Kecenderungan Mahasiswa, Afektif atau Rasionalitas

By LPM PRIMA FISIP UNEJ

16 Nov 2020 - 04:41:41

1605501700_WhatsApp Image 2020-11-16 at 11.37.40.jpeg

“Yuk pilih A soalnya agamanya islam!”

“Yuk vote si B, kan dari Jember juga kaya kita!”

“Pilih C aja deh, yang lain keturunan Cina.”

“Vote yang D yuk, ganteng ketuanya.”

 

Pernah nggak sih mendengar kalimat yang mirip dengan empat contoh di atas? Tanpa kita semua sadari, perilaku memilih berdasar adanya kesamaan dan afeksi yang melibatkan emosi seakan sudah menjadi budaya, menjadi peraturan tidak tertulis yang diterapkan di negara kita entah sejak kapan. Contoh paling besar adalah bagaimana pemilu di Indonesia berlangsung, siapapun kandidatnya, jika kandidat oposisinya merupakan orang yang bukan beragama islam, maka seakan otomatis gagal. Tanpa perlu melihat kompetensi dan pencapaian baik yang telah ia lakukan.

Apabila ada ajang pencarian bakat, maka para peserta akan meminta dukungan dari masyarakat daerahnya, dengan bicara menggunakan bahasa daerah mereka sebagai penunjang. Seperti, “Hai, aku Anisa dari Lombok, warga Lombok, dukung aku ya!”. Tentunya, masyarakat yang merasa memiliki kesamaan daerah dengan si peserta ajang pencarian bakat tersebut akan berlomba-lomba mengirim dukungan. Mirisnya lagi, banyak yang tidak melihat apakah orang tersebut pantas dan cukup kompeten untuk menjadi pemenang dan mendapat banyak dukungan.

“Ah, yang penting orang Lombok jadi juara.”

Hal semacam ini seakan telah tertancap di negara kita cukup lama. Penolakan terhadap ‘sesuatu’ yang dianggap berbeda. Padahal negara kita menganut ideologi Pancasila, dengan Bhinneka Tunggal Ika sebagai semboyan yang menegaskan adanya sifat saling rangkul saat berbeda sekalipun. Perlukah orang yang beragama sama dengan kita mendapat dukungan apabila perilakunya meresahkan dan kontroversial? Perlukah mendepak calon pemimpin yang beragama lain sekalipun yang ia lakukan tegas dan benar? Perlukah menjual ‘kesamaan’ tersebut sebagai syarat untuk mendapatkan dan mencapai sesuatu? Perlukah mengabaikan dan tidak menimbang faktor lain jika sudah melihat kesamaan dengan orang tersebut?

Zaman sudah berevolusi dan yang sama belum tentu selalu baik, belum tentu selalu benar, belum tentu layak untuk terus didukung. Miris rasanya melihat banyak sekali orang menjadi buta dan membela apapun yang menurut mereka ‘sama’ sekalipun banyak kebobrokan pada orang atau kelompok tersebut. Bagaimana negara bisa maju jika yang diagungkan selalu “Yang penting satu RAS dengan kita”? 

Mengenai contoh kalimat terakhir pada kalimat pembuka, masyarakat Indonesia juga cenderung memilih dengan melihat fisik atau cover seseorang. Yang penting yang ia pilih merupakan kandidat yang dianggap memiliki paras yang rupawan, maka ia yang akan mendapat banyak suara. Contoh seperti ini masih sering saya temukan di kalangan remaja seumuran saya sendiri sejujurnya.

Menurut saya pribadi sebagai penulis, tidak masalah jika ingin mendukung individu atau kelompok berdasarkan adanya kesamaan atau melibatkan afeksi. Namun tetap, pertimbangannya tidak boleh hanya karena poin tersebut saja. Kita sebagai generasi muda penerus bangsa harusnya dapat memihak yang benar, yang baik, yang kompeten, bukan hanya yang sama dengan kita, atau memiliki fisik sesuai dengan ‘tipe ideal’ kita. Toh apa masalahnya jika memilih yang berbeda? Yang penting kan tujuannya baik dan membawa kita pada sebuah kemajuan. Bukannya kemunduran moral. Yang memiliki fisik rupawan juga belum tentu akan menciptakan sebuah perubahan. Karakteristik yang masuk pada istilah kompeten seperti di atas maksudnya dapat dilihat dari bagaimana prestasi akademik maupun non akademik calon, sifat dan perilakunya pada orang lain, visi misi dan keahliannya dalam bidang yang ia pilih, dan sebagainya. Beberapa hal yang tadi disebutkan masuk dalam faktor yang rasional.

Memperhatikan bagaimana sistem demokrasi yang ada di Indonesia, pada dasarnya manusia melakukan sesuatu berdasar pada sesuatu yang dinamakan ‘akal’. Rasionalitas bertumpu pada adanya akal sehat. Bukannya mahasiswa seharusnya selalu menggunakan akal fikiran dalam melakukan setiap tindakannya? Namun dalam situasi demokrasi saat ini di dalam masyarakat, khususnya lingkungan mahasiswa yaitu kampus, kebanyakan mahasiswa masih membuat keputusan atau bertindak diluar akal rasional. Masih banyak mahasiswa yang saya sendiri perhatikan membuat keputusan berdasar afeksi atau perasaan, berdasar adanya kesamaan dan melibatkan emosi. Dari sini sudah dapat dilihat bahwa generasi ‘sekarang’ juga masih mengabaikan pentingnya penggunaan rasionalitas dalam menentukan sebuah pilihan. Sering terjadi di lingkungan mahasiswa seakan telah menjadi sebuah budaya untuk dilakukan pada tiap rentang waktu.

Untuk menciptakan sistem demokrasi yang mengutamakan rasionalitas di kalangan masyarakat, khususnya mahasiswa, dibutuhkan adanya kesadaran pada diri mahasiswa masing-masing. Berkaca pada perilakunya dan memperbaiki diri apabila selama ini termasuk sering menggunakan afeksi dalam membuat sebuah keputusan. Mahasiswa yang seharusnya menjunjung tinggi rasionalitas dalam akademik semestinya mengutamakan akal fikirannya daripada berpacu pada adanya kesamaan atau emosi yang jatuhnya jauh dari rasionalitas. Dalam PEMIRA kali ini, saya mengajak para pembaca untuk menunjukkan sisi rasional dalam dirinya untuk menentukan pilihan nanti supaya calon yang terpilih merupakan mahasiswa yang kompeten, baik, berdedikasi tinggi, berprestasi, dan menguasai bidangnya seperti semestinya.

Penulis : Alrounesya

Artikel Lainnya
1599115190_Cover prima.jpg

03 Sep 2020

PILKADA Ditengah Pandemi, Haruskah Digelar Tahun Ini?

Pandemi Covid-19 belum menunjukkan tanda-tanda penurunan kasus, berdasarkan data terkini total sudah 157.000 lebih kasus terkonfirmasi. Dalam keadaan seperti ini pemerintah mulai melakukan pembahasan terkait pilkada serentak yang akan dilakukan pada 9 Desember mendatang.

Pihaknya menegaskan bahwa pelaksanaan pilkada tahun ini akan mengedepankan aspek kesehatan dan keselamatan peserta, petugas serta pemilih. Hal ini tentunya akan menjadi tantangan besar bagi KPU dan Banwaslu pasalnya mereka perlu memastikan aspek keamanan dan kesehatan.

Pelaksanaan pilkada serentak 2020 ditengah pandemi seperti ini dinilai sangat berisiko dan rawan kecurangan serta berpotensi memunculkan money politics, dimana selain bertaruh pada keselamatan jiwa masyarakat juga sedang berjuang memulihkan perekonomian. Keadaan seperti ini dapat dimanfaatkan oleh banyak kepentingan sehingga menjadi perhatian dari para kandidat yang bersaing memperebutkan kursi kekuasaan tersebut. Kalaupun tetap dilakukan pilkada serentak ini bisa menjadi produk cacat demokrasi.

Perlu kita ingat ke belakang, pengalaman kisruh Pemilu tahun 2019 memberikan pelajaran pahit akibat gugurnya ratusan penyelenggara pemilu karena kelelahan.

Terlebih ditahun 2020 ini kita dihadapkan pada digelarnya kontestasi demokrasi di tengah pandemi Covid 19. Lalu akankah pengalaman pahit ini akan terulang kembali? Seperti yang kita ketahui para penyelenggara, umumnya berjibaku dengan  waktu hingga bekerja  berjam-jam. Hal tersebut dapat menurunkan imunitas seseorang sehingga berpeluang untuk terpapar Covid-19.

Tak hanya urusan kesehatan dan keamanan, Dalam mendukung suksesnya pilkada serentak 2020 tentunya pemerintah juga perlu mendukung segala sumber daya yang dibutuhkan, salah satunya adalah keuangan. Seperti yang kita ketahui bersama anggaran pemerintah daerah terkuras habis untuk membiayai  upaya pemutusan sebaran Covid 19 yang sudah merebak hingga ke pelosok Indonesia. Termasuk meluncurkan APBD di  daerah-daerah  yang menggelar Pilkada 2020.  Oleh karena itu, Kementerian Keuangan (Kemenkeu) dengan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) terus melakukan koordinasi. Khusunya, terkait pendanaan untuk Pilkada serentak 2020 sesuai  peraturan perundang-undangan.

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menjelaskan, dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 disebutkan bahwa seluruh kegiatan pemilihan dibebankan kepada APBD. Namun, terdapat juga kalimat dapat didukung oleh APBN sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Sri Mulyani mengaku pihaknya dan kementerian terkait telah melakukan evaluasi berdasarkan kondisi Covid-19, hal tersebut disampaikan secara sangat detail oleh Mendagri. Bahwa 270 daerah yang melakukan Pilkada, dalam menghadapi guncangan Covid-19, semuanya melakukan realokasi dan refocusing dari APBD-nya. Namun seperti disampaikan oleh  Mendagri, refocusing dan realokasi tidak berlaku untuk dana yang sudah dicadangkan untuk pelaksanaan Pilkada tersebut. Sumber :Kemenkeu, Jakarta, Kamis (11/6/2020).

Dikatakan Mendagri dalam  presentasinya, melakukan penyisiran terhadap komitmen dari 270 daerah yang memang sejak awal mestinya di dalam APBD-nya. Pemerintah Daerah  sudah mencadangkan anggaran untuk pilkada. Namun karena Covid-19 ini mempengaruhi banyak daerah termasuk dalam hal Penerimaan Asli Daerahnya (PAD).

Dengan demikian maka pelaksanaan Pilkada 9 Desember 2020 hampir dipastikan digelar. Karena berbagai tahapan termasuk anggaran pemerintah daerah dan  pusat  sudah diposkan untuk mendukung Pilkada serentak di 270 daerah tersebut.

Ya kita doakan saya semoga pemerintah dapat mengambil langkah terbaik terkait pelaksanaaan pilkada serentak ditengah pandemi ini agar tak berbuntut pada permasalahan lainnya.

 

Penulis: Nurul Widyaningsih


1598206390_masalah_sosial.jpg

23 Aug 2020

Masalah Sosial dan Jurusan KS Menurutku

Masalah sosial yang terjadi di indonesia semakin hari semakin banyak tapi pekerja sosial yang ada untuk menangani masalah tersebut sangat terbatas jumlahnya sehingga banyak orang yang seharusnya mendapatkan pelayanan tidak mendapatkan nya. Padahal rasa nyaman dalam menjalani hidup itu sangat penting. Coba bayangin kalau kita punya banyak masalah dalam hidup pastinya gak mungkin nyaman dong menjalani hidup nanti ada aja yang pusing atau marah-marah secara tiba -tiba dan masih banyak lagi sebagai akibat dari banyaknya masalah yang ada dalam kehidupan ini.

Jumlah manusia seperti yang kita tau setiap harinya semakin banyak dan kita juga tau bahwabmasalah tidak bisa dipisahkan dari kehidupan setiap orang. Kurang lebih saat ini ada 26 jenis masalah sosial yang ada di indonesia mulai dari yang biasa kita lihat di jalan jalan seperti pengemis pemulung sampai yang mungkin tidak terbayangkan atau jarang kita dengar atau telusuri seperti korban trafficking dan komunitas adat terpencil. Mungkin ada yang belum tau tentang traficking nah aku mau jelasin sekilas aja nih tentang trafficking. Trafficking itu tindakan perdagangan manusia. Nah mungkin ada yang bertanya tanya nih gimana sih cara cara pelakunya ngeyakinin si korban? Menurutku ada veberapa cara yang dilakukannantara lain diancam entah diancam mau dibunuh kalau gak msu ikut sama si pelaku atau diancam keluargavnya yang akan dibunuh atau diancam korban akan disiksa sama si pelaku dan lain lain. Yang ke dua dengan cara korban di janjikan sesuatu oleb pelaku pekerjaan dengan gaji gede tali harus tinggal disana dalam waktu tertentu misalnya jadi akhirnya korban mau ikut eh pas udah sampai dilokasi dan mulai tinggal di sana fakta ysng terjadi gak sesuai dengan omongan di awal dong tentunya. Dan akhirnya jadilah dia budak dari orang yang beli. Nah berdasaekan data dari BPS ( badan pusat statistik) tahun 2016 juga dapat diketahui bahwa untuk diwilayah jember aja nih ada 21 kasus korban traficking serta 776 pemulung. Itu baru jember aja lo ya belum yang lain lain coba bayangin masa manusia dibuat jual beli yang bener aja yang dijual itu barang kek ini kok malah orang kayak gak ada yang lain aja. Menurutku pribadi halnini gak bisa dibenarkan dengan alasan apapun.

Oleh karena itu jurusan ilmu kesejahteraan sosial sebagai jurusan yang nantinya ajan melahirkan pekerja sosial yang tugas nya adalah menangani masalah masalah sosial semacam ini sangat penting. Sayangnya ada beberapa hal miris yang aku temukan selama jadi mahasiswa KS beberapa diantaranya adalsh universitas yang membukajurusan ini jumlahnya masih sangat sedikit salah satunya adalah universitas jember tempatku belajar saat ini. Jurusan ini juga masih terbatas di perguruan tinggi negri aja setauku belum.ada perguruan tinggi swasta yang membuka jurusan ini.

Berdasarkan pengalamanku sendiri jurusan ini kurang dikenal masyarakat kebanyakan nih kalau ditanya “kamu ambil jurusan apa?” terus aku jawab “ilmu kesejahteraan sosial” respon nya kebanyakan jurusan apa itu atau aku ngga pernah denger” dan sejenisnya. Padahal jurusan ini nih penting banget buat masyarakat. Nah dari semua orang yang masuk di jurusan ini juga belum tentu semua nya jadi pekerja sosial. Udah yang masuk dikit yang jadi pekerja sosial semakin dikit. Di sisi lain masalah yang harus ditangani semakin banyak. Pertanyaan ysng muncul ksn gimana cara nangani nyabksn pekerja sosial juga manusia punya batas juga dan cara penangananya pun gak asal asalan harus bener bener sampe tuntas kalau gini terus gimana maiu tertangani semua masalahnya. Menurutku pribadi sih hal hal gini harus dibiasakan sejak dini dalam arti misalnya pekerja sosial melakukan kunjungan gitu ke anak-anak SD terus diajak lah anak-anak itu buat ngeliat gimana sih cara pekerja sosial ini kerja? Selain cara itu bisa buat anak-anak punya jiwa sosial yang tinggi terhadap sesama nya gal itu juga bisa msmpengaruhi mereka agar nantinya jadi pekerja sosial dan juga prodfesi peksos ini bisa lebih dikenal mulai dari anak anak usia dini.

Di sekolah tingkat dasar (SD) sampai sekolah menengah atas (SMA) itu kan ada pelajaran ilmu pengetahuan sosial nah ini bisa dibuat sebagai praktrk nya dilapangan buat mempraktekkan apa yang udah di dapat dari pelajaran ilmu pengetahuan sosial ini. Jadi bukan Cuma teori aja harus ada prakteknya dong. Atau bisa juga dengan cara ngadain seminar atau sejenisnya gitu buat ngenalin profesi pekerja sosial di kalangan masyarakat umum. Nah dengan begitu profesi peksos ini akan senmakin dikenal di masyarakat dan juga kalau bisa universitas yang buka jurusan kesejahteraan sosial diperbanyak vuat mempermudah orang jalsu msu daftar di jurusan KS kalau bisa juga bukan cm universitas negri yang buka jurusan ini tapi universitas swasta juga.

 

Penulis : Surya