, Rabu (29/3)

Menurut Fifin Rahmawati, secara umum mahasiswa surveyor study sudah cukup bagus dalam mendorong alumni mengisi data tracer study, karena FISIP masuk dalam urutan 5 besar diantara fakultas lain Universitas Jember. 

 

Penulis: Fatimah Alya (FA)

Editor: Tim Redaksi LPM PRIMA FISIP

 

Anggaran Tahunan 5,5 Milyar, FISIP Akan Fokus Meningkatkan Kualitas Sarana Prasarana Perkuliahan

LPM PRIMA, Jember – Atas saran Rektor Universitas Jember, Dr. Ir. Iwan Taruna, M. Eng, IPM. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) akan fokus mengejar ketertinggalan sarana-prasarana perkuliahan. Secara umum peningkatan kualitas sarana-prasarana belajar telah diprogramkan setiap tahun. Anggaran 5,5 milyar dibagi untuk pembiayaan pendidikan dan pembelajaran sebagai tugas utama lembaga.

“Anggaran 5,5 M itu kan kita bagi untuk pembiayaan pendidikan dan pembelajaran berapa. Ini tugas utama lembaga, penelitian berapa, kegiatan kemahasiswaan berapa, belanja modal berapa, pemeliharaan itu kan terbagi.” terang Is Wahyudi, Rabu (29/3)

Is Wahyudi selaku Wakil Koordinator Umum dan Sarana Prasarana menyampaikan bahwa pihaknya telah membuat rancangan anggaran di triwulan pertama tahun 2023. Berikut daftar prioritas anggaran tahun 2023:

1.     Pemeliharaan Interior Ruang Program Studi Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember Tahun Anggaran 2023 (Prioritas 1)

2.     Pemeliharaan Kamar Mandi Mahasiswa dan Fasilitas Difabel Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Jember Tahun Anggaran 2023 (Prioritas 2)

3.     Pemeliharaan Lapangan Futsal/Basket Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember Tahun Anggaran 2023 (Prioritas 3)

4.     Pemasangan Paving/Conblock Tempat Parkir Kendaraan Bermotor Roda 2 Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember Tahun 2023 (Prioritas 4)

Is Wahyudi menambahkan bahwa pihaknya ingin meningkatkan kualitas fasilitas semua ruangan kelas, lantai dan kursi. Ia mengatakan, Dekan FISIP meminta untuk semua kursi diganti dan fasilitas ruang kelas ditambah agar lebih nyaman, namun dilakukan secara bertahap karena tidak mungkin dibebankan dalam satu tahun.

“Untuk itu kami yang pertama jelas mau meng-upgrade semua ruangan kelas. Pertama lantai, kedua kursi kursi ini ada dua pandangan berbeda yg satu bilang bahwa kita harus pertahankan ciri khas. Ternyata pimpinan sekarang minta ganti semua kursi, ruang kelas dinyamankan, fasilitas ditambahi. Cuma multiyears karena tidak mungkin ya langsung dibebankan dalam satu tahun” jelas Is Wahyudi, Rabu (29/3)

Baca Juga Hambatan Peningkatan Kualitas Sarana Prasarana dalam Menghadapi Akreditasi Internasional FIBAA

Nantinya untuk kelas internasional agar tenaga listrik lebih efisien kunci pintu kelas akan diganti menggunakan cardlock. Sehingga saat mahasiswa atau dosen masuk ke ruang kelas, listrik akan otomatis tersambung dan saat kartu dilepas listrik otomatis mati. Sedangkan untuk ruang kelas lain anggaran difokuskan pada lantai dan kursi.

“Ini untuk akreditasi internasional. Nantinya kedepan untuk efisiensi tenaga listrik kita bikin pakai kunci cardlock kaya di hotel, di ISDB sudah pakai barcode” tambah Is Wahyudi, Rabu (29/3) 

 

Penulis: Amar Ardiansyah (AA) 

Editor: Tim Redaksi LPM PRIMA FISIP

 

 

Visitasi FIBAA Akan Dilakukan Secara Daring Sebelum Hari Raya Idul Fitri

LPM PRIMA, Jember -- Visitasi FIBAA mengenai akreditasi internasional yang diajukan oleh prodi HI akan dilakukan secara daring yakni sebelum hari raya idul fitri. Dengan begitu, FIBAA tidak melakukan kunjungan langsung ke prodi HI Universitas Jember, melainkan dilakukan dengan teleconference. 

Wakoor Akademik, Mawa, dan Alumni FISIP  menjelaskan bahwa sistematika ini sama dengan yang dilakukan di Universitas Kristen Indonesia (UKI). 

“Ini daring yang mendekati hari raya ini dilaksanakan secara daring, lah itu kita teleconference, tidak berkunjung ke sini sepertinya FIBAA. Jadi secara daring kemudian kita interview langsung sama seperti dari UKI, sama daring juga,” jelasnya, Rabu (29/3) 

Untuk alasan kenapa dilakukan secara daring, Bu Fifin selaku Wakoor Akademik, Mawa, dan Alumni FISIP menjelaskan bahwa hal tersebut yang paham Kaprodi HI. 

“Nah itu yang paham Kaprodi, kenapa daring. Kalo yang ASIIN kemarin datang secara langsung kesini. ASIIN itu yang pasca” tambahnya, Rabu (29/3) 

Bu Fifin juga menjelaskan karena persamaan bentuk visitasi dengan Universitas Kristen Indonesia yakni dilaksanakan secara daring, maka FISIP  melakukan benchmark dengan berkunjung ke Universitas Kristen Indonesia pada 14 Februari 2023 kemarin. Kunjungan tersebut untuk menanyakan lebih lanjut, persiapan apa saja yang diperlukan untuk visitasi FIBAA.

Kunjungan ke Universitas Kristen Indonesia tersebut diikuti oleh beberapa dosen HI yakni Ibu Suyani selaku Kaprodi, Pak Abubakar Eby Hara, Pak Bayu Himawan, dan Pak Agus Trihartono. Untuk bidang akademik diwakili oleh Bu Fifin, Bidang Sarpras diwakili Pak Iswajudhi, sedangkan dari pihak Dekanat diwakili Wakil Dekan I yakni Ibu Zarah.

 

Penulis : Allysa Salsabillah (AS) 

Editor   : Tim Redaksi LPM Prima FISIP

 

Hambatan Peningkatan Kualitas Sarana Prasarana dalam Menghadapi Akreditasi Internasional FIBAA

LPM PRIMA, Jember – Dalam menghadapi akreditasi internasional dari FIBAA, Is Wahyudi selaku Wakil Koordinator Umum dan Sarana Prasarana Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) menyampaikan ada hambatan dalam peningkatan kualitas sarana-prasarana, namun hanya sekedar hambatan umum saja.

Dalam pemanfaatan anggaran negara untuk peningkatan sarana-prasarana, Is Wahyudi menjelaskan ada prosedur yang harus dijalani sebelum anggaraan bisa digunakan. Ia mengibaratkan lembaga FISIP berbeda dengan manajemen rumah tangga yang dapat menggunakan dana sewaktu-waktu.

“Hambatan umum saja, perlu dipahami bahwa kita menggunakan anggaran negara sehingga ada proses-proses yang perlu dijalani. Nggak kayak manajemen rumah tangga yang ada duit langsung bangun, tidak." kata Is Wahyudi, Rabu (29/3)

Ia menjelaskan bagaimana prosedur yang perlu dilalui. Dalam pengadaan belanja modal diperlukan mengisi dokumen yang telah disiapkan oleh kementrian, lalu surat permohonan tersebut ada rincian yang harus di unggah ke sistem. Terkait dengan anggaran pembelajaran harus diusulkan melalui SIBAJA. Setelah disetujui oleh pimpinan dan jika sudah ditinjau oleh tim HPS baru bisa diluncurkan ke Sistem Informasi Rencana Umum. Selanjutnya dilakukan proses negosiasi yang membutuhkan waktu, tidak hanya satu dua-hari.

“Ada beberapa aplikasi yang perlu kita lalui terlebih dahulu, semacam kita mau mengadakan belanja modal. Kita siapkan dokumen, dokumen ini template nya kementrian, ada surat permohonan. Kemudian ada rincian itu kita upload ke sistem terkait dengan pembelajaran. Kita awalnya itu usulkan melalui SIBAJA, nanti selesai disetujui pimpinan sudah di-riview oleh tim HPS itu baru dilunjurkan ke Sistem Informasi Rencana Umum. Lalu disana rekanan menawar, tidak bisa satu hari dua hari dan itu harus dilalui kalo nggak siap-siap ada KPK yang mengawasi.” jelas Is Wahyudi, Rabu (29/3)

Is Wahyudi menambahkan bahwa pihaknya telah melakukan tugas lembaga dan tidak diam saja.

 

Penulis : Amar Ardiansyah (AA) 

Editor: Tim Redaksi LPM PRIMA FISIP

 

Peningkatan Sarpras Prodi HI Tidak Ganggu Peningkatan Sarpras Prodi Lain

LPM PRIMA, Jember – Is Wahyudi selaku Wakil Koordinator Umum dan Sarana Prasarana Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) menjelaskan bahwa proses pembangunan sarana-prasarana (sarpras) dalam rangka peningkatan kualitas untuk program studi Hubungan Internasional (HI) dalam menghadapi akreditasi internasional dari FIBAA tidak menganggu proses peningkatan sarana-prasarana prodi lain.

Is Wahyudi menyampaikan bahwa fasilitas di FISIP kebanyakan digunakan secara umum oleh civitas akademika FISIP, hanya ruang kerja dosen prodi hubungan internasional saja yang berdampak langsung dan dinikmati oleh prodi hubungan internasional. Is Wahyudi menyebutkan fasilitas lain seperti ruang kelas dan lapangan olahraga digunakan secara bersama.

“Tinggal upgrade-nya ruang dosen HI yang terkait fokus dan terdampak langsung ke HI dan hanya dinikmati prodi HI kan ruang kerja dosen HI. Yang lain-lain tidak ada ruang kelas dipake bersama tidak diklaster. Jadi tidak ada dampak, termasuk fasilitas olahraga.” jelas Is wahyudi saat diwawancarai tim LPM PRIMA, Rabu (29/3)

Baca Juga Menuju Akreditasi Internasional, Is Wahyudi: Kami Kejar Ketertinggalan Sarpras

Peningkatan sarana-prasarana di Lab Diplomasi milik prodi hubungan internasional tidak menggunakan anggaran FISIP tapi memperoleh dana hibah dari BKKMHI. Sedangkan, peningkatan kualitas sarana-prasarana program studi lain sudah diprogramkan setiap tahun.

“Untuk lab diplomasi itu bukan dari anggaran kita, mereka dapet dana hibah BKKMHI, sekarang didahulukan HI karena memang prioritas untuk menghadapi akreditasi ini dan tahun besok kita sesuaikan, mungkin sosiologi, KS (kesejahteraan Sosial), ruang administrasi.” terang Is Wahyudi, Rabu (29/3)

 

Penulis: Amar Ardiansyah (AA) 

Editor: Tim Redaksi LPM PRIMA FISIP

 

Urgensi Pengesahan RUU Perampasan Aset

Urgensi RUU Perampasan Aset kembali disuarakan sejumlah pihak seiring munculnya kasus aparatur negara dengan penambahan harta kekayaan yang tidak wajar dan tidak sesuai dengan profilnya. Selain itu, merosotnya Indeks Persepsi Korupsi (IPK) Indonesia pun membuat urgensi pengesahan RUU Perampasan Aset kembali mengemuka. Merespon laporan Transparency International terbaru, Indeks Persepsi Korupsi (IPK) Indonesia mengalami penurunan sebesar 4 poin dari tahun sebelumnya. Dimana pada tahun 2022, Indonesia mencatat skor IPK sebesar 34 yang kemudian menurun dan menyentuh skor IPK sebesar 38. Skor tersebut menempatkan Indonesia pada peringkat ke-110 dari 180 negara yang telah disurvei, yang mana penurunan tersebut juga menjadi penurunan tertinggi sejak tahun 1995.

Dalam menanggapi hal ini, Presiden Joko Widodo telah memberikan instruksi tegas yang mendorong RUU Perampasan Aset dapat segera disahkan dan dapat digunakan sebagaimana mestinya. Sebagaimana diketahui, RUU Perampasan Aset telah dikaji dan diusulkan selama lebih dari satu dekade, namun nyatanya RUU Perampasan Aset tak kunjung disahkan. Bahkan mengingat saat ini RUU Perampasan Aset telah masuk dalam daftar Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas 2023, sehingga seharusnya tidak perlu menunggu waktu yang cukup lama untuk mengesahkan RUU Perampasan Aset tersebut. Namun, pada nyatanya hingga kini pembahasan RUU Perampasan Aset belum tampak meskipun telah masuk dalam daftar prioritas pemerintah.

Diketahui, sejumlah pihak telah menyuarakan Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset agar dapat segera disahkan, namun tak jarang orang mempertanyakan apa urgensi RUU Perampasan Aset sebenarnya? Dilansir dari koran.humas.ugm.ac.id, bahwa urgensi Pengesahan RUU Perampasan Aset adalah sebagai berikut:

  • Solusi efektif mengatasi permasalahan korupsi di Tanah Air
  • Menjadi salah satu cara untuk mengembalikan kekayaan negara
  • Menghemat waktu dan biaya penanganan perkara
  • Memperluas jangkauan perampasan aset sehingga meningkatkan potensi asset recovery
  • Substansi aset untuk aset yang tidak dapat disita di luar negeri
  • Memberikan efek jera kepada koruptor
  • Tidak hanya menangani tindak pidana koruptor, RUU Perampasan Aset dapat menangani tindak pidana lain, yaitu:
  • Pendanaan terorisme
  • Penyelundupan
  • Perdagangan manusia
  • Narkotika
  • Kejahatan ekonomi lain

Tak hanya itu, dilansir dari kompasiana.com alasan RUU Perampasan Aset harus segera dibahas dan ditetapkan menjadi undang-undang, yaitu karena proses perampasan aset dan instrumen tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dalam UU No 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi oleh penegak hukum dirasa kurang fleksibel walaupun telah diatur asas pembuktian terbalik. Kemudian, adanya konsep perampasan aset tanpa penghukuman atau pemidanaan terhadap pelaku yang dikenal dengan non conviction based asset forfeiture.

Disisi lain, Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset diharapkan menjadi sebuah sarana penting dalam memberantas tindak pidana korupsi dan tindak pidana lainnya. RUU ini dapat memberikan sinyal kuat bahwa pemerintah atau negara tidak lagi bertoleransi terhadap kejahatan-kejahatan tindak pidana tersebut. RUU Perampasan Aset juga diharapkan menjadi instrumen penting dalam hal penyitaan aset yang diperoleh dari hasil tindak kejahatan maupun dalam hal pengembalian aset yang telah dirampas oleh para pelaku kejahatan.

Selain itu, menurut Yenti Ganarsih seorang pakar Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU), mengatakan bahwa RUU Perampasan Aset bukan hanya dijadikan sebagai alat untuk merampas aset dari koruptor. Namun juga digunakan untuk pelaku tindak pidana lainnya, seperti pada kasus yang ramai dibincangkan pada beberapa pekan terakhir yakni kasus Rafael Alun hingga kasus-kasus terkait harta atau kekayaan yang didapatkan dari perdagangan narkoba. Seorang peneliti Indonesia Corruption Watch (ICW), Lalola Easter juga mengharapkan RUU Perampasan Aset dapat membuat pengusutan perolehan harta seperti pada kasus Rafael Alun tidak berbelit atau bahkan tidak berulang di masa yang akan datang.

 

Penulis: Sherly Ananda C. (SAC)

Sumber:

BBC. (2023, 29 Maret). Mengapa RUU Perampasan Aset penting di tengah terungkapnya kekayaan fantastis pegawai pemerintah?. Diakses pada 31 Maret 2023, dari https://www.google.com/amp/s/www.bbc.com/indonesia/articles/c7287vzd8zko.amp

Fatch, A. (2023, 27 Maret). Urgensi Pengesahan RUU Perampasan Aset Tindak Pidana: Harapan dan Tantangan. Diakses pada 31 Maret 2023, dari https://www.google.com/amp/s/www.kompasiana.com/amp/ahmadfatch7055/64212cf44addee26d976a662/urgensi-pengesahan-ruu-perampasan-aset-tindak-pidana-harapan-dan-tantangan

Rahayu, K.Y., Nurfaizah, A. (2023, 15 Maret). Pembahasan RUU Perampasan Aset Masih Terkatung-katung. Diakses pada 31 Maret 2023, dari https://www.kompas.id/baca/polhuk/2023/03/14/pembahasan-ruu-perampasan-aset-masih-terkatung-katung

Rahayu, K.Y. (2023, 1 Maret). RUU Perampasan Aset Tak Kunjung Dibahas. Diakses pada 31 Maret 2023, dari https://www.kompas.id/baca/polhuk/2023/03/01/ruu-perampasan-aset-tak-kunjung-dibahas?status=sukses_login&status_login=login

Admin Pusat Pemberitaan. (2023, 14 Februari). Urgensi Segera Disahkannya RUU Perampasan Aset. Diakses pada 31 Maret 2023, dari https://www.rri.co.id/editorial/1396/urgensi-segera-disahkannya-ruu-perampasan-aset?utm_source=editorial_main&utm_medium=internal_link&utm_campaign=General%20Campaign

Harn. (2022, 29 Oktober). Urgensi Pengesahan RUU Perampasan Aset demi Atasi kasus Korupsi. Diakses pada 31 Maret 2023, https://koran.humas.ugm.ac.id/2022/10/29/urgensi-pengesahan-ruu-perampasan-aset-demi-atasi-kasus-korupsi/

 

Kontroversi Proyek Willow Project

Willow Project merupakan proyek kontroversial yang sedang ramai diperbincangkan di media sosial akhir-akhir ini. Bahkan, tagar #StopWillow di Twitter dan Tiktok sedang menjadi Trending Topic dan digunakan oleh banyak pengguna kedua sosial media tersebut. Proyek ini sendiri dibuat dengan tujuan untuk menaikkan ekonomi masyarakat yang berada di Alaska, proyek ini juga diperkirakan memiliki 600 juta barel minyak yang sangat menguntukan ekonomi wilayah tersebut. Namun, mengapa proyek ini dikecam banyak orang?

Masyarakat dunia, terutama aktivis lingkungan berpendapat bahwa proyek ini dapat menjadi salah satu penyebab dari perubahan iklim yang akan mengancam komunitas satwa, ekosistem dan manusia sendiri. Jika proyek ini berjalan, akan ada sekitar 287 juta ton karbon dioksida yang dilepaskan selama 30 tahun ke depan yang akan menimbulkan pemanasan global.

Pelaksanaan Willow Project di Alaska akan menjadi pusat dari industri minyak bumi selama beberapa dekade ke depan, yang mana mengeluarkan emisi beracun dan polusi gas rumah kaca yang akan mempercepat perubahan iklim global. Setelah kecaman tentang proyek ini meledak di media sosial, sebuah petisi yang mendukung pemberhentian proyek ini muncul di laman change.org dan ditandatangani oleh 4 juta orang lebih.

Kecaman dari masyarakat global ternyata tidaklah cukup untuk memberhentikan proyek besar ini. Pada 13 maret 2023, Joe Biden yang merupakan Presiden Amerika Serikat memberikan izin terhadap pelaksanaan Willow Project. Padahal, Joe Biden berjanji tidak akan menyetujui proyek pengeboran minyak dan gas baru di lahan publik pada pemilihan Presiden Amerika Serikat pada 2020 lalu.

Setelah persetujuan dari Presiden Amerika Serikat, proyek ini juga didukung oleh kelompok Penduduk Asli Alaska di Lereng Utara. Kelompok ini berpendapat bahwa dengan adanya pengeboran tersebut, akan menjadi sumber utama dari pendapatan di wilayah tersebut. Hal tersebut dikarenakan pendapatan dari proyek ini diperkirakan dapat menciptakan 2.000 lebih lapangan pekerjaan baru dan dapat digunakan untuk mendanai pendidikan, pelayanan publik dan sarana kesehatan untuk wilayah tersebut. Proyek ini juga bermanfaat untuk mengembangkan sumber daya energi yang ada di negara bagian tersebut. Selain itu, kebutuhan energi global juga semakin tinggi dikarenakan konflik Rusia-Ukraina yang menyebabkan minimnya stok energi.

Dari sekian banyak keuntungan yang bisa didapatkan dari berjalannya proyek ini, perlu diingat bahwa Willow Project juga harus mempertimbangkan dampak dan konsekuensi jangka panjang bagi lingkungan dan masyarakat setempat maupun global. Saat membuat keputusan tentang proyek pengeboran minyak Willow ini, penting untuk mempertimbangkan dampak perubahan iklim terhadap dunia yang akan terjadi. Oleh karena itu, diperlukan alternatif yang lebih ramah lingkungan dan berkelanjutan untuk memenuhi kebutuhan energi global. 

 

Penulis: Alisha Dyah Shafira (ADS)

Menuju Akreditasi Internasional, Is Wahyudi: Kami Kejar Ketertinggalan Sarpras

LPM PRIMA, Jember – Is Wahyudi selaku Wakil Koordinator Umum dan Sarana Prasarana FISIP menyampaikan bahwa pihaknya dalam persiapan menghadapi akreditasi internasional dari Foundation for International Business Administration Accreditation (FIBAA) telah melakukan beberapa hal untuk mengejar ketertinggalan aspek sarana-prasarana.

Is Wahyudi menjelaskan bahwa pihaknya telah melakukan benchmark (pembandingan) dengan Universitas Kristen Indonesia (UKI) yang terlebih dahulu meraih akreditasi internasional FIBAA. Hasil dari kegiatan benchmark ke UKI, Is Wahyudi menyampaikan pihaknya telah memperoleh gambaran standar minimum tentang sarana-prasarana, seperti ketersediaan ruang kelas yang tidak harus mewah.

“Kita sudah ada gambaran oh ternyata seperti ini standar minimalnya, menurut informasi dari mereka (UKI). Jadi hal-hal yang perlu kita siapkan, pertama ketersediaan ruang kelas yang memenuhi syarat dan itu tidak perlu mewah lo, bagus itu tidak menjadi syarat.” jelas Is Wahyudi kepada wartawan, Rabu (29/03)

Is Wahyudi juga menjelaskan terkait bagaimana standar ruang kelas dengan peralatan yang mendukung, pihaknya mengupayakan pengadaan kursi dan meja untuk mahasiswa yang left handle atau kidal.

“Ada yang harus left handle kan yang kidal itu juga harus kita fasilitas nanti kita kondisikan ruang kelas itu tersedia, kan kapasitasnya sedikit ya. Mungkin dari 70 orang, hanya 2-3 orang kita sediakan lima nanti kursi yang tersedia ada mejanya, sehingga kita juga fasilitasi itu” tambah Is Wahyudi, Rabu (29/03)

Baca Juga Terancam Tidak Lolos Pantau FIBAA, Bagaimana Peran Mahasiswa HI

Kemudian untuk ketersediaan lab, tim hubungan internasional telah berhasil mendapat dana hibah dari BKKMHI untuk pengadaan alat lab. Is Wahyudi menyebutkan lab tersebut adalah lab diplomasi dan lab ekspor-impor.

“Kemarin karena perjuangan tim HI kita dapatkan dana hibah bantuan untuk pengadaan alat lab dari universitas, dana hibahnya dari BKKMHI. Itu kita mendapatkan bantuan untuk lab diplomasi dan lab ekspor-impor itu mungkin sangat mendongkrak dan menunjang kesuksesan” tutur Is Wahyudi, Rabu (29/03)

Selanjutnya, yang perlu ditingkatkan adalah ruang dosen hubungan internasional dan diupayakan selesai sebelum visitasi dilaksanakan. Is Wahyudi berharap pimpinan bisa membantu mendorong untuk segera dilaksanakan.

“Kami meminta pimpinan untuk membantu segera push gimana bisa segera dilaksanakan, kita secara dokumen sudah kami lengkapi prosedur sudah kita lakukan tinggal menunggu universitas” tukas Is Wahyudi, Rabu (29/03)

 

Penulis: Amar Ardiansyah (AA)

Editor: Tim Redaksi LPM PRIMA FISIP

Baju Baru Hari Raya: Antara Tradisi dan Konsumerisme

Pandemi covid-19 penyakit menular yang disebabkan oleh coronavirus telah melanda Indonesia selama kurang lebih 3 tahun sejak tahun 2020. Virus ini pertama kali mewabah di Wuhan, Tiongkok. Covid-19 menjadi sebuah pandemi yang melanda banyak negara di seluruh dunia. Covid-19 dapat menyebar dari orang ke orang melalui percikan-percikan dari hidung atau mulut yang keluar saat orang yang terinfeksi batuk, bersin atau berbicara, kemudian menempel di benda dan permukaan lainnya. Orang dapat terinfeksi dengan menyentuh benda atau permukaan tersebut. Menurut databoks katadata, Indonesia telah kehilangan 160,49 ribu orang per 23 Desember 2022 akibat covid-19. Dengan jumlah tersebut, Indonesia menduduki peringkat kedua tertinggi dari Worldometer pada angka kematian covid-19 di Asia. Adanya pandemi covid-19, membuat pemerintah mengeluarkan kebijakan untuk mencegah penularan virus dengan memberlakukan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM). 

Kebijakan PPKM membuat kehidupan masyarakat menjadi berbeda dengan sebelumnya, terutama masyarakat yang beragama Islam terpaksa melalui Bulan Ramadan dan Hari Raya Idul Fitri di rumah saja. Salah satu tradisi yang biasa dilakukan saat menjelang lebaran ialah membeli pakaian baru di pusat perbelanjaan atau pasar tradisional untuk dikenakan saat Hari Raya Idul Fitri. Namun, karena adanya pandemi dan PPKM masyarakat menjadi tidak bisa membeli pakaian baru secara langsung di mall atau pasar. Akan tetapi, pada tahun 2020 saat menjelang lebaran, masyarakat menjadi lupa kondisi pandemi. Masyarakat berbondong-bondong pergi ke pusat perbelanjaan dan pasar tradisional untuk membeli pakaian baru tanpa memperhatikan protokol kesehatan. Hal ini nyata terlihat dalam beberapa foto yang tersebar di media sosial pada bulan Mei 2020, seperti yang terjadi di Roxy Mall Kabupaten Jember dan Pasar Tradisional Tanah Abang di Jakarta Pusat. Aksi ini merupakan bentuk pelanggaran protokol kesehatan COVID-19. 

Dalam foto yang beredar tersebut, terlihat masyarakat berdesak-desakan menuju pintu masuk mall, bahkan ada warga yang terlihat menggendong anak-anak dan tidak memakaikan anaknya masker. Padahal, anak-anak sangat rentan terpapar virus karena daya tahan tubuhnya yang lemah. Perintah untuk jaga jarak minimal 1 meter pun tak diindahkan sama sekali. Selain itu, terlihat salah satu warga tidak mengenakan masker, ada pula yang mengenakan masker akan tetapi masker diturunkan hingga ke leher. Fenomena ini kembali terjadi pada tahun berikutnya pada bulan Mei 2021 saat menjelang lebaran, Pasar Tradisional Tanah Abang di Jakarta Pusat kembali dibanjiri pengunjung. Masyarakat yang mayoritas beragama islam berbondong-bondong membeli pakaian baru untuk lebaran sebagai simbol rebirth atau lahir kembali ke dunia dalam keadaan bersih. Hal ini dikarenakan Hari Raya Idul Fitri merupakan momen untuk bermaaf-maafan atau biasa disebut kembali ke fitrah (bebas dari dosa). Setelah satu bulan menghapus dosa dengan menjalankan ibadah puasa, maka bulan Ramadan menjadi bulan pengampunan yang akan melahirkan kembali orang Islam seperti bayi tanpa dosa. Sehingga memakai baju baru saat lebaran menjadi simbol umat islam kembali ke dunia dalam keadaan yang bersih.

Ketika pandemi belum benar-benar berakhir, pada tahun 2022 fenomena tahunan ini tetap terjadi. Jumlah kasus positif covid-19 pada tahun 2022 memang sudah banyak mengalami penurunan dibandingkan tahun sebelumnya. Hal inilah yang memicu bangkitnya euforia masyarakat untuk berbelanja pakaian baru untuk lebaran. Tidak adanya lagi kebijakan PPKM, membuat masyarakat seperti harimau lapar yang siap menerkam (membeli) pakaian baru di mall dan pasar. Dari tahun ke tahun, saat menjelang lebaran Pasar Tradisional Tanah Abang memang selalu banjir pengunjung. Fenomena ini juga menyebabkan lalu lintas disekitarnya menjadi macet. Pada akhir tahun 2022 kebijakan PPKM telah dicabut, kemudian disusul pada tahun 2023 Presiden Jokowi telah memperbolehkan masyarakat tidak menggunakan masker di luar ruangan. Hal ini menunjukkan pandemi telah berakhir di Indonesia, tidak ada lagi yang akan menghalangi masyarakat untuk berbelanja baju lebaran seperti biasanya, semua back to normal. Melansir dari kompas.id, Pasar Tradisional Tanah Abang telah ramai dibanjiri pengunjung yang akan membeli baju lebaran pada 12 Maret 2023. Padahal pada saat itu bulan suci Ramadan saja belum dimulai, tapi antusias masyarakat untuk melaksanakan tradisi membeli baju baru sudah tinggi.

Bulan suci Ramadan dianggap sebagai bulan pengampunan, yang mana umat islam biasanya akan lebih rajin beribadah dan mengerjakan amalan agar mendapat ampunan dari Allah SWT. Asketisme juga menjadi sebuah ajaran dari datangnya bulan suci Ramadan, kita dianjurkan untuk berfokus ibadah dan meninggalkan segala hal yang sifatnya hanya duniawi. Akan tetapi, tradisi atau kebiasaan yang ada di umat islam Indonesia justru berbanding terbalik, konsumerisme saat bulan Ramadan justru meningkat. Adanya perkembangan teknologi membuat masyarakat menjadi semakin konsumtif dengan berbelanja online. Tak hanya pasar dan mall saja yang ramai, namun berbagai e-commerce juga banjir pembeli. Berdasarkan hasil riset Snapcart tahun 2023, sebanyak 85% responden memilih gratis ongkir sebagai promosi yang paling dicari untuk Ramadan. Lalu, sebanyak 75% responden memilih voucher diskon atau potongan harga, 68% responden memilih cashback, 65% responden memilih flash sale, dan 31% responden memilih keseruan hadiah. Riset lain dari JakPat pada tahun 2022 juga menunjukkan aktivitas belanja online meningkat pada pekan ketiga bulan Ramadan, dengan produk yang paling banyak dibeli adalah pakaian (38%). Sebanyak 28% responden menghabiskan Rp300.000 hingga Rp500.000 untuk berbelanja pakaian pada pekan ketiga bulan Ramadan. 

Fenomena tahunan ini merupakan wujud dari gaya hidup yang konsumtif sebagai ciri dari konsumerisme. Konsumerisme adalah “atribut masyarakat” (Bauman, 2007: 28), lebih dari sebuah tindakan konsumsi yang dilakukan tidak dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan (Lodziak, 2002: 2). Konsumerisme selama bulan Ramadan yang meningkat menjadi perdebatan karena sebagian orang berpikir menyambut lebaran harus dengan membeli pakaian baru apapun situasinya, sedangkan sebagian masyarakat yang lain memilih tidak berbelanja dengan mengedepankan kerasionalan pemikiran untuk membeli pakaian hanya jika sudah tidak layak pakai dan ingin mengurangi limbah pakaian. Fenomena konsumerisme setiap lebaran ini disebabkan oleh beberapa hal yaitu pertama, tradisi yang sudah tertanam secara turun temurun sulit diubah. Tradisi berbelanja pakaian baru sudah tertanam sejak dahulu pada masyarakat beragama Islam. Hal ini didasarkan atas pemikiran Hari Raya Idul Fitri memiliki arti kembali suci, berarti masyarakat mengenakan sesuatu yang baru dan suci dalam menyambut dan merayakan lebaran.

Kedua, stigma negatif yang diberikan oleh sebuah kelompok masyarakat sebagai konsekuensi dari tradisi yang sudah tertanam. Stigma itu akan muncul ketika salah satu dari anggota kelompok masyarakat  tidak menjalankan tradisi. Mereka akan dianggap sudah melenceng dari tradisi dan terkesan tidak menghargai datangnya Hari Raya yang suci. Dalam Islam saat merayakan Hari Raya Idul Fitri hal yang harus kembali suci adalah diri seseorang, bukan penampilan luar seseorang. Maka merayakan lebaran tanpa mengenakan pakaian baru bukan suatu kewajiban melainkan hanya sebuah kebiasaan. Ketiga, rasa gengsi dan eksistensi.  Dahulu ada ungkapan cogito ergo sum oleh Descartes seorang filsuf ternama asal Prancis yang berarti aku berpikir maka aku ada. Sekarang di era konsumerisme seolah muncul ungkapan baru yaitu aku belanja maka aku ada. Dimana masyarakat berlomba-lomba berbelanja untuk memenuhi rasa gengsi dan menjaga eksistensi agar diakui oleh masyarakat. Pemenuhan rasa gengsi dan eksistensi dapat terpenuhi dari simbol yang melekat pada barang yang dibeli. 

Sebagaimana yang diungkapkan oleh Jean Baudrillard bahwa yang dikonsumsi bukan lagi use atau exchange value, melainkan “symbolic value”,  maksudnya orang tidak lagi mengkonsumsi objek berdasarkan karena kegunaan atau nilai tukarnya, melainkan karena nilai simbolis yang sifatnya abstrak dan terkonstruksi (Boudrillard, 2004). Simbol yang dimaksud adalah sesuatu yang bersifat abstrak yang melekat pada barang yang dibeli, sehingga mengenakan pakaian baru menjadi simbol yang tersorot pada saat merayakan lebaran atau lambang merayakan. Eksistensi yang berusaha dibangun justru melupakan nilai kebenaran, hal ini dapat dilihat ketika masyarakat nekat berdesak-desakan untuk belanja pakaian saat pandemi covid-19. Mereka rela untuk tidak menjaga jarak (melupakan kebenaran), demi menjaga eksistensi saat lebaran dengan berpakaian baru. Hal ini menunjukkan tindakan yang dilakukan bukanlah tindakan rasional instrumental, yang mana seharusnya tindakan ini dilakukan apabila antara keinginan memenuhi tradisi berpakaian baru saat lebaran (tujuan) dan pembelian pakaian baru sesuai protokol COVID-19 (cara) masuk akal.

 

Penulis: Fatimah Alya (FA)

 

Referensi:

Darmawan, Agus Dwi. (2022). Total Kematian Covid-19 Indonesia Urutan Ke-2 di Asia. Diakses pada 30 Maret 2023, dari https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2022/12/23/total-kematian-covid-19-indonesia-urutan-ke-2-di-asia. 

Dihni, Vika Azkiya. (2022). Belanja Online Meningkat Jelang Lebaran, Ini Produk yang Banyak Dibeli. Diakses pada 30 Maret 2023, dari https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2022/05/01/belanja-online-meningkat-jelang-lebaran-ini-produk-yang-banyak-dibeli. 

Rahayu, Isna Rifka Sri. (2023). Tren Perilaku Konsumen Jelang Ramadhan: Pilih Gratis Ongkir Ketimbang Promo Lainnya. Diakses pada 30 Maret 2023, dari https://money.kompas.com/read/2023/03/18/183000226/tren-perilaku-konsumen-jelang-ramadhan.

Ramadhan, Azhar Bagas. (2023). Jokowi: Di Luar Ruangan Sudah Tak Wajib Pakai Masker. Diakses pada 30 Maret 2023, dari https://news.detik.com/berita/d-6584262/jokowi-di-luar-ruangan-sudah-tak-wajib-pakai-masker.