KPUM Prediksi PEMIRA 2023 Akan Molor Hingga Bulan Puasa

LPM PRIMA, Jember – Jika mengikuti dengan timeline yang telah dibuat oleh Komisi Pemilihan Umum Mahasiswa (KPUM), seharusnya Pemilihan Umum Raya (PEMIRA) selesai sebelum memasuki bulan suci ramadhan. Namun, karena adanya saran perubahan sistem pemungutan suara secara e-voting dari Dekanat, pelaksanaan PEMIRA diprediksi akan molor hingga bulan suci ramadhan. 

Menurut Ketua Komisi Pemilihan Umum Mahasiswa (KPUM), apabila pelaksanaan PEMIRA mengikuti timeline dan konsep dari KPUM, saat ini kita mulai memasuki masa pemilihan. Karena sosialisasi PEMIRA kemarin pun tidak jadi diadakan, KPUM juga tidak bisa memastikan tanggal pasti kapan PEMIRA akan dilaksanakan. 

“Sebenernya saat ini kita itu udah mulai setor untuk pemilihan akan tetapi memang dari Dekanat sendiri meminta konsep seperti itu (e-voting). Timeline yang udah KPUM buat itu selesai sebelum puasa, karena memang ini mundur ya ngga tau nanti timeline pastinya seperti apa.” ungkap Yunita, Selasa (7/3). 

Jika mengacu pada Surat Keputusan (SK) awal, pihak Dekanat FISIP menuntut agar Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) KPUM selesai pada 29 Maret 2023. 

“Bahkan bisa melewati bulan puasa atau bahkan pas puasanya itu kita sampai Laporan Pertanggungjawaban (LPJ). Kalau di rencana awal kan, dari SK yang terakhir diturunkan oleh Dekan itu kita tuntutan untuk selesai melakukan LPJ ini tanggal 29 Maret.”, tutur Ghivari selaku Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Mahasiswa (KPUM) saat diwawancara oleh anggota LPM PRIMA, Selasa (7/3).

Penulis: Tim Redaksi LPM PRIMA FISIP

Editor: Tim Redaksi LPM PRIMA FISIP

Dekanat Sarankan PEMIRA Tahun Ini Gunakan E Voting Kembali

LPM PRIMA, Jember – Komisi Pemilihan Umum Mahasiswa (KPUM) Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Jember telah melaksanakan rapat pembahasan Petunjuk Pelaksanaan (Juklak) dan Petunjuk Teknis (Juknis) pada 24-28 Februari 2023 lalu. Berdasarkan hasil rapat tersebut, pelaksanaan Pemilihan Umum Raya (PEMIRA) tahun 2023 akan dilaksanakan secara luring di FISIP. Ketika proses pengajuan Surat Keputusan (SK), Dekan FISIP menyarankan agar sistem pemilihan atau pemungutan suara tahun ini dilakukan secara daring atau e-voting

Tim Pribadi Merdeka Mahasiswa menemui Ketua, Sekretaris, dan Ketua Divisi Acara KPUM yakni Yunitasari, Ghivari, dan Abyyu. Saat ditemui, Yunita menjelaskan bahwa dari internal KPUM sendiri telah merancang konsep pelaksanaan PEMIRA secara luring di FISIP mulai dari pendaftaran hingga penetapan. 

“Ternyata di-SK bagian memutuskan poin tiga berbunyi PEMIRA ini dilaksanakan melalui daring atau e-voting. Pimpinan/dekan menyarankan adanya PEMIRA ini menggunakan e-voting, pak dekan sendiri memang mengapresiasi kita untuk melaksanakan PEMIRA secara offline dan menyetujui mulai dari rangkaian pendaftaran sampai ke penetapan itu full offline di FISIP, tapi di bagian pemilihan atau pemungutan suaranya itu menggunakan e-voting gitu.” jelas Yunita. Selasa (7/3).

Setelah adanya saran dari Dekan FISIP terkait pemungutan suara secara e-voting, terjadi dialektika antara KPUM sebagai penyelenggara PEMIRA dengan pihak dekanat. Menurut Yunita, internal KPUM merancang pelaksanaan PEMIRA tahun ini secara luring dikarenakan tidak ada alasan bagi KPUM untuk tidak melaksanakan pemungutan secara langsung. Selain itu, menurutnya jika pemungutan suara dilakukan secara e-voting maka telah menunjukkan pelaksanaan PEMIRA yang tidak ideal. 

“Nah, kalau dari KPUM sendiri kan memang sudah menyiapkan dari jauh-jauh hari terkait dengan Juknis sama Juklak yang akan kita laksanakan pas waktu PEMIRA. Juknisnya kita pun sudah mengonsep semua PEMIRA ini dengan full offline. Karena memang tidak ada alasan untuk kami tidak melakukan pemungutan secara langsung. Tapi di bagian pemungutan, pak dekan menyarankan menggunakan e-voting. Nah disitulah kayak terjadi dialektika antara KPUM sebagai penyelenggara. Kenapa sih kok harus adanya e-voting? Padahal e-voting itu udah kayak nggak menunjukkan bahwasanya pemilihan ini ideal. Padahal kita Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik.  Kalau semisal kita mau membranding FISIP, kita mau menunjukkan pemilu yang ideal, ya tunjukkan yang benar-benar memang berasaskan luber jurdil. Kalau kita menggunakan online seperti kita berkaca tahun lalu, itu udah kayak ngga ada rahasia. Karena memang semua orang udah tau dan ngga ada kebebasan,” tutur Yunita. Selasa (7/3)

Hingga saat ini, internal KPUM masih terus melakukan pembahasan dan pengkajian ulang terkait saran dari Dekanat untuk pemungutan suara secara e-voting

Penulis: Tim Redaksi LPM PRIMA FISIP
Editor: Tim Redaksi LPM PRIMA FISIP

Sudah Satu Bulan Terbentuk, Tapi Bayang Bayang PEMIRA Belum Tampak

LPM PRIMA, Jember – Keanggotaan Komisi Pemilihan Umum Mahasiswa (KPUM) Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Jember telah terbentuk sejak 26 Januari 2023. Jika dihitung hingga saat ini berarti telah satu bulan lamanya KPUM terbentuk. Akan tetapi hingga saat ini bayang-bayang pelaksanaan Pemilihan Umum Raya (PEMIRA) belum terlihat. 

Saat ditemui, Yunitasari selaku Ketua Komisi Pemilihan Umum Mahasiswa (KPUM) menyampaikan bahwa pelaksanaan PEMIRA tahun 2023 belum dimulai karena mengalami beberapa kendala. Pertama, ketika keanggotaan KPUM telah terbentuk, Berita Acara dan Konsideran hasil sidang pleno Kongres Ikatan Keluarga Mahasiswa (IKM) FISIP yang dipegang oleh Badan Perwakilan Mahasiswa (BPM) belum diserahkan kepada KPUM. Berita Acara dan Konsideran tersebut baru diberikan satu minggu kemudian. 

“Kenapa sampai sekarang belum dilaksanakannya PEMIRA, yang  pertama kami memang terkendala di pengajuan SK, kami sedang mencari surat Berita Acara dan Konsideran dari sidang pleno kongres kemarin yang dipegang oleh BPM. Kami meminta kepada BPM dan dikasihkannya sekitar satu minggu.”  kata Yunitasari, Selasa (7/3).

Kedua, terkendala dalam proses pengajuan Surat Keputusan (SK), pihak Fakultas beberapa kali melakukan revisi hingga akhirnya Surat Keputusan (SK) tersebut baru jadi setelah delapan hari kemudian.

“Satu minggu kita udah nglengkapin semua persyaratan yang diminta oleh Fakultas, terus kita ajukan SK dan ternyata memang pas waktu kita ajukan ada beberapa yang direvisi. Satu minggu lebih baru bisa di-acc, sekitar delapan harian baru bisa jadi SK. ” tambahnya. Selasa (7/3)

Baca Juga Undangan Telah Disebar, Sosialisasi PEMIRA Ternyata Batal

Ketiga, KPUM sebagai penyelenggara telah membuat konsep seluruh rangkaian PEMIRA tahun ini dari awal pendaftaran hingga penetapan dilaksanakan offline secara penuh di FISIP. Akan tetapi ketika proses pengajuan SK, dekan menyarankan agar pemungutan suara dilakukan secara e-voting, yang berarti tidak secara konvensional dengan mencoblos kertas. Tentu hal ini tidak sesuai dengan Petunjuk Pelaksanaan (Juklak) dan Petunjuk Teknis (Juknis) yang telah dibuat dan disetujui oleh internal KPUM. 

“Ternyata di-SK bagian memutuskan poin tiga berbunyi PEMIRA ini dilaksanakan melalui daring atau e-voting. Pimpinan/dekan menyarankan adanya PEMIRA ini menggunakan e-voting, pak dekan sendiri memang mengapresiasi kita untuk melaksanakan PEMIRA secara offline dan menyetujui mulai dari rangkaian pendaftaran sampai ke penetapan itu full offline di FISIP, tapi di bagian pemilihan atau pemungutan suaranya itu menggunakan e-voting gitu.” tutur Yunitasari. Selasa (7/3)

Penulis : Tim Redaksi LPM PRIMA

Editor : TIm Redaksi LPM PRIMA

Undangan Telah Disebar, Sosialisasi PEMIRA Ternyata Batal

LPM PRIMA, Jember – Komisi Pemilihan Umum Mahasiswa (KPUM) Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Jember sebagai penyelenggara Pemilihan Umum Raya (PEMIRA) sempat menyebarkan undangan pelaksanaan sosialisasi PEMIRA 2023 yang akan dilaksanakan pada Jumat, 3 Maret 2023 lalu. Sosialisasi tersebut rencananya akan diadakan secara luring di Aula FISIP. Namun, sosialisasi tersebut tiba-tiba dibatalkan dan hingga saat ini KPUM belum melakukan sosialisasi terkait pelaksanaan PEMIRA FISIP 2023.

Yunitasari selaku Ketua Komisi Pemilihan Umum Mahasiswa (KPUM) menanggapi terkait pembatalan sosialisasi PEMIRA pada hari Jumat kemarin. Yunitasari menyampaikan ada anggota KPUM yang membagikan informasi pelaksanaan sosialisasi PEMIRA tanpa sepengetahuan dirinya. Sosialisasi PEMIRA dibatalkan karena adanya proses birokrasi yang belum terselesaikan dan kurangnya komunikasi di dalam internal KPUM. 

“Ada dari anggota kami ya beberapa yang memang udah share (membagikan), yang sebenernya dari saya (KETUA) sendiri belum mengiyakan untuk meng-share (membagikan), jangan dulu sebelum semua disetujui oleh dekan, ngga tau mungkin dari masing-masing grup udah ada yg share (membagikan), mereka beranggapan PEMIRA akan terjadi padahal di birokrasinya sendiri belum selesai, dari internal KPUM sendiri kurang komunikasi” kata Yunitasari saat diwawancarai anggota LPM PRIMA, Selasa (7/3)

Yunitasari menceritakan bahwa pelaksanaan sosialisasi PEMIRA tidak jadi dilaksanakan karena pada isi Surat Keputusan bagian memutuskan poin ketiga, PEMIRA dilaksanakan secara daring atau melalui e-voting. Namun pihak KPUM sendiri telah menyiapkan Petunjuk Pelaksanaan (Juklak) dan Petunjuk Teknis (Juknis) bahwa PEMIRA dilaksanakan secara offline (luring). Pada akhir bulan Februari, KPUM mengajukan proposal, surat kegiatan, surat izin peminjaman, dan surat-surat lain. Akan tetapi, Dekan FISIP menyarankan agar PEMIRA dilaksanakan dengan e-voting (daring). Meskipun begitu, Dekan FISIP mengapresiasi dan menyetujui rangkaian pelaksanaan PEMIRA secara offline (luring) mulai dari pendaftaran hingga penetapan, namun untuk mekanisme pemilihan disarankan menggunakan e-voting.

“Ternyata di-SK bagian memutuskan poin tiga berbunyi PEMIRA ini dilaksanakan melalui daring atau e-voting. Pimpinan/dekan menyarankan adanya PEMIRA ini menggunakan e-voting, pak dekan sendiri memang mengapresiasi kita untuk melaksanakan PEMIRA secara offline dan menyetujui mulai dari rangkaian pendaftaran sampai ke penetapan itu full offline di FISIP, tapi di bagian pemilihan atau pemungutan suaranya itu menggunakan e-voting gitu” Yunitasari, Selasa (7/3)

Penulis : Tim Redaksi LPM PRIMA FISIP

Editor : Tim Redaksi LPM PRIMA FISIP

Parkiran FISIP Amburadul, Ini Alasannya

LPM-PRIMA, Jember - Sejak pagi hari parkiran Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik nampak tidak tertata dengan rapi. Jalan yang biasa digunakan untuk lalu lalang kendaraan, saat ini menjadi lahan parkir sepeda motor. Tak hanya itu, taman yang berisikan tumbuhan kecil disamping TSW  (Taman Super Wi-Fi) juga menjadi lahan parkir (6/3/2023). 

Tim Pribadi Merdeka Mahasiswa melakukan wawancara dengan salah satu mahasiswa Administrasi Bisnis 2021 berinisial H. Ia mengaku bingung dengan peletakan motor hari ini, ditambah beberapa motor nampak terparkir di taman. 

“Kurang etis sih soalnya taman kan itu sebagai biar indah dan penataan juga kurang bagus,” tambahnya. (6/3)

Baca Juga Parkiran FISIP Menjadi Sumber Keluhan Mahasiswa

Tim LPM Prima juga menemui salah satu bapak penjaga parkiran yang berinisial AZ. Ia menjelaskan bahwa alasan perubahan tata letak parkiran karena adanya pembangunan di area parkiran yaitu lahan parkiran akan dipaving. Maka dari itu untuk sementara mahasiswa diarahkan meletakkan motor di beberapa area yang sudah ditentukan dan yang paling penting tidak menutupi jalan.

Masalah ketidaklayakan parkiran di Fakulltas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik memang selalu jadi perbincangan. Bagaimana layak? Parkiran yang alasnya menggunakan paving hanya segelintir bagian saja, tidak sebanding dengan banyaknya motor mahasiswa FISIP. Sedangkan sisanya harus parkir di bagian utara yang belum dipaving. Jika parkir di sana akan membahayakan ketika hujan, karena alasnya yang masih tanah. Tidak sedikit cerita dari mahasiswa FISIP yang terjatuh saat mengendarai atau ingin mengeluarkan motor mereka dari parkiran.

Maka dari itu, mahasiswa FISIP berharap perbaikan tempat parkir ini menjadi pembuka awal dari pembenahan fasilitas FISIP yang lainnya. 

Penulis: Tim Redaksi LPM PRIMA FISIP
Editor: Tim Redaksi LPM PRIMA FISIP

Parkiran FISIP Menjadi Sumber Keluhan Mahasiswa

LPM PRIMA, Jember – Mahasiswa Fisip mengeluh melihat kondisi parkiran yang becek dan tidak tertata dengan rapi, kondisi tersebut membuat mahasiswa merasa tidak nyaman saat parkir kendaraan. Terlihat banyak mahasiswa yang kesulitan untuk parkir kendaraan dan keluar dari parkiran. 

Salah satunya mahasiswi berinisial ZN, ia merasa sedih dan kesal karena parkiran Fisip banyak gronjalan dan mengkhawatirkan ban kendaraannya mengalami kempes. ZN mengatakan iri kepada parkiran fakultas lain yang dilihatnya lebih bersih dan sudah dipaving. 

“Sebenernya sedikit sedih sama kesel, karena saya kadang iri melihat parkiran fakultas lain itu bersih tertata lantainya dipaving, jadi ngga grunjel-grunjel. Gak baik (parkiran Fisip) buat saya dan sepeda saya, takut kempes bannya” kata ZN saat diwawancarai anggota LPM PRIMA, Senin (6/3). 

Tak hanya ZN, mahasiswa Fisip lain yang parkir kendaraan di parkiran Fisip, yakni Habib juga merasa parkiran Fisip kurang luas sehingga perlu dipaving. Alasannya karena saat musim hujan kondisi parkiran menjadi becek, akibat tidak dipaving dan kurang tertata. Habib juga menambahkan bahwa parkiran FISIP memang rindang dan banyak pohon namun masih kurang luas. 

“Menurut saya kurang luas ya. Kurang paving sih, kalo musim hujan jadinya becek. Kurang tertata sih. Kalo rindangnya-rindang tapi itu sih, banyak pohon, kurang luas juga, belum dipaving” ungkap Habib, Senin (6/3). 

Mahasiswa lain juga merasa kebersihan parkiran kurang terjaga, banyak sampah yang berserakan di parkiran Fisip. Seorang mahasiswi berinisial RR menyampaikan bahwa mahasiswa kurang sadar akan kebersihan, meskipun kendaraan tertata rapi namun melihat banyak sampah membuat tidak enak dipandang.

Ketika melihat kondisi parkiran, mahasiswa Fisip sebenarnya ingin membuat laporan kepada pihak fakultas. Akan tetapi, kebanyakan dari mereka tidak tahu bagaimana membuat laporan kepada pihak fakultas, karena kurangnya informasi. Mahasiswa Fisip berharap parkiran bisa segera dibenahi. 

“Saya tidak tahu informasi lebih lanjut mengenai keluhan itu ditaruh (dilaporkan) kemana” tukas ZN, Senin (6/3). 

Penulis: Tim Redaksi LPM PRIMA FISIP

Editor: Tim Redaksi LPM PRIMA FISIP

Penebangan Pohon Fakultas di Hari Aktif Kuliah, Menjadi Polemik Jalannya Proses Belajar Mengajar

LPM-PRIMA, Jember – Pohon-pohon di lingkungan FISIP Universitas Jember sedang dalam proses penebangan. Kegiatan tersebut dilakukan saat proses belajar mengajar berlangsung. Terlihat penebangan tersebut dilakukan oleh 6 pekerja. Mereka melakukan penebangan dari pagi hingga sore. Dalam proses penebangannya, terdapat beberapa kendala yang dialami, salah satunya karena musim hujan. Adapun hambatan lain yakni karena penebangan tersebut dilakukan saat jam aktif kuliah sehingga menganggu proses belajar-mengajar. Beberapa kali terlihat proses penebangan terpaksa dihentikan karena ada ujian yang sedang berlangsung. Hal tersebut dibenarkan ketika Tim Pribadi Merdeka Mahasiswa menemui salah satu penebang pohon tersebut.

“Kendalanya yaitu ada hujan, sekarang ada kegiatan ujian sampai jam 2,” ujar salah satu penebang. (1/3)

Beliau juga menjelaskan alasan kenapa penebangan dilakukan di hari aktif kuliah karena memang perjanjian dengan pimpinan seperti itu. Selain itu, tujuan penebangan pohon itu sendiri karena akan dibuat parkiran pada area depan TSW (Taman Super Wi-Fi), sedangkan untuk penebangan pohon di area pendopo karena akan dilakukan pembangunan

Baca Juga Suara Pemangkasan Pohon Mengganggu Perkuliahan, Dekan: Kita Harus Memahami

Tim Pribadi Merdeka Mahasiswa juga mewawancarai salah satu mahasiswa FISIP Universitas Jember. Mahasiswa tersebut bernama  Vina yang sedang menekuni bidang pengetahuan Administrasi Bisnis. Vina mengaku juga merasa terganggu karena berisik dengan suara penebangan pohon. Ia juga menambahkan bahwa tidak hanya mahasiswa yang ada di kelas, mahasiswa yang sedang mengerjakan  tugas di TSW (Taman Super Wi-Fi) juga merasa terganggu dengan suara penebangan pohon tersebut.

Tak sepenuhnya negatif, ia juga menjabarkan penebangan pohon juga bagus dilakukan karena beberapa pohon sudah tua dan mencegah pohon-pohon tersebut tumbang yang dapat membahayakan warga FISIP Universitas Jember. Akan tetapi, sebaiknya penebangan memang dilakukan saat hari libur supaya tidak mengganggu aktivitas belajar-mengajar. 

Penulis: Allysa Salsabillah (AS)

Editor: Tim Redaksi LPM PRIMA FISIP

 

 

Alur Uji Publik Tidak jelas, Tenggelamkan Hak Bicara Peserta

Pembentukan Satgas PPKS di Universitas Jember akhirnya sampai pada tahap final. Pada tanggal 29 November 2022 lalu, Panitia Seleksi Satgas PPKS menggelar uji publik untuk Satgas PPKS di gedung Mas Soerachman Universitas Jember. Tahapan ini dihadiri oleh beberapa stakeholder, seperti Rektor, para Wakil Dekan III, Biro Pelayanan dan Bantuan Hukum (BPBH) Fakultas Hukum, Ketua Lembaga Pembelajaran dan Penjamin Mutu (LP3M), PSG UNEJ, panitia seleksi, calon Satgas PPKS, pihak eksternal seperti Polres Jember dan pemerhati pencegahan kekerasan seksual di Jember.

Meskipun uji publik yang digelar terlihat inklusif karena mengundang berbagai pihak, tahapan ini masih menuai berbagai catatan penting mengenai mekanisme forum hingga transparansi informasi acara kepada khalayak umum. NA, salah satu satgas PPKS (saat uji publik masih menjadi calon) memaparkan kekecewaannya pada kami mengenai unsur penghadiran perwakilan tiap fakultas. 

“Perwakilan mahasiswa ini unsur apa penghadirannya? Apakah dari BEM atau UKM, itu tidak jelas. Jadi perwakilan mahasiswa yang hadir pada uji publik itu tidak ada yang mempertanyakan kepada kami calon satgas, kelayakan yang mana yang ingin kalian uji”, tuturnya ketika kami wawancarai. 

Sejalan dengan hal tersebut, ARH, salah satu perwakilan BEM FISIP yang hadir pada uji publik juga menjelaskan kekecewaannya mengenai mekanisme forum. “Saya datang langsung diarahkan di tempat duduk dekat Pak Jarkasi, kebetulan disitu tidak ada microphone sehingga saya juga cukup bertanya-tanya. Tapi moderator tetap menawarkan untuk bertanya, namun saya dan kawan saya di sebelah dari BEM FKIP tidak diberikan kesempatan untuk bertanya. Entah itu setting forum atau yang lain, atau memang mekanisme begitu saya kurang tahu. Cukup kecewa sih kita tidak bisa mempertanyakan integritas dan kapabilitas calon satgas”, jelas ARH. 

NA sebagai calon satgas saat itu juga memaparkan kepada kami bahwa uji publik seharusnya dapat menampilkan ke publik perihal kelayakan calon satgas PPKS. Ia menilai bahwa uji publik kurang memberikan penilaian mengenai kelayakan calon Satgas. “Tidak ada penampilan CV dari masing-masing calon sehingga belum cukup informatif. Tampilan biodata juga seharusnya ditampilkan secara utuh sehingga publik tau bukan hanya dibaca beberapa saja”, tuturnya. 

Selain itu, transparansi akses informasi mengenai acara uji publik Satgas PPKS ini juga menjadi catatan penting mengenai bagaimana lagi-lagi penyebaran informasi mengenai pembentukan Satgas PPKS kurang terlaksana secara transparan.

“Pemberian informasi uji kelayakan publik seharusnya massif diinformasikan sebelum kegiatan melalui Instagram atau Telegram dan sebagainya sehinga mahasiswa bisa stay tune menunggu hari pelaksanaan tersebut”, tambah NA.

Naskah : Tim Redaksi Prima

Editor : Tim Redaksi Prima

Waspada Pelaku Ekshibisionisme, Pamer Organ Intim di Lingkungan Universitas Jember Kembali Terjadi

LPM PRIMA, Jember - Baru-baru ini telah terjadi sebuah tindakan eksibisionisme yang menimpa M, seorang mahasiswi Fakultas Ilmu Budaya, Universitas Jember. Kejadian berlangsung di area kampus, tepatnya setelah pintu masuk belakang kampus FISIP (18/12/2022).

Berdasarkan penjelasan korban, pelaku mengendarai sepeda onthel lalu menyalip korban yang sedang berjalan kaki. Setelah melewati korban, pelaku putar balik lalu menunjukkan alat kelaminnya ke arah korban.

“Pas hari Minggu ‘kan aku jalan sendiri berangkat ke kampus lewat pintu belakang FISIP. Aku kira bapaknya senyum karena ramah, akhirnya aku sapa balik ‘mari pak’ ternyata pas balik bapaknya nunjukin alat kelaminnya sambil naik sepeda,” Terang M saat diwawancarai.

Korban mengaku kaget saat kejadian. Ia tak berani berteriak karena ditakutkan justru menambah ketertarikan pelaku melakukan aksinya lebih dari itu. Korban tetap berusaha tenang, mengalihkan pandangan, dan menghindar dengan berjalan lebih cepat.

“Aku syok banget, gak berani teriak takutnya malah tertarik dianya. Jadi aku langsung jalan cepet sambil lihat hp,” Tambahnya.

Korban juga menjelaskan ciri-ciri pelaku yaitu kisaran umur 30-an dengan memiliki kulit kecoklatan. Saat kejadian pelaku mengendarai sepeda onthel berwarna merah dengan baju polo berwarna merah dan putih serta celana pendek selutut.

Sejak kejadian itu korban mengaku menjadi takut kalau berjalan sendirian. (Diki)

 

Peringati Hari HAM Sedunia, Aliansi Mahasiswa Papua Keluarkan Press Release

Tanggal 10 Desember rutin diperingati sebagai hari Hak Asasi Manusia (HAM) sedunia. Sebagai sebuah pengingat bahwa setiap insan haruslah mendalami makna dan pera sebagai manusia serta menghargai hak hidup manusia lain yang kemudian ditransformasikan menjadi tindakan saling menghargai. Tak lupa untuk mengenang dan mengingatkan bahwa sampai hari ini masih banyak kasus HAM yang tak kunjung diselesaikan.  Dalam hal ini, Aliansi Mahasiswa Papua (AMP) yang berada di Jember merespon hari penting tersebut untuk kembali menyuarakan pendapat mereka yang tertuang dalam Press Release yang dikeluarkan. Press Realese ini berisikan histori peristiwa pahit yang pernah terjadi di Papua, hingga 14 butir pernyataan masyarakat dan mahasiswa Papua terhadap pemerintah.

Bukan menjadi hal asing bagi kita untuk mengetahui fakta bahwa sampai hari ini konflik Papua terus terjadi dari hari ke hari, tahun ke tahun,  periode ke periode. Dalam Press Release tersebut, AMP menuliskan banyaknya pelanggaran HAM besar yang terjadi di tanah Papua. Bertujuan untuk mendesak Pemerintah agar bertanggang jawab atas hal buruk yang menimpa mereka serta menghentikan tindakan-tindakan represif oleh aparat di daerah Papua. Dimulai dari saat diberlakukannya operasi militer pada tahun 1966-1980 yang menewaskan sekitar 500.000 sampai 600.000 OAP (Orang Asli Papua). Kejadian Wamena pada Oktober 2000 yang penuh akan kekerasan. Di mana, pasukan Militer menembak mati 37 orang warga sipil, 189 orang terluka, 13.565 orang mengungsi dan 83 orang masyarakat sipil dijadikan tahanan politik. Sedangkan peristiwa Abepura berdarah di Jayapura pada 7 Desember tahun 2000 menewaskan 3 orang mahasiswa dan 100 orang lainnya ditahan dan disiksa.

Sebetulnya masih banyak peristiwa-peristiwa pelanggaran HAM yang dituliskan dalam Press Realese oleh AMP Jember yang jika ditotal telah menewaskan ribuan orang asli Papua dari masa ke masa. Beberapa di atas hanyalah secuil dari kejadian pelanggaran HAM besar di Papua yang tim LPM PRIMA tuliskan guna menyadarkan kita banyaknya pelanggaran HAM di Indonesia terkhusus Papua. Termasuk yang terjadi 2 tahun lalu pada kasus rasisme di tahun 2019, serta kasus pelecehan seksual pada tahun 2020 kepada 2 orang ibu yang dilakukan oleh oknum instansi militer Indonesia.

Selain itu, AMP juga menyoroti akan disahkannya Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RUU KUHP) menjadi undang-undang pada 6 Desember lalu. KUHP dinilai berpotensi untuk memperparah kasus pelanggaran HAM karena memiliki pasal tindak pidana korupsi dan pasal pelanggaran HAM berat yang justru mengembalikan konsistensi negara demokrasi kepada rezim orde baru. Selain itu, negara juga dianggap mengambil tindakan tanpa mempertimbangkan kedaulatan dan suara rakyat yang vokal menyuarakan ketidaksepakatan.

Lembar Press Release tersebut diakhiri dengan 14 butir permintaan terhadap pemerintah Indonesia yang berbunyi:

1. Berikan hak penentuan nasib sendiri sebagai solusi demokratis bagi bangsa West Papua.

2. Tolak Otonomi Khusus jilid II.

3. Buka akses jurnalis seluas-luasnya di West Papua.

4. Tarik militer organik dan non-organik di West papua.

5. Hentikan segala bentuk diskriminasi dan intimidasi terhadap mahasiswa West Papua di seluruh Indonesia.

6. Bebaskan semua tapol (tahanan politik) West Papua tanpa syarat.

7. Tolak Daerah Otonomi Baru di West Papua.

8. Tutup PT Freeport, BP, LNG Tangguh dan pertambangan Blok Wabu.

9. Usut tuntas semua pelaku pelanggaran HAM di West Papua.

10. Tangkap, adili, dan penjarakan jenderal pelanggar HAM di West Papua dan seluruh Indonesia.

11. Hentikan rasialisme dan politik rasial yang dilakukan Pemerintah Republik Indonesia dan TNI-Polri.

12. Hentikan Operasi militer di Nduga, Intan Jaya, Puncak Jaya, dan seluruh wilayah West Papua lainnya.

13. Cabut Omnibus Law.

14. Tolak RKUHP.

(Inayah)

 

 

 

Carut Marut LKPM FISIP, Tanggung Jawab Siapa

 

Nita, bukan nama sebenarnya, seharusnya melaksanakan praktikum kebijakan sosial—salah satu mata kuliah wajib prodi jurusan Ilmu Kesejahteraan Sosial—pada semester 6 lalu. Absennya Nita bukan tanpa alasan, pelaksanaan praktikum kebijakan sosial yang seharusnya ditempuh sejak bulan Maret harus mundur hingga awal Juni karena belum adanya surat pengantar praktikum dari LKPM (Laboratorium Kajian Pemberdayaan Masyarakat) FISIP UNEJ.

“Gak praktikum karena surat dari fakultas baru turun jadi 2 minggu sebelum jadwal selesai praktikum. Dinas terkait menolak surat izin praktikum yang sudah ada saat itu karena waktu yang tertera di surat (Maret-Juni) gak sesuai sama waktu yang nantinya kita akan praktikum di situ”, jelasnya ketika diwawancarai oleh tim Redaksi PRIMA.

Disisi lain, pada praktikum dan semester yang sama, Ani tetap dapat melaksanakan praktikum sejak bulan Maret hingga Juni 2022 tanpa surat pengantar praktikum dari kampus. “Dosen pembimbing ku minta tetap praktikum, dari awal semester sampai akhir meskipun surat pengantar dari jurusan belum turun. Aku pribadi bisa masuk karena faktor kedekatan dan sudah pernah magang di Dinas Sosial Kota X, setelah itu juga harus mengurus surat pengantar sendiri ke Bangkesbangpol. Untuk keadaan teman-teman di kelompok yang sama, yang aku tahu ada beberapa yang kesulitan juga”, jelas Ani.

Berbeda dengan Ani dan Nita, Yola merasakan pengalaman yang berbeda. Praktikum konselor psikososial yang ia jalani pada semester ini mengalami hambatan karena alur surat pengantar yang tidak jelas. “Setelah dapat surat dari LKPM, aku langsung menyerahkan ke tempat ku praktikum. Namun setelah bimbingan dengan dosen penguji, aku dan teman-teman baru tahu kalau suratnya harus di proses di Dekanat dulu baru nanti akan jadi surat terjun lapang”, jelas Yola. Ia juga menambahkan bahwa pengajuan surat ke Dekanat akhirnya ia dan teman-temannya lakukan sendiri.

Setali tiga uang dengan Yola, Tias juga memiliki pengalaman yang hampir sama. Ia harus mengurus surat praktikumnya sendiri. “Kalau kemarin kita dikasih format, suruh bikin sendiri, minta tanda tangan Ketua Jurusan sama Ketua LKPM, terus diajukan ke fakultas. Udah gitu aja, tapi ya lumayan lama karena di dekanatnya juga lama kan. Terus kalau teman-teman yang lain mungkin yang lama dari fakultasnya juga”, jelasnya ketika kami wawancarai.

Pengalaman keterlambatan dan hambatan praktikum seperti halnya diatas tentu bukan hanya dirasakan oleh Nita, Ani, Yola dan Tias saja. Mahasiswa jurusan Ilmu Kesejahteraan Sosial yang melaksanakan praktikum tentu akan mengalami hal yang sama karena distribusi surat praktikum berasal dari satu pintu; yaitu Laboratorium Kajian Pemberdayaan Masyarakat (LKPM). Apa itu LKPM? Apa tugas dan wewenangnya? Mengapa surat pengantar praktikum kerap mengalami hambatan?

LKPM merupakan lembaga yang secara struktural berada di bawah jurusan Ilmu Kesejahteraan Sosial FISIP Universitas Jember. Hingga berita ini turun, kami belum menemukan sumber yang komprehensif mengenai struktur organisasi dalam LKPM, pun dengan tugas dan wewenangnya secara formal. Hingga saat ini, LKPM aktif mengurusi surat-menyurat untuk kebutuhan praktikum serta sertifikasi pekerja sosial yang dilaksanakan sebelum pandemi.

Ketidaktahuan publik (setidaknya mahasiswa Ilmu Kesejahteraan Sosial) tentang hal formal dan struktural LKPM menjadi isu yang serius jika kita tilik lagi korelasinya dengan keterlambatan surat pengantar praktikum Kesejahteraan Sosial. Transparansi LKPM kemudian mutlak dibutuhkan dalam hal ini. Praktikum-praktikum pada jurusan Ilmu Kesejahteraan Sosial merupakan mata kuliah wajib prodi 4 sks yang harus dijalankan dengan baik oleh mahasiswa Ilmu Kesejahteraan Sosial. Bukan hanya mahasiswa yang menjalani, namun juga jurusan Ilmu Kesejahteraan Sosial sebagai pengawas, termasuk LKPM sebagai lembaga yang memiliki andil besar dalam penyelenggaraan praktikum-praktikum ini. Jika dalam praktik akademi yang esensial dalam jurusan Ilmu Kesejahteraan Sosial saja masih banyak terdapat cacat formal, bagaimana dengan hal lain?

Sebut saja pengalaman Yola dan Tias serta teman-teman kelompoknya yang harus mengurusi surat praktikum secara individu ke Dekanat. Hal ini lalu menjadi tanda tanya besar, mengapa mahasiswa harus mengurus surat praktikum secara individu jika LKPM memang telah ditugaskan dalam ranah ini? Meskipun sekarang Yola, Tias dan teman-temannya dapat melaksanakan praktikum, ketidakhadiran LKPM dalam mengurusi surat sampai selesai ke Dekanat perlu ditinjau lebih lanjut lagi.

Pun dengan yang dirasakan oleh Ani pada praktikum semester lalu. Ia dan teman-temannya harus pintar-pintar memanfaatkan koneksi dan mengurus surat ke Bangkesbangpol sendiri dengan bantuan lembaga tempat ia praktikum. Padahal hal-hal formal seperti ini harusnya menjadi tupoksi LKPM. Hal yang dialami Yola, Tias dan Ani inilah yang kami maksud sebagai “kecacatan formal”

Transparansi struktural dan tupoksi LKPM sudah seharusnya menjadi isu penting bagi mahasiswa Ilmu Kesejahteraan Sosial. Terlambat dan terhambatnya alur keluarnya surat kemudian memunculkan pertanyaan lain, mengapa hal tersebut dapat terjadi?

Struktural LKPM 

Tias, salah satu narasumber kami bercerita mengenai alasan ia dan teman-teman angkatannya harus mengurusi surat sendiri. “Yang surat ini (surat praktikum), kenapa Pak Arif (Ketua LKPM) gak mau ngurusin lagi karena takutnya lama, takutnya fakultas memperlama kalau Pak Arif yang ngurusin. Makanya ke mahasiswa langsung. Jadi alasannya ke mahasiswa itu biar gak diperlama, makanya disuruh mahasiswanya yang gerak sendiri”, jelasnya kepada Redaksi PRIMA ketika diwawancarai. 

Mahasiswa FISIP (terutama pengurus Ormawa) sepertinya sudah tidak asing dengan birokrasi FISIP yang bertele-tele dan “mbulet”. Hal ini ikut menjadi salah satu faktor keterlambatan surat-surat perizinan praktikum di Ilmu Kesejahteraan Sosial. Kesemrawutan birokrasi FISIP memang sudah menjadi rahasia umum, namun benarkah hanya karena proses internal yang bertele-tele saja? Narasumber kami mengungkapkan bahwa selain faktor internal dalam birokrasi FISIP, terdapat gesekan personal antara pihak Dekanat dengan LKPM sehingga surat sering terlambat untuk di distribusikan ke mahasiswa. Hal inilah yang menjadi faktor mengapa mahasiswa akhirnya diminta untuk mengurusi surat praktikum secara individu.

Keterlibatan Mahasiswa dalam Struktural LKPM

Tak hanya berhenti pada persoalan struktural LKPM yang tidak transparan, masalah lain muncul ketika mahasiswa-mahasiswa jurusan Ilmu Kesejahteraan Sosial diketahui “bekerja” dibawah LKPM. Narasumber kami menjelaskan “Cara masuknya ya ditawarin aja. Misalnya ditanya, mau gak jadi ini (di LKPM) gitu. Misalnya teman yang direkrut ditanya kenapa kok mau, bakal dijawab ‘Iya soalnya aku lihat kamu rajin, makanya pas LKPM nyari orang kamu aku rekomendasikan’ gitu saja. Jadi perekrutannya mulut ke mulut gitu, bukan LKPM yang nyari. Tapi ditawari nya bukan jadi anggota LKPM, tapi membantu Pak Arif.”

Narasumber kami juga menjelaskan apa saja yang dikerjakan mahasiswa yang “bekerja” dibawah LKPM, seperti mengurus surat-surat pengantar Praktikum dan ikut andil dalam mengatur ploting tempat praktikum (khusus untuk praktikum lembaga pelayanan sosial semester ini). Keterlibatan mahasiswa yang “bekerja” di bawah LKPM kemudian memunculkan pertanyaan, mengapa mahasiswa harus dilibatkan dalam tugas-tugas yang seharusnya menjadi tupoksi LKPM? Jika memang kekurangan SDM dan anggota, mengapa bukan staf LKPM saja yang dilibatkan? 

Tidak hanya itu, diketahui bahwa mahasiswa yang “bekerja” di bawah LKPM tidak menerima upah yang pantas mereka dapatkan setelah mengerjakan “tugas-tugas” LKPM. “Sebenarnya dulu pernah ada isu, kalau yang di LKPM (mahasiswa) akan digaji, tapi akhirnya gak digaji sampai sekarang. Cuma konsumsi setiap kumpul di LKPM, ada makanan, minuman dan jajan”, jelas salah satu narasumber kami ketika kami wawancarai. 

Meskipun hingga berita ini turun kami belum bisa menemukan aturan dan regulasi mengenai struktur dan sistem upah di LKPM, namun sudah menjadi seharusnya tiap individu yang “bekerja” mendapatkan upah yang layak, apalagi pekerjaan ini berada di lingkungan akademis. Pun jika memang secara struktural mahasiswa ada di dalam struktur organisasi LKPM, sudah seharusnya jurusan Ilmu Kesejahteraan Sosial mengatur regulasi mulai dari perekrutan secara terbuka (bukan hanya dari mulut ke mulut seperti yang selama ini dilakukan), tugas pokok fungsinya hingga aturan upah. 

Ketika kita tilik lagi, masalah-masalah di atas bukan hanya tanggung jawab LKPM sebagai lembaga. Jurusan dan fakultas yang menaungi lembaga juga memiliki andil yang besar untuk mengawasi jalannya LKPM, baik dari sistem maupun pengorganisasiannya. 

Hubungan LKPM dan Lembaga Lain

Semrawut LKPM tidak berhenti disitu saja. Selain masalah keterlambatan surat dan upah mahasiswa, narasumber kami juga mengungkapkan bahwa ada hubungan LKPM dengan lembaga tertentu diluar FISIP dan UNEJ. Bukan hubungan sinergi yang dimaksud. Namun hubungan yang mengarah pada pencampur adukkan urusan pribadi dengan urusan lembaga LKPM sendiri, yang jika kita tilik kembali dapat disebut sebagai "penyalahgunaan" atau "penyelewengan". 

“sebenarnya masalah ini sudah menjadi rahasia umum, yaitu semenjak LKPM pindah ke ISDB teman-temanku yang mengaku akan pergi rapat mengenai urusan lembaga ini, ternyata berangkatnya ke ISDB. Padahal dulu kan tempatnya lembaga tersebut gak disitu”, ujar narasumber kepada kami.

Meskipun penyelewengan tempat ini terlihat sepele bahkan banyak mahasiswa yang tahu, namun dari sini kita dapat mengetahui bahwa pihak LKPM tidak dapat memisahkan urusan LKPM atau internal lembaganya dengan urusan pribadi. Hal ini tentu akan berdampak pada kinerja LKPM sebagai lembaga yang harusnya dapat memenuhi tanggung jawabnya.

 

REDAKSI PRIMA

Seluruh nama narasumber dalam tulisan ini kami samarkan demi keamanan narasumber.

 

 

Jalin Persaudaraan Antar Angkatan, Himasos Adakan Kegiatan Pekan Olahraga dan Seni (PORSI)

Pada akhir pekan lalu 7/11 telah berlangsung kegiatan Pekan Olahraga dan Seni (PORSI) yang diadakan oleh Himpunan Mahasiswa Sosiologi (Himasos) Fisip Unej. Kegiatan PORSI tersebut diikuti oleh seluruh mahasiswa Sosiologi Fisip Unej angkatan 2022 sampai 2019. Diadakannya PORSI ini untuk dapat menyalurkan bakat dan minat dari mahasiswa Sosiologi Fisip Unej. Acara ini adalah program kerja yang diadakan tiap tahun oleh HIMASOS, pada tahun ini PORSI mengangkat tema “Burn Again Our Creativity and Sportivity in PORSI 2022”. Kegiatan ini berisikan beberapa lomba yaitu lomba olahraga Badminton, futsal, serta lomba seni cover lagu. Lomba-lomba tersebut pun dipilih melalui minat terbanyak dari mahasiswa itu sendiri.

Kegiatan ini dilakukan selama dua hari, yaitu di hari pertama dilaksanakan pertandingan bulu tangkis yang diadakan di Lapangan 8 Tegal Besar, Kecamatan Kaliwates, Jember. Sedangkan di hari kedua dilaksanakan perlombaan futsal yang bertempat di Lapangan Elpashindo Sumbersari, Kecamatan Sumbersari, Jember. Untuk lomba cover lagu sendiri diadakan secara online dengan diupload ke instagram Porsi.

Adapun pemenang dari lomba badmin diraih oleh angkatan 2020 untuk semua macam yaitu ganda putra dan ganda campuran. Untuk lomba futsal dimenangkan oleh tim angkatan 2020. Untuk lomba cover lagu dimenangkan oleh Al-Hakim Fiqri untuk kategori terbaik dan Elegi Nur Aisyah untuk kategori favorit.

PORSI pada tahun ini berlangsung dengan penuh semangat dan antusiasme yang tinggi dari mahasiswa Sosiologi angkatan 2019-2022. Mereka terlihat sangat menikmati jalannya lomba dengan semangat mendukung tim angkatannya masing-masing. Dengan diadakannya perlombaan PORSI ini diharap dapat menyalurkan bakat dan minat mahasiswa dan juga dapat membuat solidaritas antar angkatan lebih tinggi” Tutur Fahmi Hidayat selaku ketua panitia kegiatan PORSI 2022.

TEKS : ADIBA FARIZA

EDITOR : TIM REDAKSI 

Tragedi Halloween di Itaewon, Tarik Simpati Dunia Internasional

Beberapa minggu yang lalu dunia internasional dikagetkan dengan peristiwa kemanusiaan di Indonesia yaitu Tragedi Kanjuruhan. Namun, belum selesai duka yang dirasakan, tragedi baru kembali terjadi di Korea Selatan, tepatnya di Itaewon, Seoul. Tragedi di Itaewon terjadi pada perayaan Halloween yang sempat vakum karena pandemi Covid-19. Dalam tragedi kelam tersebut telah merunggut ratusan nyawa.

Menurut saksi yang selamat dari tragedi Halloween, penyebab utama kejadian ini berawal dari penumpukan pengunjung disalah satu gang sempit di Hamilton Hotel, Itaewon. Vakum beberapa tahun menjadikan perayaan ini dinanti-nanti dan mengundang antusias warga Korea Selatan dan warga negara lain untuk merayakan bersama-sama di Itaewon. Saling berdesakan dan dorong di antra pengunjung tidak terhindarkan, akibatnya banyak dari mereka yang mengalami sesak napas dan tak sedikit yang terinjak-injak antar pengunjung.

Tragedi Halloween di Itaewon terjadi pada pukul 22.20 waktu setempat yang menewaskan kurang lebih 153 orang meninggal dunia yang rata-rata berumur 20 sampai 30 tahun. Lonjakan korban yang terus bertambah memicu respon Presiden Korea Selatan Yoon Suk-Yeol. Dilansir dari Kompas.com Presiden Korea Selatan menginformasikan bahwasannya segala hal yang terkait dengan kejadian ini mulai deri perawatan medis korban hingga pemakaman korban yang telah meninggal akan sepenuhnya ditanggung oleh pemerintah.

Tidak hanya itu,  pihak kepolisian telah mengerahkan sebanyak 848 personel, termasuk 346 petugas pemadam kebakaran ke daerah tersebut, untuk segera melakukan penyelidikan apakah bar dan klub di daerah itu mematuhi peraturan keselamatan dan akan mengusut tuntas penyebab pasti tragedi ini.

Tragedi ini juga menarik atensi dunia internasional dengan tanggapan dari berbagai kalangan. Mengutip dari juru bicara CNN Richard Roth di New York, Sekjen PBB Antonio Gutters mengatakan turut prihatin terhadap insiden yang tragis ini. Selain dari Sekjen PBB, sejumlah kepala negara di dunia seperti Presiden Amerika Serikat, Presiden Prancis, dan Perdana Menteri Inggris turut menyampaikan rasa duka mendalam atas tragedi yang terjadi di Korea Selatan. Mereka juga siap untuk memberikan dukungan penuh terkait segala keperluan yang dibutuhkan oleh para korban terluka maupun yang meninggal. 

Author: Wilda Aulia

REFERENSI

https://edition.cnn.com/asia/live-news/seoul-south-korea-halloween-10-30-22/index.html

https://dunia.tempo.co/read/1651744/keponakan-anggota-kongres-as-tewas-dalam-tragedi-halloween-itaewon

https://nasional.kompas.com/read/2022/10/30/14330521/kemlu-2-wni-jadi-korban-luka-ringan-tragedi-halloween-itaewon-korsel

https://prbandungraya.pikiran-rakyat.com/internasional/pr-265764727/mengenaskan-begini-kronologi-tragedi-itaewon-sebabkan-ratusan-korban-tewas-pasca-pesta-halloween-bermula

 

Ratusan Mahasiswa di Jember Gelar Demo Tolak Kenaikan Harga BBM

Jember, Prima News - Ratusan peserta aksi dari berbagai elemen mahasiswa se-Kabupaten Jember (06/09/22) menggelar aksi demo menolak kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM).

Rentetan demo penolakan harga BBM terjadi diberbagai wilayah di Indonesia, kali ini terjadi di depan Gedung DPRD Kabupaten Jember.

Aksi ini didasari oleh keprihatinan atas putusan pemerintah dengan menaikkan harga BBM yang menimbulkan keresahan bagi masyarakat.

Menurut David, koordinator lapangan dalam aksi ini mengungkapkan bahwa mahasiswa harus menjadi lidah penyambung keluh kesah masyarakat kecil kepada pemerintah.

“Yang Jelas kita sebagai mahasiswa sebagai agen perubahan dan Agen Social of Control, kita harus mendengarkan apa yang menjadi keluh kesah masyarakat dan kita wajib hadir sebagai penyambung lidah masyarakat yang saat ini sedang terhimpit kenaikan harga BBM” Ungkap David Korlap demo mahasiswa di Jember.

Lanjutnya, David juga mengungkapkan terdapat 7 tuntutan yang dilayangkan pada aksi demo kali ini.

“Setelah kami mengkaji fenomena kenaikan harga BBM ini, ada beberapa tuntutan yang kami bawa diantaranya:

1.  menolak kenaikan harga BBM dan tarif dasar listrik,

2.  mendesak pemerintah pusat untuk mengevaluasi kinerja BPH migas,

3.   mendesak pemerintah pusat untuk memberantas pemburu rente,

4.  tunda restrategi nasional yang tidak berpihak kepada rakyat untuk dialihkan kepada subsidi BBM dan segera membangun energi terbarukan,

5. lakukan reformasi perpajakan dan wujudkan pajak berkeadilan,

6. mengajak masyarkat umum untuk mengawal kebijakan pemerintah yang berpihak kepada rakyat,

7. Mengecam represevitas aparat di ruang-ruang demokrasi”  Ungkap David.

Sebelum aksi demo dimulai, puluhan polisi telah bersiaga dilokasi untuk mengamankan jalannya seluruh kegiatan demontrasi berlangsung.(IA)

Universitas Jember Gelar Uji Publik Calon Panitia Seleksi Satgas PPKS

26/08/2022–Universitas Jember menggelar uji publik terhadap calon panitia seleksi satgas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual (PPKS) di gedung Rektorat Universitas Jember. Kegiatan ini berlangsung selama satu setengah jam yang memiliki tujuan untuk memaparkan kepada publik terkait calon panitia seleksi satgas PPKS Universitas Jember.

Pembentukan Pansel PPKS termaktub dalam Permendikbud No.30 tahun 2021 yang disahkan satu tahun yang lalu. Kabar baik dari Permendikbud tersebut adalah Universitas Jember telah mengadakan acara “Uji Publik Calon Panitia Seleksi Satgas PPKS”, walaupun terkesan lambat hampir satu tahun.

Pihak rektorat sulit untuk ditemui dan diwawancarai, sehingga alternatif lain LPM Prima mewawancarai Wakil Dekan III FISIP UNEJ selaku tamu undangan.

“Tadi acaranya perkenalan, sifatnya hanya launching kepada publik terundang bahwa, ‘ini loh ada calon panitia seleksi satgas PPKS’. Bukan satgasnya namun menentukan panitia satgas,” Ujar Edi Wahyudi, Wakil Dekan III.

“Mereka memperkenalkan diri. Ada 10 calon terdiri dari dosen dan mahasiswa. Dosen kurang lebih 7 dan mahasiswa 3 orang,” Imbuhnya.

Hal senada juga disampaikan oleh Amar,mahasiswa FISIP, yang menjadi salah satu peserta Uji Publik Capansel PPKS.

“Diundang juga dari mahasiswa sebagai audiens 4 orang, ada dari dosen diwakili wadek III di masing-masing fakultas, ada juga wadek I. Selain itu ada undangan untuk DP3AKB, KNIT PPA, Polres Jember dan Organisasi Perlinduangan Anak dan Perempuan,” Ujarnya.

Acara Uji Publik Calon Panitia Seleksi Satgas PPKS hanya diwakili beberapa orang saja. Hal ini menimbulkan pertanyaan terkait keterbukaan acara yang diselenggarakan. Menanggapi hal tersebut, Edy Wahyudi menyampaikan bahwa dengan jumlah dan elemen undangan yang ada dapat menginterprertasikan dari sisi keterwakilan pejabat setruktural dan bidang kemahasiswaan.

“Saya yakin pertimbangan dari kantor pusat (rektorat) ada hal tersendiri mengapa uji publik hanya mengundang beberapa (elemen). Menurut hemat saya, mengundang wadek III itu mungkin bisa menginterpretasikan dari sisi keterwakilan pejabat struktural ya, yang mewakili bidang kemahasiswaan saya pikir, sudah mewakili yang dinamakan uji publik, karena yang diundang merepresentasikan perwakilan.” Ungkapnya.

Di samping itu Edy Wahyudi berharap bahwa pembentukan pansel satgas PPKS ini dapat melahirkan satgas yang dapat bekerja dengan baik sesuai dengan tugas dan kewajibannya.

“Harapan saya sebetulnya lebih kepada satgasnya ya, karena yang turun langsung kan satgas. Cuman, pansel memberikan andil besar untuk menyeleksi satgas agar bisa bekerja dengan baik. Sehingga pansel benar-benar berkomitmen untuk membentuk satgas dengan baik. Membentuk satgas yang berdedikasi tinggi,” Tambahnya.

Sedangkan Amar mewakili banyak pihak dengan tegas mengatakan untuk segera membentuk panitia satgas, “Harapannya pembentukan panitia satgas PPKS ini segera terbentuk,” Ujarnya (Diki Angger)