Selasa, 12 Juli 2022 Himpunan Maahasiswa Sosiologi (Himasos) Fisip Unej menggelar rapat istimewa. Rapat ini diselenggarakan untuk menetapkan pergantian jabatan didalam suatu kepengurusan (Resuffle). Reshuffle pada Himasos dilakukan karena Sekretaris Bidang Akademik,  Annisa Dini Kamila, memutuskan untuk keluar dari Unej dan pindah ke kampus lain.

Sesuai dengan landasan hukum yang tertera pada peraturan organisasi (PO) Himasos Fisip Unej 2022 bab V pasal 20 ayat (3) mengenai reshuffle tentang pemberhentian pengurus atas dasar “kepindahan kuliah”.

Menurut Aulian, Ketua Himasos resuffle adalah hal yang tidak direncanakan dalam sebuah kepengurusan dan sifatnya sakral. “Reshuffle tidak bisa direncanakan karena apa yang ada dalam suatu kepengurusan sifatnya ditetapkan dan sakral jadi reshuffle di himasos ada ketentuannya seperti pindah kuliah,drop out,meninggal, nah kayak gitu jadi ga tiba-tiba.” kata Aulian saat di wawancara.

Posisi Sekretaris Bidang Akademik Himasos pun digantikan oleh Wisnu Wardhana yang sebelumnya menjabat sebagai anggota Departemen Kajian Teori Bidang Akademik. Sedangkan posisi Wisnu di anggota Departemen Kajian Teori Bidang Akademik akhirnya di gantikan oleh Alina Ratna Anjali yang dipilih oleh ketua Himasos dari warga sosiologi.

Wisnu memberikan tanggapannya mengenai reshuffle yang merubah posisinya di Himasos. Wisnu mengaku cukup kaget akan perubahan jabatannya dalam kepngurusan Himasos, sehingga butuh waku adaptasi.

“kalo perasaanku pribadi sih jujur kaget ya, kan kepengurusan udah berjalan anggap lah pertengahan, jadi proker-proker itu udah mulai masuk ke yang skalanya besar, Jadi lumayan bingung juga sih awalnya. Tapi semingguan setelah menempati tempat yang baru alhamdulillah sudah mulai terbiasa.” Terang Wisnu

Atas kepindahannya, Annisa mengaku berat meninggalkan tanggung jawabnya di Himasos dan butuh pertimbangan yang cukup matang.

“Perasaan ninggalin Himasos yaa pastinya berat dong, butuh pertimbangan juga kan, apalagi udah setengah jalan gitu.  Alhamdulillah dapet banyak pelajaran tentang keorganisasian, ketemu orang-orang hebat, dan banyak deh. Terus juga udah mulai acara offline, sering ketemu temen-temen banyak menciptakan kenangan berkesan menurut aku.” Ujar Annisa.

Annisa pun berharap bahwa di lain kesempatan dapat berkolaborasi lagi dengan Himasos “Namun, aku harap bakalan ada kolaborasi-kolaborasi selanjutnya walaupun udah ga di Hima lagi.” Kata Annisa.

Atas kejadian ini,Aulian, Ketua Himasos berharap anggota Himasos yang terkena reshuffle dapat bekerja dan berkontribusi penuh untuk berdedikasi kepada warga Sosiologi

“Harapannya agar bisa segera menyesuaikan,bisa bekerja bersama dan bisa berkontribusi penuh untuk berdedikasi kepada warga sosiologi.” Ujar Aulian. (Rayhan)

Senin (11/7/2022) Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) berkolaborasi dengan UKMKI Studi Islam Konferhensif Lingkup Sospol (SIKLUS) untuk menyelenggarakan kegiatan bakti sosial yang berbarengan dengan momentum Idul Adha di Dusun Darsono Desa Padasan. Bakti sosial ini berupa penyembelihan hewan Qurban yang berasal dari donasi yang terkumpul untuk kemudian dagingnya dibagikan kepada para warga di desa padasan. 

Satya Ekasari, ketua UKMKI SIKLUS menyampaikan bahwa bakti sosial ini adalah sebuah cara untuk dapat membantu orang lain yang membutuhkan.

“Kegiatan bakti sosial ini sebagai cara kita bisa membantu orang yang membutuhkan, serta wujud rasa syukur kita karena dengan kegiatan tersebut kita bisa bermanfaat bagi orang lain. seperti sabda dari Rasulullah SAW, sebaik-baiknya manusia diantaramu adalah yang paling banyak manfaatnya bagi orang lain.” Ujar Satya.

Ia juga menjelaskan bahwa kegiatan bakti sosial ini merupakan bentuk implementasi dari program kerja yang ada dan pelaksanaannya bertepatan dengan hari raya idul adha yang dirasa sebagai momentum yag pas untuk bisa melaksanakan kegiatan bakti sosial, dimana dari hasil uang donasi yang terkumpul dibelikan satu ekor kambing yang kemudian dagingnya dibagikan kepada masyarakat Desa Padasan yang membutuhkan.

Selain itu Satya juga menyampaikan terkait jalannya kegiatan bakti sosial ini mulai dari awal penyusunan panitia hingga waktu pelaksanaan kegiatan bakti sosial yang berjalan dengan lancar meskipun terdapat beberapa hal yang tidak sesuai dengan yang direncanakan. 

“Alhamdulillah kegiatan bakti sosial ini meskipun baru pertama kali dilaksanakan melalui cara kolaborasi antara BEM dan UKMKI Siklus namun terbilang cukup lancar meskipun ada sedikit kendala di waktu pelaksanaan kegiatan, yang mana awalnya kegiatan harusnya dilaksanakan di pagi hari tetapi terlaksana di siang hari.”Jelasnya.

Atas kolaborasi pada kegiatan ini Satya mengungkapkan harapannya agar kegiatan sosial semacam ini dapat dapat diteruskan nantinya oleh kepengurusan selanjutnya agar terus tercipta rasa kekeluargaan dan bergotongroyong untuk terus memberikan kebaikan bersama.

“Hal ini semoga menjadi awal mula estafet kepenggurusan yang baik, dengan besar harapan di kepenggurusan generasi selanjutnya mampu melaksanakan kembali kegiatan bakti sosial yang dilakukan seacara kolaborasi antara BEM dan SIKLUS sebagai wujud penerus estafet dari kepenggurusan sebelumnya. dan harapan kedepanya antara BEM dan SIKLUS terus membangun kekeluargaan, kebersamaan serta saling gotong royong untuk kebaikan bersama” (Nora Zila)

PRIMA- Jumat (8/7/2022) Aliansi Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) dan Badan Perwakilan Mahasiswa (BPM) Fakultas se-UNEJ melakukan audiensi kepada Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LP2M). Audiensi dilaksanakan sebagai forum evaluasi dan menuntut kejelasan LP2M dalam penyelenggaraan KKN Semester Genap T.A 2021/2022.  

Ketua BEM Fakultas Teknologi Pertanian, Romy, menyampaikan forum audiensi berangkat atas kegelisahan pra pelaksanaan KKN oleh mahasiswa peserta KKN dari berbagai fakultas.

“Kami mempertanyakan sistem yang belum jelas, panduan teknis yang dirasa belum siap, buku pedoman terbaru belum rilis ketika ada pembekalan. Lalu, terkait plotingan kelompok dan timeline yang masih berubah-ubah, BEM dan BPM tergerak dan sepakat menuntaskan apa yang menjadi permasalahan mahasiswa kepada LP2M”, ujarnya.

Disayangkan moderator audiensi dipegang oleh LP2M, lanjut Romy, Aliansi telah menyampaikan evaluasi dan LP2M berkomitmen menyelesaikan yang belum tuntas dibuktikan ditandatanganinya pakta integritas yang patut dikawal bersama.

“LP2M menganggap dirinya sebagai tuan rumah dan punya hak untuk memimpin forum. Namun, LP2M telah  menerima dengan baik, apa saja yang menjadi aspirasi yang dilayangkan kepada mereka LP2M mengaku bersalah dan meminta maaf kepada seluruh mahasiswa yang disaksikan oleh Aliansi BEM dan BPM se-UNEJ. Dibuktikan dengan penyepakatan pakta intergritas dan akan dikawal untuk perbaikan di masa mendatang.”, sambung Romy.

Amiq, Ketua BEM FISIP selaku Koordinator Lapangan Aliansi menyampaikan hasil audiensi akan dirilis sebagai laporan kepada mahasiswa UNEJ, terdapat poin-poin komitmen LP2M yang patut menjadi perhatian khusus mahasiswa untuk dikawal bersama.

“Hasil akan dilaporkan kepada publik, kepada mahasiswa dan media. Mohon dikawal bersama karena menjadi proyeksi jangka pendek kita untuk KKN Semester Genap T.A 2021/2022 dapat berjalan lancar”, sambung Amiq.

“Aliansi telah merekam komitmen LP2M. Terutama dalam penuntasan pelaksanaan baik SOP, rekognisi program setara KKN, atribut jaket KKN, buku pedoman KKN, hingga membuka ruang kritik untuk LP2M yang melibatkan mahasiswa secara partisipatif”, lanjut Amiq.

LP2M bersedia mencatat permasalahan pra pelaksanaan KKN sebagai evaluasi untuk pelaksanaan KKN Semester Genap T.A 2021/2022 dan KKN periode selanjutnya.

“Benar, telah tertandatangani dalam pakta integritas yang nanti dilampirkan di hasil audiensi. Aliansi telah menargetkan kelancaran pelaksanaan KKN periode ini sebagai jangka pendek. Dan KKN periode selanjutnya sebagai proyeksi jangka panjang. Mohon dikawal bersama, karena perjuangan belum usai”, jelas Amiq. (mhfr)

Pembentukan Satuan Tugas (Satgas) Pencegahan dan Penangan Kekerasan Seksual di beberapa kampus / Perguruan Tinggi Negeri (PTN) dengan berdasar Permendikbud Nomor 30 Tahun 2021 hingga saat ini belum menunjukkan kejelasan. Peraturan yang telah ditetapkan dari bulan september tahun lalu itu sampai detik ini belum juga terlaksana. Padahal pembentukan Satgas saat ini telah menjadi urgensi untuk segera dimiliki oleh setiap PTN, hal ini sebagai upaya menciptakan lingkungan Kampus yang aman bagi mahaiswa.

Mengenai upaya pengimplementasian peraturan tersebut di beberapa Perguruan Tinggi di Indonesia sendiri diketahui memiliki progress yang berbeda dari satu sama lainnya. Oleh karena itu pada tulisan ini akan menyajikan komparasi progress pengawalan isu kekerasan seksual dari beberapa universitas di Indonesia dengan tujuan dapat memperlihatkan sejauh mana langkah-langkah yang telah dilakukan Kampus-kampus dalam pengawalan isu kekerasan seksual serta pembentukan Satgas.

Diawali dari Universitas Jember, proses pembentukan satgas mengalami keterlambatan dari rencana semula pihak Rektorat Unej. Sejauh ini proses pembentukan Satgas di universitas jember masih terkendala di kementerian. Unej telah mengirimkan Panitia Seleksi (Pansel) yang selanjutnya akan membentuk satgas. Namun hingga saat ini belum ada informasi lanjut dari pihak kementerian. Di sisi lain sebenarnya Universitas Jember sendiri telah memiliki Pusat Studi Gender (PSG) yang bertugas menangani kasus-kasus kekerasan seksual yang terjadi di lingkungan kampus, namun kerja-kerja dari PSG sendiri tidak dapat terlalu jauh mengambil langkah sebab belum ada ketetapan resmi dari kementerian.

Selanjutnya, universitas yang tengah mempersiapkan pembentukan satgasnya adalah Institut Pertanian Bogor (IPB). Hingga update terkini, IPB telah memiliki bakal calon Panitia Seleksi untuk Pembentukan Satgas PPKS. Update dari IPB ini tidak jauh berbeda dari apa yang telah dilakukan oleh kampus Universitas Jember, karena sama-sama berada pada tahap pencalonan Panitia Seleksi untuk pembentukan Satgas PPKS. Permasalahan yang juga dihadapi di IPB adalah adanya keterlambatan dalam timeline pemilihan panitia hingga terkesan molor.

Menyusul universitas lainnya, yakni Universitas Indonesia (UI). UI sendiri mengaku telah memiliki tim khusus untuk menangani kekerasan seksual dan telah berkomitmen dalam melakukan penanganan serius terkait dengan isu ini secara komperehensif. Namun demi menaati aturan Permendikbud Nomor 30 Tahun 2021, UI wajib membentuk Satgas seperti halnya Kampus-Kampus lain. Saat ini progress yang dimiliki oleh UI sampai pada tahap perekrutan panitia seleksi untuk pembentukan satgas, di mana hal ini sama dengan apa yang sedang terjadi di Universitas Jember.

Lain halnya dengan UI, Universitas Brawijaya (UB) dalam usahanya untuk menangani permasalahan kekerasan seksual di lingkungan kampus, secara khusus di Fakultas Ilmu Sosial dan Politik (FISIP), telah memiliki sebuah Unit Pelayanan Kekerasan Seksual dan perundungan (ULTKSP). ULTKSP ini sendiri dibuat berdasarkan Permendikbud Nomor 30 Tahun 2021. Namun pengimplementasian Permendikbud Nomor 30 Tahun 2021 secara keseluruhan di lingkup kampus UB belum terwujud.

Masih di daerah yang sama, terdapat Universitas Negeri Malang (UM) yang saat ini telah menjajaki tahap penjaringan anggota Satgas. Berdasarkan timeline yang UM rilis dan sebarkan, pada saat tulisan ini ditulis proses penjaringan yang berlangsung adalah dilaksanakannya tahap wawancara calon anggota Satgas.

Selain beberapa kampusyang sudah disebutkan di atas, kampus di Indonesia juga masih banyak yang belum melakukan tugasnya untuk membentuk Satgas Pencegahan dan Penangan Kekerasan Seksual. Terbukti dari banyaknya kampus yang belum melakukan langkah awal sebagai permulaan pembentukan tim satgas ini.

Namun setidaknya terdapat dua kampus yang kami ketahui yang telah sukses membentuk Satgas di Jawa Timur, yaitu Universitas Surabaya (Unesa) dan Universitas 17 Agustus (Untag) Surabaya. Unesa dan Untag Surabay tersebut satu langkah lebih maju dibanding dengan Kampus-Kampus lain, utamanya Unej dalam pembentukan Satgas berdasar Permendikbud Nomor 30 Tahun 2021.

Dengan tulisan komparasi yang telah tim PRIMA dan Amnesty Unej sajikan ini dapat disimpulkan bahwa pembentukan satgas di kampus-kampus di Indonesia hingga saat ini belum optimal dan terkesan mundur dari jadwal yang seringkali diumbar oleh pihak kampus mengingat bahwa harusnya semua kampus telah memiliki Satgas ditahun ini sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan oleh Kementerian. (Dhavina)

Tak puas dengan tanggapan LP2M terhadap surat teguran yang dilayangkan pada 1 Juli kemarin, BEM FISIP langsung rilis pernyataan sikap. Adnino, Menteri Aksi Propaganda, menyatakan ketidakpuasaan BEM FISIP karena LP2M belum menjawab semua permasalahan yang ditegurkan.

“Ketika saya baca surat tanggapannya, masih ada permasalahan yang belum dijawab seperti terkait buku pedoman tematik yang memang terbukti tidak diperbarui dari tahun 2017. Kami nilai LP2M juga tidak siap dalam menyediakan alternatif solusi saat terjadi worst case.” Terang Adnino.

Lanjutnya, Adnino, kecewa atas jawaban dari LP2M yang dinilai terus berkelit dengan alasan yang klasik serta tidak siap sebagai pelaksana KKN dalam menjalankan tugasnya.

“Sebenarnya kami kecewa ya atas tanggapan LP2M tersebut yang terus berkelit dengan alasan yang klasik, juga tidak siap secara kelembagaan dalam pelaksanaan KKN ini.” Ungkap Adnino.

BEM FISIP juga merasa janggal atas pemotongan durasi KKN yang hanya menjadi 35 hari. Ini dinilai tidak etis dan menyalahi aturan karena tak ada rasionalisasi yang jelas secara akademis.

“Kami menemukan beberapa hal yang sangat janggal, terutama pada dipotongnya durasi KKN menjadi hanya 35 hari dalam proses penerjunan KKN. Dan ini kami nilai sangat tidak etis dan menyalahi aturan karena tidak ada rasionalisasi secara akdemis atas hal tersebut” Tambahnya.

Untuk langkah selanjutnya BEM FISIP mengaku akan terus berupaya mengawal aspirasi mahasiswa FISIP dengan memberikan gambaran masalah dan bersiap untuk melakukan gerakan yang lebih masif dengan membentuk aliansi mahasiswa Se-Universitas Jember untuk menuntut LP2M.

“Kami tidak akan mundur sedikitpun dalam mengawal aspirasi mahasiswa FISIP ini, kami akan terus berupaya memberikan gambaran masalah dan selanjutnya akan bersiap melakukan gerakan yang lebih masif dengan membentuk aliansi mahasiswa se-Unej untuk menuntut LP2M atas kegagapannya didepan seluruh mahasiswa UNEJ” Katanya.

Atas ketidaksiapan LP2M dalam  pelaksanaan KKN ini, BEM FISIP menuntut LP2M untuk mempertanggungjawabkan  dampak yang dirasakan oleh mahasiswa atas kegapapanya tersebut.

“Melihat kondisi ini kami merasa LP2M harus mempertanggung jawabkan kegagapannya tersebut dihadapan publik.” Tegas Amiq, Ketua BEM FISIP. (IPM)

Jumat, 1 Juli 2022 Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember (BEM FISIP UNEJ) melayangkan surat teguran kepada LP2M perihal keterlambatan penyelenggaraan Kuliah Kerja Nyata (KKN).

Amiq Ikmal selaku ketua BEM FISIP UNEJ mengungkapkan bahwa KKN saat ini telat dan tidak sesuai Timeline,  serta tak ada kejelasan informasi.

“Melihat obyektif hari ini kita memasuki waktu pelaksanaan KKN Reguler Semester Genap T.A  2021/2022, Namun dalam penyelenggaraannya oleh LP2M mahasiswa FISIP belum menemukan kejelasan terkait dengan plotingan kelompok dan plotingan lokasi, belum mendapatkan pedoman pentunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis serta konsep gagasan Grand Desain dari KKN tematik dengan cara komperhensif, sehingga kami pada akhirnya melakukan aksi untuk mendalami permasalahan dan melakukan aksi selanjutnya”. Jelas Amiq

Melihat hal tersebut, Kementrian analisis BEM FISIP menginisiasi pendataan permasalahan melalui survey tingkat kepuasaan yang diisi oleh mahasiswa FISIP yang selanjutnya menjadi poin teguran yang dilayangkan kepada LP2M.

“Untuk pendataan kemarin kita mengarahkan untuk mengisi survey kepada tingkat kepuasaan Mahasiswa FISIP terkait pola komunikasi yang disampaikan LP2M dari proses sosialisasi hingga pembekalan maupun sampai dengan kondisi hari ini. Pada Akhirnya kita menemukan masalah mengenai plotingan kelompok yang terlambat tidak sesuai dengan Timeline dan juga pada akhirnya munculah poin teguran yang kami layangkan”. Ungkapnya.

Menurut Amiq, meski telah ada Progress pembekalan pada tanggal 30 kemarin, nyatanya tak cukup membuat mereka mundur. BEM FISIP tetap inginkan LP2M harus mempertanggung jawabkan ketidakjelasan tersebut secara kelembagan kepada mahasiswa karena dinilai berdampak buruk pada proses KKN kedepannya.

“Walaupun ditanggal 30 telah ada Progress dari LP2M terkait kelompok pembekalan, kami tetap tidak ada aksi mundur satu langkah pun karena yang kami bawa bukan hanya terkait plotingan saja namun, bagaimana LP2M mempertanggungjawabkan ketidakjelasan secara kelembagaan kepada mahasiswa yang istilahnya akan mengarah kepada dampak buruk proses KKN kedepannya” tambahnya.

Berdasarkan hal itulah muara aksi yang dilakukan BEM FISIP UNEJ saat ini menekankan pada kritik dan evaluasi kepada lembaga LP2M.

Sementara itu, surat yang dilayangkan BEM FISIP UNEJ ini mendapat respon cepat dari LP2M

Ali, Sekretaris LP2M mengatakan alasan keterlambatan KKN disebabkan oleh KKN yang saat ini berbeda dengan KKN sebelum ada MBKM

"Tidak sesuai dengan Timeline yang di bagikan ditelegram karena KKN hari ini tidak seperti KKN yang sebelum ada MBKM," jelas Ali.

Ali juga menjelaskan bahwa kemunduran KKN juga disebabkan oleh banyaknya mahasiswa yang mengikuti program MBKM yang sedang menunggu pengumuman serta banyaknya mahasiswa yang melakukan pembatalan serta pendaftaran ulang.

"Banyak mahasiswa MBKM (magang, MSIB) yang menunggu pengumuman dalam artian kegiatan MBKM ini mereka yang daftar diterima atau tidak dan Banyak mahasiwa yang melakukan pembatalan dan pendaftaran baru lagi. Bahkan ada 400 mahasiwa pertama dari fakultas hukum yang mundur. Namun tidak apa-apa surat teguran ini bagus buat evaluasi bagi kami untuk selalu memperbaiki" Terang Ali.

“terkait informasi yang simpang siur mahasiswa dapat memantau melalui web LP2M” Tambahnya.

Akibat kemundurannya, KKN UNEJ dipotong menjadi hanya 35 hari saja agar tidak mengganggu perkuliahan di semester berikutnya.

“KKN ini kita potong menjadi 35 hari, sehingga nanti berakhirnya KKN tidak mengganggu perkuliahan disemester depan.” Tambahnya. (au)

16 Juni 2022 kemarin, diumumkan 3 pemenang ajang pemilihan Mahasiswa berprestasi tingkat Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Muflikhin mahasiswa kesejahteraan sosial 2020 sebagai juara 1 dalam ajang pilmapres 2022.  Dengan capaian prestasinya ini, Muflikhin yang akrab disebut Ikin ini mengaku bahwa ia memiliki prinsip yang dipegang teguh yakni “Tak main sebelum tugas tuntas.”

Alasan Ikin menggunakan prinsip ini karena ia sadar bahwa tugas utamanya sebagai seorang mahasiswa adalah belajar dan fokus terhadap pendidikannya. “Alasanku kenapa memegang prinsip itu karena belajar dari pengalaman ku waktu SMA dulu. Aktif di banyak organisasi dan perlombaan membuat aku sering main dan lupa akan tugas utama sebagai pelajar. Oleh karena itu aku memegang prinsip tidak main sebelum tugas tuntas.” Jelasnya.

Selain itu ikin juga menceritakan bagaimana cara dia dalam mengatur waktu yang baik yakni dengan memperioritaskan hal yang paling penting terlebih dahulu.

“Kalau time management versi aku yang pertama pastinya memprioritaskan yang paling utama dulu seperti antara tugas UAS sama KTI. Maka aku harus nyelesain dulu tugas UAS ku baru ngelanjutin tugas lomba.” Tutur ikin.

Sebagai mawapres tingkat fakultas, Ikin berbagi tips yang bisa dilakukan oleh mahasiswa untuk mempersiapkan diri dalam mengikuti ajang ini di tahun depan khususnya untuk mahasiswa angkatan 2021 dan 2022.

Berikut adalah tips jadi mawapres ala ikin:

1. Niat, poin ini menjadi poin yang paling penting untuk disiapkan. Niatkan dalam diri kalian ketika ingin mendaftar di mawapres untuk mencari ilmu (tholabul ilmi)

2. Kumpulkan sertifikat sebanyak-banyaknya baik itu sertifikat lomba, kegiatan relawan, SK organisasi. Karena di dalam mawapres ada skor tersendiri dari berbagai macam bidang, terutama skor yang paling tinggi ketika sertifikat tersebut tingkat internasional

3. Buat program inovasi yang sesuai dengan tema yang ditentukan

4. Mulai perbaiki tulisan karena untuk mendaftar menjadi seorang mawapres diwajibkan untuk membuat gagasan inovatif

5. Membiasakan diri untuk berbicara di depan umum 

Atas pencapaiannya ini Ikin mengaku sangat bersyukur karena persiapan yang dilakukan sangat mepet apalagi ditengah kesibukan UAS yang juga harus ia kerjakan.

“Rasanya bersyukur sekali dan masih tidak percaya” Karena persiapan yang sangat mepet. H-2 penutupan pendaftaran harus menyelesaikan berkas persyaratan. Mulai dari membuat karya tulis, vidio bahasa Inggris, portofolio, poster dan sebagainya.” Ujarnya. (ipm)

Akhir-akhir ini isu kekerasan seksual di berbagai lembaga pendidikan makin santer terdengar. Mirisnya, hal tersebut tidak relevan dengan penanganan yang harusnya diberikan oleh pihak kampus maupun pemerintah. Jika dapat ditarik akar permasalahannya, regulasi penanganan kekerasan seksual yang tidak kunjung mendapat kejelasan dapat menjadi penyebabnya.

Peraturan yang dikeluarkan oleh Kemendikbud yaitu Permendikbud Nomor 30 Tahun 2021. Berisikan permintaan terhadap Perguruan tinggi untuk segera membentuk Satuan Tugas (Satgas) pencegahan dan penangan kekerasan seksual. Nyatanya peraturan yang telah ditetapkan dari bulan september 2021 itu hingga saat ini belum juga terlaksana.

Jika melihat dari peraturannya, semestinya pada tahun 2022 ini semua perguruan tinggi sudah membentuk satgas kekerasan seksual. Jika tidak, maka akan ada sanksi yang diberikan berupa sanksi administrasi sampai penurunan akreditas terhadap kampus tersebut. Meski realitanya, tahun 2022 akan berakhir pada 6 bulan lagi dan satgas kekerasan seksual belum juga terbentuk.

Jika kita lihat kembali pada diskusi publik  27 November 2021 lalu. Rektor Universitas Jember berkomitmen untuk segera membentuk satgas sebagai upaya kampus dalam menangani kasus kekerasan seksual di awal tahun 2022. Terhitung hingga bulan ini, Satgas yang dijanjikan belum juga terbentuk.

“Berdasarkan Permendikbud itu satu tahun, namun kita tidak perlu nunggu satu tahunlah. harapan saya sih tahun depan awal-awal tahun 2022 itu kita sudah punya satgas.” Janji Rektor UNEJ, Bapak Iwan Taruna pada diskusi yang diadakan oleh Amnesty International Indonesia Chapter UNEJ dan PPMI DK Jember pada 2021 lalu.

Pak Totok, selaku Kemahasiswaan UNEJ mengatakan bahwa proses pembentukan Panitia seleksi (Pansel) untuk membentuk Satgas terhambat di kementerian

“Dari kami sudah menyerahkan data pansel ke kementerian, namun dari kementerian masih diproses sehingga kami hanya bisa menunggu,” ungkapnya.

Upaya yang dilakukan UNEJ dalam menangani kasus-kasus kekerasan seksual yang terjadi di lingkungan kampus adalah dengan membentuk Pusat Study Gender (PSG). Namun kerja-kerja yang dapat dilakukan PSG sendiri tak bisa terlalu jauh. Lagi-lagi karena belum ada ketetapan dari kementerian.

“Untuk menangani kasus-kasus yang terjadi memang sudah ada PSG. Namun karena dari kementerian sendiri belum ditetapkan, jadi PSG juga tidak dapat bertindak lebih jauh. Tapi setidaknya dari PSG nantinya jadi lebih siap” ujar pak Totok

Proses panjang yang memakan waktu ini menyebabkan penangan kasus kekerasan seksual di perguruan tinggi pun tak kunjung mendapat kejelasan. Dilain sisi, kasus yang semakin marak ini menimbulkan kekhawatiran dari mahasiswa. (ipm)

Jumat,1 April 2022, LPM PRIMA FISIP UNEJ menyelenggarakan kajian dengan tema Demokrasi dalam asas Mahasiswa. Kajian ini bertajuk "Hegemoni Kampus:Mencari Eksistensi Independensi dalam asas Mahasiswa". Tujuan dari kajian ini adalah membuka ruang diskusi kepada mahasiswa FISIP tentang Independensi mahasiswa dalam berdemokrasi di lingkup Kampus. Ali Ausath, Demisioner Ketua BEM FISIP tahun 2021 sebagai pemateri dan pemantik pada diskusi kali ini. 

Ali Ausath menjelaskan pentingnya demokrasi bagi mahasiswa. karena perlu digaris bawahi mahasiswa merupakan Agent of change dan social control masa depan masyarakat nantinya. Namun disisi lain, beliau menambahkan adanya pernyataan kontradiksi terkait hal ini dengan habit dan karakteristik mahasiswa di zaman sekarang. 

"Kita adalah agent of change. kita tidak sedang berada diatas menara gading, tapi kita yang menciptakan perubahan" kata Ali. 

Menurut Ali, sejak adanya Covid-19 dua tahun belakangan, mahasiswa jadi memiliki pemikiran pragmatis seperti lebih memilih kuliah secara daring (online) padahal telah disediakan opsi offline. Padahal kehidupan realita yang ada di masyarakat justru munculnya di lingkungan kampus tempat para mahasiswa bersosialisasi sebagaimana mestinya.

“Realita kehidupan sosial begitu mahasiswa keluar dari jenjang perkuliahan itu adanya dalam kehidupan sosial kampus,” ujarnya. 

Materi yang tak kalah penting juga mengenai Pers sebagai bentuk demokrasi mahasiswa di kampus. Pers yang merupakan pilar ke-4 demokrasi memberikan pengaruh besar dalam perkembangan informasi.

"Pers mahasiswa hadir sebagai bentuk kebebasan berekspresi mahasiswa karena Pers mahasiswa tidak terikat dengan pihak manapun sehingga ruang indepensi Pers lebih besar dibanding media diluar sana" 

Lain dengan pers yang merupakan wujud kebebasan mahasiswa, Ali Ausath juga menyampaikan adanya beberapa hal yang menjadi ruang kontra hegemoni dalam dunia pendidikan, yakni kebijakan-kebijakan dan juga para tenaga pendidik. Namun meski begitu Ali Ausath menekankan kepada mahasiswa untuk terus menghidupkan kampus sebagai awal wujud berdemokrasi.

“Jangan hanya hidup di kampus, tapi hidupkanlah kampus,” pesan beliau diakhir penyampaian materinya. (Seftina)

Sabtu, 02 April 2022, Komisi Pemilihan Umum Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember (KPUM FISIP UNEJ) telah mengeluarkan pengumuman terkait Pemilihan Umum Raya (PEMIRA) yang akan dilaksanakan pada hari Minggu, 03 april 2022.  

Adnino, selaku Ketua KPUM mengatakan bahwa "Pemilihan Umum Raya (PEMIRA) akan dilaksanakan pada hari Minggu, 03 April 2022,” Ujarnya.

Ketua umum KPUM juga mengatakan bahwa Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember (FISIP UNEJ) dapat melakukan pemilihan dari pukul 08.00 hingga 16.00 WIB

“Untuk pemilihan besok di mulai dari pukul 08.00 hingga 16.00 WIB, jadi mahasiswa mempunyai banyak waktu untuk melakukan pemilihan besok,” jelasnya.

Menurut KPUM, kendala SISTER sebagai sistem yang akan digunakan untuk Pemilihan Umum Raya (PEMIRA) kini sudah siap.

“Kami sudah melaksanakan uji coba SISTER berulang kali, dan saat uji coba kami menemukan beberapa kendala dan ketika menemui kendala disitu kami langsung mempebaiki kendala tersebut,” ujar Adnino.

“Kemarin itu ada kendala mengenai kode yang tidak bisa digunakan di HP namun hanya bisa digunakan di laptop. Dan setelah itu saya dan juga pak bagus (kemahasiswaan) mengonfirmasi kepada pihak UPPTI dan kemahasiswaan pusat untuk memperbaiki kendala tersebut,” tambahnya.

Sampai saat ini, Komisi Pemilihan Umum Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember (KPUM FISIP UNEJ) telah mengonfirmasi sudah begitu siap dan mengatakan untuk terus mengupayakan penuh pelaksanaan pemilihan umum raya yang minim celah dari kendala teknis maupun kendala-kendala lainnya.

(Syaifullah Hasan)

Selasa, 29 Maret 2022 lalu , setelah Pemilihan Umum Raya (PEMIRA) mengalami kemunduran, Komisi Pemilihan Umum Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember (KPUM FISIP UNEJ) saat ini tengah mempersiapkan beberapa kegiatan persiapan Pemira.

Sistem Informasi Terpadu (Sister) sebagai sistem yang akan dipakai sebagai alat pemilihan sedang dipersiapkan oleh KPUM bersama dengan UPT Teknologi Informasi dan Komunikasi Universitas Jember (UPTTI).

Adnino, selaku Ketua KPUM menjelaskan bahwa KPUM sudah melakukan beberapa kali uji coba kelayakan sistem bersama UPTTI “ sudah dua hari KPUM telah melakukan uji coba sistem dengan UPTTI mulai dari tanggal 29 dan 30 Maret 2022” jelasnya.

Menurut KPUM Uji coba kelayakan sistem ini dilakukan secara bertahap.

“Uji coba sistem ini dilakukan bersama KPUM dan Panitia Pemungutan Suara (PPS) besok tanggal 31 Maret 2022 melaksanakan uji coba bersama calon, timses dan perwakilan mahasiswa perjurusan, setelah melaksanakan uji coba KPUM melaksanakan sosialisasi berupa video tutorial kepada mahasiswa FISIP”Ujar Adnino.

Adnino, menambahkan bahwa fitur yang diajukan oleh KPUM sedikit mengalami kendalah sehingga perlu dilkukan pembenahan kembali oleh UPTTI. “Terdapat beberapa fitur seperti memasukkan kode dan pengaturan waktu pemilihan yang ketika dicoba di sister kerap terjadi eror” Ujarnya.

Selain uji kelayakan sistem, KPUM juga sedang melakukan pemenuhan persyaratan administrasi yang beberapa waktu lalu sempat mengalami kendala.

“KPUM juga sudah mengajukan Surat Ijin Kegiatan melalui Bu Vivin selaku Kasubag Kemahasiswaan kemungkinan masih dalam tahap penyerahan kepada Wakil Dekan III” Tambahnya.

Sementara itu, Ketua Bawaslu (Badan Pengawas Pemilu) Fisip Unej Dwija mengatakan selalu melakukan koordinasi dengan KPUM untuk mempercepat terselenggaranya Pemira tahun ini.

“Dari Bawaslu sampai dengan sekarang selalu melakukan koordinasi dengan KPUM perihal persiapan, timeline dan lain sebagainya” Kata Dwija.

Dwija juga menjelaskan dengan Pemira yang mundur, Bawaslu sedang melakukan perpanjangan Surat Keputusan (SK).

“Dari Bawaslu perhari ini juga masih mengupayakan perpajangan SK , kami sudah mengajukan selama dua minggu lebih namun belum selesai sampai dengan sekarang” Tambahnya.

(au)

Jumat, 25 Maret 2022.  Aktivis lingkungan masyarakat Kabupaten Jember melakukan aksi simpati peduli iklim. Dalam aksinya tersebut para aktivis lingkungan menggelar aksi long march dari double way Universitas Jember menuju depan kantor Pemerintah Kabupaten Jember.  Aksi ini dilakukan untuk menyuarakan keadaan bumi yang saat ini sedang mengalami krisis iklim karena pengaruh rusaknya lingkungan.

Tertulis dalam Press Realese yang dikeluarkan, ada beberapa tuntutan yang dibawa dalam aksi ini. Diantaranya adalah menuntut agar pemerintah Kabupaten Jember membuat kebijakan terkait Iklim yang responsif gender, disabilitas, dan sosial inklusi (gedsi). Selanjutnya masyarakat juga mendesak Pemkab Jember agar memberikan dukungan terhadap program kegiatan dan anggaran untuk hadapi krisis iklim di Kabupaten Jember.

terkait dengan hasil aksi, Aulian milki, selaku koordinator lapang sangat menyayangkan bahwa pemerintah tidak dapat memberikan respon atas aksi ini, diketahui bahwa pemerintah daerah pada saat itu sedang tidak berada di kantor. karen hal tersebut perlu adanya tindak lanjut atas tuntutan yang diberikan.

“Terkait hasil dari aksi yang dilakukan tersebut ialah harus ditindaklanjuti kembali akan tuntutan yang diberikan karena pada saat aksi dilakukan tidak bisa bertemu langsung terhadap para pemerintah daerah karena sedang tidak berada di kantor Pemerintah Kabupaten Jember dan hanya dapat bertemu dengan perwakilan satpol PP dan polres” ujar Aulian. 

Tak mendapatkan respon dari pemerintah langsung, Aulian menjelaskan ada aksi lanjutan yang akan dilaksanakan di hari jumat selanjutnya.

“karena belum ada respon langsung dari pemerintah, maka Fridays for future akan dilaksanakan mungkin di jumat selanjutnya” ungkapnya. (Adiba)

Sabtu (19/03), kembali digelar aksi damai long march oleh Front Pelajar Mahasiswa Papua Jember (FROPEMAPJE) di depan kantor DPRD Jember. Aksi ini ditujukan untuk mengecam tindak pelanggaran HAM yang tak kunjung berhenti di tanah Papua. selain itu  juga didasari oleh beberapa tuntutan. Diantaranya adalah tuntutan pencabutan terkait Otonomi Khusus yang diberikan oleh pemerintah kepada masyarakat Papua serta penolakan Pemekaran Daerah Otonomi Baru. 

Berdasarkan informasi yang didapat, Otonomi Khusus (OTSUS) disebut melahirkan banyak kekerasan terhadap warga Papua. 

 “Kami melihat otsus melahirkan kekerasan-kekerasan ke rakyat Papua, kami ingin otsus dicabut dan pemekaran DOB (Daerah Otonomi Baru) kami tolak.” ujar dari salah satu mahasiswa Papua.

Mahasiswa dan pelajar Papua juga mengecam segala tindak korupsi yang terjadi di Papua akibat adanya OTSUS dan DOB. Ada kekhawatiran masyarakat Papua bahwa OTSUS dan DOB akan menjadi peluang pengerukan kekayaan di tanah Papua. 

“Kami mengecam yang melakukan tindakan korupsi. Kami tidak ingin adanya otsus dan DOB ini menjadi peluang untuk mengambil kekayaan di Papua. Tidak hanya oknum tapi sistem, dari atas ke bawah.” imbuhnya

Berdasarkan keterangan yang didapat, pengusutan tindak korupsi di tanah Papua ini sulit untuk diselesaikan karena lemahnya penegakan hukum di Papua. “Kalo korupsi itu ada pembiaran. Penegakan hukum di Papua memang lemah, ruang demokrasinya tipis dan hukumnya tidak berlaku. Sehingga tingkat kekerasan dan ketidakadilan itu lebih besar di Papua.” tambahnya.

Tidak hanya di Jember, aksi tuntutan ini juga dilakukan di beberapa tempat. Salah satunya adalah di Jayapura. “ Teman-teman di daerah lain itu sudah, pertama kemarin itu di Jayapura,” Ungkapnya. (Dhav)