Sistem Pemilihan Siap Digunakan, Kini KPUM Tetapkan Pemira Fisip 2022

By LPM PRIMA FISIP UNEJ

02 Apr 2022 - 08:24:11

1648888303_Pemira Fisip.jpg
Freepik.com

Sabtu, 02 April 2022, Komisi Pemilihan Umum Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember (KPUM FISIP UNEJ) telah mengeluarkan pengumuman terkait Pemilihan Umum Raya (PEMIRA) yang akan dilaksanakan pada hari Minggu, 03 april 2022.  

Adnino, selaku Ketua KPUM mengatakan bahwa "Pemilihan Umum Raya (PEMIRA) akan dilaksanakan pada hari Minggu, 03 April 2022,” Ujarnya.

Ketua umum KPUM juga mengatakan bahwa Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember (FISIP UNEJ) dapat melakukan pemilihan dari pukul 08.00 hingga 16.00 WIB

“Untuk pemilihan besok di mulai dari pukul 08.00 hingga 16.00 WIB, jadi mahasiswa mempunyai banyak waktu untuk melakukan pemilihan besok,” jelasnya.

Menurut KPUM, kendala SISTER sebagai sistem yang akan digunakan untuk Pemilihan Umum Raya (PEMIRA) kini sudah siap.

“Kami sudah melaksanakan uji coba SISTER berulang kali, dan saat uji coba kami menemukan beberapa kendala dan ketika menemui kendala disitu kami langsung mempebaiki kendala tersebut,” ujar Adnino.

“Kemarin itu ada kendala mengenai kode yang tidak bisa digunakan di HP namun hanya bisa digunakan di laptop. Dan setelah itu saya dan juga pak bagus (kemahasiswaan) mengonfirmasi kepada pihak UPPTI dan kemahasiswaan pusat untuk memperbaiki kendala tersebut,” tambahnya.

Sampai saat ini, Komisi Pemilihan Umum Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember (KPUM FISIP UNEJ) telah mengonfirmasi sudah begitu siap dan mengatakan untuk terus mengupayakan penuh pelaksanaan pemilihan umum raya yang minim celah dari kendala teknis maupun kendala-kendala lainnya.

(Syaifullah Hasan)

Artikel Lainnya
1649771160_demo.jpg

12 Apr 2022

Ratusan Mahasiswa Aliansi BEM Jember Melakukan Aksi Demonstrasi Di Depan Kantor DPRD Jember

Selasa, 12 April 2022, ratusan mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi BEM se-Jember menggelar aksi demonstrasi di depan kantor DPRD Jember.

Dalam demonstrasi ini, dihadiri oleh beberapa perguruan tinggi seperti Universitas Jember, Universitas Muhammadiyah Jember, Politeknik Negeri Jember, STIE Mandala, dan perguruan tinggi lainnya yang ada di Kabupaten Jember.

Korlap aksi M. Yayan menjelaskan bahwa yang melatarbelakangi aksi ini ialah karena adanya keresahan bersama terkait isu penundaan pemilu, kenaikan harga minyak goreng, dan kenaikan PPN menjadi 11%.

“Tentu saja latarbelakang aksi ini karena adanya keresahan bersama antara rakyat dan mahasiswa setelah kita melakukan kajian, ternyata ada problem di Indonesia. Pertama tentang wacana penundaan pemilu dan tiga periode, kedua kenaikan harga minyak goreng dan kelangkaan minyak goreng, selanjutnya PPN 11% yang berpengaruh kepada BBM khususnya pertamax dan pertalite yang langka”. Kata M Yayan.

Dalam aksi tersebut ratusan mahasiswa membawa berbagai macam spanduk yang berisi tuntutan utama yang akan mereka orasikan. Terdapat 4 tuntutan yang diorasikan oleh Aliansi BEM se-Jember yakni :

  1. Mendorong Ketua DPRD Kabupaten Jember dan fraksi partai politik dalam komisi untuk menandatangani pakta integritas serta mendesak agar ketua DPR RI dan Presiden Jokowi secara tegas menolak penundaan pemilu 2024.
  2. Menuntut DPRD Kabupaten Jember untuk mendesak DPR RI dan MPR RI supaya tidak mengamandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUD NRI) tahun 1945.
  3. Mendorong DPRD Kabupaten Jember agar mendesak Presiden Jokowi untuk segera menyelesaikan persoalan tingginya harga minyak goreng dan meminta untuk melakukan Resuffle pada menteri perdagangan.
  4. Mendesak pemerintah untuk mencabut ketetapan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar 11%

M Yayan menyebutkan saat demontrasi berlangsung, terdapat kendala yang dihadapi oleh Aliansi BEM se-Jember yakni dalam menandatangani pakta integritas oleh seluruh fraksi partai politik.

“Kendalanya dalam penyiapan pakta integritas yang isinya harus di tandatangani oleh seluruh fraksi partai politik namun sampai pukul 16.30 WIB yang tandatangan hanya 3 fraksi partai politik saja sehingga kita harus menunggu dan sedikit ada bentrokan yang dilakukan oleh massa aksi akibat kelamaan menunggu” jelasnya.

Dalam aksi ini, diperoleh beberapa hasil capaian salah satunya tertandatangani pakta integritas oleh seluruh fraksi partai politik DPRD Jember.

“Untuk hasil pakta integritas sudah jelas dan tertandatangani. dan kami berharap dari adanya aksi ini beberapa tuntutan kita tadi bisa disampaikan ke bagian pemerintah pusat oleh DPRD jember” kata M Yayan.

Selanjutnya, Aliansi BEM se-Jember akan terus mengawal dan akan siap menggerakkan ulang seluruh mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi di Kabupaten Jember apabila dalam waktu 3x24 jam tidak terdapat keberlanjutan dari adanya aksi sore hari ini.

(Syaifullah Hasan)


1648894180_kajian.jpg

02 Apr 2022

LPM PRIMA Selenggarakan Kajian : Independensi Mahasiswa Dalam Asas Mahasiswa

Jumat,1 April 2022, LPM PRIMA FISIP UNEJ menyelenggarakan kajian dengan tema Demokrasi dalam asas Mahasiswa. Kajian ini bertajuk "Hegemoni Kampus:Mencari Eksistensi Independensi dalam asas Mahasiswa". Tujuan dari kajian ini adalah membuka ruang diskusi kepada mahasiswa FISIP tentang Independensi mahasiswa dalam berdemokrasi di lingkup Kampus. Ali Ausath, Demisioner Ketua BEM FISIP tahun 2021 sebagai pemateri dan pemantik pada diskusi kali ini. 

Ali Ausath menjelaskan pentingnya demokrasi bagi mahasiswa. karena perlu digaris bawahi mahasiswa merupakan Agent of change dan social control masa depan masyarakat nantinya. Namun disisi lain, beliau menambahkan adanya pernyataan kontradiksi terkait hal ini dengan habit dan karakteristik mahasiswa di zaman sekarang. 

"Kita adalah agent of change. kita tidak sedang berada diatas menara gading, tapi kita yang menciptakan perubahan" kata Ali. 

Menurut Ali, sejak adanya Covid-19 dua tahun belakangan, mahasiswa jadi memiliki pemikiran pragmatis seperti lebih memilih kuliah secara daring (online) padahal telah disediakan opsi offline. Padahal kehidupan realita yang ada di masyarakat justru munculnya di lingkungan kampus tempat para mahasiswa bersosialisasi sebagaimana mestinya.

“Realita kehidupan sosial begitu mahasiswa keluar dari jenjang perkuliahan itu adanya dalam kehidupan sosial kampus,” ujarnya. 

Materi yang tak kalah penting juga mengenai Pers sebagai bentuk demokrasi mahasiswa di kampus. Pers yang merupakan pilar ke-4 demokrasi memberikan pengaruh besar dalam perkembangan informasi.

"Pers mahasiswa hadir sebagai bentuk kebebasan berekspresi mahasiswa karena Pers mahasiswa tidak terikat dengan pihak manapun sehingga ruang indepensi Pers lebih besar dibanding media diluar sana" 

Lain dengan pers yang merupakan wujud kebebasan mahasiswa, Ali Ausath juga menyampaikan adanya beberapa hal yang menjadi ruang kontra hegemoni dalam dunia pendidikan, yakni kebijakan-kebijakan dan juga para tenaga pendidik. Namun meski begitu Ali Ausath menekankan kepada mahasiswa untuk terus menghidupkan kampus sebagai awal wujud berdemokrasi.

“Jangan hanya hidup di kampus, tapi hidupkanlah kampus,” pesan beliau diakhir penyampaian materinya. (Seftina)

 


1648693359__106294105_index_image_ballot_box_976_v5-nc.png

31 Mar 2022

PEMIRA DITUNDA : KPUM SEDANG PERSIAPKAN KEPERLUAN PEMILIHAN

Selasa, 29 Maret 2022 lalu , setelah Pemilihan Umum Raya (PEMIRA) mengalami kemunduran, Komisi Pemilihan Umum Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember (KPUM FISIP UNEJ) saat ini tengah mempersiapkan beberapa kegiatan persiapan Pemira.

Sistem Informasi Terpadu (Sister) sebagai sistem yang akan dipakai sebagai alat pemilihan sedang dipersiapkan oleh KPUM bersama dengan UPT Teknologi Informasi dan Komunikasi Universitas Jember (UPTTI).

Adnino, selaku Ketua KPUM menjelaskan bahwa KPUM sudah melakukan beberapa kali uji coba kelayakan sistem bersama UPTTI “ sudah dua hari KPUM telah melakukan uji coba sistem dengan UPTTI mulai dari tanggal 29 dan 30 Maret 2022” jelasnya.

Menurut KPUM Uji coba kelayakan sistem ini dilakukan secara bertahap.

“Uji coba sistem ini dilakukan bersama KPUM dan Panitia Pemungutan Suara (PPS) besok tanggal 31 Maret 2022 melaksanakan uji coba bersama calon, timses dan perwakilan mahasiswa perjurusan, setelah melaksanakan uji coba KPUM melaksanakan sosialisasi berupa video tutorial kepada mahasiswa FISIP”Ujar Adnino.

Adnino, menambahkan bahwa fitur yang diajukan oleh KPUM sedikit mengalami kendalah sehingga perlu dilkukan pembenahan kembali oleh UPTTI. “Terdapat beberapa fitur seperti memasukkan kode dan pengaturan waktu pemilihan yang ketika dicoba di sister kerap terjadi eror” Ujarnya.

Selain uji kelayakan sistem, KPUM juga sedang melakukan pemenuhan persyaratan administrasi yang beberapa waktu lalu sempat mengalami kendala.

“KPUM juga sudah mengajukan Surat Ijin Kegiatan melalui Bu Vivin selaku Kasubag Kemahasiswaan kemungkinan masih dalam tahap penyerahan kepada Wakil Dekan III” Tambahnya.

Sementara itu, Ketua Bawaslu (Badan Pengawas Pemilu) Fisip Unej Dwija mengatakan selalu melakukan koordinasi dengan KPUM untuk mempercepat terselenggaranya Pemira tahun ini.

“Dari Bawaslu sampai dengan sekarang selalu melakukan koordinasi dengan KPUM perihal persiapan, timeline dan lain sebagainya” Kata Dwija.

Dwija juga menjelaskan dengan Pemira yang mundur, Bawaslu sedang melakukan perpanjangan Surat Keputusan (SK).

“Dari Bawaslu perhari ini juga masih mengupayakan perpajangan SK , kami sudah mengajukan selama dua minggu lebih namun belum selesai sampai dengan sekarang” Tambahnya.

(au)


1648332179_aksi iklim.jpg

26 Mar 2022

Bumi Alami Krisis Iklim, Aktivis Lingkungan Gelar Aksi Simpati

Jumat, 25 Maret 2022.  Aktivis lingkungan masyarakat Kabupaten Jember melakukan aksi simpati peduli iklim. Dalam aksinya tersebut para aktivis lingkungan menggelar aksi long march dari double way Universitas Jember menuju depan kantor Pemerintah Kabupaten Jember.  Aksi ini dilakukan untuk menyuarakan keadaan bumi yang saat ini sedang mengalami krisis iklim karena pengaruh rusaknya lingkungan.

Tertulis dalam Press Realese yang dikeluarkan, ada beberapa tuntutan yang dibawa dalam aksi ini. Diantaranya adalah menuntut agar pemerintah Kabupaten Jember membuat kebijakan terkait Iklim yang responsif gender, disabilitas, dan sosial inklusi (gedsi). Selanjutnya masyarakat juga mendesak Pemkab Jember agar memberikan dukungan terhadap program kegiatan dan anggaran untuk hadapi krisis iklim di Kabupaten Jember.

terkait dengan hasil aksi, Aulian milki, selaku koordinator lapang sangat menyayangkan bahwa pemerintah tidak dapat memberikan respon atas aksi ini, diketahui bahwa pemerintah daerah pada saat itu sedang tidak berada di kantor. karen hal tersebut perlu adanya tindak lanjut atas tuntutan yang diberikan.

“Terkait hasil dari aksi yang dilakukan tersebut ialah harus ditindaklanjuti kembali akan tuntutan yang diberikan karena pada saat aksi dilakukan tidak bisa bertemu langsung terhadap para pemerintah daerah karena sedang tidak berada di kantor Pemerintah Kabupaten Jember dan hanya dapat bertemu dengan perwakilan satpol PP dan polres” ujar Aulian. 

Tak mendapatkan respon dari pemerintah langsung, Aulian menjelaskan ada aksi lanjutan yang akan dilaksanakan di hari jumat selanjutnya.

“karena belum ada respon langsung dari pemerintah, maka Fridays for future akan dilaksanakan mungkin di jumat selanjutnya” ungkapnya. (Adiba)

 

 


1647682493_WhatsApp Image 2022-03-19 at 16.07.23.jpeg

19 Mar 2022

Masalah HAM Tak Kunjung Selesai, Pelajar dan Mahasiswa Papua Kembali Gelar Aksi

Sabtu (19/03), kembali digelar aksi damai long march oleh Front Pelajar Mahasiswa Papua Jember (FROPEMAPJE) di depan kantor DPRD Jember. Aksi ini ditujukan untuk mengecam tindak pelanggaran HAM yang tak kunjung berhenti di tanah Papua. selain itu  juga didasari oleh beberapa tuntutan. Diantaranya adalah tuntutan pencabutan terkait Otonomi Khusus yang diberikan oleh pemerintah kepada masyarakat Papua serta penolakan Pemekaran Daerah Otonomi Baru. 

Berdasarkan informasi yang didapat, Otonomi Khusus (OTSUS) disebut melahirkan banyak kekerasan terhadap warga Papua. 

 “Kami melihat otsus melahirkan kekerasan-kekerasan ke rakyat Papua, kami ingin otsus dicabut dan pemekaran DOB (Daerah Otonomi Baru) kami tolak.” ujar dari salah satu mahasiswa Papua.

Mahasiswa dan pelajar Papua juga mengecam segala tindak korupsi yang terjadi di Papua akibat adanya OTSUS dan DOB. Ada kekhawatiran masyarakat Papua bahwa OTSUS dan DOB akan menjadi peluang pengerukan kekayaan di tanah Papua. 

“Kami mengecam yang melakukan tindakan korupsi. Kami tidak ingin adanya otsus dan DOB ini menjadi peluang untuk mengambil kekayaan di Papua. Tidak hanya oknum tapi sistem, dari atas ke bawah.” imbuhnya

Berdasarkan keterangan yang didapat, pengusutan tindak korupsi di tanah Papua ini sulit untuk diselesaikan karena lemahnya penegakan hukum di Papua. “Kalo korupsi itu ada pembiaran. Penegakan hukum di Papua memang lemah, ruang demokrasinya tipis dan hukumnya tidak berlaku. Sehingga tingkat kekerasan dan ketidakadilan itu lebih besar di Papua.” tambahnya.

Tidak hanya di Jember, aksi tuntutan ini juga dilakukan di beberapa tempat. Salah satunya adalah di Jayapura. “ Teman-teman di daerah lain itu sudah, pertama kemarin itu di Jayapura,” Ungkapnya. (Dhav)

 


1647677469_luring pic.jpg

19 Mar 2022

Tak Ada Kejelasan Kuliah Luring, Mahasiswa Dilema

Berdasarkan surat edaran Rektor Nomor 3539/UN25/TU/2022 yang dikeluarkan pada Kamis tanggal 24 Februari 2022. Tentang Penundaan Penyelenggaraan Pembelajaran Tatap Muka Semester Genap Tahun Akademik 2021/2022.  Surat tersebut berisi tiga poin penting salah satunya terkait penundaan perkuliahan luring yang dimulai tanggal 28 Februari 2022 berubah menjadi tanggal 21 Maret 2021. 

Namun sampai detik ini hari Jum’at tanggal 18 Maret 2022 belum terkonfirmasi pasti mengenai kelanjutan kuliah dengan sistem tatap muka. Banyaknya keluhan mahasiswa mengenai lambatnya Birokrasi yang ada di FISIP membuat mahasiswa kebingungan menanggapi surat edaran yang dikeluarkan sebelumnya.

“Hal membosankan menunggu sampai sekarang belum ada informasi secara jelas dan bisa dipertanggungjawabkan. Selama ini infonya masih simpang siur mouth-to-mouth. Saya sebagai mahasiswa serasa digantung” Tutur Khoirul Anam, salah satu mahasiswa Kesejahteraan Sosial. 

Dari pihak dekanat memberikan statement bahwasannya perkuliahan tetap dilaksanakan secara luring dengan melalui pengaturan yang ketat, "Terkait perkuliahan maka sejak tanggal 21 Maret 2022 dimulai dengan perkuliahan tatap muka meski melalui pengaturan yang ketat sesuai letentuan yang ada disistem"Ujar Dekan FISIP UNEJ. 

Meski begitu belum ada edaran resmi mengenai hal tersebut.

Prof.Dr. Zahra Puspitaningtyas selaku Wakil Dekan 1 Mengungkapkan "Masih menunggu evaluasi dari kantor pusat" Ujarnya.

Mengingat bahwa Sebagian besar mahasiswa yang ada di Universitas Jember berasal dari luar daerah Jember, sehingga hal ini mempengaruhi minat belajar mahasiswa dalam menghadapi kesiapan kuliah daring ataupun luring.

Seperti yang diungkapkan oleh Haryati Eiren mahasiswa yang berasal dari Medan, “Sungguh membuat bingung dan mempersulit aktivitas perkuliahan bagi saya. Karena saya dari luar pulau jawa menjadi plin plan untuk menentukan keputusan berangkat ke pulau jawa atau tidak.”

Mengenai adanya problematika yang dihadapi mahasiswa, mereka masih berharap agar pihak Kampus secepatnya mengambil sebuah tindakan, terutama kepastian terkait kuliah daring ataupun luring. Kejadian seperti ini banyak yang menganggap Birokrasi kampus terutama FISIP lambat dalam memberi sebuah informasi.

“Harapan saya FISIP harus lebih gerak cepat (gercep) memberikan informasi kepada mahasiswa dengan memperhatikan dan mempertimbangkan secara matang. Jika memang belum siap menerapkan perkuliahan luring maka jangan dipaksakan. Karena taruhannya adalah banyak orang. Namun kalau FISIP telah siap ya tidak apa-apa. Apapun keputusannya mengenai perkuliahan, saya harap segera informasikan kepada mahasiswa. Jangan mendadak. Karena mahasiswa sangat menunggu akan hal itu” Jelas Khoirul Anam.

Banyak harapan dari mahasiswa terkait alur Birokrasi di FISIP agar segera mengambil keputusan dan yang pasti hasil dari keputusan tersebut harus cepat, tepat dan akurat. (Leha)


1647312964_surat kritik.jpg

15 Mar 2022

MUNCUL SURAT KRITIK, BENTUK KEKECEWAAN TERHADAP FAKULTAS

Munculnya sebuah surat kritik yang ditempelkan di lingkungan FISIP cukup menyita perhatian. Surat tersebut berisikan sebuah kritikan tajam yang ditujukan kepada tatanan birokrat dan kondisi mahasiswa FISIP saat ini. Tak diketahui siapa penulisnya. Tapi dapat dilihat dari isinya, surat itu menunjukkan ekspresi kekecewaan suatu pihak terhadap kondisi lingkungan pendidikannya. Penulis surat kritik tersebut mengecam kerja birokrat dalam keruwetan birokrasi serta sikap apatis mahasiswa FISIP akan kebobrokan dalam lembaganya sendiri.

Penulis surat kritik menyayangkan bahwa fakultas yang didaulat menjadi acuan dan miniatur dalam pengimplementasian demokrasi yang ideal ternyata semakin hari semakin terlihat kebobrokannya. Hal tersebut tertulis didalam surat pada paragraf pertama “Fakultas yang selama ini didaulat menjadi fakultas acuan semakin terlihat kebobrokan didalamnya.....” tulis sang penulis.

Ali Ausath, Demisioner Ketua BEM FISIP 2021 menganggap bahwa datangnya surat kritikan tersebut adalah sebagai pengingat terhadap warga FISIP. Ali juga meyakini bahwa surat semacam ini berasal dari orang-orang yang peduli akan kondisi yang terjadi saat ini.

“Adanya surat seperti itu sebagai reminder lah. Walaupun kita tidak tahu surat itu dari siapa. Namun, yang pasti itu dari orang-orang yang memang peduli terhadap kondisi saat ini”

Setelah kemunculan kritikan tersebut, Ali menyatakan bahwa masyarakat FISIP perlu merespon “Tugas kita saat ini adalah meresponnya. Merespon apabila memang benar terkait dengan problemtika yang terjadi akibat PEMIRA, ya kita harus membenahi kepada penyelenggara, calon, kita dan kepada Dekanat, “ jelasnya.

Ali juga mengingatkan untuk mahasiswa agar selalu mengingat Asas- Asas mahasiswa sehingga pembelajaran demokrasi dapat berjalan dengan baik “Dan jangan dilupakan terkait Asas-Asas mahasiswa, bagaimana artinya pemilu raya FISIP dapat berjalan dengan baik sebagai sebuah pembelajaran demokrasi” imbuhnya.

Ari Monnik,salah satu calon Ketua Himpunan Hubungan Internasional (HI) juga berpendapat bahwa munculnya surat kritikan akibat adanya permasalahan yang benar-benar serius. Ia berkata ”Mengingat adanya surat yang dilayangkan seperti itu, pastinya ada permasalahan yang memang benar-benar sampai saat ini masih urgent dan tidak mendapatkan respon sepenuhnya dari berbagai pihak.” Ungkap Monnik.

Calon dari HI ini juga berharap agar mahasiswa menjadi lebih peka terhadap masalah yang terjadi, juga ketegasan Birokrat dalam kerjanya.

“Harapan untuk warga fisip sendiri, ayok peka terhadap permasalahan satu sama lain. Dan untuk birokrat FISIP sendiri, kita perlu adanya alur yang jelas, dan juga ketegasan untuk tidak membingungkan mahasiswanya” jelasnya. (ipm)

 

 

 

 


1646889784_Ilustrasi-perangkat-e-voting.jpg

10 Mar 2022

Menuju Pemira Ideal, Sistem Manakah Yang Sesuai

Tidak hanya Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) yang menyelenggarakan kontestasi politik atau Pemilihan Raya Mahasiswa (Pemira) disetiap tahun, fakultas-fakultas lain juga menyelenggarakan kegiatan serupa.

Perubahan pemilihan offline menjadi online, beberapa fakultas yang ada di Universitas Jember (UNEJ) mempunyai cara-cara tersendiri dengan sistem voting yang mereka terapkan. Dengan harapan asas-asas Langsung Umum Bebas dan Rahasia (LUBER) Jujur dan Adil (JURDIL) dapat menjadi landasan utama.

Dalam penerapan sistem voting Pemira, terdapat fakultas yang memanfaatkan fasilitas kampus yakni menggunakan e-voting pada sister dan ada juga fakultas yang memilih sistem voting lain yang sesuai dengan tujuan mereka.

Ungkap Muiz mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB) yang beberapa bulan lalu baru saja menyelenggarakan Pemira, “ Pemira menggunakan e-voting sister ini telah diterapkan pada fakultas saya dua tahun berturut-turut, sistem ini efesien karena tahap-tahap yang cepat,”Ungkapnya.

Namun, Muiz juga memperjelas dengan tahap-tahap yang cepat tersebut ternyata banyak celah-celah kecurangan yang dapat dilakukan oleh mahasiswa yang berkepentingan.

“KPUM selaku penyelenggara tidak mempunyai otoritas penuh yang seharusnya mengatur segala rangakaian kegiatan pemilihan, Misalnya Nomor Induk Mahasiswa (NIM) bisa dengan mudah diberikan kepada temennya sehingga hak memilih bisa digantikan yang kemudian praktek tersebut menciderai asas Langsung yang ada pada asas-asas Demokrasi,” Imbuhnya

Muiz juga mengatakan “ e-voting ini dari tahun ketahun memiliki fitur-fitur yang sama, minim adanya fitur baru yang memperkuat asas-asas LUBER JURDIL jadi untuk kelayakan sistem juga patut dipertanyakan,”.

Disisi lain Fakultas Ekonomi dan Bisnis, terdapat Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP) menerapkan sistem voting sama yakni menggunakan e-voting Sister.

Akbar mahasiswa FKIP menjelaskan “ Menggunakan e-voting memang cepat dan sesuai banget dengan mahasiswa saat ini yang menghindari hal yang rumit, namun tidak disangka-sangka ternyata e-voting sister yang cepat atau efesien ini terdapat campur tangan suara birokrat yang hal itu dilaur ekpekstasi kami (mahasiswa), birokrat yang seharusnya tidak mempunyai hak untuk ikut campur malah melakukan penyumbangan suara, karena sistem memang yang memang sepenuhnya dari sana bukan KPUM,” Ungkapnya.

“Pada hari pelaksanaan e-voting  Sister sempat mengalami kendala dan mempengaruhi hasil akhir suara yang ketika kami Complain ternyata perubahan suara itu sangat cepat berpindah, sehingga kejanggalan lain muncul dalam benak kami” tutur lanjutnya.

Namun, berbeda dengan Fakultas Ilmu Komputer (Fasilkom) yang tidak menggunakan e-voting Sister, melainkan menggunakan sistem lain yang mereka desain sendiri.

Menurut Bagus, Salah satu Mahasiswa Fakultas Ilmu Komputer mengatakan “Sistem pemilihan yang digunakan dalam pemilihan ketua dan wakil Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) fakultas berupa website yang telah dibuat oleh Komisi Pemilihan Umum Mahasiswa (KPUM) sistem ini sangat kredibel karena beberapa tahap verifikasi yang ketat dan dipantau penuh oleh KPUM sehingga minim celah kecurangan saat diterapkan dalam Pemira online,” Ungkapnya.

Bagus juga menjelaskan, tahap verifikasi yang ketat dan bertahap memang membutuhkan beberapa waktu bagi pemilih, namun dengan adanya hal tersebut tidak dapat memungkinkan jika kesempatan memilih tersebut akan dialihkan kepada orang lain.

“Token yang diberikan berbeda-beda, dipilih secara acak dengan durasi waktu yang singkat dan dikirim melalui email pribadi menjadi bukti bahwasannya campur tangan orang lain akan sulit terjadi”Lanjutnya. (Wilda)

 


1646398949_press release banwas.jpg

04 Mar 2022

Tanyakan Kepastian Pemira, Banwaslu Layangkan Surat Kepada KPUM

Senin, 28 Februari 2022, KPUM mengeluarkan Press Release terkait dengan penundaan pelaksanaan Pemira FISIP UNEJ yang harusnya dilaksanakan pada tanggal 1 Maret lalu. Setelah keluarnya Press Release tersebut, kemarin pada tanggal 3 Maret Badan Pengawas Pemilu (BANWASLU) FISIP UNEJ melayangkan surat yang berisi permintaan kepastian pelaksaan Pemira kepada KPUM selaku pihak penyelenggara Pemilihan Umum Raya Mahasiswa.

Pihak BANWASLU, selaku pengawas dalam pelaksanaan Pemira mengaku urgensi dari dilayangkannya surat kepada KPUM tesebut adalah untuk menghimbau KPUM untuk mengeluarkan statement resmi kepada seluruh warga FISIP terkait kepastian pelaksanaan Pemira sehingga tak ada informasi simpang siur yang beredar.

Dwija Panji, Ketua BANWASLU, menjelaskan “Berkaitan dengan surat yang sudah dilayangkan kepada KPUM urgensinya adalah BANWASLU menghimbau kepada pihak KPUM  agar segera mengeluarkan statement resmi kepada kami warga FISIP agar tidak terjadi informasi yang simpang siur, jadi agar kami mendapatkan kepastiaan dari pelaksanaan Pemira,” terangnya.

Beberapa saat setelah surat dari BANWASLU dilayangkan, KPUM segera mengeluarkan Press Release untuk menanggapi surat tersebut. KPUM menuangkan 3 poin penjelasan dalam Press Release yang dikeluarkan. Tertera pada poin ke 3 dijelaskan bahwa KPUM akan segera melakukan sosialisasi terbuka mengenai penyelenggaran Pemira secepat mungkin.

“Kami akan segera melakukan sosialisasi terbuka terkait pelaksanaan Pemira secepat mungkin setelah kordinasi dengan MAWA pusat dan UPTTI,” jelas Adnino Wanamariq, Ketua KPUM.

Selanjutnya, terkait dengan kepastian tanggal pelaksanaan Pemira, dari pihak KPUM pun belum dapat memberikan kepastian tanggal berapakah pemira akan dilaksanakan. Namun, KPUM menjelaskan bahwa Pemira akan dilaksanakan setelah adanya modifikasi sistem pada SISTER oleh pihak UPTTI sesuai dengan tuntutan KPUM pada Forum Keterbukaan yang telah dilaksanakan.

“Pemira akan dilaksanakan Setelah SISTER selesai dimodifikasi sesuai dengan tuntutan KPUM pada Forum Keterbukaan yang telah dilaksanakan,” imbuhnya. (ipm)