Ratusan Mahasiswa Aliansi BEM Jember Melakukan Aksi Demonstrasi Di Depan Kantor DPRD Jember

Selasa, 12 April 2022, ratusan mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi BEM se-Jember menggelar aksi demonstrasi di depan kantor DPRD Jember.

Dalam demonstrasi ini, dihadiri oleh beberapa perguruan tinggi seperti Universitas Jember, Universitas Muhammadiyah Jember, Politeknik Negeri Jember, STIE Mandala, dan perguruan tinggi lainnya yang ada di Kabupaten Jember.

Korlap aksi M. Yayan menjelaskan bahwa yang melatarbelakangi aksi ini ialah karena adanya keresahan bersama terkait isu penundaan pemilu, kenaikan harga minyak goreng, dan kenaikan PPN menjadi 11%.

“Tentu saja latarbelakang aksi ini karena adanya keresahan bersama antara rakyat dan mahasiswa setelah kita melakukan kajian, ternyata ada problem di Indonesia. Pertama tentang wacana penundaan pemilu dan tiga periode, kedua kenaikan harga minyak goreng dan kelangkaan minyak goreng, selanjutnya PPN 11% yang berpengaruh kepada BBM khususnya pertamax dan pertalite yang langka”. Kata M Yayan.

Dalam aksi tersebut ratusan mahasiswa membawa berbagai macam spanduk yang berisi tuntutan utama yang akan mereka orasikan. Terdapat 4 tuntutan yang diorasikan oleh Aliansi BEM se-Jember yakni :

  1. Mendorong Ketua DPRD Kabupaten Jember dan fraksi partai politik dalam komisi untuk menandatangani pakta integritas serta mendesak agar ketua DPR RI dan Presiden Jokowi secara tegas menolak penundaan pemilu 2024.
  2. Menuntut DPRD Kabupaten Jember untuk mendesak DPR RI dan MPR RI supaya tidak mengamandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUD NRI) tahun 1945.
  3. Mendorong DPRD Kabupaten Jember agar mendesak Presiden Jokowi untuk segera menyelesaikan persoalan tingginya harga minyak goreng dan meminta untuk melakukan Resuffle pada menteri perdagangan.
  4. Mendesak pemerintah untuk mencabut ketetapan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar 11%

M Yayan menyebutkan saat demontrasi berlangsung, terdapat kendala yang dihadapi oleh Aliansi BEM se-Jember yakni dalam menandatangani pakta integritas oleh seluruh fraksi partai politik.

“Kendalanya dalam penyiapan pakta integritas yang isinya harus di tandatangani oleh seluruh fraksi partai politik namun sampai pukul 16.30 WIB yang tandatangan hanya 3 fraksi partai politik saja sehingga kita harus menunggu dan sedikit ada bentrokan yang dilakukan oleh massa aksi akibat kelamaan menunggu” jelasnya.

Dalam aksi ini, diperoleh beberapa hasil capaian salah satunya tertandatangani pakta integritas oleh seluruh fraksi partai politik DPRD Jember.

“Untuk hasil pakta integritas sudah jelas dan tertandatangani. dan kami berharap dari adanya aksi ini beberapa tuntutan kita tadi bisa disampaikan ke bagian pemerintah pusat oleh DPRD jember” kata M Yayan.

Selanjutnya, Aliansi BEM se-Jember akan terus mengawal dan akan siap menggerakkan ulang seluruh mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi di Kabupaten Jember apabila dalam waktu 3x24 jam tidak terdapat keberlanjutan dari adanya aksi sore hari ini.

(Syaifullah Hasan)

LPM PRIMA Selenggarakan Kajian : Independensi Mahasiswa Dalam Asas Mahasiswa

Jumat,1 April 2022, LPM PRIMA FISIP UNEJ menyelenggarakan kajian dengan tema Demokrasi dalam asas Mahasiswa. Kajian ini bertajuk "Hegemoni Kampus:Mencari Eksistensi Independensi dalam asas Mahasiswa". Tujuan dari kajian ini adalah membuka ruang diskusi kepada mahasiswa FISIP tentang Independensi mahasiswa dalam berdemokrasi di lingkup Kampus. Ali Ausath, Demisioner Ketua BEM FISIP tahun 2021 sebagai pemateri dan pemantik pada diskusi kali ini. 

Ali Ausath menjelaskan pentingnya demokrasi bagi mahasiswa. karena perlu digaris bawahi mahasiswa merupakan Agent of change dan social control masa depan masyarakat nantinya. Namun disisi lain, beliau menambahkan adanya pernyataan kontradiksi terkait hal ini dengan habit dan karakteristik mahasiswa di zaman sekarang. 

"Kita adalah agent of change. kita tidak sedang berada diatas menara gading, tapi kita yang menciptakan perubahan" kata Ali. 

Menurut Ali, sejak adanya Covid-19 dua tahun belakangan, mahasiswa jadi memiliki pemikiran pragmatis seperti lebih memilih kuliah secara daring (online) padahal telah disediakan opsi offline. Padahal kehidupan realita yang ada di masyarakat justru munculnya di lingkungan kampus tempat para mahasiswa bersosialisasi sebagaimana mestinya.

“Realita kehidupan sosial begitu mahasiswa keluar dari jenjang perkuliahan itu adanya dalam kehidupan sosial kampus,” ujarnya. 

Materi yang tak kalah penting juga mengenai Pers sebagai bentuk demokrasi mahasiswa di kampus. Pers yang merupakan pilar ke-4 demokrasi memberikan pengaruh besar dalam perkembangan informasi.

"Pers mahasiswa hadir sebagai bentuk kebebasan berekspresi mahasiswa karena Pers mahasiswa tidak terikat dengan pihak manapun sehingga ruang indepensi Pers lebih besar dibanding media diluar sana" 

Lain dengan pers yang merupakan wujud kebebasan mahasiswa, Ali Ausath juga menyampaikan adanya beberapa hal yang menjadi ruang kontra hegemoni dalam dunia pendidikan, yakni kebijakan-kebijakan dan juga para tenaga pendidik. Namun meski begitu Ali Ausath menekankan kepada mahasiswa untuk terus menghidupkan kampus sebagai awal wujud berdemokrasi.

“Jangan hanya hidup di kampus, tapi hidupkanlah kampus,” pesan beliau diakhir penyampaian materinya. (Seftina)

 

Sistem Pemilihan Siap Digunakan, Kini KPUM Tetapkan Pemira Fisip 2022

Sabtu, 02 April 2022, Komisi Pemilihan Umum Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember (KPUM FISIP UNEJ) telah mengeluarkan pengumuman terkait Pemilihan Umum Raya (PEMIRA) yang akan dilaksanakan pada hari Minggu, 03 april 2022.  

Adnino, selaku Ketua KPUM mengatakan bahwa "Pemilihan Umum Raya (PEMIRA) akan dilaksanakan pada hari Minggu, 03 April 2022,” Ujarnya.

Ketua umum KPUM juga mengatakan bahwa Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember (FISIP UNEJ) dapat melakukan pemilihan dari pukul 08.00 hingga 16.00 WIB

“Untuk pemilihan besok di mulai dari pukul 08.00 hingga 16.00 WIB, jadi mahasiswa mempunyai banyak waktu untuk melakukan pemilihan besok,” jelasnya.

Menurut KPUM, kendala SISTER sebagai sistem yang akan digunakan untuk Pemilihan Umum Raya (PEMIRA) kini sudah siap.

“Kami sudah melaksanakan uji coba SISTER berulang kali, dan saat uji coba kami menemukan beberapa kendala dan ketika menemui kendala disitu kami langsung mempebaiki kendala tersebut,” ujar Adnino.

“Kemarin itu ada kendala mengenai kode yang tidak bisa digunakan di HP namun hanya bisa digunakan di laptop. Dan setelah itu saya dan juga pak bagus (kemahasiswaan) mengonfirmasi kepada pihak UPPTI dan kemahasiswaan pusat untuk memperbaiki kendala tersebut,” tambahnya.

Sampai saat ini, Komisi Pemilihan Umum Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember (KPUM FISIP UNEJ) telah mengonfirmasi sudah begitu siap dan mengatakan untuk terus mengupayakan penuh pelaksanaan pemilihan umum raya yang minim celah dari kendala teknis maupun kendala-kendala lainnya.

(Syaifullah Hasan)

PEMIRA DITUNDA : KPUM SEDANG PERSIAPKAN KEPERLUAN PEMILIHAN

Selasa, 29 Maret 2022 lalu , setelah Pemilihan Umum Raya (PEMIRA) mengalami kemunduran, Komisi Pemilihan Umum Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember (KPUM FISIP UNEJ) saat ini tengah mempersiapkan beberapa kegiatan persiapan Pemira.

Sistem Informasi Terpadu (Sister) sebagai sistem yang akan dipakai sebagai alat pemilihan sedang dipersiapkan oleh KPUM bersama dengan UPT Teknologi Informasi dan Komunikasi Universitas Jember (UPTTI).

Adnino, selaku Ketua KPUM menjelaskan bahwa KPUM sudah melakukan beberapa kali uji coba kelayakan sistem bersama UPTTI “ sudah dua hari KPUM telah melakukan uji coba sistem dengan UPTTI mulai dari tanggal 29 dan 30 Maret 2022” jelasnya.

Menurut KPUM Uji coba kelayakan sistem ini dilakukan secara bertahap.

“Uji coba sistem ini dilakukan bersama KPUM dan Panitia Pemungutan Suara (PPS) besok tanggal 31 Maret 2022 melaksanakan uji coba bersama calon, timses dan perwakilan mahasiswa perjurusan, setelah melaksanakan uji coba KPUM melaksanakan sosialisasi berupa video tutorial kepada mahasiswa FISIP”Ujar Adnino.

Adnino, menambahkan bahwa fitur yang diajukan oleh KPUM sedikit mengalami kendalah sehingga perlu dilkukan pembenahan kembali oleh UPTTI. “Terdapat beberapa fitur seperti memasukkan kode dan pengaturan waktu pemilihan yang ketika dicoba di sister kerap terjadi eror” Ujarnya.

Selain uji kelayakan sistem, KPUM juga sedang melakukan pemenuhan persyaratan administrasi yang beberapa waktu lalu sempat mengalami kendala.

“KPUM juga sudah mengajukan Surat Ijin Kegiatan melalui Bu Vivin selaku Kasubag Kemahasiswaan kemungkinan masih dalam tahap penyerahan kepada Wakil Dekan III” Tambahnya.

Sementara itu, Ketua Bawaslu (Badan Pengawas Pemilu) Fisip Unej Dwija mengatakan selalu melakukan koordinasi dengan KPUM untuk mempercepat terselenggaranya Pemira tahun ini.

“Dari Bawaslu sampai dengan sekarang selalu melakukan koordinasi dengan KPUM perihal persiapan, timeline dan lain sebagainya” Kata Dwija.

Dwija juga menjelaskan dengan Pemira yang mundur, Bawaslu sedang melakukan perpanjangan Surat Keputusan (SK).

“Dari Bawaslu perhari ini juga masih mengupayakan perpajangan SK , kami sudah mengajukan selama dua minggu lebih namun belum selesai sampai dengan sekarang” Tambahnya.

(au)

Bumi Alami Krisis Iklim, Aktivis Lingkungan Gelar Aksi Simpati

Jumat, 25 Maret 2022.  Aktivis lingkungan masyarakat Kabupaten Jember melakukan aksi simpati peduli iklim. Dalam aksinya tersebut para aktivis lingkungan menggelar aksi long march dari double way Universitas Jember menuju depan kantor Pemerintah Kabupaten Jember.  Aksi ini dilakukan untuk menyuarakan keadaan bumi yang saat ini sedang mengalami krisis iklim karena pengaruh rusaknya lingkungan.

Tertulis dalam Press Realese yang dikeluarkan, ada beberapa tuntutan yang dibawa dalam aksi ini. Diantaranya adalah menuntut agar pemerintah Kabupaten Jember membuat kebijakan terkait Iklim yang responsif gender, disabilitas, dan sosial inklusi (gedsi). Selanjutnya masyarakat juga mendesak Pemkab Jember agar memberikan dukungan terhadap program kegiatan dan anggaran untuk hadapi krisis iklim di Kabupaten Jember.

terkait dengan hasil aksi, Aulian milki, selaku koordinator lapang sangat menyayangkan bahwa pemerintah tidak dapat memberikan respon atas aksi ini, diketahui bahwa pemerintah daerah pada saat itu sedang tidak berada di kantor. karen hal tersebut perlu adanya tindak lanjut atas tuntutan yang diberikan.

“Terkait hasil dari aksi yang dilakukan tersebut ialah harus ditindaklanjuti kembali akan tuntutan yang diberikan karena pada saat aksi dilakukan tidak bisa bertemu langsung terhadap para pemerintah daerah karena sedang tidak berada di kantor Pemerintah Kabupaten Jember dan hanya dapat bertemu dengan perwakilan satpol PP dan polres” ujar Aulian. 

Tak mendapatkan respon dari pemerintah langsung, Aulian menjelaskan ada aksi lanjutan yang akan dilaksanakan di hari jumat selanjutnya.

“karena belum ada respon langsung dari pemerintah, maka Fridays for future akan dilaksanakan mungkin di jumat selanjutnya” ungkapnya. (Adiba)

 

 

Masalah HAM Tak Kunjung Selesai, Pelajar dan Mahasiswa Papua Kembali Gelar Aksi

Sabtu (19/03), kembali digelar aksi damai long march oleh Front Pelajar Mahasiswa Papua Jember (FROPEMAPJE) di depan kantor DPRD Jember. Aksi ini ditujukan untuk mengecam tindak pelanggaran HAM yang tak kunjung berhenti di tanah Papua. selain itu  juga didasari oleh beberapa tuntutan. Diantaranya adalah tuntutan pencabutan terkait Otonomi Khusus yang diberikan oleh pemerintah kepada masyarakat Papua serta penolakan Pemekaran Daerah Otonomi Baru. 

Berdasarkan informasi yang didapat, Otonomi Khusus (OTSUS) disebut melahirkan banyak kekerasan terhadap warga Papua. 

 “Kami melihat otsus melahirkan kekerasan-kekerasan ke rakyat Papua, kami ingin otsus dicabut dan pemekaran DOB (Daerah Otonomi Baru) kami tolak.” ujar dari salah satu mahasiswa Papua.

Mahasiswa dan pelajar Papua juga mengecam segala tindak korupsi yang terjadi di Papua akibat adanya OTSUS dan DOB. Ada kekhawatiran masyarakat Papua bahwa OTSUS dan DOB akan menjadi peluang pengerukan kekayaan di tanah Papua. 

“Kami mengecam yang melakukan tindakan korupsi. Kami tidak ingin adanya otsus dan DOB ini menjadi peluang untuk mengambil kekayaan di Papua. Tidak hanya oknum tapi sistem, dari atas ke bawah.” imbuhnya

Berdasarkan keterangan yang didapat, pengusutan tindak korupsi di tanah Papua ini sulit untuk diselesaikan karena lemahnya penegakan hukum di Papua. “Kalo korupsi itu ada pembiaran. Penegakan hukum di Papua memang lemah, ruang demokrasinya tipis dan hukumnya tidak berlaku. Sehingga tingkat kekerasan dan ketidakadilan itu lebih besar di Papua.” tambahnya.

Tidak hanya di Jember, aksi tuntutan ini juga dilakukan di beberapa tempat. Salah satunya adalah di Jayapura. “ Teman-teman di daerah lain itu sudah, pertama kemarin itu di Jayapura,” Ungkapnya. (Dhav)

 

Tak Ada Kejelasan Kuliah Luring, Mahasiswa Dilema

Berdasarkan surat edaran Rektor Nomor 3539/UN25/TU/2022 yang dikeluarkan pada Kamis tanggal 24 Februari 2022. Tentang Penundaan Penyelenggaraan Pembelajaran Tatap Muka Semester Genap Tahun Akademik 2021/2022.  Surat tersebut berisi tiga poin penting salah satunya terkait penundaan perkuliahan luring yang dimulai tanggal 28 Februari 2022 berubah menjadi tanggal 21 Maret 2021. 

Namun sampai detik ini hari Jum’at tanggal 18 Maret 2022 belum terkonfirmasi pasti mengenai kelanjutan kuliah dengan sistem tatap muka. Banyaknya keluhan mahasiswa mengenai lambatnya Birokrasi yang ada di FISIP membuat mahasiswa kebingungan menanggapi surat edaran yang dikeluarkan sebelumnya.

“Hal membosankan menunggu sampai sekarang belum ada informasi secara jelas dan bisa dipertanggungjawabkan. Selama ini infonya masih simpang siur mouth-to-mouth. Saya sebagai mahasiswa serasa digantung” Tutur Khoirul Anam, salah satu mahasiswa Kesejahteraan Sosial. 

Dari pihak dekanat memberikan statement bahwasannya perkuliahan tetap dilaksanakan secara luring dengan melalui pengaturan yang ketat, "Terkait perkuliahan maka sejak tanggal 21 Maret 2022 dimulai dengan perkuliahan tatap muka meski melalui pengaturan yang ketat sesuai letentuan yang ada disistem"Ujar Dekan FISIP UNEJ. 

Meski begitu belum ada edaran resmi mengenai hal tersebut.

Prof.Dr. Zahra Puspitaningtyas selaku Wakil Dekan 1 Mengungkapkan "Masih menunggu evaluasi dari kantor pusat" Ujarnya.

Mengingat bahwa Sebagian besar mahasiswa yang ada di Universitas Jember berasal dari luar daerah Jember, sehingga hal ini mempengaruhi minat belajar mahasiswa dalam menghadapi kesiapan kuliah daring ataupun luring.

Seperti yang diungkapkan oleh Haryati Eiren mahasiswa yang berasal dari Medan, “Sungguh membuat bingung dan mempersulit aktivitas perkuliahan bagi saya. Karena saya dari luar pulau jawa menjadi plin plan untuk menentukan keputusan berangkat ke pulau jawa atau tidak.”

Mengenai adanya problematika yang dihadapi mahasiswa, mereka masih berharap agar pihak Kampus secepatnya mengambil sebuah tindakan, terutama kepastian terkait kuliah daring ataupun luring. Kejadian seperti ini banyak yang menganggap Birokrasi kampus terutama FISIP lambat dalam memberi sebuah informasi.

“Harapan saya FISIP harus lebih gerak cepat (gercep) memberikan informasi kepada mahasiswa dengan memperhatikan dan mempertimbangkan secara matang. Jika memang belum siap menerapkan perkuliahan luring maka jangan dipaksakan. Karena taruhannya adalah banyak orang. Namun kalau FISIP telah siap ya tidak apa-apa. Apapun keputusannya mengenai perkuliahan, saya harap segera informasikan kepada mahasiswa. Jangan mendadak. Karena mahasiswa sangat menunggu akan hal itu” Jelas Khoirul Anam.

Banyak harapan dari mahasiswa terkait alur Birokrasi di FISIP agar segera mengambil keputusan dan yang pasti hasil dari keputusan tersebut harus cepat, tepat dan akurat. (Leha)

MUNCUL SURAT KRITIK, BENTUK KEKECEWAAN TERHADAP FAKULTAS

Munculnya sebuah surat kritik yang ditempelkan di lingkungan FISIP cukup menyita perhatian. Surat tersebut berisikan sebuah kritikan tajam yang ditujukan kepada tatanan birokrat dan kondisi mahasiswa FISIP saat ini. Tak diketahui siapa penulisnya. Tapi dapat dilihat dari isinya, surat itu menunjukkan ekspresi kekecewaan suatu pihak terhadap kondisi lingkungan pendidikannya. Penulis surat kritik tersebut mengecam kerja birokrat dalam keruwetan birokrasi serta sikap apatis mahasiswa FISIP akan kebobrokan dalam lembaganya sendiri.

Penulis surat kritik menyayangkan bahwa fakultas yang didaulat menjadi acuan dan miniatur dalam pengimplementasian demokrasi yang ideal ternyata semakin hari semakin terlihat kebobrokannya. Hal tersebut tertulis didalam surat pada paragraf pertama “Fakultas yang selama ini didaulat menjadi fakultas acuan semakin terlihat kebobrokan didalamnya.....” tulis sang penulis.

Ali Ausath, Demisioner Ketua BEM FISIP 2021 menganggap bahwa datangnya surat kritikan tersebut adalah sebagai pengingat terhadap warga FISIP. Ali juga meyakini bahwa surat semacam ini berasal dari orang-orang yang peduli akan kondisi yang terjadi saat ini.

“Adanya surat seperti itu sebagai reminder lah. Walaupun kita tidak tahu surat itu dari siapa. Namun, yang pasti itu dari orang-orang yang memang peduli terhadap kondisi saat ini”

Setelah kemunculan kritikan tersebut, Ali menyatakan bahwa masyarakat FISIP perlu merespon “Tugas kita saat ini adalah meresponnya. Merespon apabila memang benar terkait dengan problemtika yang terjadi akibat PEMIRA, ya kita harus membenahi kepada penyelenggara, calon, kita dan kepada Dekanat, “ jelasnya.

Ali juga mengingatkan untuk mahasiswa agar selalu mengingat Asas- Asas mahasiswa sehingga pembelajaran demokrasi dapat berjalan dengan baik “Dan jangan dilupakan terkait Asas-Asas mahasiswa, bagaimana artinya pemilu raya FISIP dapat berjalan dengan baik sebagai sebuah pembelajaran demokrasi” imbuhnya.

Ari Monnik,salah satu calon Ketua Himpunan Hubungan Internasional (HI) juga berpendapat bahwa munculnya surat kritikan akibat adanya permasalahan yang benar-benar serius. Ia berkata ”Mengingat adanya surat yang dilayangkan seperti itu, pastinya ada permasalahan yang memang benar-benar sampai saat ini masih urgent dan tidak mendapatkan respon sepenuhnya dari berbagai pihak.” Ungkap Monnik.

Calon dari HI ini juga berharap agar mahasiswa menjadi lebih peka terhadap masalah yang terjadi, juga ketegasan Birokrat dalam kerjanya.

“Harapan untuk warga fisip sendiri, ayok peka terhadap permasalahan satu sama lain. Dan untuk birokrat FISIP sendiri, kita perlu adanya alur yang jelas, dan juga ketegasan untuk tidak membingungkan mahasiswanya” jelasnya. (ipm)

 

 

 

 

Menuju Pemira Ideal, Sistem Manakah Yang Sesuai

Tidak hanya Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) yang menyelenggarakan kontestasi politik atau Pemilihan Raya Mahasiswa (Pemira) disetiap tahun, fakultas-fakultas lain juga menyelenggarakan kegiatan serupa.

Perubahan pemilihan offline menjadi online, beberapa fakultas yang ada di Universitas Jember (UNEJ) mempunyai cara-cara tersendiri dengan sistem voting yang mereka terapkan. Dengan harapan asas-asas Langsung Umum Bebas dan Rahasia (LUBER) Jujur dan Adil (JURDIL) dapat menjadi landasan utama.

Dalam penerapan sistem voting Pemira, terdapat fakultas yang memanfaatkan fasilitas kampus yakni menggunakan e-voting pada sister dan ada juga fakultas yang memilih sistem voting lain yang sesuai dengan tujuan mereka.

Ungkap Muiz mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB) yang beberapa bulan lalu baru saja menyelenggarakan Pemira, “ Pemira menggunakan e-voting sister ini telah diterapkan pada fakultas saya dua tahun berturut-turut, sistem ini efesien karena tahap-tahap yang cepat,”Ungkapnya.

Namun, Muiz juga memperjelas dengan tahap-tahap yang cepat tersebut ternyata banyak celah-celah kecurangan yang dapat dilakukan oleh mahasiswa yang berkepentingan.

“KPUM selaku penyelenggara tidak mempunyai otoritas penuh yang seharusnya mengatur segala rangakaian kegiatan pemilihan, Misalnya Nomor Induk Mahasiswa (NIM) bisa dengan mudah diberikan kepada temennya sehingga hak memilih bisa digantikan yang kemudian praktek tersebut menciderai asas Langsung yang ada pada asas-asas Demokrasi,” Imbuhnya

Muiz juga mengatakan “ e-voting ini dari tahun ketahun memiliki fitur-fitur yang sama, minim adanya fitur baru yang memperkuat asas-asas LUBER JURDIL jadi untuk kelayakan sistem juga patut dipertanyakan,”.

Disisi lain Fakultas Ekonomi dan Bisnis, terdapat Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP) menerapkan sistem voting sama yakni menggunakan e-voting Sister.

Akbar mahasiswa FKIP menjelaskan “ Menggunakan e-voting memang cepat dan sesuai banget dengan mahasiswa saat ini yang menghindari hal yang rumit, namun tidak disangka-sangka ternyata e-voting sister yang cepat atau efesien ini terdapat campur tangan suara birokrat yang hal itu dilaur ekpekstasi kami (mahasiswa), birokrat yang seharusnya tidak mempunyai hak untuk ikut campur malah melakukan penyumbangan suara, karena sistem memang yang memang sepenuhnya dari sana bukan KPUM,” Ungkapnya.

“Pada hari pelaksanaan e-voting  Sister sempat mengalami kendala dan mempengaruhi hasil akhir suara yang ketika kami Complain ternyata perubahan suara itu sangat cepat berpindah, sehingga kejanggalan lain muncul dalam benak kami” tutur lanjutnya.

Namun, berbeda dengan Fakultas Ilmu Komputer (Fasilkom) yang tidak menggunakan e-voting Sister, melainkan menggunakan sistem lain yang mereka desain sendiri.

Menurut Bagus, Salah satu Mahasiswa Fakultas Ilmu Komputer mengatakan “Sistem pemilihan yang digunakan dalam pemilihan ketua dan wakil Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) fakultas berupa website yang telah dibuat oleh Komisi Pemilihan Umum Mahasiswa (KPUM) sistem ini sangat kredibel karena beberapa tahap verifikasi yang ketat dan dipantau penuh oleh KPUM sehingga minim celah kecurangan saat diterapkan dalam Pemira online,” Ungkapnya.

Bagus juga menjelaskan, tahap verifikasi yang ketat dan bertahap memang membutuhkan beberapa waktu bagi pemilih, namun dengan adanya hal tersebut tidak dapat memungkinkan jika kesempatan memilih tersebut akan dialihkan kepada orang lain.

“Token yang diberikan berbeda-beda, dipilih secara acak dengan durasi waktu yang singkat dan dikirim melalui email pribadi menjadi bukti bahwasannya campur tangan orang lain akan sulit terjadi”Lanjutnya. (Wilda)

 

Tanyakan Kepastian Pemira, Banwaslu Layangkan Surat Kepada KPUM

Senin, 28 Februari 2022, KPUM mengeluarkan Press Release terkait dengan penundaan pelaksanaan Pemira FISIP UNEJ yang harusnya dilaksanakan pada tanggal 1 Maret lalu. Setelah keluarnya Press Release tersebut, kemarin pada tanggal 3 Maret Badan Pengawas Pemilu (BANWASLU) FISIP UNEJ melayangkan surat yang berisi permintaan kepastian pelaksaan Pemira kepada KPUM selaku pihak penyelenggara Pemilihan Umum Raya Mahasiswa.

Pihak BANWASLU, selaku pengawas dalam pelaksanaan Pemira mengaku urgensi dari dilayangkannya surat kepada KPUM tesebut adalah untuk menghimbau KPUM untuk mengeluarkan statement resmi kepada seluruh warga FISIP terkait kepastian pelaksanaan Pemira sehingga tak ada informasi simpang siur yang beredar.

Dwija Panji, Ketua BANWASLU, menjelaskan “Berkaitan dengan surat yang sudah dilayangkan kepada KPUM urgensinya adalah BANWASLU menghimbau kepada pihak KPUM  agar segera mengeluarkan statement resmi kepada kami warga FISIP agar tidak terjadi informasi yang simpang siur, jadi agar kami mendapatkan kepastiaan dari pelaksanaan Pemira,” terangnya.

Beberapa saat setelah surat dari BANWASLU dilayangkan, KPUM segera mengeluarkan Press Release untuk menanggapi surat tersebut. KPUM menuangkan 3 poin penjelasan dalam Press Release yang dikeluarkan. Tertera pada poin ke 3 dijelaskan bahwa KPUM akan segera melakukan sosialisasi terbuka mengenai penyelenggaran Pemira secepat mungkin.

“Kami akan segera melakukan sosialisasi terbuka terkait pelaksanaan Pemira secepat mungkin setelah kordinasi dengan MAWA pusat dan UPTTI,” jelas Adnino Wanamariq, Ketua KPUM.

Selanjutnya, terkait dengan kepastian tanggal pelaksanaan Pemira, dari pihak KPUM pun belum dapat memberikan kepastian tanggal berapakah pemira akan dilaksanakan. Namun, KPUM menjelaskan bahwa Pemira akan dilaksanakan setelah adanya modifikasi sistem pada SISTER oleh pihak UPTTI sesuai dengan tuntutan KPUM pada Forum Keterbukaan yang telah dilaksanakan.

“Pemira akan dilaksanakan Setelah SISTER selesai dimodifikasi sesuai dengan tuntutan KPUM pada Forum Keterbukaan yang telah dilaksanakan,” imbuhnya. (ipm)

 

 

 

 

 

Bantuan Mulai Berdatangan, Ukraina Tak Lagi Sendiri Hadapi Rusia

Kamis, 24 Februari 2022, mengawali pecahnya perang Ukraina-Rusia. Kurang lebih selama 3 hari Pihak Ukraina sendirian tanpa ada pertolongan dari pihak mana pun. Selama itu pula Ukraina kewalahan melawan Negara Adikuasa, Rusia.

Sebelumnya, NATO dan AS begitu vokal menyuarakan untuk terus mengawal dan membersamai Ukraina dalam menghadapi Rusia. Selama itu Ukraina harus menopang bebannya sendiri. Memperjuangkan hak kemerdekaannya dari Rusia. Lantas ke mana NATO dan AS?

Dilansir dari CNBC Indonesia, Ada beberapa hal yang membuat NATO dan Amerika Serikat tidak bisa langsung membantu Ukraina.

Pertama, Ukraina bukanlah anggota resmi dari aliansi NATO. Jadi tidak ada kewajiban bagi NATO untuk membantu krisis yang terjadi di Ukraina, sekalipun Ukraina sudah mulai melobi untuk bergabung dengan NATO.

Kedua, dikutip dari CNN Internasional, secara resmi Joe Biden tidak akan mengirim pasukan untuk membantu Ukraina melawan Rusia.

“Pasukan kami tidak dan tidak akan terlibat dalam konflik. Pasukan kami tidak pergi ke Eropa untuk berperang di Ukraina, tetapi membela sekutu NATO dan meyakinkan sekutu di Timur,” jelasnya pada Jumat (25/2).

Di samping itu Presiden Ukraina, Volodymyr Zelensky merasa kecewa dengan NATO dan AS. Ia tidak menyangka bahwa keduanya tidak bertindak untuk mendukung Ukraina. Ia juga menilai anggota NATO tidak berniat untuk bersekutu dengan Ukraina.

“Kami ditinggalkan sendirian untuk membela negara kami,” katanya. “Siapa yang siap bertarung bersama kami? Saya tidak melihat siapa pun. Siapa yang siap memberi Ukraina jaminan keanggotaan NATO? Semua orang takut,” imbuhnya, dikutip dari AFP, Jumat (25/2).

Setelah melewati hari-hari sulit, kini Ukraina dapat bernapas lega, lantaran bantuan dari beberapa negara mulai berdatangan.

Kementrian Pertahanan Lithuania dalam cuitannya Minggu pagi bahwa militer dari negara Baltik telah tiba di Ukraina.

“Pengiriman bantuan militer lithuania telah mencapai Ukraina. Lithuania akan terus memberikan dukungan kepada sahabat kita, Ukraina!” seperti diwartakan CNN Internasional, Minggu (27/2).

Dilansir dari Kompas, Perdana Menteri Australia bekerja sama dengan NATO juga akan mengirimkan pasukannya.

“Kami sudah memberikan dukungan yang signifikan dalam hal bantuan yang tidak mematikan (non-lethal aid). Tetapi, saya baru saja berbicara dengan Menteri Pertahanan, dan kami akan berusaha memberikan dukungan apa pun yang kami bisa untuk bantuan mematikan (lethal aid) melalui mitra NATO kami, khususnya Amerika Serikat dan Inggris Raya,” kata Morrison.

Tak hanya itu bantuan militer juga datang dari Jerman. Ukraina dipastikan akan mendapat 1.000 senjata antitank dan 500 rudal penyengat dari Negeri Nazi tersebut.

Terakhir dari Amerika Serikat yang akhirnya memberikan bantuan sebesar US$ 350 juta dalam bantuan militer baru ke Ukraina, termasuk sistem anti-baju besi dan anti-pesawat, senjata kecil dan berbagai amunisi kaliber. (Diki Angger)

Alasan Di Balik Konflik Rusia Dan Ukraina

Pada tahun 2014  Rusia telah menganeksasi keseluruhan wilayah di Semenanjung Krimea, Ukraina. Dan pada Desember 2021 lalu, tak kurang dari 100.000 pasukan militer Rusia ditempatkan di beberapa titik perbatasan Ukraina. Tak pelak, aksi ini membuat panggung percaturan politik dunia turut memanas. Beberapa pakar menyatakan bahwa ini bisa jadi pemicu Perang Dunia III.

Lantas apa yang melatarbelakangi Rusia menempatkan ratusan ribu pasukannya di perbatasan Ukraina?

Semua ini bermula dari satu tokoh, Vladimir Putin, Presiden Rusia. Dilansir dari BBC News, ada tiga ultimatum yang diberikan pemimpin Negeri Beruang Merah tersebut kepada NATO.

Pertama, adanya jaminan bahwa NATO tidak akan menerima keanggotan baru lagi dari negara mana pun, terutama Ukraina. Kedua, NATO dan Amerika diminta untuk berhenti melakukan ekspansi di perbatasan Rusia. Ketiga, NATO dan Amerika berhenti melakukan intervensi dalam bentuk apapun di Eropa Timur.

Jika semua itu tidak dilaksanakan, maka Vladimir Putin mengancam akan melakukan invasi besar-besaran ke Ukraina dan menganeksasi wilayah Ukraina menjadi bagian Rusia.

Mengetahui permintaan Putin, baik NATO dan Amerika menolak dengan tegas. Mereka berdalih tidak ada wewenang dan hak dari mana pun termasuk Rusia, untuk mengatur hubungan NATO dan Amerika dengan pihak lain. Karena negara-negara yang dimaksud telah berdaulat.

Jika kita mengulas balik fakta sejarah yang ada, alasan mengapa Rusia begitu protektif terhadap Ukraina maka semua itu bermula dari pecahnya Uni Soviet.

Rusia dan Ukraina adalah dua dari 15 negara pecahan Uni Soviet. Dan lepasnya Ukraina ini banyak pihak yang menyayangkan, terutama Rusia. Karena mereka menganggap nenek moyang mereka berasal dari kerajaan Keivan Rus yang tak lain adalah Ukraina sekarang.

Putin menganggap harusnya Rusia dan Ukraina berada dalam satu atap negara yang sama. Karena alasan kesamaan suku bangsa dan budayanya.

Kemudian pada tahun 2013, NATO terus melebarkan sayap invasinya hingga Eropa Timur dekat dengan Rusia. Dan saat itu Presiden Ukraina, Viktor Yanukovych, yang haluan politiknya lebih pro-Rusia, membatalkan kerja sama dengan Uni Eropa.

Rakyat Ukraina yang kontra terhadap putusan pemimpinnya mengadakan demo. Terjadilah revolusi besar di Ukraina yang akhirnya Viktor dilengserkan dari jabatan presiden, pada 2014.

Dilansir dari Kompas, pelengseran itu berbuntut pada terbaginya pemerintahan menjadi dua kubu, yakni pro-Rusia (wilayah Krimea) dan pro-Uni Eropa (Ukraina daratan). Krimea pun meminta Rusia untuk membantu menyelesaikan konflik yang terjadi namun, pada akhirnya Rusia mencaplok seluruh wilayah Semenanjung Krimea.

Selang beberapa tahun, tepatnya pada 2019, Ukraina yang dipimpin Presiden Volodymyr Zelensky, seorang mantan pelawak itu, lebih mendekat ke Barat dan telah merundingkan untuk bergabung dengan NATO.

Inilah pemicu utama perang antara Ukraina-Rusia yang terjadi hingga sekarang. Karena Rusia menganggap, dengan begabungnya Ukraina ke NATO itu akan mengancam eksistensinya.

Kondisi keduanya kian memanas. Hingga pada 21 Februari lalu, dalam pidato yang Putin sampaikan, Rusia telah mengakui kemerdekaan Donetsk dan Lushansk, dua wilayah sparatis Ukraina.

Putin menyebut, bahwa negara-negara Barat telah mengancam keamanan Rusia karena memindahkan tentara NATO ke Eropa Timur.

Dan secara resmi pada Kamis, 24 Ferbuari 2022, Putin menyampaikan bahwa negaranya telah menginvasi Ukraina. Perang kini sedang berkecamuk, ratusan ribu warga Ukraina mengungsi dan sejauh ini belum ada pemberitaan pasti terkait jumlah korban jiwa (Diki)

Wajibkan SISTER Sebagai Platform Pemilihan, Dekanat Klaim Ini Bentuk Fasilitas Kampus

PRIMA FISIP- Masih dalam agenda Pemira FISIP yang tinggal menghitung hari, KPUM  FISIP UNEJ sebagai penyelenggara pemira masih disibukkan dengan Sistem dan Instrumen yang akan digunakan untuk pelaksanaan pemira dan perhitungan suara nantinya. Ada perbedaan pendapat terkait dengan platform sebagai instrumen Pemira yang telah disiapkan oleh KPUM dengan anjuran Dekan yang tertulis dalam Surat Keterangan (SK) kepengurusan KPUM yang telah dikeluarkan oleh Dekanat.

Dari Pihak dekanat mengatakan bahwa anjuran dalam penggunaan fitur E-voting dalam SISTER merupakan sebuah hal yang wajar dilakukan oleh pihak kampus sebagai bukti bahwa Kampus memberikan fasilitas untuk para mahasiswa di era sistem online ini.

Pak Edy selaku Wakil Dekan 3 (Wadek 3)  berkata bahwa “Terkait dengan arahan pak Dekan dalam menggunakan SISTER saya rasa itu hal yang wajar, karena itu juga bukti bahwa lembaga memfasilitasi”, ujarnya.

Selain itu, Wakil Dekan 3 juga menjelaskan terkait dengan permasalahan ataupun kelemahan-kelemahan yang terindentifikasi dalam fitur yang ada dalam SISTER akan dibicarakan dan dicari jalan keluarnya bersama dengan Pihak penyelenggara pada forum terbuka yang akan dilaksanakan besok pada 28 Februari 2022.

“Terkait dengan kelemahan-kelemahan sister saya rasa itu bisa dibicarakan”, ungkapnya.

Dari penjelasanya, Pak Edy juga menuturkan bahwa ketika memang ditemukan indikasi kecurangan dalam SISTER yang disedikan oleh pihak kampus perlu adanya perbaikan atau design ulang sehingga kelemahan tersebut dapat diatasi.

“Perlu ada verifikasi terkait dengan SISTER yang sekarang, saya hanya khawatir bahwa ditahun kemarin ada permasalahan mungkin sekarang bisa diantisipasi”, jelas Wadek 3 tersebut

Wadek 3 sebagai perwakilan dari pihak Dekanat juga meminta mahasiswa maupun panitia penyelenggara untuk segera menyampaikan jika ada indikasi-indikasi kecurangan atau kelemahan yang ada dalam platform SISTER agar segera diupayakan pembenahan terhadap celah tersebut.

“Jadi mohon mahasiswa atau teman-teman panitia menyampaikan jika ada potensi-potensi kecurangannya itu supaya bisa langsung diupayakan pembenahannya itu”, tuturnya.

Disebutkan juga bahwa adanya Forum terbuka yang akan dilaksanakan besok itu sebagai wujud pembelajaran demokrasi yang baik dengan membuka ruang dialektika yang baik pula antar pihak-pihak yang bersangkutan.

“Saya pikir ini merupakan ruang demokrasi yang baik  bahwa kita membuka ruang dialog” jelasnya Pak Edy, Wakil Dekan 3 FISIP UNEJ. (Ipm)

 

 

 

 

Wajib Gunakan Elektronik Voting SISTER, Munculkan Peluang Kecurangan Dalam Pemungutan Suara

Surat Keputusan (SK) penetapan kepengurusan Komisi Pemilihan Umum Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember (KPUM FISIP UNEJ) Tahun 2022 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Dekan FISIP UNEJ, Djoko Poernomo menyebutkan bahwasannya sistem pemungutan suara dalam Pemilihan Umum Raya (PEMIRA) FISIP UNEJ Tahun 2022 wajib menggunakan fitur e-voting sebagaimana yang ada di dalam SISTER. (16/2)

Narasi yang tertulis pada poin ketiga SK KPUM FISIP UNEJ Tahun 2022 berbunyi “Komisi Pemilihan Umum Raya Mahasiswa (KPUM) Pemilihan Umum Raya (PEMIRA) Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember Tahun 2022 dalam melaksanakan pemungutan suara secara daring dan wajib menggunakan aplikasi pemungutan suara elektronik (e-voting) yang ada di Sistem Informasi Terpadu (SISTER) Universitas Jember”.

Hal ini tidak sejalan dengan apa yang telah dikonsep oleh KPUM selaku penyelenggara Pemira yang berwenang untuk menyusun dan mengatur pelaksanaan Pemira. KPUM sebelumnya telah menetapkan dan kemudian mensosialisasikan Petunjuk Pelaksanaan (Juklak) dan Petunjuk Teknis (Juknis) PEMIRA FISIP UNEJ Tahun 2022 kepada warga FISIP UNEJ sejak tanggal 08 Februari 2022 lalu.

“Fitur yang disediakan oleh SISTER tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan” ujar Adnino Wanamariq selaku Ketua KPUM (25/2)

Adnino menyampaikan bahwa ketika pemungutan suara menggunakan sistem e-vote yang ada di dalam SISTER, hal tersebut berpotensi terjadi kecurangan. Hal ini didasarkan pada fenomena yang banyak terjadi saat ini di mana NIM dan password SISTER setiap mahasiswa tidak lagi bersifat privasi, melainkan hal tersebut telah banyak diketahui oleh mahasiswa lain selain pemilik NIM untuk kepentingan titip absensi.

“Ketika nantinya dalam kontestasi PEMIRA ini menggunakan sistem yang telah ada di SISTER yaitu e-voting, dikhawatirkan ada sebuah sabotase yang dilakukan oleh para mahasiswa yang sedang memegang akun (SISTER) mahasiswa lainnya. Karena saya rasa setiap perkuliahanpun banyak mahasiswa yang menitip absen ke para teman-temannya” tambahnya.

Sekretaris KPUM tahun ini, Muhammad Farhan, juga menanggapi hal ini. Ia mengatakan bahwa Hubungan KPUM dengan Dekanat bersifat administratif. Konsep dan segala aturan yang akan digunakan dalam PEMIRA merupakan wewenang penuh milik KPUM sebagai lembaga yang independen.

“KPUM merupakan lembaga yang independen, dan hubungan antara KPUM dan dekanat adalah hubungan yang bersifat administratif” ucap Sekretaris KPUM (gnm)

 

Pemahaman Pemira Kurang, Sosialisasi KPUM Dirasa Belum Efektif

Pemilihan Umum Raya (Pemira) di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember, akan dilaksanakan pada bulan Maret mendatang. Komisi Pemilihan Umum Mahasiswa (KPUM­) selaku penyelenggara bertanggung jawab memberikan informasi terkait dengan perkembangan-perkembangan Pemira. Dengan berdekatannya diselenggarakan Pemira, usaha sosialisasi mengenai Pemira dirasa kurang. Karena faktanya ada beberapa mahasiswa yang kurang mengerti terkait dengan agenda politik kampus ini, khususnya pada mahasiswa baru. Sosialisasi juga dirasa belum maksimal untuk memberikan pemahaman terkait Pemira.

Jini selaku mahasiswa, mengaku tidak tahu banyak informasi terkait Pemira, selain sebuah bagian dari politik kampus. Selama ini yang ia tahu, banyak isu tidak sedap terkait dengan Pemira.

“Ya, yang aku tahu soal Pemira merupakan bagian dari politiknya  kampus, mengenai tugasnya ya terkait dengan pemilu. Selebihnya aku tidak tahu apa-apa. Jujur, soalnya yang aku baca selama ini lebih banyak ke sisi negatifnya,” ujarnya.

Selain itu, Jini melihat sisi negatif dari Pemira sebagai sebuah politik kampus dan ada rasa ketakutan bagi mahasiswa sendiri. Pandangan akan ketakutan berbicara tentang politik selalu mengikuti ketika berbicara tentang agenda politik kampus.

“Pada dasarnya, Pemira sendiri kan udah identik sama politik kampus, dan yang sering aku baca kalau politik kampus itu ‘semengerikan’ itu dan yang kupikir nggak perlu dijabarin ya,sambung Jini.

Jini juga menegaskan bahwasanya ketidaktahuan mahasiswa akan pelaksanaan Pemira juga disebabkan oleh kurang masifnya informasi terkait Pemira, khususnya untuk mahasiswa baru yang pertama kali merasakan atmosfir demokrasi kampus.

“Sebenernya karena kurang sosialisasi sih ya, tapi aku gak menyalahkan seratus persen karena kurangnya sosialisasi, tapi transisi buat maba dari sekolah yang nggak ada Pemira dan cuma OSIS. Terus pemilu ala-ala anak sekolahan aja yang tentu beda sama dunia perkuliahan. Sepertinya memang butuh sosialisasi dan edukasi soal itu,imbuhnya.

Menanggapi hal tersebut, Adnino selaku ketua KPUM mengatakan bahwa KPUM mengaku telah cukup masif dalam memberikan informasi pemira kepada mahasiswa dengan menerbitkan pamflet ataupun konten-konten terkait perkembangan Pemira.

“Sebenarnya terkait sosialisasi dengan pamflet ataupun konten-konten sebenarnya sudah masif bahkan per hari ini kami selalu membuat pamflet pamflet terus. Dari Co. PDD sendiri juga selalu bekerja membuat dan menyebarkan pamflet ke setiap angkatan,paparnya.

Meskipun begitu, Adnino juga mengaku bahwa KPUM sendiri memang memiliki kekurangan terkait dengan sosialisasi kepada setiap jurusan. Ia mengaku bahwa sosialisasi tertutup memang cukup dibutuhkan, sedangkan selama ini yang dilakukan KPUM hanyalah sosialisasi terbuka.

“Mungkin ini sih, yang menjadi kurangnya KPUM dan ini sebenernya juga penting yaitu, mengadakan sosialisasi perjurusan, nah itu dari pihak KPUM tuh belum menyelenggarakan hal itu. Sosialisasinya kemarin tuh hanya sosialisasi terbuka untuk umum,sambungnya.  (Inayah,Sandra)