Cemarut Diksi Pemerintah, Seberapa Penting Sih

By LPM PRIMA FISIP UNEJ

30 Jul 2020 - 16:25:09

1596126309_WhatsApp Image 2020-07-17 at 15.08.59.jpeg

Tak habis cara pemerintah dalam menyadarkan masyarakat selama masa pandemi Covid-19, dimana baru-baru ini diberlakukannya perubahan diksi yang semula berupa new normal menjadi kebiasaan baru. Ya walaupun hanya hasil terjemahan semata.

Perubahan diksi ini dikata bahwa pemahaman akan new normal pada masyarakat tidak sesuai dengan apa yang diharapkan pemerintah. Masyarakat lebih terpaku pada kata normal dan tidak mengindahkan arti kata yang sebenarnya berupa tata cara hidup baru selama pandemi.

Pemerintah yang memilih merombak diksi dari yang selama ini telah tersebar pada masyarakat seperti pengubahan istilah orang dalam pemantauan (ODP), pasien dalam pengawasan (PDP), orang tanpa gejala (OTG) menjadi kasus suspek, kasus probable, dan kontak erat, maka akan membuat usaha sosialisasi yang telah dilakukan dan berjalan menjadi terlihat setengah hati.

Perubahan ini pun akan semakin membingungkan masyarakat dimasa pandemi ini, dimana masyarakat akan kembali disuguhkan kumpulan kata yang tidak familiar namun sangat penting dan vital dalam kehidupan masyarakat pada masa pandemi.

Bukan sekali ini saja pemerintah mengeluarkan diksi-diksi kontroversial. Ambil contoh penggunaan diksi mudik dengan pulang kampung yang dikeluarkan Presiden Jokowi di saat momen menjelang Idul Fitri lalu.

Pemerintah menilai bahwa kata mudik merupakan bentuk dari kembali ke kampung halaman disaat menjelang lebaran, sedangkan kata pulang kampung ialah bentuk kembali ke kampung halaman dan keluarga dimana orang tersebut telah tidak memiliki pekerjaan di kota perantauan.

Walaupun memiliki perbedaan pemaknaan sebagaimana yang diutarakan Presiden Jokowi, namun sejatinya dua diksi tersebut memiliki substansi yang sama karena merupakan sinonim satu sama lain.

Menurut Profesor linguistik Universitas Gajah Mada, I Dewa Putu Wijana menyatakan bahwa perbedaan tersebut dikarenakan adanya faktor kemasyarakatan yang mengakibatkan sebuah kata mengalami perubahan makna. Setidaknya dalam kasus ini terjadi pada persepsi pemerintah.

Menjadi kontroversial dikarenakan pembedaan dua diksi tersebut berpotensi membingungkan masyarakat disaat masa pandemi. Mungkin bagi mereka para pemikir ulung yang senantiasa membahas persoalan kosa kata dan gaya bahasa serta selalu mengikuti perkembangan informasi mungkin saja hal ini mudah dipahami.

Namun bagi kalangan yang sehari-harinya tidak pernah terpikirkan akan hal tersebut, yang hanya memikirkan cara agar mendapatkan penghidupan yang layak, akan dirasa sukar dan tidak tahu menahu perihal tersebut. Sehingga kembali lagi, hal ini tidak akan berdampak pada efektivitas dari peraturan tersebut.

Keraguan tersebut pun menjadi nyata apabila melihat jumlah laporan yang dikeluarkan Direktorat Lalu Lintas Polda Metro Jaya yang menyatakan terdapat hampir 20 ribu jumlah kasus pelanggar mudik selama masa pandemi ini.

Komunikasi Krisis Pemerintah

Penggunaan diksi-diksi ini pun menjadi penting, terutama bagi pemerintah, dalam membangun gagasan dan persepsi di masyarakat melalui suatu bentuk komunikasi dimasa pandemi. Komunikasi pada masa seperti ini merupakan bentuk dari komunikasi krisis yang bertujuan untuk meyakinkan publik selama krisis berlangsung.

Terdapat tiga prinsip utama dalam komunikasi krisis yang wajib pemerintah penuhi sebagaimana yang diutarakan Timothy Coombs, yaitu mencakup cepat, konsistensi, dan terbuka. Krisis yang bersifat tiba-tiba akan memberikan dampak kekosongan informasi yang harus segera diisi oleh pemerintah.

Informasi ini pun selanjutnya harus konsisten, dimana perihal konsistensi inilah pemerintah dirasa bermasalah. Mulai dari ditetapkannya aturan dan anjuran serta yang paling penting bagi pemerintah yaitu diksi, yang acap kali berubah seiring waktu. Hal ini sebenarnya dapat dimaklumi melihat dari Covid-19 itu sendiri sebagai pandemi baru yang mau tidak mau seluruh pemerintahan di dunia akan memberlakukan kebijakan baru apabila terdapat temuan baru.

Keterbukaan memiliki andil besar pada terhadap kepercayaan masyarakat pada pemerintah, dimana hal ini dapat memberikan informasi se-transparan mungkin namun di satu sisi dapat berpotensi menimbulkan  rasa panik dan keresahan seperti apa yang di ungkapkan Presiden Jokowi.

Tarik ulur akan keterbukaan informasi diantara pemerintah dan masyarakat terasa kental di awal penyebaran masa pandemi. Pemerintah secara terang-terangan merahasiakan persebaran Covid-19 walaupun hal ini sebenarnya berlawanan dengan UU Nomor 36 tahun 2009 tentang  Kesehatan pada pasal 154 ayat (1) yang berbunyi bahwa pemerintah secara berkala menetapkan dan mengumumkan jenis dan persebaran penyakit yang berpotensi menular dan/atau menyebar dalam waktu yang singkat, serta menyebutkan daerah yang dapat menjadi sumber penularan.

Dimasa pandemi masyarakat membutuhkan adanya kejelasan informasi perihal Covid-19, dimana disaat yang bersamaan gencarnya arus informasi terutama pada media sosial sebagai media yang bebas membawa pula informasi yang tidak pasti dan bias pada masyarakat.

Mungkin dari pandangan pemerintah perihal pengubahan-pengubahan diksi ini merupakan hal yang fundamental dari jalannya program pada masyarakat. Namun, di satu sisi hal ini dapat berpotensi menimbulkan sentimen di masyarakat terhadap kinerja pemerintah akibat ketidakpastian dan ketidakseriusan dari pemerintah yang hanya berfokus pada permasalahan diksi disaat jumlah korban Covid-19 terus meningkat.

Kepatuhan Masyarakat Terhadap Pemerintah

Terlepas dari perubahan berbagai diksi yang dilakukan pemerintah, muncul sebuah pertanyaan berupa akankah hal ini akan berdampak besar pada masyarakat. Melihat dari tingkat kepatuhan masyarakat yang masih rendah, meski telah muncul berbagai himbauan dan anjuran sebelumnya.

Hal tersebut dimungkinkan terjadi karena adanya tingkat literasi yang rendah pada masyarakat, terutama perihal lingkup kesehatan. Literasi disini bukanlah kemampuan yang hanya berupa calistung yang mencakup membaca, menulis, dan menghitung, namun berupa pemahaman serta pengaplikasian dalam tindakan yang menyangkut kesehatan kehidupan.

Masyarakat sendiri selama pandemi dihadapkan dengan tindakan pemerintah yang acap kali berubah-ubah, baik dari segi teknis maupun non-teknis. Hal ini pun diperparah dengan semrawutnya koordinasi antar lini di pemerintah, entah itu di pemerintah pusat dengan daerah atau kementerian dengan dinas daerah.

Seperti adanya perbedaan yang sempat terjadi pada beberapa kepala daerah perihal informasi Covid-19,  hingga permasalahan yang terjadi diantara Ibu Risma dengan Ibu Khofifah perihal penanganan Covid-19 di Jawa Timur yang sampai saat ini terus bertambah dan tak kunjung turun.

Masyarakat sendiri yang telah dihadapkan dengan beragam tuntutan dan masalah yang diakibatkan dari dampak pandemi, kini semakin dibuat pusing dengan kesemerawutan informasi dan komunikasi yang diciptakan pemerintah, dimana hal ini dikenal sebagai infodemik.

Rasa kepercayaan yang menurun di masyarakat terhadap pemerintah akibat kebingungan yang muncul dari komunikasi yang buruk dan semrawut, membuat masyarakat tidak mengindahkan lagi peraturan yang berlaku. Kekosongan akan pihak yang dipercaya pun tergantikan dengan penilaian yang dipercayai masyarakat.

Fenomena tidak mengindahkan aturan tersebut disebabkan karena adanya bias kognitif yang berarti cara berperilaku, bertindak, dan menilai pada seseorang didasari dari kesalahan cara berpikirnya. Terdapat tiga bias kognitif yang dapat menjadi penyebab munculnya sikap tersebut pada masyarakat.

Bias optimisme atau juga disebut sebagai optimisme tidak realistis, menurut Rhee, Ryu, & Kim bias ini merupakan penafsiran informasi yang tidak pasti yang digunakan untuk mementingkan diri sendiri dengan adanya dorongan probabilitas subjektif atau derajat kepercayaan. Atau dalam artian singkatnya berupa keyakinan seseorang untuk tidak mungkin dapat menerima hal yang negatif.

Bias konfirmasi merupakan kecenderungan dalam mencari dan menggunakan sumber informasi yang sesuai dan mendukung akan keyakinan orang tersebut, sehingga dapat membenarkan akan tindakan seseorang tersebut pada masyarakat.

Efek Dunning-Kruger bias ini menjelaskan akan kecenderungan seseorang untuk menilai kemampuan kognitif yang lebih besar daripada kenyataan yang ada. Pada masyarakat Indonesia bias ini terlihat dari kecendurungan masih ditemukannya masyarakat yang merasa lebih paham akan masalah Covid-19.

Penunjukkan Artis dimasa Pandemi

Melihat dari berbagai bentuk kewajiban pemerintah tersebut dan pelaksanaanya di lapangan, pemerintah bak sebuah bahtera rumah tangga yang kesemua anggota keluarganya memiliki peran sebagai seorang kepala keluarga, yang seringkali berbenturan arah tujuan dengan setiap orang.

Pemerintah sendiri sebenarnya semakin getol dalam upaya menekan laju pertumbuhan Covid-19, mulai dari diberlakukannya berbagai peraturan semenjak awal pandemi hingga penunnjukkan tokoh publik sebagai juru bicara serta dipilihnya kalangan artis untuk membantu sosialisasi program pemerintah.

Namun apakah dipilihnya sederet artis tersebut dapat menjadi penanda akan ketidakmampuan pemerintah dalam menangani Covid-19 di negeri ini. Melihat hal tersebut tidak lama dan dibarengi pula dengan munculnya pernyataan Presiden Jokowi yang tidak puas serta tidak segan untuk me-reshuffle menteri-menterinya yang tidak memuaskannya.

Ya walaupun jika dipikir kembali terasa masuk akal juga alasan Bapak Jokowi mengundang para artis untuk membantu sosialisasi program pemerintah, toh mereka sudah ahlinya berseliweran di masyarakat mulai dari jadi penyanyi, komedian, hingga prankster gembel penyembah adsense.

 

Penulis : Dimas Nugroho

Artikel Lainnya
1663736766_9d70d2df-b4ae-4617-9746-2e8a0f25ad7b.jfif

21 Sep 2022

Menilik Bagaimana Perploncoan Tetap Eksis dalam Kegiatan Pengenalan Kampus

Akhir-akhir ini media masa digemparkan dengan berbagai berita mengenai perploncoan oleh beberapa mahasiswa “senior” kepada mahasiswa baru dalam kegiatan pengenalan kampus atau sering dikenal sebagai ospek.

Beberapa reaksi beragam dari para pembaca juga banyak ditemukan di berbagai media sosial. Sebagian besar warga internet mengecam dan menyayangkan perilaku dan sikap para mahasiswa senior kepada mahasiswa baru. Namun, ditemukan pula beberapa komentar mendukung tindakan tersebut dengan beberapa alasan.

Dilansir dari situs PKKMB Universitas Jember, tujuan utama pengenalan kampus adalah memberikan pembekalan bagi mahasiswa baru dalam upaya adaptasi dalam mengenal lingkungan kampus—pendidikan maupun lingkungan sosial.

Namun, beberapa tindakan perploncoan terjadi di berbagai perguruan tinggi di Indonesia sepatutnya tidak dilestarikan dalam kegiatan pengenalan kampus maupun kegiatan kampus apa pun. Berkedok mematangkan mental agar siap dalam menghadapi dunia kerja setelah usai masa pendidikan, para mahasiswa senior bertindak “seenak jidat” mereka tanpa memikirkan konsekuensinya.

Beberapa kasus yang diberitakan di berbagai media masa bahkan menyatakan bahwa perploncoan telah menelan korban jiwa. Tidakkah hal seperti ini berlebihan? Mengingat harapan para mahasiswa yang hanya ingin menempuh pendidikan sebagaimana harapan orang tua mereka, namun harus berakhir dengan nestapa.

Betapa bebalnya masa pengenalan kampus yang diharapkan dapat informatif, edukatif dan menyenangkan tanpa adanya sesuatu yang menghantui malah menjadi masa yang dianggap suram dan menakutkan. Ditambah fakta bahwa masih banyak mahasiswa baru yang menganggap kegiatan pengenalan kampus adalah waktu di mana mental mereka akan dibombardir dengan banyaknya tindakan yang tidak menyenangkan. Tentu saja mereka akan merasa takut dan bukannya antusias dalam menantikan kegiatan ini.

Bukan sesuatu yang baru perploncoan semacam ini dilakukan. Entah sejak kapan hal seperti ini dimulai, namun hampir di setiap jenjang pendidikan selalu ditemui kasus yang sama dengan intensitas yang berbeda. Harapan-harapan mahasiswa dan masyarakat pun mengenai perbaikan sistem pengenalan kampus tanpa praktik perploncoan banyak beterbangan.

Banyak anggapan bahwa perploncoan atau sekedar sikap intimidasi dari para mahasiswa senior tidak banyak memberikan pengaruh terhadap dunia kerja. Alih-alih memberikan manfaat, hal ini justru menimbulkan rasa dendam, tidak suka hingga kebencian dari mahasiswa baru yang berpotensi memiliki kelanjutan di masa berikutnya.

Fakta yang mungkin harus diketahui oleh setiap orang, terutama mahasiswa bahwa setiap manusia memiliki mental yang berbeda-beda dengan riwayat pembangun dan sifat yang berbeda-beda juga. Menyamaratakan dan membuat setiap mahasiswa baru memiliki mental sama agaknya adalah tindakan yang keliru.

Patut diketahui pula bahwa setiap orang memiliki kesiapan dan manajemen emosi dalam mentalnya yang berbeda-beda ketika menghadapi suatu masalah ataupun tantangan. Hal itu yang patut dijadikan sebuah dasar dalam mengadakan kegiatan yang dapat membantu para mahasiswa baru dalam menghadapi masalah dan tantangan dalam dunia kerja di masa depan. Bukan melalui kekerasan verbal maupun non-verbal, menghadirkan alumni melalui berbagi informasi dan kisah-kisah inspiratif dalam menghadapi dunia kerja merupakan pilihan yang patut dihadirkan dalam daftar kegiatan pengenalan kampus.

Mengadakan kegiatan yang menyenangkan dan bermanfaat dapat menghadirkan kesan yang baik bagi mahasiswa baru. Kenangan dan kisah seru yang terkenang dari masa pengenalan kampus akan menjadi suatu yang selalu mereka rindukan. Hal seperti ini yang patut di harapkan oleh semua masyarakat, terutama mahasiswa di seluruh penjuru negeri ini. (Elham)


1663736317_download.jfif

21 Sep 2022

Mahasiswa Kuliah di Lantai : UKT Elit, Fasilitas Sulit

Pada tanggal 2 September 2022 jam 6.30  dalam kelas mata kuliah Praktik Advokasi Sosial yang diampu dosen Pak Lukman Wijaya Baratha para mahasiswa Sosiologi FISIP UNEJ angkatan 2020 kekurangan kursi tempat duduk saat kuliah berlangsung. Ruangan yang dipakai berkapasitas terbatas dan berfasilitas kurang memadai. Kondisi itu terjadi karena ada 2 kelas pada jam yang sama, sehingga terlihat bahwa tatanan jadwal mata kuliah mahasiswa yang dirancang tidak terorganisir dengan baik. Karena hal tersebut menjadikan sekitar sembilan mahasiswa sebagian duduk di bawah untuk tetap mengikuti perkuliahan hingga selesai. Hal tersebut tentu berpengaruh besar untuk menunjang keefektifan proses perkuliahan dan suasana kelas yang nyaman.

Tentu saja permasalahan itu menjadi sorotan mahasiswa,  hal ini juga diramaikan di akun instagam maba unej dan tiktok HIMASOS dengan jumlah 17 ribu lebih viewers. “Sebagai maba aku bingung dengan fasilitas FISIP di UNEJ, padahal UKT dan SPI juga besar, tapi kenapa fasilitas tidak ada perubahan, uangnya kemana?” dari akun @nnmooo_ di tiktok HIMASOS. Hingga saat ini, material kursi yang dipakai di FISIP masih berbahan kayu. Hal ini tentu menjadi perbandingan yang jauh dengan perkembangan kelengkapan fasilitas di fakultas lain. Kondisi tersebut dikomentari @ar.nolll di Instagram maba unej dengan “Kursi jaman kerajaan Singosari”.

Tidak hanya itu, keterbatasan fasilitas lain di FISIP UNEJ juga menjadi sorotan. Seperti fasilitas sinyal dan kecepatan WIFI hingga kebersihan fasilitas di FISP yang dinilai kurang.

Pembagian dan ketersediaan kelas juga menjadi hal yang meresahkan. “Tentu sangat kecewa, karena fasilitas yang memadai sangat berpengaruh terhadap kualitas belajar mahasiswa” ucap Nauval dari Angkatan 2021.

Hingga saat ini permasalahan fasilitas dan jadwal yang bertabrakan tidak menemukan solusi yang tepat. Setiap pertemuan berlangsung demikian karena jadwal yang tidak sinkron dalam situasi kelas yang bahkan satu saja dirasa terbatas. Bahkan beberapa dosen mengajar dua kelas dalam waktu yang sama. Melihat kondisi saat ini yang sudah menyelenggarakan perkuliahan secara luring, tentu hal tersebut tidak memungkinkan dosen mengajar dua kelas sekaligus dalam satu waktu. Apalagi apabila mata kuliah yang berlangsung di antara keduanya berbeda. Hal tersebut tentu membuat mahasiswa merasakan bahwa penyelenggaraan perkuliahan secara luring tidak siap untuk dilakukan oleh pihak fakultas. Itu menjadi hal penting dan perlu didukung oleh ketersediaan fasilitas yang lengkap. Oleh karena itu ketersediaan fasilitas mahasiswa sangat perlu dilakukan peningkatan dan perkembangan secara berkal di Universitas Jember, khususnya Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. (Adiba)


1658821146_fisip.jpg

26 Jul 2022

3 Alasan FISIP Jadi Fakultas Paling Memprihatinkan di UNEJ

Kehidupan kampus pada situasi yang mengarah ke endemi perlu dihidupkan kembali. Kalau mendengar cerita dari angkatan terdahulu, kampus sudah menjadi “Rumah Mahasiwa”, setelah dipikir-pikir saya sepakat dengan pernyataan itu, mengingat peran kampus yang sangat vital baik dalam menunjang pembelajaran di dalam kelas, maupun produktifitas mahasiswa di luar kelas. Sayangnya tak semua kampus maupun fakultas mampu memfasilitasi mahasiswa dengan kondisi yang nyaman.

Dari sekian fakultas yang ada di Universitas Jember, saya rasa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) dalam hal pemenuhan fasilitas, layak untuk mendapat penghargaan dan dinobatkan sebagai “Fakultas Paling Memprihatinkan se-UNEJ”. Harusnya memang Pak Iwan Taruna minimal mengagendakan satu malam penganugrahan-lah di puncak Dies Natalies UNEJ untuk itu. Ya, eman aja kalau nama besar FISIP punya kesempatan penuh mendobrak panggung kancah rektorat tidak diapresiasi.

Ajang pamer fasilitas kampus macam yang ada di tren TikTok yakni “University Check” beberapa waktu lalu, jikalau untuk mahasiswa FISIP saya sarankan untuk numpang aja deh ke fakultas-fakultas lain. Saya sarankan, bisa kok nebeng ke Fakultas Hukum (FH) yang sampingnya sudah ada Taman Edukasi Kebangsaan lengkap dengan Soekarno-Hatta Corner. Tampak apik nan ciamik gedung CDAST, rektorat, IsDB, atau apalah pokok jangan FISIP, titik!.

Memang pertarungan antar kampus itu idealnya bukan soal fasilitas, akan tetapi soal akademis-nya. Namun, tak dapat dielakkan lagi jikalau fasilitas yang fundamental ndak terpenuhi, ya mahasiswanya juga kasian bos!. Kita nggak perlu ngomong ndakik-ndakik lah, soal charging station atau keran air minum di berbagai titik fakultas, udah jangan kesana dulu. Gimana mau kesana, lha wong fasilitas-fasilitas yang fundamental aja masih belum layak kok. Untuk itulah, akan saya coba jelaskan beberapa alasan dari judul yang telah tertera di atas.

  1. Sarana olahraga

Ngomongin soal sarana olahraga, FISIP memang juaranya dalam memenuhi hak-hak mahasiswanya untuk tidak bisa berolahraga di dilingkungannya sendiri. Padahal lho rek, di FISIP kita tercinta ini ada Unit Kegiatan Mahasiswa Olahraga (UKM O) yang terdiri dari UKM Futsal, Badminton, Bulutangkis, serta Bola Basket yang pusat kegiatannya, ya harusnya ada di fakultas. Sialnya lapangan futsal yang ada kondisinya sungguh menggenaskan. Lantai lapangan sudah bolong-bolong ra karuan, cat pudar juga mengelupas, Bayangkan kalau mahasiswa bermain futsal di sana, dapat dipastikan jika memakai sepatu, sepatunya ya wes pasti ancur. Belum lagi perihal keranjang ring basket yang sudah nggak layak pakai. Lebih mengerikan lagi, net bola voli yang hanya tinggal 1 tiang, dan yang super aneh adalah lapangan bulutangkis yang entah dimana rimbanya.

  1. Taman Super Wi-Fi (TSW) Kawasan Taman Super Wi-Fi (TSW) yang berisi sejumlah tempat duduk lengkap dengan payungnya yang sangat mengagetkan ketika cabang-cabang kayu jatuh dari atas, duaaang!. Menariknya, TSW yang kata tengahnya “Super” nyatanya nggak super-super amat kok. Lha wong kekuatan sinyalnya aja ndak bisa menyeluruh di semua sudut TSW, ya mungkin hanya dibeberapa sudut saja yang terjangkau. 
  2. Kamar Mandi

Sejauh pengalaman saya menjelajahi kamar mandi yang ada di FISIP, memang secara kebersihan cukup baik lah, meski ndak semua. Mirisnya, sampai saat ini nggak ada pembeda gender. Lha nek diterusnse kan bisa bahaya, apalagi habis ini kayaknya bakal kuliah luring lagi. Wahhh, sungguh juara bukan FISIP-ku?. (Aulian Milki Toha Larobi)

(LITERAKSI BEM FISIP X LPM PRIMA FISIP)

 


1658026906_dimas-.jpg

17 Jul 2022

MAHASISWA OPORTUNIS, MENGIYAKAN SEGALA CARA

Aku tahu betul apa yang kawan-kawan baca ini pada akhirnya hanya akan menjadi bacaan yang dilupakan, entah dalam hitung hari, minggu, bulan, atau sewaktu dihadapkan dengan situasi yang tidak mengenakkan. Tapi, saya rasa tidak ada cara terbaik selain tulisan singkat yang selalu ingin saya tulis daripada hanya bergumam kata antar kawan, baik yang dikenal atau tidak, yang sekiranya hanya bertahan sampai waktu perpisahan.

Tulisan ini sejatinya simpanan saya seorang, sebagai tulisan pelampiasan. Namun melihat banyaknya hal yang tidak saya senangi dan sepahami, saya putuskan untuk membagikannya kepada siapapun. Dengan tiada alasan selain hasrat melawan. Oleh karenanya kini tulisan ini ditujukan pada siapapun yang ingin membaca, bacalah, terkhusus pada kawan-kawan yang saya kenal atau tidak. Saya tuliskan nama karena bagi saya penulis harus dapat mempertanggung jawabkan tulisannya, menunjukkannya, meski harus memilih untuk melawan yang banyak dan kebisuan di udara.

Saya sering pandangi dan tentu bukan hal baru lagi menyoal banyak kawan memilih jalannya masing-masing. Ada yang mengabdikan diri pada satu hal dan ada pula yang lain. Tidaklah masalah, tidaklah merusak. Tapi ketika kawan mencampurkan semua hal menjadi satu, bahkan apa yang baik dan buruk menjadi tidak kentara antara perbedaan satu sama lain maka ini menjadi persoalan berbeda.

Banyak contoh jika dapat saya sebut sebagai dosa-dosa kawan, seperti:

  • Berkata menuntut perubahan, nyatanya aktif melindungi hal yang ingin dirubah.
  • Berkata sedia di awal, nyatanya meninggalkan ketika ada posisi yang lebih nyaman.
  • Berkata pelajar, tapi menanggalkan budayanya hanya karena proyek uang.
  • Berkata melawan ketidakadilan, nyatanya sukarela menjadi yang tertindas.
  • Berpendidikan sosial, parahnya mengiyakan segala cara hingga melupakan etika.

Apa yang beberapa kawan lakukan sejatinya penghinaan atas apa yang kita dan kawan perjuangkan. Atau mungkin sejatinya kawan tidak pernah memperjuangkan hal yang saya dan kawan lain perjuangkan selama ini?

Lantas untuk apa kawan memilih dan bersedia membayar mahal biaya pendidikan kampus, jika pada akhirnya kawan justru menjadi hal yang seharusnya dilawan dalam setiap pembahasan kuliah? Apakah hanya karena gelar? Tuntutan dunia kerja? Mencari jejaring? Jika kawan memang ingin menjadi oportunis kenapa tidak sekalian saja tanggalkan predikat pelajarmu dan menjadi oportunis sejati yang tidak mempertimbangkan satu dan dua hal. Boro-boro memikirkan persoalan bersama, kalau yang dipikirkan hanya soal diri sendiri.

Apakah mungkin ini sebab persoalan kampus? Atau justru masalah lain yang lebih besar? Mungkin, tapi tidaklah saya tahu pasti hal tersebut. Yang pasti masih ada kenyataan pahit dari persoalan kampus yang hanya akan membuat tulisan ini semakin panjang dan membosankan.

Banyak kawan berkata atau mungkin dapat berkata, saya memilih dan berlaku layaknya ini karena saya tercukupi. Memang benar. Saya tercukupi. Memang benar. Saya tercukupi. Saya menerima hal itu, tapi saya tidak menerima hal yang lain. Hanya karena persoalan tercukupi tidaknya maka kita dapat melunturkan bahkan meninggalkan budaya kita untuk berpikir dan mengkritisi banyak hal di dunia? Lantas budaya siapa lagi perihal itu, tugas siapa lagi itu, atau mungkin kita hanya perlu mengikuti kuatnya arus dan menerima apa yang dunia berikan tanpa usaha memikirkannya, apalagi untuk merubahnya.

Seperti kata Soe, lebih baik diasingkan daripada menyerah pada kemunafikan. Maka lebih baik memilih untuk menentang banyak hal, kampus, perkuliahannya, janjinya, bahkan kawanannya meski harus merasa terasing dari sekelilingnya.

Oleh    : DIMAS NUGROHO


1654344619_PENOLAKAN 3 PERIODE.jpg

04 Jun 2022

Suara Kebebasan Mahasiswa Dipandang Sebelah Mata

 

Berbicara mengenai kebebasan, setiap orang didunia ini berhak untuk mendapatkan kebebasan. Dengan kebebasan tersebut setiap individu mengalami keterlibatan langsung dalam pembentukan keadaan. Sesuai dengan aturan hukum yang selaras, yakni: kebebasan untuk berpendapat. Kebebasan untuk berpendapat diatur dalam Pasal 28E ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945) sebagai berikut: Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat[1]. Singkat penjelasan dari kandungan undang-undang tersebut ialah tentang kebebasan berpendapat dan dilakukan melalui jalan musyawarah dan mufakat.

Kebebasan dalam berpendapat memiliki relevansi dengan perwujudan “Hak Asasi Manusia (HAM)” yang menjadi sub bagian turunan dari aturan yang mengikat (UUD 1945). Dijelaskan dalam UU NO. 39 tahun 1999 tentang “Hak Asasi Manusia adalah penghormatan kepada manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan Yang Masa Esa yang mengemban tugas mengelola dan memelihara alam semesta dengan penuh ketaqwaan dan penuh tanggung jawab untuk kesejahteraan umat manusia, oleh pencipta-Nya dianugerahi hak asasi untuk menjamin keberadaan harkat dan martabat kemuliaan dirinya serta keharmonisan lingkungannya.”

Kabar hangat baru-baru ini terjadi pada aksi yang digelar oleh mahasiswa untuk menolak penundaan Pemilu 2024 dan perpanjangan masa jabatan presiden. Penolakan penundaan pemilu tersebut tepat pada hari Senin, tanggal 11 April tahun 2022. Saat aksi demonstrasi berjalan, dikejutkan oleh gelombang peristiwa pengeroyokan “Ade Armando” di depan Gedung DPR-MPR RI Jakarta Pusat. Kejadian mengejutkan tersebut menjadi “counter attack” kepada mahasiswa. Bukan lagi aksi mahasiwa yang menjadi sorotan utama, namun media nyatanya berpaling menyoroti peristiwa pengeroyokan.

Penolakan penundaan pemilu merupakan aksi yang wajar untuk dilakukan mahasiswa. Aksi ini berangkat dari nilai idealisme seorang mahasiwa yang masih terjaga. Mahasiswa sebagai insan akademis yang meilihat kecacatan fenomena yang terjadi pada negerinya menjadi dasar dalam menyuarakan aspirasi. Namun, disusul dengan kejadian Ade Armando ini menyebabkan fenomena kecacatan tersebut semakin keruh sekaligus ketidakwajaran situasi yang harus dipertontonkan. Akhirnya, menilik kejadian ini menyebabkan masyarakat sipil mengamati kembali, pemerintah sebagai tempat untuk menampung aspirasi apakah masih pantas?

Menggelitk sekali, mencoba mengalihkan isu yang terjadi. Keterlibatan rezim-rezim penguasa yang licik mencoba mengalihkan dan mencegah aspirasi yang dilakukan oleh mahasiswa. Sebab, berbicara esensi aksi atau demo yang dilakukan oleh mahasiswa untuk rakyat menjadi cuma-cuma. Dibuktikan ketika media informasi mencoba memberikan headline di berbagai macam media sebagai penghubung informasi, seperti TV, Media Sosial, dan Koran berita yang mampu menutupi aksi mahasiswa dan kasus pengeroyokan yang terjadi menjadi perhatan utama headline news.

Suara kebebasan mahasiswa lagi-lagi dibungkam! Lalu, gerakan moral apalagi yang harus dimenangkan? Mari kita flash back dengan kejadikan masa lalu, berawal dari akar dinamika gerakan moral mahasiswa pada tahun 1998 saat orde baru dilengserkan oleh orde reformasi, tepat di era Soeharto melalui para rezim yang berkuasa. Rezim berkuasa ini pun termasuk mengeruk arus tatanan ekonomi-politik dan ruang lingkup sistem pendidikan yang diberlakukan.

Pada saat orde baru suara mahasiswa dan rakyat menjadi satu hanya karena urusan perutnya terganggu (kesejahteraan rakyat). Musuh utama mereka jelas, yakni “Rezim” berkuasa atau bermain-bermain dibelakang layar peristiwa. Lalu, sangat menolak adanya relasi kuasa  yang diberikan atau ditawarkan oleh rezim-rezim licik yang hanya ingin memanfaatkan maksud kepentingan kepada mahasiswa. Seperti halnya, maksud dari kepentingan relasi kuasa yang pragmatis tidak mampu mengedepankan proses pengetahuan di masa orde baru. Tentu sadar, apabila relasi kuasa telah menggrogoti idealisme mahasiswa dimulai dari hanya ingin mendapatkan rasa bangga, kesenangan, dan kehormatan semata. Akan tetapi, dalam ajang doktrinisasi yang menutup keterbukaan pikiran tersebut, membuktikan bahwasannya runtuhnya negara dimulai dari penumpasan kaum-kaum intelektual yang seharusnya menjadi pemimpin dan menahkodai bangsa ini lebih baik. Ironi Sekali!

Sejalan dengan peranan penulis kini sebagai mahasiswa. Tentu, ada “Hak” yang harus diperoleh. Yakni: (1) Menggunakan kebebasan akademik secara bertanggung jawab untuk menuntut dan mengkaji ilmu sesuai dengan norma dan susila yang berlaku dalam lingkungan akademik; (2) Mendapat bimbingan dari dosen yang bertanggung jawab atas program studi yang diikutinya untuk penyelesaian studinya; (3) Memanfaatkan fasilitas dalam rangka kelancaran proses belajar; (4) Memperoleh layanan informasi yang berkaitan dengan program studi yang diikutinya serta hasil belajarnya; dan (5) Memanfaatkan sumber daya yang ada di dalam perguruan tinggi, melalui perwakilan atau organisasi kemahasiswaan untuk mengurus dan mengatur kesejahteraan, minat dan tata kehidupan bermasyarakat.

Akan tetapi, jangan sampai terlena dengan pemenuhan hak-haknya. Perlu dipandang serius bahwa “kewajiban” harus dilakukan oleh mahasiswa untuk: (1) Bertingkah laku, disiplin dan bertanggung jawab sehingga suasana belajar mengajar tidak terganggu; (2) Mematuhi semua peraturan dan ketentuan yang berlaku; (3) Menjaga kewibawaan dan nama baik perorangan dan lingkungan sekitar; (4) Memelihara penampilan sesuai dengan statusnya sebagai mahasiswa yang berkepribadian; dan (5) Menyiapkan diri untuk mengikuti gelaran moral.

Suara kebebasan mahasiswa akan terwujud apabila keteguhan hati dengan ketahanan bertindak melebur menjadi satu dalam perpaduan yang utuh. Mengapa demikian? Pertanyaan cukup membingungkan. Namun, ketika mahasiswa memiliki punggung moral dijadikan sebagai landasan. Sudah seharusnya menolak adanya campur tangan rezim penguasa, sebab mereka pasti memasuki dan memberikan dorongan pada orientasi “Kursi atau Jabatan” untuk memecahkan idealisme mahasiswa agar tidak kritis pada kebijakan dan regulasi yang diterapkan. Sungguh sulit menjamin nasib perorangan, ya rasionalnya “Sesuap Nasi”.

Tentu saja, perlu untuk mengetahui meskipun ini sulit dalam menyeimbangkan pola pemikiran perorangan. Meskipun itu, perlu memahami tentang: “Ketika relasi kuasa sudah berhasil dihilangkan dari sistem pendidikan”, “Persatuan mahasiswa berhasil diwujudkan”, dan “Musuh bersama atau disebut common enemy telah ditemukan” maka dapat diejawantahkan dalam bentuk aspirasi yang berarti untuk suara kebebasan mahasiswa tidak dipandang lagi: SEBELAH MATA.

(Oleh: Muhammad Farhan_Redaktur Pelaksana)

 

Sumber: (Aspirasi Mahasiswa Tenggelam karena Kasus Pengeroyokan Ade Armando | LHINEWS.COM)

 

 


[1] DPR RI, Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum UUD NRI Tahun 1945. J.D.I.H. - Undang Undang Dasar 1945 - Dewan Perwakilan Rakyat (dpr.go.id).


1623284340_berita fix

10 Jun 2021

Wahai Manusia, Tolong Aku

Berdasarkan data yang diambil dari diagram yang terdapat di databooks kata data.co.id Luas penurunan Lahan tutupan pohon di Indonesia pada 2001 sebesar 744.000 Lalu meningkat menjadi 1,4 juta di tahun 2007 kemudian mengalami penurunan menjadi 1,1 juta dan kemudian meningkat menjadi 1,2 juta di tahun 2019. Selain itu di data books kata data.co.id juga dicatat 10 provinsi dengan penurunan luas lahan tutupan pohon terbesar di indonesai periode 2001-2019 dengan rincian: Riau 3,8 juta Kalimantan barat 3,5 juta Kalimantan tengah 3,4 juta Kalimantan timur 3,3 juta sumatera selatan 2,8 juta jambi 1,6 juta sumatera utara 1,3 juta Kalimantan selatan 794.000 sulawesi tengah 696.000 dan Aceh 680.000 dengan demikian total kehilangan lahan Indonesia dari periode 2001-2019 berdasarkan diagram tersebut adalah sebesar 21.870 (Juta) Sebagai perbandingan saja luas seluruh pulau jawa yaitu 12,8297 juta ha sementara dalam periode 2001-2019 indonesia total telah kehilangan 21,8 juta hektar lahan tutupan pohon atau hutan itu artinya daalm waktu hanya 19 tahun saja kita sudah kehilangan hampir 2x luas pulau jawa dalam bidang hutan. Tentu ini adalah suatu angka yang fantastis bukan dan apabila mengacu kepada data tahun 2019 indonesia sudah kehilangan 324 ribu hektar  hutan hanya dalam waktu satu tahun! Yang mana berdasarkan data di atas indonsesia adalah negara tropis ke 2 yang mengalami kehilangan hutan terbesar setelah Brazil. Tentunya kehilangan hutan ini disebabkan oleh berbagai faaktor antara lain adalah kebakaran hutan yang bisa disebabkan oleh seseorang yang secara sengaja membuang punting rokok yang masih menyala  dihutan misalnya. Atau bisa juga orang yang ingin membuka hutan untuk dijadikan pemukiman atau dijadikan tempatnya berladang dan untuk itu mereka membabat hutan tidak memperdulikan apakah itu Kawasan hutan lindung atau Kawasan terbuka hijau atau apa yang penting tujuan mereka tercapai perihal efek atau dampak buruk yang akan terjadi itu adalah masalah kemudian hari. Mungkin jika ditanya yang bersangjutan tidak mengatakan hal itu tetapi sangat banyak kasus dimana terjdi pembabatan hutan secara liar dan tidak bertanggung jawab tanpa adnaya penanaman Kembali jujur hal ini sangat merugikan bagi dirikita sendiri seperti yang sudah doketahui banyak kalangan bahwa pohon atau hutan adalah paru-paru dunia nah jika hutan kita tebangi secara terus menerus tanpa ada penanaman Kembali reboisasi atau penghiiajuan misalnya bagaimana kita mendapatkan oksigen? Dalam hidup ini kita tentu sangat membutuhkan oksigen bla pohon ditebangi secara liar dan tidak bertanggung jawab lalu siapa yang menghasilkan oksigen bagi kita. Tentu tidak mungkin apabila kita harus terus bergantung kepada ventilstor untuk mendspatkan oksigen bukan? Sudah enak diberikan oksigen secara Cuma-Cuma tentu kia harus menjaga pemerian tersebut dengan  cara tetap menjaga keasrian lingkungan dan lagi jika lingkungan tempat tinggal kita hijau atau banyak tanaman nya tentu indah dipandang mata bukan daripada lihat kiri jalan lihat kaan  jalan lihat depan asap kendaraan tentu lebih indah kalua kiri pohon tau tanaman hijau kana tanaman hijau bukan? Selain itu perlu kita ketahui pula bahwa tanahh humus aatu tanah yang paling subur itu berada di lapisan paling atas dari tanah yang bersangkutan dan tanah humus bisa tetap ada ditempatnya karena ada yang menahan diayas nya agar tidak jatuh atau longsor yaitu pohon kalua pohon ditebang maka tanah humus itu rawan longsor dan akhirnya tanah tersebut yang semula subur bisa menurun kesuburannya atau bahkan jadi tanah tandus jadi mari kita jaga lingkungan kit akita jaga dunia ini agar tetap asri dan hijau kalua mau menebag pohon untuk membangun rumah misalkan ya tanam yang baru minimal tebang1 tanam 1 atau lebih bagus lagi tebang 1 tanam 2 atau 3 dan seterusnya. Mari kita jaga lingkungan kita karena kita membutuhkan lingkungan untuk bisa hidup dan lingkungan membutuhkan kita untuk merawat dan memperindah nya sehingga antara kita dan lingkungan sebenarnya saling membutuhkan satu sama lain.

Berdasarkan artikel yang bersumber dari www.voaindonesia.com yang ditulis pada tanggal 29 agustus 2020 mengatakan bahwa jaringan pemantau independen kehutana mencata sejak aal tahun 2020 ada 15 kaus pelanggaran kehutanan yang mana menurut juru bicaranya hal itu disebabkan karena kurangnya pengawasan disebabkan oleh pandemic virus covid 19 yang baru saja merebak di Indonesia. (Surya )

 


1602856681_WhatsApp Image 2020-10-16 at 20.56.52.jpeg

16 Oct 2020

Hak Berfikir Kritis Mahasiswa Tak Lagi Menjadi Yang Utama

Menyambung maraknya penolakan tegas dari berbagai elemen di Indonesia utamanya dari mahasiswa mengenai pengesahan Undang-Undang Cipta Kerja pada tanggal 5 Oktober 2020, DIKTI KEMENDIKBUD ikut mensosialisasikan UU Cipta Kerja dalam “Surat Imbauan pembelajaran secara daring dan sosialisasi UU Cipta Kerja” yang beredar di masyarakat pada tanggal 9 Oktober 2020. Imbauan dengan nomor 1035/E/KM/2020 ditujukan kepada Pimpinan Perguruan Tinggi yang berisikan imbauan yang kurang dapat diterima oleh saya khususnya sebagai seorang mahasiswa yang menjadi salah satu obyek utama dari isi imbauan tersebut.

Poin 4 berbunyi:

“4. mengimbau para mahasiswa/i untuk tidak turut serta dalam kegiatan demonstrasi/unjuk rasa/ penyampaian aspirasi yang dapat membahayaan keselamatan dan kesehatan para mahasiswa/i di masa pandemi ini;”

Poin tersebut menunjukkan bahwa KEMENDIKBUD memangkas ruang aspirasi bagi mahasiswa sebagai seorang akademisi menggunakan tameng kondisi pandemi. Bisa kita pahami sebagaimana telah diatur pada UU No. 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat Di Muka Umum, bahwa demonstrasi dan unjuk rasa juga merupakan hak semua elemen masyarakat utamanya mahasiswa sebagai agen perubahan bangsa. Padahal apabila kita telaah, demonstrasi merupakan salah satu cerminan mahasiswa dalam menggunakan akal budinya secara bebas, otonom dan mandiri. Yang dalam hal ini memang sedang marak mahasisa bersama-sama melakukan demonstrasi yang menyatakan penolakan terhadap pengesahan UU Cipta Kerja. Sebab demonstrasi tidak hanya aksi massal akan tetapi harus memiliki landasan kritis dengan berbagai kajian untuk menghasilkan aspirasi yang dibawa. Akan tetapi ruang kritis bagi mahasisa tersebut telah dikebiri oleh KEMENDIKBUD melalui imbauan tersebut. Inikah yang disebut “kampus merdeka”?

Selanjutnya poin 5 dan 6 yang berbunyi:

“5. membantu mensosialisasikan isi UU Cipta Kerja dan mendorong kajian-kajian akademis obyektif atas UU tersebut. Hasil pemikiran dan aspirasi dari kampus hendaknya disampaikan kepada Pemerintah maupun DPR melalui mekanisme yang ada dengan cara-cara yang santun;
6. menginstruksikan para Dosen untuk senantiasa mendorong mahasiswa melakukan kegiatan intelektual dalam mengkritisi UU Cipta Kerja, maupun produk kebijakan lainnya dan tidak memprovokasi mahasiswa untuk mengikuti /mengadakan kegiatan demonstrasi/unjuk rasa/penyampaian aspirasi yang dapat membahayakan keselamatan dan kesehatan para mahasiswa/i;”

Pada poin 5 DIKTI KEMENDIKBUD menghimbau kepada Pimpinan Perguruan Tinggi untuk membantu mensosialisasikan isi UU Cipta Kerja dan mendorong kajian-kajian akademis obyektif atas UU Cipta Kerja. Hal ini tentu menimbulkan tanda tanya besar dimana seperti pada dialog interaktif yang ada di televisi maupun pertanyaan dari berbagai lembaga pers kepada pemerintah bahkan anggota DPR sendiri bahwa belum ada draft final dari UU Cipta Kerja yang telah disahkan. Hal tersebut mengakibatkan segala bentuk kajian dan aspirasi yang diutarakan oleh mahasiswa ditolak mentah-mentah oleh pemerintah dengan dalih bahwa kajian yang dilakukan tidak memiliki dasar bahkan dikatakan sebagai berita hoax karena belum dikeluarkannya draft final dari UU tersebut.

Sangat tidak relevan himbauan yang disampaikan adalah untuk melakukan kajian-kajian akademis yang “obyektif” ketika tidak ada draft final UU Cipta Kerja yang telah di sahkan sebagai bahan dasar pengadaan kajian itu sendiri. Karena dalam KBBI kata “obyektif memiliki arti “mengenai keadaan yang sebenarnya tanpa dipengaruhi pendapat atau pandangan pribadi”. Dalam hal ini tentu imbauan tersebut tidak dapat diterima dari nalar saya.

Tak Berhenti disitu, pada kalimat “Hasil pemikiran dan aspirasi dari kampus hendaknya disampaikan kepada Pemerintah maupun DPR melalui mekanisme yang ada...”, kata “mekanisme yang ada” seakan menunjukkan bahwa demonstrasi yang pada poin sebelumnya tidak diperbolehkan oleh KEMENDIKBUD untuk diikuti mahasiswa, bukan merupakan salah satu mekanisme penyampaian pemikiran dan aspirasi yang diakui di Indonesia. Hal ini tentu menciderai Pasal  Ayat 1 UU No. 9 Tahun 1998 yang mengatur bahwa unjuk rasa atau demonstrasi merupakan salah satu bentuk penyampaian pendapat di muka umum. Hal ini seakan menunjukkan bahwa KEMENDIKBUD telah mulai menekan hak kebebasan berpendapat dan demokrasi dari jiwa dan pemikiran mahasiswa.

Begitupun pada poin nomor 6 dimana mengimbau dosen untuk mendorong mahasiswa melakukan kegiatan intelektual dan mengkritisi UU Cipta Kerja, dimana sama saja KEMENDIKBUD mendorong dosen dan mahasiswa untuk melakukan kajian kosong tanpa adanya bahan utama dalam kajian tersebut. Hal-hal tersebut menimbukan kecurigaan bagi mahasiswa bahwa segala bentuk upaya penghentian demonstrasi yang dilakukan oleh KEMENDIKBUD semata-mata sebagai bentuk pengamanan demi memperlancar “hajat” dari DPR dan PEMERINTAH dalam mengesahkan UU Cipta Kerja. Hal ini tentu sangat mengotori citra KEMENDIKBUD sebagai kementrian yang mengatur jalannya pendidikan di tanah air dan sebagai lembaga yang mengatur jalan menuju cita-cita bangsa yang tertuang pada pembukaan UUD 1945 yaitu “ mencerdaskan kehidupan bangsa”. (Dev)


1586864847_20200414_184623_0000.png

08 Apr 2020

Ketika Pendidikan Tidak Lagi Bermakna

      Baru baru ini terbit sebuah surat pemberitahuan dari Rektor Universitas Jember yang mengundang tanda tanya. Surat ini diterbitkan guna mengatasi wabah covid 19 yang semakin hari semakin ganas di Indonesia. Sekilas surat ini terlihat sebagai upaya yang sangat baik dari Universitas Jember untuk mencegah penyebaran covid 19. Namun jika diteliti lagi, ada beberapa keputusan rektor yang terlihat ganjil. Tepatnya keputusan dalam halaman kedua surat tersebut poin yang ke 6 poin 9, yang mengatakan bahwa:

  1. Penilaian diberikan pada mahasiswa yang hadir/mengikuti kuliah daring dengan rentang nilai BC-B.
  2. Penilaian diberikan pada mahasiswa yang hadir/mengikuti kuliah daring dan mengumpulkan tugas pengganti UTS dan UAS dengan rentang nilai B-AB.
  3. Penilaian diberikan pada mahasiswa yang hadir/mengikuti kuliah daring dan mengumpulkan tugas pengganti UTS dan UAS serta mengumpulkan tugas mandiri,quiz, dan lainnya dengan rentang nilai AB-A.
  4. Penilaian diberikan pada mahasiswa yang hadir/mengikuti kuliah daring secara penuh, mengumpulkan tugas pengganti UTS dan UAS serta mengumpulkan tugas mandiri, quiz, dan lainnya dengan nilai A.

Keganjilan yang saya maksud adalah di dalam keputusan itu tidak dijelaskan bahwa tugas tersebut harus dikerjakan dengan isi yang seperti apa dan bagaimana. Hal ini dapat menimbulkan asumsi bahwa mengumpulkan tugas bagaimana pun isi tugas itu, entah benar atau salah atau dibuat asal asalan, yang penting mengumpulkan semua tugas yang diberikan dosen dan mengikuti kuliah online secara penuh, maka otomatis akan mendapat nilai A.. Tentunya tidak adil jika dibandingkan antara mahasiswa yang benar benar bekerja keras dalam mengerjakan tugas tersebut dengan mahasiswa yang mengerjakan tugas itu secara asal asalan yang penting mengumpulkan tugas tersebut.

Dunia pendidikan Indonesia tercederai sebab hal ini bertentangan dengan peraturan kementrian pendidikan dan kebudayaan RI nomor 3 tahun 2020 tentang standar nasional pendidikan tinggi bab II bagian II pasal 6 ayat 2 yang berbunyi pengetahuan merupakan penguasaan konsep, teori, metode atau falsafah tentang ilmu tertentu secara sistematis yang diperoleh melalui penalaran dalam proses belajar pengalaman kerja mahasiswa penelitian dan pengabdian masyarakakat yang terikat. Pasal 6 ayat 3 yang mengatakan bahwa keterampilan merupakan kemampuan melakukan unjuk kerja dengan menggunakan konsep teori metode atau falsafah tentang ilmu tertentu. Serta keterampilan itu meliputi keterampilan umum yang harus dimiliki sebagai tanda kesetaraan dengan lulusan lain serta keterampilan khusus yang harus dimiliki setiap mahasiswa bidang ilmu tertentu. Bagaimana tingkat pengetahuan seseorang dapat diukur? Serta bagaimana cara dosen dapat mengetahui seseorang memiliki keterampilan umum yang sama dengan lulusan lain? Lebih-lebih mengukur lulusan bidang ilmu tertentu jika kebijakan sistem penilaian perkuliahan yang diberlakukan rektorat seperti ini? Yang penting memgumpulkan semua tugas yang diberikan dosen dan mengikuti kuliah daring secara penuh, maka otomatis mendapat nilai A tanpa memandang isi tugas tersebut.. Bukankah tugas, atau uas diberikan untuk menguji seberapa tinggi dan dalam pemahaman mahasiswa mengenai materi yang diajarkan? Semakin baik tugas dikerjakan atau semakin mendalam jawaban yang diberikan atas soal ujian maka nilai akhir yang didapatkan mahasiswa semakin tinggi. Semua didapatkan dari usaha dan kerja keras tidak dengan asal asalan.

Terkait dengan UUD 1945 pasal 31 ayat 3 dinyatakan bahwa pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan suatu sistem pendidikan nasional, yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa yang diatur dengan undang undang. Dengan sistem penilaian seperti ini, tidak lah mencerdaskan kehidupan bangsa. Mengapa demikian, sebab isi tugas tugas yang dikumpulkan tidak diperhatikan jika mahasiswa mengumpulkan tugas yang isinya adalah hasil plagiasi dari karya orang lain atau mengumpulkan secara asal asalan maka tentunya mahasiswa yang bersangkutan tidak mendapat pengetahuan baru apapun dari tugas tugas yang diberikan pada mata kuliah tersebut. Hal ini tentu tidak dapat dikatakan sebagai upaya mencerdaskan kehidupan bangsa.

 

Penulis : Surya Teguh Wijaya


1582692641_poi.png

26 Feb 2020

Privasi: Milik Pribadi atau Negara

Tak lelah dengan kontroversi yang ada setelah RKUHP dan pelemahan KPK, Pemerintah hadir kembali dengan produk hukum kontroversial lain berupa RUU Ketahanan Keluarga. RUU yang hadir dengan sarat perdebatan ini, dinilai banyak pihak bahwa Pemerintah terlalu masuk ke dalam ranah privat warga negara, bahkan dalam urusan ranjang sekalipun. Dengan adanya RUU ini, memperlihatkan Pemerintah yang tidak peduli dan seakan-akan mengabaikan kebebasan privasi dan hak asasi manusia (HAM) setiap warga negara.

Pada pasal 85 – 89  perihal penyimpangan seksual. Muncul ancaman rehabilitasi pada Kelompok  Lesbian, Gay, Biseksual, dan Transgender (LGBT) yang semakin memperlihatkan diskriminasi oleh negara pada kelompok tertentu. Dimana peran negara seharusnya dapat memberikan perlindungan HAM kepada warganya. Serta  ancaman serupa pada pelaku Bondage, Dominance, Sadism, dan Masochism (BDSM).  Hal ini dirasa tidak perlu, dikarenakan BDSM sendiri merupakan jenis fetish dan bukanlah tindak kekerasan seksual pada pasangan karena dilakukan dengan kesepakatan bersama.

Sedangkan pada pasal 33 ayat (2) huruf b perihal kriteria tempat tinggal yang layak huni, berisi kontroversi berupa pemisahan ruang tidur antara orangtua dan anak serta anak laki-laki dan perempuan. Tidak jelas motif dari pemerintah mengeluarkan aturan pemisahan ruang tidur ini. Jika saja pemerintah mengeluarkan aturan ini guna menghindari terjadinya incest, toh hal tersebut masih belum terbukti kebenarannya sebagai sumber masalah.

Tidak berhenti disitu, pasal 24 – 25 yang berisikan tentang kewajiban-kewajiban sepasang suami istri pun menuai kontroversi.  Dengan contoh pada pasal 25 ayat (3) huruf a yang berbunyi “wajib mengatur urusan rumah tangga sebaik-baiknya” dipandang dapat melemahkan kedudukan perempuan yang hanya berfokus pada ranah rumah tangga semata.

Pasal ini membuktikan bahwa negara masih belum sadar akan pentingnya kesetaraan gender disaat situasi saat ini perempuan sedang berusaha memperjuangkan derajat yang sama dengan pria. Tapi kembali lagi, pemerintah tidak dapat menentukan apa kewajiban dari setiap individu pada keluarga. Pun dalam pembuatan pasal ini, memperlihatkan bahwa negara tidak sadar akan adanya seorang single parent yang harus melakukan peran ganda seorang diri.

Munculnya RUU ini, menunjukan gelagat Pemerintah yang berusaha melegalkan berbagai cara agar mencapai apa yang negara inginkan. Mulai dari memasuki ranah publik yang sudah sewajarnya, hingga ranah privat yang tidak semestinya Pemerintah campuri. Pemerintah beralasan dengan adanya RUU Ketahanan Keluarga dapat menjadi payung dalam upaya Pemerintah guna menciptakan keluarga yang tangguh dan ideal. Walaupun harus menabrak batasan dari hal yang privat dengan publik.

Tak hanya itu, Pemerintah juga memperparah keadaan dengan adanya usulan dari Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Muhadjir Effendy, berupa fatwa "orang kaya nikahi orang miskin". Meskipun ia beranggapan bahwa usulan yang ia lontarkan hanyalah intermezzo. Mugkin saja ini bukti nyata dari “jodoh sudah ada yang mengatur”.

Daripada mengurusi ranah privat warga negaranya, justru terdapat RUU lain yang seharusnya negara segera sahkan guna membantu menerapkan kehidupan ideal dalam berkeluarga yaitu RUU Penghapusan Kekerasan Seksual (PKS) yang terhambat dan seakan mandek pada periode sebelumnya. Dimana RUU PKS sendiri berisikan pasal yang dapat mengatasi permasalahan pada RUU Ketahanan Keluarga, yaitu dalam urusan kekerasan seksual dalam ranah domestik.

Ironi mengingat Indonesia merupakan anggota dewan HAM PBB, tapi hal tersebut tidak tercerminkan melalui tindakan-tindakan Pemerintah yang seakan mengekang dan mengatur kebebasan pribadi guna mewujudkan negara utopia. (DN, KR)

 

Penulis : Dimas Firdaus dan Khoirunnisa