Banyak yang bilang, kampus merupakan miniatur negara. Terdapat beberapa Lembaga seperti eksekutif, legislatif dan yudikatif. Jika di FISIP Lembaga eksekutif adalah BEM, HMJ dan UKM. Sedangkan legislatif adalah BPM dan dekanat adalah presidennya. Pemerintah mempunyai tugas untuk memberikan dan melakukan pemberdayaan pada rakyatnya. Sama dengan mahasiswa, perlunya sebuah pemberdayaan melalui pembangunan kesejahteraan sosial untuk meningkatkan kualitas mahasiswa sendiri guna tercapainya kata ‘sejahtera’.

Pembangunan kesejahteraan sosial adalah usaha yang terencana dan melembaga yang meliputi berbagai bentuk intervensi sosial dalam pelayanan sosial untuk memenuhi kebutuhan manusia, mencegah dan mengatasi masalah sosial, serta memperkuat institusi-institusi sosial (Suharto, 1997). Tujuan pembangunan kesejahteraan sosial adalah untuk meningkatkan kualitas hidup manusia secara menyeluruh. Pada ontologi aliran dualisme, manusia dapat dikatakan sejahtera apabila terdapat keseimbangan. Jika melihat definisi tersebut maka untuk meningkatkan kualitas mahasiswa perlu melakukan pemberdayaan yang seimbang. Pemberdayaan yang seimbang bisa dilakukan dengan cara memberikan koginisi otak untuk meningkatkan skill mahasiswa dan terpenuhinya fasilitas-fasilitas pendukung proses belajar. Fasilitas pendukung haruslah nyaman, aman, dan bersih.  

Banyak hal yang perlu dibenahi menyoal infrastruktur. Namun, melihat kondisi tersebut, apakah mereka tidak melihat sekitar mereka terlebih dahulu? Fakultas yang sehari-harinya kita tempati menjadi ruang belajar kita di kampus. Kebanyakan mahasiswa baru membayangkan kuliah dengan kursi putih serta meja sambung di depannya, gedung bertingkat dan masjid yang melintang serta area taman yang begitu nyaman sebagai tempat bersantai hingga berdiskusi bersama rekan mahasiswa lain. Membayangkan itu saja, ingin sekali menyegerakan memasuki bangku kuliah. Namun, setelah memasuki fakultas betapa mirisnya dan betapa kagetnya mahasiswa baru melihat kondisi yang sebenarnya. Ruang kelas sempit dengan kursi rotan Panjang dan diisi 3-4 orang dan pendingin ruangan yang rusak, taman yang penuh daun dan bangunan kuno, lapangan olahraga yang bolong dan tidak terawat. Apakah sebenarnya fakultas punya keinginan menjadikan tempat belajar seperti rumah penyihir yang digunakan untuk menyekap Rapunzel?

Mahasiswa baru tentunya membayangkan kuliah dengan kursi putih serta meja sambung di depannya, gedung bertingkat dan masjid yang melintang serta area taman yang begitu nyaman sebagai tempat bersantai hingga berdiskusi bersama rekan mahasiswa lain. Membayangkan itu saja, ingin sekali menyegerakan memasuki bangku kuliah. Namun, setelah memasuki fakultas betapa mirisnya dan betapa kagetnya mahasiswa baru melihat kondisi yang sebenarnya. Ruang kelas sempit dengan kursi rotan Panjang dan diisi 3-4 orang dan pendingin ruangan yang rusak, taman yang penuh daun dan bangunan kuno, lapangan olahraga yang bolong dan tidak terawat. Apakah sebenarnya fakultas punya keinginan menjadikan tempat belajar seperti rumah penyihir yang digunakan untuk menyekap Rapunzel?

Jika melihat kondisi fakultas perhari ini sangat jauh dari kata sejahtera dan dirasa belum mampu menyokong kesejahteraan mahasiswa. Jika dianalogikan sebuah negara, fakultas yang kurang akan pelayanan infrastruktur seperti perumahan kumuh yang ada di pinggir bantaran sungai dengan penuh sampah berserakan. Sehingga, negara tersebut merupakan salah satu negara yang masih berkembang karena belum bisa memenuhi kesejahteraan masyarakatnya. Andai aku jadi pemimpin, aku tidak ingin buta akan lingkungan sekitar rakyatku. Aku harus memberikan sebuah pelayanan fasilitas yang memadai untuk kesejahteraan rakyat. Tidak hanya itu, aku tidak ingin rumah yang ditempati rakyat untuk menimba ilmu menjadi rumah yang tidak nyaman dan berbahaya jika ditempati. Aku ingin meningkatkan kualitas masyarakatku dengan didukung oleh fasilitas yang memadai sehingga mereka dapat menimba ilmu dan meningkatkan kualitas diri untuk mewujudkan tujuan negaraku. (Nadia Rifatul Karomah)

(LITERAKSI BEM FISIP X LPM PRIMA FISIP)

Aku tahu betul apa yang kawan-kawan baca ini pada akhirnya hanya akan menjadi bacaan yang dilupakan, entah dalam hitung hari, minggu, bulan, atau sewaktu dihadapkan dengan situasi yang tidak mengenakkan. Tapi, saya rasa tidak ada cara terbaik selain tulisan singkat yang selalu ingin saya tulis daripada hanya bergumam kata antar kawan, baik yang dikenal atau tidak, yang sekiranya hanya bertahan sampai waktu perpisahan.

Tulisan ini sejatinya simpanan saya seorang, sebagai tulisan pelampiasan. Namun melihat banyaknya hal yang tidak saya senangi dan sepahami, saya putuskan untuk membagikannya kepada siapapun. Dengan tiada alasan selain hasrat melawan. Oleh karenanya kini tulisan ini ditujukan pada siapapun yang ingin membaca, bacalah, terkhusus pada kawan-kawan yang saya kenal atau tidak. Saya tuliskan nama karena bagi saya penulis harus dapat mempertanggung jawabkan tulisannya, menunjukkannya, meski harus memilih untuk melawan yang banyak dan kebisuan di udara.

Saya sering pandangi dan tentu bukan hal baru lagi menyoal banyak kawan memilih jalannya masing-masing. Ada yang mengabdikan diri pada satu hal dan ada pula yang lain. Tidaklah masalah, tidaklah merusak. Tapi ketika kawan mencampurkan semua hal menjadi satu, bahkan apa yang baik dan buruk menjadi tidak kentara antara perbedaan satu sama lain maka ini menjadi persoalan berbeda.

Banyak contoh jika dapat saya sebut sebagai dosa-dosa kawan, seperti:

• Berkata menuntut perubahan, nyatanya aktif melindungi hal yang ingin dirubah.
• Berkata sedia di awal, nyatanya meninggalkan ketika ada posisi yang lebih nyaman.
• Berkata pelajar, tapi menanggalkan budayanya hanya karena proyek uang.
• Berkata melawan ketidakadilan, nyatanya sukarela menjadi yang tertindas.
• Berpendidikan sosial, parahnya mengiyakan segala cara hingga melupakan etika.

Apa yang beberapa kawan lakukan sejatinya penghinaan atas apa yang kita dan kawan perjuangkan. Atau mungkin sejatinya kawan tidak pernah memperjuangkan hal yang saya dan kawan lain perjuangkan selama ini?

Lantas untuk apa kawan memilih dan bersedia membayar mahal biaya pendidikan kampus, jika pada akhirnya kawan justru menjadi hal yang seharusnya dilawan dalam setiap pembahasan kuliah? Apakah hanya karena gelar? Tuntutan dunia kerja? Mencari jejaring? Jika kawan memang ingin menjadi oportunis kenapa tidak sekalian saja tanggalkan predikat pelajarmu dan menjadi oportunis sejati yang tidak mempertimbangkan satu dan dua hal. Boro-boro memikirkan persoalan bersama, kalau yang dipikirkan hanya soal diri sendiri.

Apakah mungkin ini sebab persoalan kampus? Atau justru masalah lain yang lebih besar? Mungkin, tapi tidaklah saya tahu pasti hal tersebut. Yang pasti masih ada kenyataan pahit dari persoalan kampus yang hanya akan membuat tulisan ini semakin panjang dan membosankan.

Banyak kawan berkata atau mungkin dapat berkata, saya memilih dan berlaku layaknya ini karena saya tercukupi. Memang benar. Saya tercukupi. Memang benar. Saya tercukupi. Saya menerima hal itu, tapi saya tidak menerima hal yang lain. Hanya karena persoalan tercukupi tidaknya maka kita dapat melunturkan bahkan meninggalkan budaya kita untuk berpikir dan mengkritisi banyak hal di dunia? Lantas budaya siapa lagi perihal itu, tugas siapa lagi itu, atau mungkin kita hanya perlu mengikuti kuatnya arus dan menerima apa yang dunia berikan tanpa usaha memikirkannya, apalagi untuk merubahnya.

Seperti kata Soe, lebih baik diasingkan daripada menyerah pada kemunafikan. Maka lebih baik memilih untuk menentang banyak hal, kampus, perkuliahannya, janjinya, bahkan kawanannya meski harus merasa terasing dari sekelilingnya.

Oleh    : DIMAS NUGROHO

Pada tanggal 12 April yang lalu RUU TPKS telah disahkan oleh DPR pada rapat paripurna DPR ke-19 masa persidangan IV tahun sidang 2021-2022. Dengan disahkannya undang-undang ini diharapkan masyarakat Indonesia akan merasa lebih aman dari tindakan kekerasan seksual.

Sebelum kabar gembira ini  datang, RUU TPKS yang awalnya disebut RUU PKS mengalami lika-liku perjalanan yang panjang. RUU PKS ini telah diinisiasi oleh Komnas Perempuan pada tahun 2012 lalu. Hal ini dikarenakan tindakan kekerasan seksual yang tiap tahunnya makin meningkat dan sangat meresahkan masyarakat terutama kaum wanita. Baru pada 2016 DPR dan pemerintah sepakat untuk memasukkan RUU tersebut dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas 2016. RUU PKS ini sangat lambat sekali dalam proses pengesahannya karena banyak menuai pro dan kontra dari berbagai kalangan maupun fraksi partai, sehingga sering mengalami penundaan dalam rapat pembahasannya.

Pada Juli 2020 RUU PKS sempat ditarik dari Prolegnas prioritas oleh Badan Legislasi DPR, menurut DPR usulan penarikan diajukan oleh Komisi VIII sebagai pembahas yang menilai bahwa pembahasan RUU PKS ini sulit dilakukan. Namun tahun berikutnya, RUU PKS dapat masuk kembali dalam daftar Prolegnas Prioritas 2021 yang kemudian terdapat perubahan nama menjadi RUU TPKS (Tindak Pidana Kekerasan Seksual). Pembahasan RUU ini pun tak kunjung selesai sehingga RUU TPKS ini masuk dalam Prolegnas Priorotas 2022.

Dari sepuluh tahun perjalanan RUU TPKS ini baru disahkan pada tanggal 12 April yang lalu. Disahkannya UU TPKS ini adalah hasil perjuangan dari berbagai pihak yang terus mendorong untuk mengesahkannya mulai dari Komnas Perempuan, Asosiasi Pusat Studi Wanita/Gender dan Anak Indonesia hingga para aktivis perempuan agar masyarakat Indonesia dapat merasa aman dan terhindar dari adanya kekerasan seksual.

Adanya UU TPKS ini agar dapat melindungi masyarakat Indonesia dari adanya kekerasan seksual dan dapat memberantas para pelaku kekerasan seksual. Korban kekerasan seksual memiliki hak untuk dilindungi seperti yang tercantum dalam Pasal 22 (1) Hak Korban meliputi: a. hak atas Penanganan; b. hak atas perlindungan; c. hak atas pemulihan. (2) Pemenuhan hak Korban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kewajiban negara dan dilaksanakan sesuai dengan kondisi dan kebutuhan Korban. Dengan adanya undang-undang ini maka diharapkan angka kekerasan seksual dapat menurun di Indonesia dan dapat menjadikan Indonesia sebagai negara yang aman dari tindakan kekerasan seksual. ( Bidang Penelitian dan Pengembangan LPM Prima)

References

Aditya, N. R. (2022, Februari 24). Perjalanan RUU TPKS, Enam Tahun Terombang-ambing di DPR.. Retrieved from Kompas.com: https://nasional.kompas.com/read/2022/02/24/06373451/perjalanan-ruu-tpks-enam-tahun-terombang-ambing-di-dpr?page=all

Isabela, M. A. (2022, April 13). Apa Itu RUU TPKS? Retrieved from Kompas.com: https://nasional.kompas.com/read/2022/04/13/16200051/apa-itu-ruu-tpks?page=all

RANCANGAN UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR... TAHUN … TENTANG PENGHAPUSAN KEKERASAN SEKSUAL. (n.d.). Retrieved from dpr.go.id: https://www.dpr.go.id/doksileg/proses2/RJ2-20170201-043128-3029.pdf

Riwayat RUU PKS di DPR: Sarat Kecurigaan, Mengulur Pembahasan. (2020, July 2). Retrieved from CNN Indonesia: https://www.cnnindonesia.com/nasional/20200702090607-32-519880/riwayat-ruu-pks-di-dpr-sarat-kecurigaan-mengulur-pembahasan

Setyawan, H. (2022, April 15). Kilas Balik 10 Tahun Perjalanan UU TPKS. Retrieved from Tempo.co: https://nasional.tempo.co/read/1582527/kilas-balik-10-tahun-perjalanan-uu-tpks/full&view=ok

Pandemi Covid-19 yang terjadi dua tahun belakang ini begitu berdampak terhadap tatanan kehidupan mahasiswa. Aktivitas yang terkait dengan identitas mahasiswa, cara pandang, cara berfikir bahkan ideologi masing-masing mahasiswa juga berubah. Dengan situasi yang serba daring, menjadikan media teknologi sebagai instrumen sehari-hari. Informasi yang masif cenderung membuat mahasiswa bingung dan terbawa arus.  Hal ini berimplikasi pada iklim demokrasi dan stigma mahasiswa terhadap agenda politik kampus. Salah satunya Pemira, stigma buruk mahasiswa terkait Pemira juga menjadi hal yang tak dapat dihindari. Banyak informasi-informasi yang cenderung menggiring mahasiswa untuk menghindari kata “politik”. Hal tersebut berakibat pada antusiasme mahasiswa untuk berpartisipasi pada agenda politik kampus.

Yang terjadi saat ini, mahasiswa mempunyai stigma buruk terhadap agenda politik kampus. Hal ini didasari dengan rasa tidak percaya terhadap agenda politik, dan aktivitas semacam itu. Oknum-oknum yang berkepentingan turut bersuka cita karena hal-hal yang menguntungkan kelompoknya dapat dilakukan dengan mudah. Kecurangan yang dapat dilakukan dalam hal ini adalah oknum-oknum dapat melakukan peretasan dan memanipulasi data-data calon yang dapat mempengaruhi hasil kontestasi tersebut. Disisi lain permainan banyak oknum yang berkepentingan juga memanfaatkan situasi ini untuk menggiring opini yang mengatasnamakan kepentingan mahasiswa. Menggiring opini masyarakat ini dapat dilakukan dengan cara penerapan Black Campaign. Black Campaign ini diterapkan dengan tujuan dapat mendeskriditkan calon lain yang berujung pada sikap apatis. Dengan adanya calon yang mendapatkan label buruk maka calon yang diusung tersebut akan memperoleh suara banyak yang berujung pada  kemenangan. Hal-hal yang demikian ini telah menodai asas-asas demokrasi dan memperkuat Stigma buruk mahasiwa terkait pemira dengan sikap acuh tak acuh.

Evaluasi pada Pemira sebelumnya yang memiliki kondisi yang cenderung sama, menjadikan Pentingnya elemen-elemen Pemira untuk dapat membaca kondisi Pemira pada tahun ini. Elemen-elemen Pemira ini dapat berkontribusi untuk memperbaiki Pemira dengan menanamkan nilai-nilai demokrasi. Seperti halnya dengan memberikan bentuk edukasi lewat propaganda, atau aksi program yang memberikan pemahaman pada mahasiswa mengenai pentingnya politik kampus. Nilai – nilai yang dapat diedukasikan seperti asas-asas Langsung, Umum, Bebas dan Rahasia (LUBER) Jujur dan Adil (JURDIL) adalah nilai-nilai demokrasi yang patut untuk diperhatikan secara cermat. Guna asas-asas demokrasi ini diterapkan agar Pemira dapat terselenggara dengan efektif dan efesien. Jika asas-asas demokrasi dapat tersampaikan dengan baik kepada mahasiswa, maka celah dalam memunculkan stigma buruk mahasiswa dan kegagalan pemira sehat tidak dapat terjadi. Maka pentingnya elemen-elemen dalam berkolaborasi satu sama lain untuk memperbaiki situasi semacam ini menjadi hal yang perlu diperhatikan. (Wilda Aulia)

PRIMA, FISIP - Bulan ini adalah bulan dimana biasanya Rakyat Indonesia memperingati hari yang sangat istimewa, yaitu Hari Kemerdekaan Indonesia. Dalam memperingati hari kemerdekaan tahun ini mungkin berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya, yang biasanya dipenuhi dengan lomba ataupun parade untuk menyemarakkan peringatan Hari Kemerdekaan, sebab saat ini Indonesia tengah dilanda pandemi covid-19. Karena pandemi yang masih berlangsung sampi saat ini, maka semua rakyat dihimbau untuk tetap melaksanakan protokol kesehatan dan tidak menimbulkan kerumunan.

Walaupun demikian, kita sebagai Rakyat Indonesia harus tetap memperjuangkan Kemerdekaan Indonesia di dalam diri kita. Dalam perjuangan tersebut, kita harus menumbuhkan kesadaran tentang hakikat merdeka yaitu dengan cara:

Melihat secara kritis tentang kondisi yang sedang terjadi di sekitar kita. Contohnya seperti kondisi yang saat ini kita alami yakni melonjaknya kasus covid-19. Kasus covid-19 saat ini meningkat tajam bahkan 7 kali lebih banyak dari data awal sekitar 30 ribu-an. Kita harus berfikir kritis tentang hal tersebut? Apa yang menyebabkan kasus ini semakin naik?Apa yang harus kita lakukan? Mengapa sampai saat ini kasus covid-19 belum juga selesai? Bagaimana cara kita melawan covid-19? Dengan berfikir kritis kita bisa memahami seperti apa kondisi di sekitar kita.

Setelah kita melihat dan berfikir secara kritis, kita harus mampu memberikan solusi dari kondisi/permasalahan yang sedang terjadi disekitar kita. Dengan begitu, kita sudah berperan dalam menyelesaikan permasalahan yang terjadi. Tidak hanya bisa melihat secara kritis dan memberikan solusi, tetapi kita juga harus melaksanakan gagasan yang telah kita sampaikan dalam menperbaiki kondisi sehingga terciptalah kesadaran tentang hakikat merdeka yang sempurna dalam diri kita.

Dalam mengisi kemerdekaan kita juga harus selalu beradaptasi dan berinovasi. Seperti saat ini, kita sedang beradaptasi dengan pandemi covid-19, kita dihimbau untuk selalu menjaga kebersihan dan mematuhi protokol kesehatan dan diharapkan ada inovasi yang ditemukan untuk membebaskan kita dari pandemi covid-19.

Mengingat kutipan Ir. Soekarno yaitu Kemerdekaan hanyalah didapat dan dimiliki oleh bangsa yang jiwanya berkobar-kobar dengan tekad “Merdeka, merdeka atau mati'!"

Dari kutipan Ir. Soekarno tersebut, dapat kita gunakan sebagai cerminan bahwa kita harus memiliki semangat dan tekad yang berkobar-kobar demi Kemerdekaan Indonesia. Bukan lagi “Merdeka atau Mati”, tetapi Merdeka sampai Mati.

Ditulis oleh Adinda Wiji P (Mahasiswa Administrasi Negara 2021)

PRIMA FISIP – Menjelang lebaran, lebih tepatnya pada sepuluh hari terakhir ramadhan atau hari ke 21 ramadhan, warga desa Jetis, Bondowoso meyelenggarakan tradisi yang disebut “Serabhien”. Tradisi tersebut dilakukan pada hari ke-21 karena masyarakat setempat percaya jika pada 10 hari terakhir ramadhan atau disebut juga ‘lailatul qadar’ harus lebih memperbanyak ibadah. Salah satu caranya ialah dengan memberi dan membagikan makanan. Serabi dipilih karena serabi merupakan makanan yang dapat diterima oleh semua kalangan masyarakat dan sudah digunakan secara turun-temurun.

Tradisi Serabhien sendiri berasal dari kota Pamekasan, Madura. Dan dibawa menuju pulau Jawa khususnya di Kota Bondowoso, dimana sebagian besar warganya merupakan suku Madura.  Masyarakat Bondowoso sendiri mayoritas merupakan keturunan pendatang dari Madura, sehingga banyak kebudayaan serta kebiasaan masyarakat Madura yang berkembang. Serabi dipilih menjadi objek tradisi karena serabi merupakan makanan ringan tradisional yang disukai oleh seluruh kalangan masyarakat. Namun, tidak semua masyarakat melakukan tradisi ini. Biasanya yang menjalani tradisi serabhien ialah masyarakat pedesaan. Serabi sendiri memiliki sejarahnya. Kata serabi berasal dari bahasa Sunda yang artinya besar. Serabi merupakan makanan tradisional sejak tahun 1923. Asal-usul serabi sendiri banyak yang mengatakan bahwa serabi berasal dari India, serta ada juga yang mengatakan bahwa serabi berasal dari Belanda. Bentuk umum serabi ialah menyerupai pancake dengan ukuran yang lebih kecil dan tebal. Adonan serabi terdiri atas tepung beras atau tepung terigu, mentega, dan telur. Sedangkan cetakan menggunakan cetakan yang dibuat dari tanah liat dan menggunakan tungku. Namun, pada zaman modern seperti ini, penggunakaan cetakan berbahan tanah liat dan tungku sudah jarang terlihat.

Serabi akan dibagikan kepada tetangga, saudara, dan guru ngaji secara gratis. Selain itu, serabi juga akan dibagikan kepada warga sehabis sholat terawih di depan masjid, langgar, ataupun musholla. Serabi yang dibagikan dapat berupa serabi kuah dan serabi kering. Untuk menghindari hilangnya tradisi Serabhien dari masyarakat, pada saat pelaksanaan tradisi ini para tetua dan orang tua akan mengikutsertakan anak-anak kecil dan remaja wanita maupun lelaki. Dengan harapan mereka akan terus membawa tradisi ini sampai mereka dewasa dan mewariskan kepada anak cucu. (Rosa, Mahasiswa Administrasi Negara 2020)

Tanpa terasa, satu tahun sudah berjalan pasca pesta demokrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember (FISIP UNEJ). Melihat pengalaman pertama dalam hidup saya mengikuti pesta demokrasi kampus selama menjadi mahasiswa, ekspektasi dan harapan sayapun meninggi, lalu muncul narasi dari hati saya “saya harus bisa menjadi penggerak demokrasi kritis di kampus”. Demokrasi kritis yang seperti apa ? Demokrasi yang dikemukakan oleh Abraham Lincoln yaitu suatu sistem pemerintahan yang diselenggarakan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Sedangkan kriitis yang saya maksud disini adalah berpikir kritis sebagai landasan terbentuknya demokrasi, berpikir kritis sendiri menurut Walker (2006) adalah suatu proses intelektual dalam pembuatan konsep, mengaplikasikan, menganalisis, mensintesis, dan atau mengevaluasi berbagai informasi yang didapat dari hasil observasi, pengalaman, refleksi, di mana hasil proses ini diguanakan sebagai dasar saat mengambil tindakan. Maka demokrasi kritis yang saya maksudkan adalah suatu sistem miniatur negara FISIP yang diselenggarakan dari, oleh dan untuk mahasiswa yang berlandaskan intelektualitas dalam berbagai hal yang mengusung system pemerintahan tersebut, mulai dari dibentuk, berjalan hingga pertanggungjawabannya.

Namun seiring berjalannya waktu, banyak fakta yang terbentur dengan ekspektasi yang saya bangun. Saya tahu hal itu pasti terjadi, namun tidak pernah terbayang dalam fikiran saya akan bertemu fakta bahwa regenerasi yang ada di miniatur negara FISIP malah menjadi ajang praktik politik praktis oleh beberapa pihak. Berangkat dari fakta-fakta yang saya temukan, muncul niat dalam diri saya untuk bergabung pada alat penggerak demokrasi di FISIP yaitu Komisi Pemilihan Umum Mahasiswa (KPUM) FISIP untuk memperbaiki jalannya demokrasi yang benar-benar terbangun dari, oleh dan untuk mahasiswa dengan landasan berpikir kritis dari mahasiswa FISIP itu sendiri. Hal ini karena, menurut Undang Undang Ikatan Keluarga Mahasiswa FISIP (UU IKM FISIP) No. 1 Tahun 2008 (UU PEMIRA) Pasal 1 Ayat 9 yang berbunyi “ Komisi Pemilihan Umum Mahasiswa selanjutnya disebut KPUM adalah lembaga penyelenggara Pemilu Raya yang bersifat sementara, mandiri dan independent.” maka saya memahami bahwa KPUM menjadi salah satu alat penggerak demokrasi di FISIP melalui penyelenggaraan Pemilu Raya (PEMIRA) FISIP UNEJ.

Sayangnya mengejutkan bagi saya menemukan fakta janggal dalam berjalannya forum KPUM dan Banwaslu yang diadakan oleh Pansel. Beberapa kejanggalan yang saya temukan pada forum pertama kamis, 4 Desember 2020 yaitu Forum KPUM dan Banwaslu setelah terpilih masih dipimpin oleh Pansel sebagai presidium dan forum pertama yang dibuat oleh pansel langsung pada pembentukan kontrak forum dan pemilihan mandataris. Ketika saya mempertanyakan pertanyaan pertama pada otak saya, Pansel menjelaskan bahwa dalam forum ini Pansel hanya bertugas sebagai fasilitator agar forum berjalan dengan baik dan sesuai kebutuhan KPUM maupun Banwaslu.

Akan tetapi seiring berjalannya forum, saya semakin merasa janggal karena ketika saya bertanya mengenai hal-hal substansi dasar forum tersebut seperti “mengapa kita langsung menuju kontrak forum, bukankah forum pembentukan struktural seharusnya terpisah antara KPUM dan Banwaslu?” sesuai dengan UU PEMIRA pasal 7 yang berbunyi “Struktural KPUM dibentuk melalui musyawarah mufakat anggota KPUM” dan pasal 10 yang berbunyi “Struktural Banwaslu dibentuk melalui musyawarah dan mufakat anggota Banwaslu” kita dapat memahami bahwa seharusnya forum pembentukan mandataris sudah masuk pada forum internal masing-masing, baik KPUM maupun Banwaslu. Pertanyaan saya dijawab oleh Pansel bahwa forum akan dipisah setelah pembentukan kontrak forum dengan berkaca pada mekanisme tahun sebelumnya.

Tetapi yang menjadikan kebingungan adalah bukankah kontrak forum yang digunakan untuk pembentukan mandataris sudah masuk dalam susunan langkah pembentukan struktural yang seharusnya tetap ada dalam forum terpisah. Disini saya akhirnya menemukan kekurangan pada produk hukum PEMIRA FISIP yang mengatur mengenai mekanisme pembentukan struktural tersebut. Tetapi yang menjadikan kekecewaan pribadi pada saya, jawaban yang diberikan didampingi dengan penekanan bahwa hal-hal semacam ini memperlama forum dan menghilangkan esensi dari forum itu sendiri yaitu penyusunan kontrak forum dan pembentukan mandataris KPUM dan Banwaslu, seakan pertanyaan yang saya ajukan tidak berhubungan dengan adanya forum tersebut dan saya tidak mempertimbangkan kepentingan bersama.

Tentu pikiran saya memberontak, “loh esensi mengenai kenapa forum langsung memasuki penyusunan kontrak forum dan pembentukan mandataris aja ga dijelaskan!” tetapi saya berusaha diam dan membiarkan peserta forum yang lain untuk mengutarakan pemikirannya. Meski tentu disitu saya merasa diinjak dan dihakimi begitu saja padahal saya berusaha untuk memperjelas agar forum benar-benar menjalankan asas independen dan berintelektual. Tetapi bak kambing hitam, pertanyaan saya dibalik dan dihilangkan esensinya. Tak henti disitu, sebenarnya masih ada beberapa kejanggalan yang saya rasakan yang tidak dapat saya jabarkan satu-persatu.

Melanjutkan pada forum kedua tadi malam (terhitung sejak tulisan ini dibuat) yaitu hari Minggu, 6 Desember 2020 awalnya berjalan dengan tenang dan sudah sesuai kesepakatan pada forum sebelumnya, akan tetapi ada satu penjelasan yang membuat saya bingung yaitu mekanisme ketika Banwaslu menemukan kecurangan, maka Banwaslu akan membuat laporan kepada BPM. Kemudian saya menanyakan aturan hukum yang menjelaskan mekanisme tersebut, karena saya tidak dapat menemukannya. Tetapi lagi-lagi saya disudutkan dengan pernyataan “agar tidak memperlama forum” dan “pertanyaan tersebut tidak cocok dipertanyakan pada forum tersebut” tanpa bertabayyun atau menanyakan alasan saya mengajukan pertanyaan tersebut. Padahal apabila boleh saya menggaris bawahi, pimpinan forumlah yang mempersilahkan saya untuk bertanya bahkan telah mempersilahkan untuk dijawab, tetapi sebelum pertanyaan saya terjawab, salah satu peserta forum izin bertanya (padahal masih dalam pertanyaan saya) tetapi pimpinan sidang mengizinkan. Dimana pertanyaan tersebut beropini bahwa pertanyaan saya keluar dari pembahasan forum, dimana kemudian pimpinan forum dengan labilnya mengiyakan opini tersebut tanpa bertanya terlebih dahulu kepada saya. Hingga akhirnya saya yang merasa dilecehkan dan tidak dihargai tidak dapat menahan diri dan menyatakan walkout dari forum tersebut karena merasa forum sangat tidak sehat dan merasa kecewa atas sikap Pansel terhadap pertanyaan saya untuk kedua kalinya.

Pasca forum selesai, saya kemudian bertanya kepada anggota KPUM yang lain mengenai apa yang terjadi setelah forum, untuk memastikan diri saya tidak tertinggal informasi dan tetap menjalankan kewajiban saya sebagai anggota KPUM. Sayangnya anggota KPUM yang saya tanyai kemudian menjelaskan bahwa, ia telah berusaha menanyakan kelanjutan nasib saya pada forum tersebut, tetapi Pansel menjelaskan bahwa itu adalah hak sepenuhnya dari saya, sehinggapun tidak terucap permintaan maaf ataupun klarifikasi atas terjadinya hal tersebut. Saya juga mendapat informasi dimana sempat ada pertanyaan dari peserta forum mengenai Banwaslu (saya tidak dapat menjelaskan secara spesifik pertanyaan tersebut) tetapi Pansel tidak dapat menjawab pertanyaan tersebut dan malah melemparkan pertanyaan tersebut kepada demisioner Banwaslu yang saat itu tidak dapat hadir. Sehingga disini saya semakin bertanya-tanya, BPM sebagai Pansel disini sebenarnya memahami atau tidak mengenai PEMIRA yang akan dipersiapkan ini?

Selain itu, disini saya semakin merasa intervensi BPM selaku pansel dalam menekan forum KPUM dan Banwaslu untuk segera memulai penyusunan kontrak forum dan pemilihan mandataris KPUM dan Banwaslu menunjukkan seakan hal itu memang menjadi hajat dari Pansel sendiri.. Padahal apabila kita buka kembali pada penjelasan pasal 7, forum pembentukan struktural tersebut adalah berdasarkan asas kebutuhan, tetapi pansel tidak bertanya terlebih dahulu kepada anggota KPUM maupun Banwaslu apakah yang paling dibutuhkan saat itu adalah pembentukan struktural. Tentu disini saya tidak merasakan independensi yang merupakan sifat dasar KPUM. Padahal seharusnya BPM sebagai lembaga tertinggi di miniatur negara FISIP dapat memberikan pendidikan politik secara ideal, namun kenyataannya forum yang mereka contohkan sangat jauh dari kata ideal. Hingga tulisan ini selesai dibuat, belum ada klarifikasi baik resmi maupun secara pribadi yang disampaikan oleh Pansel kepada saya atas apa yang terjadi dalam forum tersebut.

(Dev)

“Yuk pilih A soalnya agamanya islam!”

“Yuk vote si B, kan dari Jember juga kaya kita!”

“Pilih C aja deh, yang lain keturunan Cina.”

“Vote yang D yuk, ganteng ketuanya.”

Pernah nggak sih mendengar kalimat yang mirip dengan empat contoh di atas? Tanpa kita semua sadari, perilaku memilih berdasar adanya kesamaan dan afeksi yang melibatkan emosi seakan sudah menjadi budaya, menjadi peraturan tidak tertulis yang diterapkan di negara kita entah sejak kapan. Contoh paling besar adalah bagaimana pemilu di Indonesia berlangsung, siapapun kandidatnya, jika kandidat oposisinya merupakan orang yang bukan beragama islam, maka seakan otomatis gagal. Tanpa perlu melihat kompetensi dan pencapaian baik yang telah ia lakukan.

Apabila ada ajang pencarian bakat, maka para peserta akan meminta dukungan dari masyarakat daerahnya, dengan bicara menggunakan bahasa daerah mereka sebagai penunjang. Seperti, “Hai, aku Anisa dari Lombok, warga Lombok, dukung aku ya!”. Tentunya, masyarakat yang merasa memiliki kesamaan daerah dengan si peserta ajang pencarian bakat tersebut akan berlomba-lomba mengirim dukungan. Mirisnya lagi, banyak yang tidak melihat apakah orang tersebut pantas dan cukup kompeten untuk menjadi pemenang dan mendapat banyak dukungan.

“Ah, yang penting orang Lombok jadi juara.”

Hal semacam ini seakan telah tertancap di negara kita cukup lama. Penolakan terhadap ‘sesuatu’ yang dianggap berbeda. Padahal negara kita menganut ideologi Pancasila, dengan Bhinneka Tunggal Ika sebagai semboyan yang menegaskan adanya sifat saling rangkul saat berbeda sekalipun. Perlukah orang yang beragama sama dengan kita mendapat dukungan apabila perilakunya meresahkan dan kontroversial? Perlukah mendepak calon pemimpin yang beragama lain sekalipun yang ia lakukan tegas dan benar? Perlukah menjual ‘kesamaan’ tersebut sebagai syarat untuk mendapatkan dan mencapai sesuatu? Perlukah mengabaikan dan tidak menimbang faktor lain jika sudah melihat kesamaan dengan orang tersebut?

Zaman sudah berevolusi dan yang sama belum tentu selalu baik, belum tentu selalu benar, belum tentu layak untuk terus didukung. Miris rasanya melihat banyak sekali orang menjadi buta dan membela apapun yang menurut mereka ‘sama’ sekalipun banyak kebobrokan pada orang atau kelompok tersebut. Bagaimana negara bisa maju jika yang diagungkan selalu “Yang penting satu RAS dengan kita”? 

Mengenai contoh kalimat terakhir pada kalimat pembuka, masyarakat Indonesia juga cenderung memilih dengan melihat fisik atau cover seseorang. Yang penting yang ia pilih merupakan kandidat yang dianggap memiliki paras yang rupawan, maka ia yang akan mendapat banyak suara. Contoh seperti ini masih sering saya temukan di kalangan remaja seumuran saya sendiri sejujurnya.

Menurut saya pribadi sebagai penulis, tidak masalah jika ingin mendukung individu atau kelompok berdasarkan adanya kesamaan atau melibatkan afeksi. Namun tetap, pertimbangannya tidak boleh hanya karena poin tersebut saja. Kita sebagai generasi muda penerus bangsa harusnya dapat memihak yang benar, yang baik, yang kompeten, bukan hanya yang sama dengan kita, atau memiliki fisik sesuai dengan ‘tipe ideal’ kita. Toh apa masalahnya jika memilih yang berbeda? Yang penting kan tujuannya baik dan membawa kita pada sebuah kemajuan. Bukannya kemunduran moral. Yang memiliki fisik rupawan juga belum tentu akan menciptakan sebuah perubahan. Karakteristik yang masuk pada istilah kompeten seperti di atas maksudnya dapat dilihat dari bagaimana prestasi akademik maupun non akademik calon, sifat dan perilakunya pada orang lain, visi misi dan keahliannya dalam bidang yang ia pilih, dan sebagainya. Beberapa hal yang tadi disebutkan masuk dalam faktor yang rasional.

Memperhatikan bagaimana sistem demokrasi yang ada di Indonesia, pada dasarnya manusia melakukan sesuatu berdasar pada sesuatu yang dinamakan ‘akal’. Rasionalitas bertumpu pada adanya akal sehat. Bukannya mahasiswa seharusnya selalu menggunakan akal fikiran dalam melakukan setiap tindakannya? Namun dalam situasi demokrasi saat ini di dalam masyarakat, khususnya lingkungan mahasiswa yaitu kampus, kebanyakan mahasiswa masih membuat keputusan atau bertindak diluar akal rasional. Masih banyak mahasiswa yang saya sendiri perhatikan membuat keputusan berdasar afeksi atau perasaan, berdasar adanya kesamaan dan melibatkan emosi. Dari sini sudah dapat dilihat bahwa generasi ‘sekarang’ juga masih mengabaikan pentingnya penggunaan rasionalitas dalam menentukan sebuah pilihan. Sering terjadi di lingkungan mahasiswa seakan telah menjadi sebuah budaya untuk dilakukan pada tiap rentang waktu.

Untuk menciptakan sistem demokrasi yang mengutamakan rasionalitas di kalangan masyarakat, khususnya mahasiswa, dibutuhkan adanya kesadaran pada diri mahasiswa masing-masing. Berkaca pada perilakunya dan memperbaiki diri apabila selama ini termasuk sering menggunakan afeksi dalam membuat sebuah keputusan. Mahasiswa yang seharusnya menjunjung tinggi rasionalitas dalam akademik semestinya mengutamakan akal fikirannya daripada berpacu pada adanya kesamaan atau emosi yang jatuhnya jauh dari rasionalitas. Dalam PEMIRA kali ini, saya mengajak para pembaca untuk menunjukkan sisi rasional dalam dirinya untuk menentukan pilihan nanti supaya calon yang terpilih merupakan mahasiswa yang kompeten, baik, berdedikasi tinggi, berprestasi, dan menguasai bidangnya seperti semestinya.

Penulis : Alrounesya

Menyambung maraknya penolakan tegas dari berbagai elemen di Indonesia utamanya dari mahasiswa mengenai pengesahan Undang-Undang Cipta Kerja pada tanggal 5 Oktober 2020, DIKTI KEMENDIKBUD ikut mensosialisasikan UU Cipta Kerja dalam “Surat Imbauan pembelajaran secara daring dan sosialisasi UU Cipta Kerja” yang beredar di masyarakat pada tanggal 9 Oktober 2020. Imbauan dengan nomor 1035/E/KM/2020 ditujukan kepada Pimpinan Perguruan Tinggi yang berisikan imbauan yang kurang dapat diterima oleh saya khususnya sebagai seorang mahasiswa yang menjadi salah satu obyek utama dari isi imbauan tersebut.

Poin 4 berbunyi:

“4. mengimbau para mahasiswa/i untuk tidak turut serta dalam kegiatan demonstrasi/unjuk rasa/ penyampaian aspirasi yang dapat membahayaan keselamatan dan kesehatan para mahasiswa/i di masa pandemi ini;”

Poin tersebut menunjukkan bahwa KEMENDIKBUD memangkas ruang aspirasi bagi mahasiswa sebagai seorang akademisi menggunakan tameng kondisi pandemi. Bisa kita pahami sebagaimana telah diatur pada UU No. 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat Di Muka Umum, bahwa demonstrasi dan unjuk rasa juga merupakan hak semua elemen masyarakat utamanya mahasiswa sebagai agen perubahan bangsa. Padahal apabila kita telaah, demonstrasi merupakan salah satu cerminan mahasiswa dalam menggunakan akal budinya secara bebas, otonom dan mandiri. Yang dalam hal ini memang sedang marak mahasisa bersama-sama melakukan demonstrasi yang menyatakan penolakan terhadap pengesahan UU Cipta Kerja. Sebab demonstrasi tidak hanya aksi massal akan tetapi harus memiliki landasan kritis dengan berbagai kajian untuk menghasilkan aspirasi yang dibawa. Akan tetapi ruang kritis bagi mahasisa tersebut telah dikebiri oleh KEMENDIKBUD melalui imbauan tersebut. Inikah yang disebut “kampus merdeka”?

Selanjutnya poin 5 dan 6 yang berbunyi:

“5. membantu mensosialisasikan isi UU Cipta Kerja dan mendorong kajian-kajian akademis obyektif atas UU tersebut. Hasil pemikiran dan aspirasi dari kampus hendaknya disampaikan kepada Pemerintah maupun DPR melalui mekanisme yang ada dengan cara-cara yang santun;
6. menginstruksikan para Dosen untuk senantiasa mendorong mahasiswa melakukan kegiatan intelektual dalam mengkritisi UU Cipta Kerja, maupun produk kebijakan lainnya dan tidak memprovokasi mahasiswa untuk mengikuti /mengadakan kegiatan demonstrasi/unjuk rasa/penyampaian aspirasi yang dapat membahayakan keselamatan dan kesehatan para mahasiswa/i;”

Pada poin 5 DIKTI KEMENDIKBUD menghimbau kepada Pimpinan Perguruan Tinggi untuk membantu mensosialisasikan isi UU Cipta Kerja dan mendorong kajian-kajian akademis obyektif atas UU Cipta Kerja. Hal ini tentu menimbulkan tanda tanya besar dimana seperti pada dialog interaktif yang ada di televisi maupun pertanyaan dari berbagai lembaga pers kepada pemerintah bahkan anggota DPR sendiri bahwa belum ada draft final dari UU Cipta Kerja yang telah disahkan. Hal tersebut mengakibatkan segala bentuk kajian dan aspirasi yang diutarakan oleh mahasiswa ditolak mentah-mentah oleh pemerintah dengan dalih bahwa kajian yang dilakukan tidak memiliki dasar bahkan dikatakan sebagai berita hoax karena belum dikeluarkannya draft final dari UU tersebut.

Sangat tidak relevan himbauan yang disampaikan adalah untuk melakukan kajian-kajian akademis yang “obyektif” ketika tidak ada draft final UU Cipta Kerja yang telah di sahkan sebagai bahan dasar pengadaan kajian itu sendiri. Karena dalam KBBI kata “obyektif memiliki arti “mengenai keadaan yang sebenarnya tanpa dipengaruhi pendapat atau pandangan pribadi”. Dalam hal ini tentu imbauan tersebut tidak dapat diterima dari nalar saya.

Tak Berhenti disitu, pada kalimat “Hasil pemikiran dan aspirasi dari kampus hendaknya disampaikan kepada Pemerintah maupun DPR melalui mekanisme yang ada...”, kata “mekanisme yang ada” seakan menunjukkan bahwa demonstrasi yang pada poin sebelumnya tidak diperbolehkan oleh KEMENDIKBUD untuk diikuti mahasiswa, bukan merupakan salah satu mekanisme penyampaian pemikiran dan aspirasi yang diakui di Indonesia. Hal ini tentu menciderai Pasal  Ayat 1 UU No. 9 Tahun 1998 yang mengatur bahwa unjuk rasa atau demonstrasi merupakan salah satu bentuk penyampaian pendapat di muka umum. Hal ini seakan menunjukkan bahwa KEMENDIKBUD telah mulai menekan hak kebebasan berpendapat dan demokrasi dari jiwa dan pemikiran mahasiswa.

Begitupun pada poin nomor 6 dimana mengimbau dosen untuk mendorong mahasiswa melakukan kegiatan intelektual dan mengkritisi UU Cipta Kerja, dimana sama saja KEMENDIKBUD mendorong dosen dan mahasiswa untuk melakukan kajian kosong tanpa adanya bahan utama dalam kajian tersebut. Hal-hal tersebut menimbukan kecurigaan bagi mahasiswa bahwa segala bentuk upaya penghentian demonstrasi yang dilakukan oleh KEMENDIKBUD semata-mata sebagai bentuk pengamanan demi memperlancar “hajat” dari DPR dan PEMERINTAH dalam mengesahkan UU Cipta Kerja. Hal ini tentu sangat mengotori citra KEMENDIKBUD sebagai kementrian yang mengatur jalannya pendidikan di tanah air dan sebagai lembaga yang mengatur jalan menuju cita-cita bangsa yang tertuang pada pembukaan UUD 1945 yaitu “ mencerdaskan kehidupan bangsa”. (Dev)

Pandemi Covid-19 belum menunjukkan tanda-tanda penurunan kasus, berdasarkan data terkini total sudah 157.000 lebih kasus terkonfirmasi. Dalam keadaan seperti ini pemerintah mulai melakukan pembahasan terkait pilkada serentak yang akan dilakukan pada 9 Desember mendatang.

Pihaknya menegaskan bahwa pelaksanaan pilkada tahun ini akan mengedepankan aspek kesehatan dan keselamatan peserta, petugas serta pemilih. Hal ini tentunya akan menjadi tantangan besar bagi KPU dan Banwaslu pasalnya mereka perlu memastikan aspek keamanan dan kesehatan.

Pelaksanaan pilkada serentak 2020 ditengah pandemi seperti ini dinilai sangat berisiko dan rawan kecurangan serta berpotensi memunculkan money politics, dimana selain bertaruh pada keselamatan jiwa masyarakat juga sedang berjuang memulihkan perekonomian. Keadaan seperti ini dapat dimanfaatkan oleh banyak kepentingan sehingga menjadi perhatian dari para kandidat yang bersaing memperebutkan kursi kekuasaan tersebut. Kalaupun tetap dilakukan pilkada serentak ini bisa menjadi produk cacat demokrasi.

Perlu kita ingat ke belakang, pengalaman kisruh Pemilu tahun 2019 memberikan pelajaran pahit akibat gugurnya ratusan penyelenggara pemilu karena kelelahan.

Terlebih ditahun 2020 ini kita dihadapkan pada digelarnya kontestasi demokrasi di tengah pandemi Covid 19. Lalu akankah pengalaman pahit ini akan terulang kembali? Seperti yang kita ketahui para penyelenggara, umumnya berjibaku dengan  waktu hingga bekerja  berjam-jam. Hal tersebut dapat menurunkan imunitas seseorang sehingga berpeluang untuk terpapar Covid-19.

Tak hanya urusan kesehatan dan keamanan, Dalam mendukung suksesnya pilkada serentak 2020 tentunya pemerintah juga perlu mendukung segala sumber daya yang dibutuhkan, salah satunya adalah keuangan. Seperti yang kita ketahui bersama anggaran pemerintah daerah terkuras habis untuk membiayai  upaya pemutusan sebaran Covid 19 yang sudah merebak hingga ke pelosok Indonesia. Termasuk meluncurkan APBD di  daerah-daerah  yang menggelar Pilkada 2020.  Oleh karena itu, Kementerian Keuangan (Kemenkeu) dengan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) terus melakukan koordinasi. Khusunya, terkait pendanaan untuk Pilkada serentak 2020 sesuai  peraturan perundang-undangan.

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menjelaskan, dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 disebutkan bahwa seluruh kegiatan pemilihan dibebankan kepada APBD. Namun, terdapat juga kalimat dapat didukung oleh APBN sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Sri Mulyani mengaku pihaknya dan kementerian terkait telah melakukan evaluasi berdasarkan kondisi Covid-19, hal tersebut disampaikan secara sangat detail oleh Mendagri. Bahwa 270 daerah yang melakukan Pilkada, dalam menghadapi guncangan Covid-19, semuanya melakukan realokasi dan refocusing dari APBD-nya. Namun seperti disampaikan oleh  Mendagri, refocusing dan realokasi tidak berlaku untuk dana yang sudah dicadangkan untuk pelaksanaan Pilkada tersebut. Sumber :Kemenkeu, Jakarta, Kamis (11/6/2020).

Dikatakan Mendagri dalam  presentasinya, melakukan penyisiran terhadap komitmen dari 270 daerah yang memang sejak awal mestinya di dalam APBD-nya. Pemerintah Daerah  sudah mencadangkan anggaran untuk pilkada. Namun karena Covid-19 ini mempengaruhi banyak daerah termasuk dalam hal Penerimaan Asli Daerahnya (PAD).

Dengan demikian maka pelaksanaan Pilkada 9 Desember 2020 hampir dipastikan digelar. Karena berbagai tahapan termasuk anggaran pemerintah daerah dan  pusat  sudah diposkan untuk mendukung Pilkada serentak di 270 daerah tersebut.

Ya kita doakan saya semoga pemerintah dapat mengambil langkah terbaik terkait pelaksanaaan pilkada serentak ditengah pandemi ini agar tak berbuntut pada permasalahan lainnya.

Penulis: Nurul Widyaningsih