Carut Marut LKPM FISIP, Tanggung Jawab Siapa

 

Nita, bukan nama sebenarnya, seharusnya melaksanakan praktikum kebijakan sosial—salah satu mata kuliah wajib prodi jurusan Ilmu Kesejahteraan Sosial—pada semester 6 lalu. Absennya Nita bukan tanpa alasan, pelaksanaan praktikum kebijakan sosial yang seharusnya ditempuh sejak bulan Maret harus mundur hingga awal Juni karena belum adanya surat pengantar praktikum dari LKPM (Laboratorium Kajian Pemberdayaan Masyarakat) FISIP UNEJ.

“Gak praktikum karena surat dari fakultas baru turun jadi 2 minggu sebelum jadwal selesai praktikum. Dinas terkait menolak surat izin praktikum yang sudah ada saat itu karena waktu yang tertera di surat (Maret-Juni) gak sesuai sama waktu yang nantinya kita akan praktikum di situ”, jelasnya ketika diwawancarai oleh tim Redaksi PRIMA.

Disisi lain, pada praktikum dan semester yang sama, Ani tetap dapat melaksanakan praktikum sejak bulan Maret hingga Juni 2022 tanpa surat pengantar praktikum dari kampus. “Dosen pembimbing ku minta tetap praktikum, dari awal semester sampai akhir meskipun surat pengantar dari jurusan belum turun. Aku pribadi bisa masuk karena faktor kedekatan dan sudah pernah magang di Dinas Sosial Kota X, setelah itu juga harus mengurus surat pengantar sendiri ke Bangkesbangpol. Untuk keadaan teman-teman di kelompok yang sama, yang aku tahu ada beberapa yang kesulitan juga”, jelas Ani.

Berbeda dengan Ani dan Nita, Yola merasakan pengalaman yang berbeda. Praktikum konselor psikososial yang ia jalani pada semester ini mengalami hambatan karena alur surat pengantar yang tidak jelas. “Setelah dapat surat dari LKPM, aku langsung menyerahkan ke tempat ku praktikum. Namun setelah bimbingan dengan dosen penguji, aku dan teman-teman baru tahu kalau suratnya harus di proses di Dekanat dulu baru nanti akan jadi surat terjun lapang”, jelas Yola. Ia juga menambahkan bahwa pengajuan surat ke Dekanat akhirnya ia dan teman-temannya lakukan sendiri.

Setali tiga uang dengan Yola, Tias juga memiliki pengalaman yang hampir sama. Ia harus mengurus surat praktikumnya sendiri. “Kalau kemarin kita dikasih format, suruh bikin sendiri, minta tanda tangan Ketua Jurusan sama Ketua LKPM, terus diajukan ke fakultas. Udah gitu aja, tapi ya lumayan lama karena di dekanatnya juga lama kan. Terus kalau teman-teman yang lain mungkin yang lama dari fakultasnya juga”, jelasnya ketika kami wawancarai.

Pengalaman keterlambatan dan hambatan praktikum seperti halnya diatas tentu bukan hanya dirasakan oleh Nita, Ani, Yola dan Tias saja. Mahasiswa jurusan Ilmu Kesejahteraan Sosial yang melaksanakan praktikum tentu akan mengalami hal yang sama karena distribusi surat praktikum berasal dari satu pintu; yaitu Laboratorium Kajian Pemberdayaan Masyarakat (LKPM). Apa itu LKPM? Apa tugas dan wewenangnya? Mengapa surat pengantar praktikum kerap mengalami hambatan?

LKPM merupakan lembaga yang secara struktural berada di bawah jurusan Ilmu Kesejahteraan Sosial FISIP Universitas Jember. Hingga berita ini turun, kami belum menemukan sumber yang komprehensif mengenai struktur organisasi dalam LKPM, pun dengan tugas dan wewenangnya secara formal. Hingga saat ini, LKPM aktif mengurusi surat-menyurat untuk kebutuhan praktikum serta sertifikasi pekerja sosial yang dilaksanakan sebelum pandemi.

Ketidaktahuan publik (setidaknya mahasiswa Ilmu Kesejahteraan Sosial) tentang hal formal dan struktural LKPM menjadi isu yang serius jika kita tilik lagi korelasinya dengan keterlambatan surat pengantar praktikum Kesejahteraan Sosial. Transparansi LKPM kemudian mutlak dibutuhkan dalam hal ini. Praktikum-praktikum pada jurusan Ilmu Kesejahteraan Sosial merupakan mata kuliah wajib prodi 4 sks yang harus dijalankan dengan baik oleh mahasiswa Ilmu Kesejahteraan Sosial. Bukan hanya mahasiswa yang menjalani, namun juga jurusan Ilmu Kesejahteraan Sosial sebagai pengawas, termasuk LKPM sebagai lembaga yang memiliki andil besar dalam penyelenggaraan praktikum-praktikum ini. Jika dalam praktik akademi yang esensial dalam jurusan Ilmu Kesejahteraan Sosial saja masih banyak terdapat cacat formal, bagaimana dengan hal lain?

Sebut saja pengalaman Yola dan Tias serta teman-teman kelompoknya yang harus mengurusi surat praktikum secara individu ke Dekanat. Hal ini lalu menjadi tanda tanya besar, mengapa mahasiswa harus mengurus surat praktikum secara individu jika LKPM memang telah ditugaskan dalam ranah ini? Meskipun sekarang Yola, Tias dan teman-temannya dapat melaksanakan praktikum, ketidakhadiran LKPM dalam mengurusi surat sampai selesai ke Dekanat perlu ditinjau lebih lanjut lagi.

Pun dengan yang dirasakan oleh Ani pada praktikum semester lalu. Ia dan teman-temannya harus pintar-pintar memanfaatkan koneksi dan mengurus surat ke Bangkesbangpol sendiri dengan bantuan lembaga tempat ia praktikum. Padahal hal-hal formal seperti ini harusnya menjadi tupoksi LKPM. Hal yang dialami Yola, Tias dan Ani inilah yang kami maksud sebagai “kecacatan formal”

Transparansi struktural dan tupoksi LKPM sudah seharusnya menjadi isu penting bagi mahasiswa Ilmu Kesejahteraan Sosial. Terlambat dan terhambatnya alur keluarnya surat kemudian memunculkan pertanyaan lain, mengapa hal tersebut dapat terjadi?

Struktural LKPM 

Tias, salah satu narasumber kami bercerita mengenai alasan ia dan teman-teman angkatannya harus mengurusi surat sendiri. “Yang surat ini (surat praktikum), kenapa Pak Arif (Ketua LKPM) gak mau ngurusin lagi karena takutnya lama, takutnya fakultas memperlama kalau Pak Arif yang ngurusin. Makanya ke mahasiswa langsung. Jadi alasannya ke mahasiswa itu biar gak diperlama, makanya disuruh mahasiswanya yang gerak sendiri”, jelasnya kepada Redaksi PRIMA ketika diwawancarai. 

Mahasiswa FISIP (terutama pengurus Ormawa) sepertinya sudah tidak asing dengan birokrasi FISIP yang bertele-tele dan “mbulet”. Hal ini ikut menjadi salah satu faktor keterlambatan surat-surat perizinan praktikum di Ilmu Kesejahteraan Sosial. Kesemrawutan birokrasi FISIP memang sudah menjadi rahasia umum, namun benarkah hanya karena proses internal yang bertele-tele saja? Narasumber kami mengungkapkan bahwa selain faktor internal dalam birokrasi FISIP, terdapat gesekan personal antara pihak Dekanat dengan LKPM sehingga surat sering terlambat untuk di distribusikan ke mahasiswa. Hal inilah yang menjadi faktor mengapa mahasiswa akhirnya diminta untuk mengurusi surat praktikum secara individu.

Keterlibatan Mahasiswa dalam Struktural LKPM

Tak hanya berhenti pada persoalan struktural LKPM yang tidak transparan, masalah lain muncul ketika mahasiswa-mahasiswa jurusan Ilmu Kesejahteraan Sosial diketahui “bekerja” dibawah LKPM. Narasumber kami menjelaskan “Cara masuknya ya ditawarin aja. Misalnya ditanya, mau gak jadi ini (di LKPM) gitu. Misalnya teman yang direkrut ditanya kenapa kok mau, bakal dijawab ‘Iya soalnya aku lihat kamu rajin, makanya pas LKPM nyari orang kamu aku rekomendasikan’ gitu saja. Jadi perekrutannya mulut ke mulut gitu, bukan LKPM yang nyari. Tapi ditawari nya bukan jadi anggota LKPM, tapi membantu Pak Arif.”

Narasumber kami juga menjelaskan apa saja yang dikerjakan mahasiswa yang “bekerja” dibawah LKPM, seperti mengurus surat-surat pengantar Praktikum dan ikut andil dalam mengatur ploting tempat praktikum (khusus untuk praktikum lembaga pelayanan sosial semester ini). Keterlibatan mahasiswa yang “bekerja” di bawah LKPM kemudian memunculkan pertanyaan, mengapa mahasiswa harus dilibatkan dalam tugas-tugas yang seharusnya menjadi tupoksi LKPM? Jika memang kekurangan SDM dan anggota, mengapa bukan staf LKPM saja yang dilibatkan? 

Tidak hanya itu, diketahui bahwa mahasiswa yang “bekerja” di bawah LKPM tidak menerima upah yang pantas mereka dapatkan setelah mengerjakan “tugas-tugas” LKPM. “Sebenarnya dulu pernah ada isu, kalau yang di LKPM (mahasiswa) akan digaji, tapi akhirnya gak digaji sampai sekarang. Cuma konsumsi setiap kumpul di LKPM, ada makanan, minuman dan jajan”, jelas salah satu narasumber kami ketika kami wawancarai. 

Meskipun hingga berita ini turun kami belum bisa menemukan aturan dan regulasi mengenai struktur dan sistem upah di LKPM, namun sudah menjadi seharusnya tiap individu yang “bekerja” mendapatkan upah yang layak, apalagi pekerjaan ini berada di lingkungan akademis. Pun jika memang secara struktural mahasiswa ada di dalam struktur organisasi LKPM, sudah seharusnya jurusan Ilmu Kesejahteraan Sosial mengatur regulasi mulai dari perekrutan secara terbuka (bukan hanya dari mulut ke mulut seperti yang selama ini dilakukan), tugas pokok fungsinya hingga aturan upah. 

Ketika kita tilik lagi, masalah-masalah di atas bukan hanya tanggung jawab LKPM sebagai lembaga. Jurusan dan fakultas yang menaungi lembaga juga memiliki andil yang besar untuk mengawasi jalannya LKPM, baik dari sistem maupun pengorganisasiannya. 

Hubungan LKPM dan Lembaga Lain

Semrawut LKPM tidak berhenti disitu saja. Selain masalah keterlambatan surat dan upah mahasiswa, narasumber kami juga mengungkapkan bahwa ada hubungan LKPM dengan lembaga tertentu diluar FISIP dan UNEJ. Bukan hubungan sinergi yang dimaksud. Namun hubungan yang mengarah pada pencampur adukkan urusan pribadi dengan urusan lembaga LKPM sendiri, yang jika kita tilik kembali dapat disebut sebagai "penyalahgunaan" atau "penyelewengan". 

“sebenarnya masalah ini sudah menjadi rahasia umum, yaitu semenjak LKPM pindah ke ISDB teman-temanku yang mengaku akan pergi rapat mengenai urusan lembaga ini, ternyata berangkatnya ke ISDB. Padahal dulu kan tempatnya lembaga tersebut gak disitu”, ujar narasumber kepada kami.

Meskipun penyelewengan tempat ini terlihat sepele bahkan banyak mahasiswa yang tahu, namun dari sini kita dapat mengetahui bahwa pihak LKPM tidak dapat memisahkan urusan LKPM atau internal lembaganya dengan urusan pribadi. Hal ini tentu akan berdampak pada kinerja LKPM sebagai lembaga yang harusnya dapat memenuhi tanggung jawabnya.

 

REDAKSI PRIMA

Seluruh nama narasumber dalam tulisan ini kami samarkan demi keamanan narasumber.

 

 

Jalin Persaudaraan Antar Angkatan, Himasos Adakan Kegiatan Pekan Olahraga dan Seni (PORSI)

Pada akhir pekan lalu 7/11 telah berlangsung kegiatan Pekan Olahraga dan Seni (PORSI) yang diadakan oleh Himpunan Mahasiswa Sosiologi (Himasos) Fisip Unej. Kegiatan PORSI tersebut diikuti oleh seluruh mahasiswa Sosiologi Fisip Unej angkatan 2022 sampai 2019. Diadakannya PORSI ini untuk dapat menyalurkan bakat dan minat dari mahasiswa Sosiologi Fisip Unej. Acara ini adalah program kerja yang diadakan tiap tahun oleh HIMASOS, pada tahun ini PORSI mengangkat tema “Burn Again Our Creativity and Sportivity in PORSI 2022”. Kegiatan ini berisikan beberapa lomba yaitu lomba olahraga Badminton, futsal, serta lomba seni cover lagu. Lomba-lomba tersebut pun dipilih melalui minat terbanyak dari mahasiswa itu sendiri.

Kegiatan ini dilakukan selama dua hari, yaitu di hari pertama dilaksanakan pertandingan bulu tangkis yang diadakan di Lapangan 8 Tegal Besar, Kecamatan Kaliwates, Jember. Sedangkan di hari kedua dilaksanakan perlombaan futsal yang bertempat di Lapangan Elpashindo Sumbersari, Kecamatan Sumbersari, Jember. Untuk lomba cover lagu sendiri diadakan secara online dengan diupload ke instagram Porsi.

Adapun pemenang dari lomba badmin diraih oleh angkatan 2020 untuk semua macam yaitu ganda putra dan ganda campuran. Untuk lomba futsal dimenangkan oleh tim angkatan 2020. Untuk lomba cover lagu dimenangkan oleh Al-Hakim Fiqri untuk kategori terbaik dan Elegi Nur Aisyah untuk kategori favorit.

PORSI pada tahun ini berlangsung dengan penuh semangat dan antusiasme yang tinggi dari mahasiswa Sosiologi angkatan 2019-2022. Mereka terlihat sangat menikmati jalannya lomba dengan semangat mendukung tim angkatannya masing-masing. Dengan diadakannya perlombaan PORSI ini diharap dapat menyalurkan bakat dan minat mahasiswa dan juga dapat membuat solidaritas antar angkatan lebih tinggi” Tutur Fahmi Hidayat selaku ketua panitia kegiatan PORSI 2022.

TEKS : ADIBA FARIZA

EDITOR : TIM REDAKSI 

Tragedi Halloween di Itaewon, Tarik Simpati Dunia Internasional

Beberapa minggu yang lalu dunia internasional dikagetkan dengan peristiwa kemanusiaan di Indonesia yaitu Tragedi Kanjuruhan. Namun, belum selesai duka yang dirasakan, tragedi baru kembali terjadi di Korea Selatan, tepatnya di Itaewon, Seoul. Tragedi di Itaewon terjadi pada perayaan Halloween yang sempat vakum karena pandemi Covid-19. Dalam tragedi kelam tersebut telah merunggut ratusan nyawa.

Menurut saksi yang selamat dari tragedi Halloween, penyebab utama kejadian ini berawal dari penumpukan pengunjung disalah satu gang sempit di Hamilton Hotel, Itaewon. Vakum beberapa tahun menjadikan perayaan ini dinanti-nanti dan mengundang antusias warga Korea Selatan dan warga negara lain untuk merayakan bersama-sama di Itaewon. Saling berdesakan dan dorong di antra pengunjung tidak terhindarkan, akibatnya banyak dari mereka yang mengalami sesak napas dan tak sedikit yang terinjak-injak antar pengunjung.

Tragedi Halloween di Itaewon terjadi pada pukul 22.20 waktu setempat yang menewaskan kurang lebih 153 orang meninggal dunia yang rata-rata berumur 20 sampai 30 tahun. Lonjakan korban yang terus bertambah memicu respon Presiden Korea Selatan Yoon Suk-Yeol. Dilansir dari Kompas.com Presiden Korea Selatan menginformasikan bahwasannya segala hal yang terkait dengan kejadian ini mulai deri perawatan medis korban hingga pemakaman korban yang telah meninggal akan sepenuhnya ditanggung oleh pemerintah.

Tidak hanya itu,  pihak kepolisian telah mengerahkan sebanyak 848 personel, termasuk 346 petugas pemadam kebakaran ke daerah tersebut, untuk segera melakukan penyelidikan apakah bar dan klub di daerah itu mematuhi peraturan keselamatan dan akan mengusut tuntas penyebab pasti tragedi ini.

Tragedi ini juga menarik atensi dunia internasional dengan tanggapan dari berbagai kalangan. Mengutip dari juru bicara CNN Richard Roth di New York, Sekjen PBB Antonio Gutters mengatakan turut prihatin terhadap insiden yang tragis ini. Selain dari Sekjen PBB, sejumlah kepala negara di dunia seperti Presiden Amerika Serikat, Presiden Prancis, dan Perdana Menteri Inggris turut menyampaikan rasa duka mendalam atas tragedi yang terjadi di Korea Selatan. Mereka juga siap untuk memberikan dukungan penuh terkait segala keperluan yang dibutuhkan oleh para korban terluka maupun yang meninggal. 

Author: Wilda Aulia

REFERENSI

https://edition.cnn.com/asia/live-news/seoul-south-korea-halloween-10-30-22/index.html

https://dunia.tempo.co/read/1651744/keponakan-anggota-kongres-as-tewas-dalam-tragedi-halloween-itaewon

https://nasional.kompas.com/read/2022/10/30/14330521/kemlu-2-wni-jadi-korban-luka-ringan-tragedi-halloween-itaewon-korsel

https://prbandungraya.pikiran-rakyat.com/internasional/pr-265764727/mengenaskan-begini-kronologi-tragedi-itaewon-sebabkan-ratusan-korban-tewas-pasca-pesta-halloween-bermula

 

Ratusan Mahasiswa di Jember Gelar Demo Tolak Kenaikan Harga BBM

Jember, Prima News - Ratusan peserta aksi dari berbagai elemen mahasiswa se-Kabupaten Jember (06/09/22) menggelar aksi demo menolak kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM).

Rentetan demo penolakan harga BBM terjadi diberbagai wilayah di Indonesia, kali ini terjadi di depan Gedung DPRD Kabupaten Jember.

Aksi ini didasari oleh keprihatinan atas putusan pemerintah dengan menaikkan harga BBM yang menimbulkan keresahan bagi masyarakat.

Menurut David, koordinator lapangan dalam aksi ini mengungkapkan bahwa mahasiswa harus menjadi lidah penyambung keluh kesah masyarakat kecil kepada pemerintah.

“Yang Jelas kita sebagai mahasiswa sebagai agen perubahan dan Agen Social of Control, kita harus mendengarkan apa yang menjadi keluh kesah masyarakat dan kita wajib hadir sebagai penyambung lidah masyarakat yang saat ini sedang terhimpit kenaikan harga BBM” Ungkap David Korlap demo mahasiswa di Jember.

Lanjutnya, David juga mengungkapkan terdapat 7 tuntutan yang dilayangkan pada aksi demo kali ini.

“Setelah kami mengkaji fenomena kenaikan harga BBM ini, ada beberapa tuntutan yang kami bawa diantaranya:

1.  menolak kenaikan harga BBM dan tarif dasar listrik,

2.  mendesak pemerintah pusat untuk mengevaluasi kinerja BPH migas,

3.   mendesak pemerintah pusat untuk memberantas pemburu rente,

4.  tunda restrategi nasional yang tidak berpihak kepada rakyat untuk dialihkan kepada subsidi BBM dan segera membangun energi terbarukan,

5. lakukan reformasi perpajakan dan wujudkan pajak berkeadilan,

6. mengajak masyarkat umum untuk mengawal kebijakan pemerintah yang berpihak kepada rakyat,

7. Mengecam represevitas aparat di ruang-ruang demokrasi”  Ungkap David.

Sebelum aksi demo dimulai, puluhan polisi telah bersiaga dilokasi untuk mengamankan jalannya seluruh kegiatan demontrasi berlangsung.(IA)

Universitas Jember Gelar Uji Publik Calon Panitia Seleksi Satgas PPKS

26/08/2022–Universitas Jember menggelar uji publik terhadap calon panitia seleksi satgas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual (PPKS) di gedung Rektorat Universitas Jember. Kegiatan ini berlangsung selama satu setengah jam yang memiliki tujuan untuk memaparkan kepada publik terkait calon panitia seleksi satgas PPKS Universitas Jember.

Pembentukan Pansel PPKS termaktub dalam Permendikbud No.30 tahun 2021 yang disahkan satu tahun yang lalu. Kabar baik dari Permendikbud tersebut adalah Universitas Jember telah mengadakan acara “Uji Publik Calon Panitia Seleksi Satgas PPKS”, walaupun terkesan lambat hampir satu tahun.

Pihak rektorat sulit untuk ditemui dan diwawancarai, sehingga alternatif lain LPM Prima mewawancarai Wakil Dekan III FISIP UNEJ selaku tamu undangan.

“Tadi acaranya perkenalan, sifatnya hanya launching kepada publik terundang bahwa, ‘ini loh ada calon panitia seleksi satgas PPKS’. Bukan satgasnya namun menentukan panitia satgas,” Ujar Edi Wahyudi, Wakil Dekan III.

“Mereka memperkenalkan diri. Ada 10 calon terdiri dari dosen dan mahasiswa. Dosen kurang lebih 7 dan mahasiswa 3 orang,” Imbuhnya.

Hal senada juga disampaikan oleh Amar,mahasiswa FISIP, yang menjadi salah satu peserta Uji Publik Capansel PPKS.

“Diundang juga dari mahasiswa sebagai audiens 4 orang, ada dari dosen diwakili wadek III di masing-masing fakultas, ada juga wadek I. Selain itu ada undangan untuk DP3AKB, KNIT PPA, Polres Jember dan Organisasi Perlinduangan Anak dan Perempuan,” Ujarnya.

Acara Uji Publik Calon Panitia Seleksi Satgas PPKS hanya diwakili beberapa orang saja. Hal ini menimbulkan pertanyaan terkait keterbukaan acara yang diselenggarakan. Menanggapi hal tersebut, Edy Wahyudi menyampaikan bahwa dengan jumlah dan elemen undangan yang ada dapat menginterprertasikan dari sisi keterwakilan pejabat setruktural dan bidang kemahasiswaan.

“Saya yakin pertimbangan dari kantor pusat (rektorat) ada hal tersendiri mengapa uji publik hanya mengundang beberapa (elemen). Menurut hemat saya, mengundang wadek III itu mungkin bisa menginterpretasikan dari sisi keterwakilan pejabat struktural ya, yang mewakili bidang kemahasiswaan saya pikir, sudah mewakili yang dinamakan uji publik, karena yang diundang merepresentasikan perwakilan.” Ungkapnya.

Di samping itu Edy Wahyudi berharap bahwa pembentukan pansel satgas PPKS ini dapat melahirkan satgas yang dapat bekerja dengan baik sesuai dengan tugas dan kewajibannya.

“Harapan saya sebetulnya lebih kepada satgasnya ya, karena yang turun langsung kan satgas. Cuman, pansel memberikan andil besar untuk menyeleksi satgas agar bisa bekerja dengan baik. Sehingga pansel benar-benar berkomitmen untuk membentuk satgas dengan baik. Membentuk satgas yang berdedikasi tinggi,” Tambahnya.

Sedangkan Amar mewakili banyak pihak dengan tegas mengatakan untuk segera membentuk panitia satgas, “Harapannya pembentukan panitia satgas PPKS ini segera terbentuk,” Ujarnya (Diki Angger)

Diskusi Publik Sebagai Pendidikan Politik Kampus

Jumat 12 Agustus 2022 Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik selenggarakan Diskusi Publik membahas tentang kampanye dan pendidikan politik kampus dengan judul “Teropong Mahasiswa SOSPOL: Menimbang Wacana Kampanye Pemilu sebagai Pendidikan Politik di Perguruan Tinggi”. Diskusi ini  diselenggarakan secara online melalui zoom meeting dengan mengundang Divisi SDM & Partisipasi Masyarakat KPU Kab. Jember sebagai pemateri.

Menurut Amiq diskusi semacam ini adalah wadah bagi mahasiswa FISIP untuk melakukan analisis dan sumbang pemikiran atas wacana pemilu kampus yang telah beredar.

“Latar belakangnya jelas, Ketua KPU Republik Indonesia mengeluarkan pendapat atau wacana ya lebih wacana yaa. Pemilu sebagai pendidikan politik di kampus oleh karena itu, memang ada klausulnya, kami sebagai mahasiswa FISIP bereaksi dan juga akan menyuarakan pendapat dan melakukan diskusi untuk menimbang wacana ini.” Terang Amiq

Sebelum dilakukannya diskusi ini BEM FISIP telah membuat kajian tertulis dengan judul “Teropong Mahasiswa SOSPOL: Menimbang Wacana Kampanye Pemilu di Perguruan Tinggi” untuk menunjukkan pro dan kontra terkait dengan wacana kampanye yang akan dilaksanakan di kampus. Sehingga dengan adanya diskusi ini menambah lebih banyak perspektif sesuai dengan focus masing-masing pemateri sebagai bahan pertimbangan bagi mahasiswa untuk menyikapi wacana ini.

Menurut Pramudya Ananta, Menko Analisis BEM FISIP 2022 bahwa dari segi hukum pelaksanaan kampanye kampus tidak diperbolehkan dibeberapa tempat, namun hari ini masih ada pelanggaran dalam hal ini.

“Secara pribadi, secara Yuridis sebenarnya kampanye di kampus tidak diperbolehkan karena emang ada beberapa tempat yang diperbolehkan seperti tempat ibadah, tempat pemerintah…. Dan kampanye di kampus itu sudah ada pelanggarannya”. Jelasnya.

Kesimpulan dari penyelenggaraan diskusi ini ialah dimana belum adanya regulasi yang mengatur atas wacana tersebut sehingga belum menemukan kejelasan yang konkrit untuk jawaban atas pelaksanaan kampanye yang akan dilakukan di dalam kampus.

Oleh : Ardiah Ratrie 

Himasos Fisip Unej Gandeng  XR Jember dan XR Jatim Lakukan Aksi Toy Strike dan Open Donation Boneka

LPM PRIMA, Jember – Himasos Fisip Unej bersama Extention Rebellion Jember (XR Jember) dan Extention Rebellion Jawa Timur (XR Jatim) menggelar aksi simbolik di alun-alun Jember, pada 14 Agustus 2022. Aksi tersebut dilakukan untuk mengampanyekan terkait isu krisis iklim.

Sebelumnya mereka telah melakukan “Open Donation Boneka atau Mainan Anak ”,  yang masih layak. Donasi terbuka dilakukan sejak 8-13 Agustus lalu. Terkumpul lebih dari 3 kardus besar berisi  mainan dan boneka. Boneka-boneka itu nantinya akan disumbangkan kepada adik-adik di Lembata, NTT yang merupakan daerah terdampak banjir dan longsor pada 2021 silam.

Aksi berlangsung selama satu setengah jam dari pukul 09.00 – 10.30 WIB. Ada sekira 20 peserta yang turut menyuarakan terkait krisis iklim. Boneka-boneka dari hasil open donasi juga dipajang di atas kain hitam.

Aksi simbolik tersebut diisi orasi oleh Ketua Umum Himasos Fisip Unej, Aulian Milki Toha Larobi dan pembacaan puisi oleh Ananda Rizky dari XR Jatim. Dalam orasinya Aulian menyampaikan peringatan bahwa waktu kita sudah habis untuk menyelamatkan bumi dari krisis iklim.

“Dunia sedang tidak baik-baik saja. Waktu kita sudah habis, jika semua lini masyarakat tidak segera sadar akan bahaya krisis iklim. Tunggu saja masa kepunahan umat manusia!” pekiknya dengan lantang.

Ananda Rizky, perwakilan XR Jatim mengatakan, peran pemuda sangat berpengaruh untuk menciptakan perubahan dalam isu krisis iklim saat ini.

“Kami mengampanyekan krisis iklim yang terjadi sekarang. Kami memanfaatkan peran pemuda yang mempu mengubah banyak hal, salah satunya melalui kegiatan ini. Di mana ini sangat perlu mengingat di masa sekarang, dengan bumi yang sekarang kita tinggali mengalami krisis iklim,” kata Rizky saat diwawancara Prima.

Aulian mewakili Himasos Fisip Unej sekaligus XR Jember menyampaikan harapannya agar masyarakat segera sadar akan krisis iklim yang sedang terjadi.

“Harapannya masyarakat segera sadar dan semakin peduli terhadap bumi dan lingkungannya. Dan harapan terbesar kami adalah pemerintah segera mendeklarasikan darurat krisis iklim,” ujarnya saat diwawancara Prima.

Senada dengan hal tersebut, Rizky menyampaikan imbauannya kepada seluruh elemen masyarakat agar sesegera mungkin untuk terlibat dalam penanggulangan krisis iklim ini.  

“Masalah iklim ini merupakan masalah besar yang mengglobal dan harus semua elemen terlibat dalam penanggulangan ini. Dari masyarakat terkecil sampai pemegang regulasi tertinggi juga harus berkesinambungan untuk bekerja sama dalam menanggulangi krisis iklim ini,” ujarnya.

Di akhir aksi, mereka menyampaikan deklarasi berupa tiga hal penting. Adapun isi dari deklarasi tersebut sebagai berikut:

  1. Menuntut peran pemerintah lebih serius menanggapi krisis iklim yang ada di Indonesia. Melihat bencana di Indonesia semakin banyak dan parah masalah ini tidak bisa di biarkan begitu saja.
  2. Kami para pemuda Jember mewakili pemuda Indonesia yang peduli kepada bumi dan lingkungan, mengajak seluruh lapisan masyarakat Jember agar turut menjaga bumi dan lingkungannya.
  3. Kami menolak punah.

 

Oleh: Diki Angger

Reshuffle Kepengurusan, Himasos Gelar Rapat Istimewa

Selasa, 12 Juli 2022 Himpunan Maahasiswa Sosiologi (Himasos) Fisip Unej menggelar rapat istimewa. Rapat ini diselenggarakan untuk menetapkan pergantian jabatan didalam suatu kepengurusan (Resuffle). Reshuffle pada Himasos dilakukan karena Sekretaris Bidang Akademik,  Annisa Dini Kamila, memutuskan untuk keluar dari Unej dan pindah ke kampus lain.

Sesuai dengan landasan hukum yang tertera pada peraturan organisasi (PO) Himasos Fisip Unej 2022 bab V pasal 20 ayat (3) mengenai reshuffle tentang pemberhentian pengurus atas dasar “kepindahan kuliah”.

Menurut Aulian, Ketua Himasos resuffle adalah hal yang tidak direncanakan dalam sebuah kepengurusan dan sifatnya sakral. “Reshuffle tidak bisa direncanakan karena apa yang ada dalam suatu kepengurusan sifatnya ditetapkan dan sakral jadi reshuffle di himasos ada ketentuannya seperti pindah kuliah,drop out,meninggal, nah kayak gitu jadi ga tiba-tiba.” kata Aulian saat di wawancara.

Posisi Sekretaris Bidang Akademik Himasos pun digantikan oleh Wisnu Wardhana yang sebelumnya menjabat sebagai anggota Departemen Kajian Teori Bidang Akademik. Sedangkan posisi Wisnu di anggota Departemen Kajian Teori Bidang Akademik akhirnya di gantikan oleh Alina Ratna Anjali yang dipilih oleh ketua Himasos dari warga sosiologi.

Wisnu memberikan tanggapannya mengenai reshuffle yang merubah posisinya di Himasos. Wisnu mengaku cukup kaget akan perubahan jabatannya dalam kepngurusan Himasos, sehingga butuh waku adaptasi.

kalo perasaanku pribadi sih jujur kaget ya, kan kepengurusan udah berjalan anggap lah pertengahan, jadi proker-proker itu udah mulai masuk ke yang skalanya besar, Jadi lumayan bingung juga sih awalnya. Tapi semingguan setelah menempati tempat yang baru alhamdulillah sudah mulai terbiasa. Terang Wisnu

Atas kepindahannya, Annisa mengaku berat meninggalkan tanggung jawabnya di Himasos dan butuh pertimbangan yang cukup matang.

“Perasaan ninggalin Himasos yaa pastinya berat dong, butuh pertimbangan juga kan, apalagi udah setengah jalan gitu.  Alhamdulillah dapet banyak pelajaran tentang keorganisasian, ketemu orang-orang hebat, dan banyak deh. Terus juga udah mulai acara offline, sering ketemu temen-temen banyak menciptakan kenangan berkesan menurut aku.” Ujar Annisa.

Annisa pun berharap bahwa di lain kesempatan dapat berkolaborasi lagi dengan Himasos “Namun, aku harap bakalan ada kolaborasi-kolaborasi selanjutnya walaupun udah ga di Hima lagi.” Kata Annisa.

Atas kejadian ini,Aulian, Ketua Himasos berharap anggota Himasos yang terkena reshuffle dapat bekerja dan berkontribusi penuh untuk berdedikasi kepada warga Sosiologi

“Harapannya agar bisa segera menyesuaikan,bisa bekerja bersama dan bisa berkontribusi penuh untuk berdedikasi kepada warga sosiologi.” Ujar Aulian. (Rayhan)

 

KOLABORASI BEM FISIP DAN UKMKI SIKLUS, SELENGGARAKAN BAKTI SOSIAL DI HARI IDUL ADHA

Senin (11/7/2022) Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) berkolaborasi dengan UKMKI Studi Islam Konferhensif Lingkup Sospol (SIKLUS) untuk menyelenggarakan kegiatan bakti sosial yang berbarengan dengan momentum Idul Adha di Dusun Darsono Desa Padasan. Bakti sosial ini berupa penyembelihan hewan Qurban yang berasal dari donasi yang terkumpul untuk kemudian dagingnya dibagikan kepada para warga di desa padasan. 

Satya Ekasari, ketua UKMKI SIKLUS menyampaikan bahwa bakti sosial ini adalah sebuah cara untuk dapat membantu orang lain yang membutuhkan.

“Kegiatan bakti sosial ini sebagai cara kita bisa membantu orang yang membutuhkan, serta wujud rasa syukur kita karena dengan kegiatan tersebut kita bisa bermanfaat bagi orang lain. seperti sabda dari Rasulullah SAW, sebaik-baiknya manusia diantaramu adalah yang paling banyak manfaatnya bagi orang lain.” Ujar Satya.

Ia juga menjelaskan bahwa kegiatan bakti sosial ini merupakan bentuk implementasi dari program kerja yang ada dan pelaksanaannya bertepatan dengan hari raya idul adha yang dirasa sebagai momentum yag pas untuk bisa melaksanakan kegiatan bakti sosial, dimana dari hasil uang donasi yang terkumpul dibelikan satu ekor kambing yang kemudian dagingnya dibagikan kepada masyarakat Desa Padasan yang membutuhkan.

Selain itu Satya juga menyampaikan terkait jalannya kegiatan bakti sosial ini mulai dari awal penyusunan panitia hingga waktu pelaksanaan kegiatan bakti sosial yang berjalan dengan lancar meskipun terdapat beberapa hal yang tidak sesuai dengan yang direncanakan. 

“Alhamdulillah kegiatan bakti sosial ini meskipun baru pertama kali dilaksanakan melalui cara kolaborasi antara BEM dan UKMKI Siklus namun terbilang cukup lancar meskipun ada sedikit kendala di waktu pelaksanaan kegiatan, yang mana awalnya kegiatan harusnya dilaksanakan di pagi hari tetapi terlaksana di siang hari.”Jelasnya.

Atas kolaborasi pada kegiatan ini Satya mengungkapkan harapannya agar kegiatan sosial semacam ini dapat dapat diteruskan nantinya oleh kepengurusan selanjutnya agar terus tercipta rasa kekeluargaan dan bergotongroyong untuk terus memberikan kebaikan bersama.

“Hal ini semoga menjadi awal mula estafet kepenggurusan yang baik, dengan besar harapan di kepenggurusan generasi selanjutnya mampu melaksanakan kembali kegiatan bakti sosial yang dilakukan seacara kolaborasi antara BEM dan SIKLUS sebagai wujud penerus estafet dari kepenggurusan sebelumnya. dan harapan kedepanya antara BEM dan SIKLUS terus membangun kekeluargaan, kebersamaan serta saling gotong royong untuk kebaikan bersama” (Nora Zila)

 

Adakan Audiensi, Aliansi BEM dan BPM Fakultas Se UNEJ Ajak Mahasiswa Kawal Pakta Integritas

PRIMA- Jumat (8/7/2022) Aliansi Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) dan Badan Perwakilan Mahasiswa (BPM) Fakultas se-UNEJ melakukan audiensi kepada Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LP2M). Audiensi dilaksanakan sebagai forum evaluasi dan menuntut kejelasan LP2M dalam penyelenggaraan KKN Semester Genap T.A 2021/2022.  

Ketua BEM Fakultas Teknologi Pertanian, Romy, menyampaikan forum audiensi berangkat atas kegelisahan pra pelaksanaan KKN oleh mahasiswa peserta KKN dari berbagai fakultas.

“Kami mempertanyakan sistem yang belum jelas, panduan teknis yang dirasa belum siap, buku pedoman terbaru belum rilis ketika ada pembekalan. Lalu, terkait plotingan kelompok dan timeline yang masih berubah-ubah, BEM dan BPM tergerak dan sepakat menuntaskan apa yang menjadi permasalahan mahasiswa kepada LP2M”, ujarnya.

Disayangkan moderator audiensi dipegang oleh LP2M, lanjut Romy, Aliansi telah menyampaikan evaluasi dan LP2M berkomitmen menyelesaikan yang belum tuntas dibuktikan ditandatanganinya pakta integritas yang patut dikawal bersama.

“LP2M menganggap dirinya sebagai tuan rumah dan punya hak untuk memimpin forum. Namun, LP2M telah  menerima dengan baik, apa saja yang menjadi aspirasi yang dilayangkan kepada mereka LP2M mengaku bersalah dan meminta maaf kepada seluruh mahasiswa yang disaksikan oleh Aliansi BEM dan BPM se-UNEJ. Dibuktikan dengan penyepakatan pakta intergritas dan akan dikawal untuk perbaikan di masa mendatang.”, sambung Romy.

Amiq, Ketua BEM FISIP selaku Koordinator Lapangan Aliansi menyampaikan hasil audiensi akan dirilis sebagai laporan kepada mahasiswa UNEJ, terdapat poin-poin komitmen LP2M yang patut menjadi perhatian khusus mahasiswa untuk dikawal bersama.

“Hasil akan dilaporkan kepada publik, kepada mahasiswa dan media. Mohon dikawal bersama karena menjadi proyeksi jangka pendek kita untuk KKN Semester Genap T.A 2021/2022 dapat berjalan lancar”, sambung Amiq.

“Aliansi telah merekam komitmen LP2M. Terutama dalam penuntasan pelaksanaan baik SOP, rekognisi program setara KKN, atribut jaket KKN, buku pedoman KKN, hingga membuka ruang kritik untuk LP2M yang melibatkan mahasiswa secara partisipatif”, lanjut Amiq.

LP2M bersedia mencatat permasalahan pra pelaksanaan KKN sebagai evaluasi untuk pelaksanaan KKN Semester Genap T.A 2021/2022 dan KKN periode selanjutnya.

“Benar, telah tertandatangani dalam pakta integritas yang nanti dilampirkan di hasil audiensi. Aliansi telah menargetkan kelancaran pelaksanaan KKN periode ini sebagai jangka pendek. Dan KKN periode selanjutnya sebagai proyeksi jangka panjang. Mohon dikawal bersama, karena perjuangan belum usai”, jelas Amiq. (mhfr)

MENILIK PERKEMBANGAN PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS PENGAWALAN KEKERASAN SEKSUAL DI BEBERAPA PERGURUAN TINGGI DI INDONESIA

Pembentukan Satuan Tugas (Satgas) Pencegahan dan Penangan Kekerasan Seksual di beberapa kampus / Perguruan Tinggi Negeri (PTN) dengan berdasar Permendikbud Nomor 30 Tahun 2021 hingga saat ini belum menunjukkan kejelasan. Peraturan yang telah ditetapkan dari bulan september tahun lalu itu sampai detik ini belum juga terlaksana. Padahal pembentukan Satgas saat ini telah menjadi urgensi untuk segera dimiliki oleh setiap PTN, hal ini sebagai upaya menciptakan lingkungan Kampus yang aman bagi mahaiswa.

Mengenai upaya pengimplementasian peraturan tersebut di beberapa Perguruan Tinggi di Indonesia sendiri diketahui memiliki progress yang berbeda dari satu sama lainnya. Oleh karena itu pada tulisan ini akan menyajikan komparasi progress pengawalan isu kekerasan seksual dari beberapa universitas di Indonesia dengan tujuan dapat memperlihatkan sejauh mana langkah-langkah yang telah dilakukan Kampus-kampus dalam pengawalan isu kekerasan seksual serta pembentukan Satgas.

Diawali dari Universitas Jember, proses pembentukan satgas mengalami keterlambatan dari rencana semula pihak Rektorat Unej. Sejauh ini proses pembentukan Satgas di universitas jember masih terkendala di kementerian. Unej telah mengirimkan Panitia Seleksi (Pansel) yang selanjutnya akan membentuk satgas. Namun hingga saat ini belum ada informasi lanjut dari pihak kementerian. Di sisi lain sebenarnya Universitas Jember sendiri telah memiliki Pusat Studi Gender (PSG) yang bertugas menangani kasus-kasus kekerasan seksual yang terjadi di lingkungan kampus, namun kerja-kerja dari PSG sendiri tidak dapat terlalu jauh mengambil langkah sebab belum ada ketetapan resmi dari kementerian.

Selanjutnya, universitas yang tengah mempersiapkan pembentukan satgasnya adalah Institut Pertanian Bogor (IPB). Hingga update terkini, IPB telah memiliki bakal calon Panitia Seleksi untuk Pembentukan Satgas PPKS. Update dari IPB ini tidak jauh berbeda dari apa yang telah dilakukan oleh kampus Universitas Jember, karena sama-sama berada pada tahap pencalonan Panitia Seleksi untuk pembentukan Satgas PPKS. Permasalahan yang juga dihadapi di IPB adalah adanya keterlambatan dalam timeline pemilihan panitia hingga terkesan molor.

Menyusul universitas lainnya, yakni Universitas Indonesia (UI). UI sendiri mengaku telah memiliki tim khusus untuk menangani kekerasan seksual dan telah berkomitmen dalam melakukan penanganan serius terkait dengan isu ini secara komperehensif. Namun demi menaati aturan Permendikbud Nomor 30 Tahun 2021, UI wajib membentuk Satgas seperti halnya Kampus-Kampus lain. Saat ini progress yang dimiliki oleh UI sampai pada tahap perekrutan panitia seleksi untuk pembentukan satgas, di mana hal ini sama dengan apa yang sedang terjadi di Universitas Jember.

Lain halnya dengan UI, Universitas Brawijaya (UB) dalam usahanya untuk menangani permasalahan kekerasan seksual di lingkungan kampus, secara khusus di Fakultas Ilmu Sosial dan Politik (FISIP), telah memiliki sebuah Unit Pelayanan Kekerasan Seksual dan perundungan (ULTKSP). ULTKSP ini sendiri dibuat berdasarkan Permendikbud Nomor 30 Tahun 2021. Namun pengimplementasian Permendikbud Nomor 30 Tahun 2021 secara keseluruhan di lingkup kampus UB belum terwujud.

Masih di daerah yang sama, terdapat Universitas Negeri Malang (UM) yang saat ini telah menjajaki tahap penjaringan anggota Satgas. Berdasarkan timeline yang UM rilis dan sebarkan, pada saat tulisan ini ditulis proses penjaringan yang berlangsung adalah dilaksanakannya tahap wawancara calon anggota Satgas.

Selain beberapa kampusyang sudah disebutkan di atas, kampus di Indonesia juga masih banyak yang belum melakukan tugasnya untuk membentuk Satgas Pencegahan dan Penangan Kekerasan Seksual. Terbukti dari banyaknya kampus yang belum melakukan langkah awal sebagai permulaan pembentukan tim satgas ini.

Namun setidaknya terdapat dua kampus yang kami ketahui yang telah sukses membentuk Satgas di Jawa Timur, yaitu Universitas Surabaya (Unesa) dan Universitas 17 Agustus (Untag) Surabaya. Unesa dan Untag Surabay tersebut satu langkah lebih maju dibanding dengan Kampus-Kampus lain, utamanya Unej dalam pembentukan Satgas berdasar Permendikbud Nomor 30 Tahun 2021.

Dengan tulisan komparasi yang telah tim PRIMA dan Amnesty Unej sajikan ini dapat disimpulkan bahwa pembentukan satgas di kampus-kampus di Indonesia hingga saat ini belum optimal dan terkesan mundur dari jadwal yang seringkali diumbar oleh pihak kampus mengingat bahwa harusnya semua kampus telah memiliki Satgas ditahun ini sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan oleh Kementerian. (Dhavina)

KECEWA DENGAN TANGGAPAN LP2M, BEM FISIP RILIS PERNYATAAN SIKAP

Tak puas dengan tanggapan LP2M terhadap surat teguran yang dilayangkan pada 1 Juli kemarin, BEM FISIP langsung rilis pernyataan sikap. Adnino, Menteri Aksi Propaganda, menyatakan ketidakpuasaan BEM FISIP karena LP2M belum menjawab semua permasalahan yang ditegurkan.

“Ketika saya baca surat tanggapannya, masih ada permasalahan yang belum dijawab seperti terkait buku pedoman tematik yang memang terbukti tidak diperbarui dari tahun 2017. Kami nilai LP2M juga tidak siap dalam menyediakan alternatif solusi saat terjadi worst case.” Terang Adnino.

Lanjutnya, Adnino, kecewa atas jawaban dari LP2M yang dinilai terus berkelit dengan alasan yang klasik serta tidak siap sebagai pelaksana KKN dalam menjalankan tugasnya.

“Sebenarnya kami kecewa ya atas tanggapan LP2M tersebut yang terus berkelit dengan alasan yang klasik, juga tidak siap secara kelembagaan dalam pelaksanaan KKN ini.” Ungkap Adnino.

BEM FISIP juga merasa janggal atas pemotongan durasi KKN yang hanya menjadi 35 hari. Ini dinilai tidak etis dan menyalahi aturan karena tak ada rasionalisasi yang jelas secara akademis.

“Kami menemukan beberapa hal yang sangat janggal, terutama pada dipotongnya durasi KKN menjadi hanya 35 hari dalam proses penerjunan KKN. Dan ini kami nilai sangat tidak etis dan menyalahi aturan karena tidak ada rasionalisasi secara akdemis atas hal tersebut” Tambahnya.

Untuk langkah selanjutnya BEM FISIP mengaku akan terus berupaya mengawal aspirasi mahasiswa FISIP dengan memberikan gambaran masalah dan bersiap untuk melakukan gerakan yang lebih masif dengan membentuk aliansi mahasiswa Se-Universitas Jember untuk menuntut LP2M.

“Kami tidak akan mundur sedikitpun dalam mengawal aspirasi mahasiswa FISIP ini, kami akan terus berupaya memberikan gambaran masalah dan selanjutnya akan bersiap melakukan gerakan yang lebih masif dengan membentuk aliansi mahasiswa se-Unej untuk menuntut LP2M atas kegagapannya didepan seluruh mahasiswa UNEJ” Katanya.

Atas ketidaksiapan LP2M dalam  pelaksanaan KKN ini, BEM FISIP menuntut LP2M untuk mempertanggungjawabkan  dampak yang dirasakan oleh mahasiswa atas kegapapanya tersebut.

“Melihat kondisi ini kami merasa LP2M harus mempertanggung jawabkan kegagapannya tersebut dihadapan publik.” Tegas Amiq, Ketua BEM FISIP. (IPM)

KKN terlambat, BEM FISIP UNEJ Layangkan Surat Teguran Kepada LP2M

Jumat, 1 Juli 2022 Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember (BEM FISIP UNEJ) melayangkan surat teguran kepada LP2M perihal keterlambatan penyelenggaraan Kuliah Kerja Nyata (KKN).

Amiq Ikmal selaku ketua BEM FISIP UNEJ mengungkapkan bahwa KKN saat ini telat dan tidak sesuai Timeline,  serta tak ada kejelasan informasi.

“Melihat obyektif hari ini kita memasuki waktu pelaksanaan KKN Reguler Semester Genap T.A  2021/2022, Namun dalam penyelenggaraannya oleh LP2M mahasiswa FISIP belum menemukan kejelasan terkait dengan plotingan kelompok dan plotingan lokasi, belum mendapatkan pedoman pentunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis serta konsep gagasan Grand Desain dari KKN tematik dengan cara komperhensif, sehingga kami pada akhirnya melakukan aksi untuk mendalami permasalahan dan melakukan aksi selanjutnya”. Jelas Amiq

Melihat hal tersebut, Kementrian analisis BEM FISIP menginisiasi pendataan permasalahan melalui survey tingkat kepuasaan yang diisi oleh mahasiswa FISIP yang selanjutnya menjadi poin teguran yang dilayangkan kepada LP2M.

“Untuk pendataan kemarin kita mengarahkan untuk mengisi survey kepada tingkat kepuasaan Mahasiswa FISIP terkait pola komunikasi yang disampaikan LP2M dari proses sosialisasi hingga pembekalan maupun sampai dengan kondisi hari ini. Pada Akhirnya kita menemukan masalah mengenai plotingan kelompok yang terlambat tidak sesuai dengan Timeline dan juga pada akhirnya munculah poin teguran yang kami layangkan”. Ungkapnya.

Menurut Amiq, meski telah ada Progress pembekalan pada tanggal 30 kemarin, nyatanya tak cukup membuat mereka mundur. BEM FISIP tetap inginkan LP2M harus mempertanggung jawabkan ketidakjelasan tersebut secara kelembagan kepada mahasiswa karena dinilai berdampak buruk pada proses KKN kedepannya.

“Walaupun ditanggal 30 telah ada Progress dari LP2M terkait kelompok pembekalan, kami tetap tidak ada aksi mundur satu langkah pun karena yang kami bawa bukan hanya terkait plotingan saja namun, bagaimana LP2M mempertanggungjawabkan ketidakjelasan secara kelembagaan kepada mahasiswa yang istilahnya akan mengarah kepada dampak buruk proses KKN kedepannya” tambahnya.

Berdasarkan hal itulah muara aksi yang dilakukan BEM FISIP UNEJ saat ini menekankan pada kritik dan evaluasi kepada lembaga LP2M.

Sementara itu, surat yang dilayangkan BEM FISIP UNEJ ini mendapat respon cepat dari LP2M

Ali, Sekretaris LP2M mengatakan alasan keterlambatan KKN disebabkan oleh KKN yang saat ini berbeda dengan KKN sebelum ada MBKM

"Tidak sesuai dengan Timeline yang di bagikan ditelegram karena KKN hari ini tidak seperti KKN yang sebelum ada MBKM," jelas Ali.

Ali juga menjelaskan bahwa kemunduran KKN juga disebabkan oleh banyaknya mahasiswa yang mengikuti program MBKM yang sedang menunggu pengumuman serta banyaknya mahasiswa yang melakukan pembatalan serta pendaftaran ulang.

"Banyak mahasiswa MBKM (magang, MSIB) yang menunggu pengumuman dalam artian kegiatan MBKM ini mereka yang daftar diterima atau tidak dan Banyak mahasiwa yang melakukan pembatalan dan pendaftaran baru lagi. Bahkan ada 400 mahasiwa pertama dari fakultas hukum yang mundur. Namun tidak apa-apa surat teguran ini bagus buat evaluasi bagi kami untuk selalu memperbaiki" Terang Ali.

“terkait informasi yang simpang siur mahasiswa dapat memantau melalui web LP2M” Tambahnya.

Akibat kemundurannya, KKN UNEJ dipotong menjadi hanya 35 hari saja agar tidak mengganggu perkuliahan di semester berikutnya.

“KKN ini kita potong menjadi 35 hari, sehingga nanti berakhirnya KKN tidak mengganggu perkuliahan disemester depan.” Tambahnya. (au)

Mendesak Transparansi Pemerintah Dalam Pengesahan RKUHP

Pemerintah memaparkan 14 isu krusial yang diklaim telah disesuaikan dengan saran masyarakat. Pemerintah dan DPR telah menyepakati untuk tidak membuka kembali substansi RKUHP. Namun draf lengkap belum sampai ke tangan publik.

Menurut Isnur, pemaparan tersebut belum memberikan gambaran utuh terkait RKUHP yang akan disahkan. “Kita patut khawatir dan sadar betapa berbahayanya situasi ini, bagaimana orang besok-besok dipidana tanpa tahu dan terlibat dalam penyusunannya,” ujar Isnur dalam wawancara BBC NEWS Indonesia Minggu (12/6).

Menurut Bivitri Susanti dalam wawancara yang sama, sikap pemerintah yang enggan membuka draf terbaru RKUHP telah melanggar sejumlah ketentuan. Yang pertama yakni pada pasal 96 Undang-Undang P3 yang secara tidak langsung menyatakan partisipasi dalam pembahasan UU adalah hak masyarakat sipil.

“Untuk berbartisipasi semua naskah dokumen itu harus terbuka untuk publik, mulai dari tahap perencanaan sampai perundangan,” ungkap Bivitri.

Proses legislasi sejak 2019 “selalu ugal-ugalan, dilakukan secara tertutup, buru-buru, dan tidak partispatif.” Tambah Bivitri Susanti.

Selain itu, pemerintah juga dinilai telah melanggar UU Keterbukaan Informasi Publik. Sebab naskah RUU jelas bukan termasuk informasi yang dapat dikecualikan dari pengetahuan publik. “Ini etika bernegara loh, ketika pemerintah tidak mematuhi itu berarti mereka tidak patuh pada aturan main yang mereka buat sendiri,” jelasnya.

Mahasiswa juga tidak akan tinggal diam dengan permasalahan ini, BEM Se-UI melayangkan tiga poin penting dalam menyikapi permasalahan ini.

Dilansir dari DetikNews Selasa 14 Juni 2022, ada tiga poin pernyataan sikap BEM Se-UI soal RKUHP :

  1. Mendesak Pemerintah dan DPR RI untuk segera membuka draf terbaru RKUHP
  2. Menuntut Pemerintah dan DPR RI secara trasnparan dan inklusif dengan mengutamakan partisispasi publik yang bermakna, serta
  3. Mendorong pemerintah dan DPR RI untuk meninjau kembali pasal-pasal bermasalah dalam RKUHP sebelum pengesahan dilakukan. (Iqlima Qurrota Ayun)

 

Sumber :

https://news.detik.com/berita/d-6125847/bem-se-ui-buka-draf-terbaru-rkuhp

https://www.google.com/amp/s/www.bbc.com/indonesia/indonesia-61774257.amp 

Juara 1 Pilmapres Fakultas, Muflikhin Pegang Prinsip Tak Main Sebelum Tugas Tuntas

16 Juni 2022 kemarin, diumumkan 3 pemenang ajang pemilihan Mahasiswa berprestasi tingkat Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Muflikhin mahasiswa kesejahteraan sosial 2020 sebagai juara 1 dalam ajang pilmapres 2022.  Dengan capaian prestasinya ini, Muflikhin yang akrab disebut Ikin ini mengaku bahwa ia memiliki prinsip yang dipegang teguh yakni “Tak main sebelum tugas tuntas.”

Alasan Ikin menggunakan prinsip ini karena ia sadar bahwa tugas utamanya sebagai seorang mahasiswa adalah belajar dan fokus terhadap pendidikannya. “Alasanku kenapa memegang prinsip itu karena belajar dari pengalaman ku waktu SMA dulu. Aktif di banyak organisasi dan perlombaan membuat aku sering main dan lupa akan tugas utama sebagai pelajar. Oleh karena itu aku memegang prinsip tidak main sebelum tugas tuntas.” Jelasnya.

Selain itu ikin juga menceritakan bagaimana cara dia dalam mengatur waktu yang baik yakni dengan memperioritaskan hal yang paling penting terlebih dahulu.

“Kalau time management versi aku yang pertama pastinya memprioritaskan yang paling utama dulu seperti antara tugas UAS sama KTI. Maka aku harus nyelesain dulu tugas UAS ku baru ngelanjutin tugas lomba.” Tutur ikin.

Sebagai mawapres tingkat fakultas, Ikin berbagi tips yang bisa dilakukan oleh mahasiswa untuk mempersiapkan diri dalam mengikuti ajang ini di tahun depan khususnya untuk mahasiswa angkatan 2021 dan 2022.

Berikut adalah tips jadi mawapres ala ikin:

1. Niat, poin ini menjadi poin yang paling penting untuk disiapkan. Niatkan dalam diri kalian ketika ingin mendaftar di mawapres untuk mencari ilmu (tholabul ilmi)

2. Kumpulkan sertifikat sebanyak-banyaknya baik itu sertifikat lomba, kegiatan relawan, SK organisasi. Karena di dalam mawapres ada skor tersendiri dari berbagai macam bidang, terutama skor yang paling tinggi ketika sertifikat tersebut tingkat internasional

3. Buat program inovasi yang sesuai dengan tema yang ditentukan

4. Mulai perbaiki tulisan karena untuk mendaftar menjadi seorang mawapres diwajibkan untuk membuat gagasan inovatif

5. Membiasakan diri untuk berbicara di depan umum 

Atas pencapaiannya ini Ikin mengaku sangat bersyukur karena persiapan yang dilakukan sangat mepet apalagi ditengah kesibukan UAS yang juga harus ia kerjakan.

“Rasanya bersyukur sekali dan masih tidak percaya” Karena persiapan yang sangat mepet. H-2 penutupan pendaftaran harus menyelesaikan berkas persyaratan. Mulai dari membuat karya tulis, vidio bahasa Inggris, portofolio, poster dan sebagainya.” Ujarnya. (ipm)