Willow Project merupakan proyek kontroversial yang sedang ramai diperbincangkan di media sosial akhir-akhir ini. Bahkan, tagar #StopWillow di Twitter dan Tiktok sedang menjadi Trending Topic dan digunakan oleh banyak pengguna kedua sosial media tersebut. Proyek ini sendiri dibuat dengan tujuan untuk menaikkan ekonomi masyarakat yang berada di Alaska, proyek ini juga diperkirakan memiliki 600 juta barel minyak yang sangat menguntukan ekonomi wilayah tersebut. Namun, mengapa proyek ini dikecam banyak orang?

Masyarakat dunia, terutama aktivis lingkungan berpendapat bahwa proyek ini dapat menjadi salah satu penyebab dari perubahan iklim yang akan mengancam komunitas satwa, ekosistem dan manusia sendiri. Jika proyek ini berjalan, akan ada sekitar 287 juta ton karbon dioksida yang dilepaskan selama 30 tahun ke depan yang akan menimbulkan pemanasan global.

Pelaksanaan Willow Project di Alaska akan menjadi pusat dari industri minyak bumi selama beberapa dekade ke depan, yang mana mengeluarkan emisi beracun dan polusi gas rumah kaca yang akan mempercepat perubahan iklim global. Setelah kecaman tentang proyek ini meledak di media sosial, sebuah petisi yang mendukung pemberhentian proyek ini muncul di laman change.org dan ditandatangani oleh 4 juta orang lebih.

Kecaman dari masyarakat global ternyata tidaklah cukup untuk memberhentikan proyek besar ini. Pada 13 maret 2023, Joe Biden yang merupakan Presiden Amerika Serikat memberikan izin terhadap pelaksanaan Willow Project. Padahal, Joe Biden berjanji tidak akan menyetujui proyek pengeboran minyak dan gas baru di lahan publik pada pemilihan Presiden Amerika Serikat pada 2020 lalu.

Setelah persetujuan dari Presiden Amerika Serikat, proyek ini juga didukung oleh kelompok Penduduk Asli Alaska di Lereng Utara. Kelompok ini berpendapat bahwa dengan adanya pengeboran tersebut, akan menjadi sumber utama dari pendapatan di wilayah tersebut. Hal tersebut dikarenakan pendapatan dari proyek ini diperkirakan dapat menciptakan 2.000 lebih lapangan pekerjaan baru dan dapat digunakan untuk mendanai pendidikan, pelayanan publik dan sarana kesehatan untuk wilayah tersebut. Proyek ini juga bermanfaat untuk mengembangkan sumber daya energi yang ada di negara bagian tersebut. Selain itu, kebutuhan energi global juga semakin tinggi dikarenakan konflik Rusia-Ukraina yang menyebabkan minimnya stok energi.

Dari sekian banyak keuntungan yang bisa didapatkan dari berjalannya proyek ini, perlu diingat bahwa Willow Project juga harus mempertimbangkan dampak dan konsekuensi jangka panjang bagi lingkungan dan masyarakat setempat maupun global. Saat membuat keputusan tentang proyek pengeboran minyak Willow ini, penting untuk mempertimbangkan dampak perubahan iklim terhadap dunia yang akan terjadi. Oleh karena itu, diperlukan alternatif yang lebih ramah lingkungan dan berkelanjutan untuk memenuhi kebutuhan energi global. 

Penulis: Alisha Dyah Shafira (ADS)

Fenomena titip absen atau tipsen di kalangan mahasiwa, merupakan sebuah fenomena buruk yang tidak jarang kita temui selama masa perkuliahan dan mungkin, kita juga pernah melakukan tipsen semasa perkuliahan kita. Sebenarnya, mengapa tipsen ini masih marak dilakukan oleh mahasiswa?

Titip absen masih marak dilakukan bisa disebabkan oleh banyak hal. Contohnya seperti kurangnya rasa tanggung jawab atas dirinya-sendiri. Dengan kurangnya rasa tanggungjawab ini, mahasiswa akan menggampangkan perkuliahan dan merasa “yang penting presensi aja”. Selain itu, kegiatan tipsen yang sebenarnya adalah pelanggaran justru dianggap sebagai sesuatu yang biasa (dinormalisasi oleh mahasiswa). Sebab itu, kebiasaan buruk ini terus berlangsung hingga sekarang, dan tentunya dampak tipsen ini merugikan mahasiswa itu sendiri. Walaupun jumlah presensi mahasiswa tetap penuh 100% tetapi tentu saja mahasiswa melewatkan pembelajaran penting yang disampaikan dosen. 

Selanjutnya, aktivitas tipsen selain berdampak buruk untuk pelaku juga berdampak buruk bagi mahasiswa lain, terkhusus teman sekelas. Dalam perkuliahan di kelas ketika ada salah satu mahasiswa yang melakukan tipsen, dosen melakukan pengecekan presensi dan diketahui bahwa ada mahasiswa yang mengisi presensi namun tidak hadir. Maka dosen akan menilai kelas tersebut sebagai kelas yang buruk dan mereka yang datang yang mendapatkan getahnya, seperti; omelan dan sindiran. Sehingga kebiasaan tipsen ini harus diubah. Dengan berubahnya kebiasaan buruk tipsen ini, mahasiswa bisa menjadi manusia yang lebih bertanggungjawab atas dirinya-sendiri dan sekitarnya sebagai seorang mahasiswa.

Untuk mengurangi kebiasaan tipsen selain dari mahasiswa, dosen juga perlu mengambil peran dengan cara melakukan pengecekan ulang mengenai siapa saja yang presensi dan siapa yang hadir, apakah sesuai atau tidak. Dosen juga bisa menggunakan wewenangnya untuk menindak lanjut siapa-siapa saja yang melakukan tipsen. Dengan upaya aktif dari pihak mahasiswa dan dosen, kita bisa meminimalisir para oknum mahasiswa tipsen ini. 

Terimakasih. Jangan tipsen, ayo kelas!

Penulis: Rima Kumara Dewi (RKD) 

Editor: Tim Redaksi LPM PRIMA FISIP

Toleransi merupakan salah satu bentuk akomodasi tanpa persetujuan yang formal. Terkadang toleransi timbul secara tidak sadar dan tanpa direncanakan, disebabkan karena adanya watak individu atau kelompok manusia untuk sedapat mungkin menghindarkan diri dari suatu perselisihan (Soekanto, 1982:71).

Menilik sejarah yang ada, bangsa Indonesia dikenal sebagai bangsa yang toleran demi memungkinkan keadaan untuk menghindarkan diri dari perselisihan-perselisihan yang ada sebagai konsekuensi keberagaman yang dimiliki oleh bangsa Indonesia. Halim (2008) dalam artikel yang berjudul “Menggali Oase Toleransi” menyatakan bahwa toleransi berasal dari bahasa latin yaitu tolerantia yang berarti kelonggaran; kelembutan hati; keringanan; dan kesabaran. Secara umum istilah ini mengacu pada sikap terbuka, lapang dada, sukarela, dan kelembutan. United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization (UNESCO) menjelaskan toleransi sebagai sikap yang saling menghormati, saling menerima, dan saling menghargai ditengah keragaman budaya, kebebasan berekspresi, dan karakter manusia. Oleh karena itu, toleransi harus didukung oleh wawasan pengetahuan yang luas, bersikap terbuka, berdialog, kebebasan berfikir dan beragama. 

Perlu kita ketahui bahwa terdapat dua model toleransi, yakni yang pertama ialah toleransi pasif yang berarti sikap menerima perbedaan sebagai sesuatu yang bersifat faktual. Sedangkan yang kedua ialah toleransi aktif berarti sikap yang melibatkan diri dengan hal yang lain ditengah perbedaan dan keberagaman (diversity). Toleransi aktif merupakan ajaran semua agama. Hakikat toleransi adalah hidup berdampingan secara damai dan saling menghargai diantara keberagaman yang ada. 

Lantas, muncul pertanyaan apakah toleransi dimasa kini masih menjadi hal penting untuk diterapkan atau hanya sekedar formalitas saja? Secara harfiah jika menyangkut tentang "toleransi" pada konsep kehidupan bangsa Indonesia tentu jawabannya ialah masih menjadi hal yang penting untuk diterapkan hingga saat ini. 

Namun, tidak terlepas dari konsep kehidupan bangsa Indonesia, sangat disayangkan saat ini Indonesia dapat dikatakan minim toleransi. Mengapa seperti itu? Hal ini disebabkan oleh semakin banyaknya keberagaman yang muncul di Indonesia membuat sebuah ketidakseimbangan yang dinamis, maksudnya ialah perbedaan yang terus berkembang dan berubah seiring dengan berjalannya waktu sehingga masyarakat hanya menerima keberagaman tersebut sebagai sebuah kenyataan tanpa adanya campur tangan sebagai bentuk toleransi dari masyarakat Indonesia sendiri. 

Disisi lain, semakin berkembangnya zaman dan pesatnya keberadaan perkembangan teknologi membuat sebuah budaya toleransi mengalami perubahan. Tentunya hal ini akan sangat berpengaruh kepada kehidupan, hal-hal yang ada di dalam teknologi khususnya dunia internet memberikan efek pada pemikiran masyarakat Indonesia dalam lingkup toleransi. Semakin berkembangnya akses media sosial akan membuat hilangnya batas-batas toleransi pada keberagaman yang ada di Indonesia. Hal ini dapat dibuktikan dengan beberapa kasus yang muncul di media sosial tentang sikap dan tindakan intoleran antar masyarakat bernegara.

Dengan demikian, sangat diharapkan bagi dan kepada seluruh lapisan masyarakat Indonesia dari Sabang sampai dengan Merauke untuk menerapkan konsep toleransi aktif sebagai gaya hidup bernegara. Sehingga, bukan hanya sekedar sebagai masyarakat yang menerapkan toleransi pasif di kehidupan sehari-hari. Semakin berkembangnya teknologi dan zaman, serta berjalannya waktu. Tentu di dalamnya akan melibatkan banyak perbedaan serta muncul keberagaman. Harapannya, masyarakat Indonesia mampu membawa diri mereka untuk ikut bergabung dalam keberagaman negara Indonesia (suku, agama, ras, etnis, adat istiadat, dan budaya) dan bukan menjadi masyarakat yang “hanya menerima” sebuah keberagaman Indonesia sebagai sebuah fakta atau kenyataan. Dengan catatan bahwa masyarakat Indonesia perlu lebih mendalami, memahami, dan menerapkan wawasan toleransi antar warga negara.  

Penulis: Christina Maharani

Perppu No.2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja diterbitkan Presiden Joko Widodo pada 30 Desember 2022 dan telah disahkan menjadi Undang-Undang oleh DPR RI dalam Rapat Paripurna, Selasa 21 Maret 2023. Penerbitan Perppu Ciptaker mendapat banyak dikritik oleh pakar hukum dan aktivis masyarakat sipil. 

Selain penerbitan Perppu Ciptaker dianggap menyalahi aturan, isi Perppu juga dianggap merugikan warga negara, utamanya pekerja. Masyarakat merasa tidak puas dengan produk kebijakan pemerintah, akan tetapi DPR tetap mengesahkan Perppu tersebut menjadi Undang-Undang. 

Secara definitif, Perppu dijelaskan sebagai peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh presiden karena ada kegentingan yang memaksa. Sehingga aturan ini berkedudukan sama dengan Undang-Undang dan dikeluarkan presiden dalam situasi darurat. 

Dalam konteks Perppu Cipta Kerja, sebenarnya kegentingan seperti apa yang membuat presiden mengeluarkan Perppu No. 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja. Melansir dari kompas.com, alasan pemerintah menerbitkan Perppu Cipta Kerja yang dijelaskan oleh Menko Airlangga adalah karena adanya kebutuhan mendesak, peningkatan inflasi dan ancaman stagflasi, perang Ukraina-Rusia, perang dagang AS-Tiongkok dan ketegangan geopolitik taiwan yang belum selesai. Sehingga, pemerintah merasa perlu untuk mengeluarkan Perppu No.2 Tahun 2022 untuk memberikan kepastian hukum pada investor.

Pertanyaan pertama, mengapa pemerintah tidak memperbaiki UU No. 11 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja seperti yang diamanatkan dalam Putusan MK No.91/PUU-XVII/2020 saja? Bahkan Mahkamah Konstitusi memerintahkan kepada pembentuk Undang-Undang untuk segera memperbaiki dalam jangka waktu dua tahun sejak putusan ini ditetapkan dan apabila dalam tenggang waktu tersebut tidak dilaksanakan perbaikan maka Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang cipta kerja dianggap inkonstitusional secara permanen. Pemerintah justru mengeluarkan Perppu No. 2 Tahun 2022 yang memiliki materi muatan yang mirip dengan UU No.11 Tahun 2020. Apakah waktu dua tahun tidak cukup untuk membuat perbaikan? Padahal DPR kita punya track record kilat dalam pembuatan undang-undang, meskipun di tengah masa reses dan pandemi. 

Pertanyaan kedua, bukankah kondisi ekonomi yang buruk, perang Ukraina-Rusia, konflik AS-Tiongkok sudah berlangsung sejak lama? Menurut mediaindonesia.com, perekonomian Indonesia tidak baik sejak pandemi, dalam pemberitaan detik.com potensi perang Ukraina-Rusia sudah terlihat sejak November 2021, dan potensi konflik AS-Tiongkok sudah terlihat Agustus tahun 2020 seperti yang disampaikan oleh Menteri Pertahanan Tiongkok, Wei Fenghe dalam pemberitaan mediaindonesia.com. Lalu kenapa pemerintah baru saja menerbitkan Perppu dengan pertimbangan antisipasi kondisi-kondisi diatas? Jika dibandingkan, materi muatan Perppu No.2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja mirip dengan UU No.11 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja, apakah pemerintah tidak mampu melakukan antisipasi sejak awal?

Penulis: Amar Ardiansyah

Awal puasa atau 1 Ramadan 1444 H  diprediksi jatuh pada hari kamis tanggal 23 Maret 2023 menurut kriteria wujudul hilal dan Menteri-Menteri Agama Brunei Darussalam, Indonesia, Malaysia, dan Singapura (MABIMS). Hal ini berarti puasa akan dimulai dua hari lagi. Bulan Ramadan tentunya bulan yang ditunggu oleh banyak orang khususnya kaum muslim, karena merupakan bulan yang penuh dengan ampunan. Tak hanya itu, dalam bulan Ramadan ini setiap pahala akan dilipat gandakan. Maka tak jarang kaum muslim berlomba-lomba untuk memperbanyak ibadah pada bulan berkah ini.

Dalam bulan Ramadan biasanya banyak tradisi yang melekat di Indonesia. Misalnya ngabuburit yang merupakan kegiatan menunggu waktu azan maghrib. Biasanya orang-orang ngabuburit dengan berburu takjil. Untuk takjil sendiri merupakan kudapan yang dimakan setelah berbuka puasa seperti gorengan, es campur, kolak pisang, dan lainnya. Tak hanya itu, ada juga tradisi sahur maupun berbuka bersama keluarga atau kerabat terdekat. Sayangnya tidak semua orang bisa melakukan tradisi tersebut bersama keluarga atau kerabat terdekat khususnya bagi mahasiswa rantau.

Sebagai mahasiswa yang baru merantau ke kota orang untuk menempuh pendidikan, ini merupakan pertama kalinya saya menjalani ibadah puasa Ramadan jauh dari keluarga. Tentu rasanya campur aduk, merasa sedih dan takut kesepian. Selain itu, saya sebagai mahasiswa perantauan akan mengalami suasana ibadah pada bulan Ramadan berbeda dari tempat tinggal. Perbedaan yang paling menonjol mungkin ketika sahur dan berbuka puasa. Apabila saat di rumah kita makan masakan orang rumah dan berburu takjil bersama, kali ini kita harus memikirkan sendiri, ingin makan apa, beli masakan atau memasak saja? Sungguh kebiasaan yang baru. 

Ditambah lagi saat sahur biasanya dibangunkan oleh orang rumah, kini harus effort untuk bangun sendiri. Adapun kebiasaan yang baru yaitu perihal ibadah tarawih, saat di rumah saya hanya perlu datang ke masjid terdekat. Namun, di kota orang ini tidak semua tempat tinggal mereka dekat dengan masjid termasuk kos saya.

Begitulah mungkin yang akan dialami oleh orang perantau kebanyakan, aneh, sedih, canggung dengan suasana puasa yang baru dan jauh dari keluarga. Tetapi kita perlu ingat bahwa kita tidak sendiri, banyak mahasiswa yang merantau di kota ini yang tentunya akan memiliki banyak kesamaan perihal kebiasaan yang baru tersebut. Sebagai sesama mahasiswa perantau kita harus saling mengingatkan, menyayangi satu sama lain seperti keluarga. Semoga ibadah puasa di perantauan tidak mengurangi eksistensi ibadah kita kepada Tuhan.

Penulis : Allysa Salsabillah

Editor : Tim Redaksi LPM PRIMA

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja ditandatangani Presiden Joko Widodo pada 30 Desember 2022. Namun, perumusan dan materi muatan Perppu Ciptaker justru menjadi polemik dan mendapat banyak kritik. Perppu Cipta Kerja diterbitkan untuk menggantikan Undang-Undang (UU) Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang dinyatakan Inkonstitusional bersyarat oleh Mahkamah Konstitusi (MK). 

Seperti yang kita ketahui bersama, pengujian Undang-Undang Cipta Kerja di Mahkamah Konstitusi adalah menyangkut tata cara perumusan Undang-Undang Cipta Kerja yang tidak sesuai prosedur pembuatan Undang-Undang, sehingga cacat secara formil. Menurut DR. Ahmad Yani, SH. MH konsekuensi cacat formil itu membuat seluruh Undang-Undang Ciptaker, mulai dari pertimbangan hukum, batang tubuh hingga penjelasan Undang-Undang Ciptaker menjadi inkonstitusional. 

Cacat Formil pembentukan Undang-Undang Ciptaker memang menimbulkan ketidakpastian hukum dalam banyak hal. Dalam putusannya, Makamah Konstitusi memberi waktu untuk pembuat undang-undang memperbaiki UU Cipta Kerja dalam jangka waktu 2 tahun setelah putusan dibacakan. Artinya, apabila dalam jangka waktu dua tahun tidak dilakukan perbaikan, UU Cipta Kerja otomatis sinyatakan inkonstitusional bersyarat secara permanen. 

Alasan ketidakpastian hukum ternyata digunakan oleh Presiden sebagai dalil untuk mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) yang memiliki materi muatan mirip dengan Undang-Undang Cipta Kerja. Padahal, dalam Putusan MK No.91/PUU-XVII/2020 mengamanatkan pemerintah dan DPR agar memperbaiki Undang-Undang Cipta Kerja, bukan malah menerbitkan Perppu. 

Dalam proses penyusunan Undang-Undang Ciptaker tidak ada partisipasi masyarakat yang bermakna (meaningful participation). Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa selain yang ditentukan dalam aturan legal formal, partisipasi masyarakat perlu dilakukan secara bermakna (meaningful participation) sehingga terwujud keterlibatan masyarakat yang sungguh-sungguh. Dalam Putusan MK No.91/PUU-XVIII/2020, MK mengartikan partisipasi yang bermakna sebagai : pertama, hak untuk didengarkan pendapatnya (right to be heard) kedua, hak untuk dipertimbangkan pendapatnya (right to be considered) dan ketiga, hak untuk mendapat penjelasan atas pendapat yang diberikan (right to be explained)

Penerbitan Perppu dapat dianggap sebagai langkah “alternatif” pemerintah untuk mengeluarkan peraturan yang berkaitan dengan investasi dan lapangan kerja, dari pada memperbaiki UU Cipta Kerja seperti yang diamanatkan oleh Mahkamah Konstitusi. Sehingga dalam proses penyusunan peraturan partisipasi masyarakat yang bermakna (meaningful participation) tidak terjadi,  seharusnya dalam proses penyusunan peraturan, pemerintah harus menghadirkan ruang partisipasi masyarakat yang bermakna, khususnya bagi kelompok masyarakat yang terdampak langsung terhadap rancangan undang-undang yang sedang dibahas.

Dan hari ini, Selasa 21 Maret 2023 Perppu Cipta Kerja telah disahkan oleh DPR menjadi Undang-Undang. hiks.

Penulis: Amar Ardiansyah

Editor  : Tim Redaksi LPM PRIMA

Apapun program studinya, mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) selalu mendambakan serta mengharapkan adanya kelengkapan dan kelayakan fasilitas yang ada di FISIP. Namun, sangat disayangkan hingga saat ini harapan-harapan mahasiswa FISIP masih jauh dari kata terwujud. Realitanya, proses pemenuhan harapan tersebut masih selalu menjadi  pertanyaan dari banyak mahasiswa. Sebagai contoh, kebanyakan dari mahasiswa baru tidak mengetahui bahwa FISIP memiliki perpustakaan. Bahkan, mahasiswa semester tengah (semester 4) berkata jujur bahwa dirinya kaget dan tidak tahu jika fakultasnya memiliki perpustakaan.  

Peletakan perpustakaan FISIP  berada di paling pojok lantai dua gedung C. Sehingga, jika ditinjau dari segi lokasi penempatan perpustakaan saja sudah terbilang tidak strategis. Hal ini dikarenakan lokasi tersebut jarang dilewati oleh kebanyakan mahasiswa, terutama mahasiswa baru. Lantai dua gedung C merupakan ruangan-ruangan yang sering di akses oleh mahasiswa semester akhir yang akan menuju ruang sidang. Sehingga mahasiswa baru dan mahasiswa semester tengah jarang berlalu lalang di situ. Dari tata letak perpustakaan FISIP, kita menemukan faktor pertama mengapa mahasiswa FISIP mengutarakan pertanyaan “Memang FISIP punya perpus?” atau “Dimana perpustakaan FISIP?”.

Menindaklanjuti persoalan faktor kurang eksisnya perpustakaan milik FISIP, bisa kita ingat  kembali. Saat masa penerimaan mahasiswa baru, apakah pihak Fakultas memberikan sebuah pengenalan dan sosialisasi bahwasanya FISIP memiliki perpustakaan yang dapat dimanfaatkan oleh seluruh mahasiswa FISIP? Hal ini perlu ditanggapi oleh pihak Fakultas, agar keberadaan perpustakaan FISIP dapat memberikan akses literatur bagi seluruh mahasiswa FISIP. 

Berbicara mengenai literatur, faktor lain yang memunculkan pertanyaan mengapa sebagian besar mahasiswa, terutama mahasiswa baru FISIP tidak sadar bahwa fakultasnya memiliki perpustakaan ialah penyediaan akan buku literatur yang ada di perpustakaan. Buku literatur yang ada, didominasi oleh dokumentasi-dokumentasi berkas skripsi mahasiswa. Alhasil perpustakaan FISIP beralih fungsi menjadi tempat penyimpanan skripsi-skripsi mahasiswa.

Lalu, apakah bisa perpustakaan FISIP ini  berfungsi dengan sebagaimana mestinya? Jawaban atas pertanyaan tersebut akan bisa diwujudkan apabila pihak fakultas menaruh perhatian dan menindaklanjuti agar perpustakaan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Jember menjadi sumber literatur yang dapat diandalkan dan dimanfaatkan oleh seluruh civitas akademika FISIP.

Penulis: Syahrina Rojabar Rizqiyah

Tidak dapat kita pungkiri perkembangan zaman saat ini begitu pesat, dan menghasilkan berbagai macam perubahan, yang terdiri dari perubahan sosial, lingkungan, pendidikan, hingga karakter seorang individu. Hal menarik yang perlu diperhatikan dari adanya perkembangan teknologi ialah efek dari keberadaan teknologi itu sendiri. Jaman sekarang kita dapat dengan mudah mengakses internet, sehingga bisa leluasa menelisik dunia maya. Keberadaan teknologi tersebut tidak hanya diperuntukkan kepada orang yang usia dewasa, melainkan juga kepada usia muda hingga lanjut usia. Hal ini dikarenakan internet sebagai salah satu keunggulan percepatan teknologi tidak memandang usia penggunanya dan semua orang tentu dapat menggunakannya. 

Jika teknologi atau internet diperuntukkan untuk segala usia lalu bagaimana dengan anak usia dini? Ya, saat ini dapat kita perhatikan bagaimana perilaku anak usia dini (dimulai dari usia 6 tahun-12 tahun) telah berubah. Dikatakan berubah dengan artian perilaku mereka telah cenderung meniru dari apa yang mereka tonton dan apa yang mereka simak dari internet. Tentu hal ini menjadi sebuah tanggung jawab moral yang perlu dibenahi. 

Bagi anak usia dini, tentu orang tua memiliki peran yang sangat penting dalam perkembangan karakter anaknya. Namun, mirisnya orang tua jaman now lebih gemar memberikan sebuah gadget kepada anaknya dengan alasan agar anak tersebut diam dan dapat bermain sendiri tanpa mengganggu urusan orang tuanya. Dari hal inilah orang tua perlu intropeksi diri, karena dengan memberikan sebuah gadget yang didalamnya terdapat akses internet dapat menyebabkan hal-hal yang mungkin tidak diinginkan bagi perkembangan otak sang anak. 

Ditambah lagi dengan beredarnya berita tidak mengenakkan yang menyangkut anak dan gadgetnya. Banyak bukti yang menunjukkan bahwa 90% anak Indonesia telah kecanduan internet dan membuat mereka menjadi individu yang pasif pada sosialnya dan lebih aktif pada dunia mayanya. Saat ini banyak ditemukan kasus-kasus yang menunjukkan perubahan temprament atau kondisi emosional seorang anak yang berubah drastis karena dipengaruhi oleh hal-hal dalam gadget. 

Lalu jika demikian, bagaimana peran orang tua dalam mengawasi anaknya? Sebagai orang tua hendaklah dan memang seharusnya lebih mampu mengontrol anaknya dan mampu mengarahkan anaknya untuk dapat lebih banyak berinteraksi dengan lingkungan sosialnya secara real life. Disisi lain, orang tua memang memiliki hak dan kebebasan dalam memberikan gadget kepada anaknya, namun alangkah baiknya jika setiap orang tua dapat mengatur waktu anak ketika menggunakan gadget tersebut. 

Hal ini menjadi tanggung jawab moral bagi orang tua modern dalam mendidik anaknya. Mengapa begitu? Hal ini bertujuan agar nantinya anak tersebut dapat bijak dalam menggunakan media internet. Dengan demikian, maka berhati-hatilah dalam menerapkan wawasan teknologi serta waspada ketika telah memberikan sebuah gadget kepada seorang anak, khususnya anak dibawah umur yang perkembangan otaknya masih mengikuti atau meniru apa yang ia lihat.

Penulis: Christina Maharani

Sebagian besar calon mahasiswa pasti akan melihat seberapa bagus kampus yang akan dimasukinya, dari segi kualitas akademik, pelayanan sampai fasilitas yang dimiliki. Setiap mahasiswa pasti selalu memikirkan kampus impian mereka, yang nantinya akan membantu mereka selama proses pembelajaran. Apakah kampus itu swasta atau negeri? Apa saja yang disediakan kampus? Apakah lokasi kampus strategis?. Banyak pertanyaan yang selalu ada di pikiran mahasiswa. Sesuai dengan pepatah lama “Semakin bagus pendidikannya, semakin mahal pula biayanya”. 

Setiap kampus memiliki budaya lingkungan yang berbeda. Entah itu dari lingkungan sosial maupun lingkungan dalam kampus seperti fasilitas ruangan kelas, kamar mandi, perpustakaan, dan sebagainya. Lingkungan kampus menjadi aspek penting dalam menjalani perkuliahan mahasiswa. Mengapa? Apakah yang harus diperhatikan hanyalah pendidikan yang ditawarkan?. Setiap anggota komunitas, baik itu besar maupun kecil, pasti mencari rasa aman dan nyaman selama melakukan kegiatan. Karena rasa aman dan nyaman tersebut dapat mempengaruhi psikologi individu. “Semua kondisi dalam dunia ini yang dengan cara-cara tertentu mempengaruhi tingkah laku, pertumbuhan, perkembangan atau life processes seseorang...” pengertian lingkungan menurut Sartain (seorang ahli psikologi Amerika). 

Setiap tahun kampus di Indonesia dibanjiri dengan kedatangan mahasiswa baru. Sehingga hal yang diperhatikan oleh kampus hanya sampul luar saja demi menarik “pelanggan”. Masih banyak kampus-kampus yang kurang memperhatikan lingkungan di dalam, karena mereka hanya beranggapan jika belajar di kelas sudah cukup baginya. Peran kampus bukan sekedar memberikan pendidikan saja tetapi memperhatikan lingkungan juga penting. Banyaknya prestasi yang dicapai mahasiswa di kampus, memang dapat menjadi poin tambahan terhadap reputasi kampus. Akan muncul anggapan “pasti kampus tersebut lingkungannya bagus, karena banyak keluaran mahasiswa prestasi disana”. Akan tetapi, prestasi tersebut hanya terdapat pada sebagian kecil mahasiswa. Prestasi tersebut juga dapat memberikan manfaat kepada mahasiswa lain di kampus, karena setiap mahasiswa sebenarnya memiliki tujuan yang berbeda-beda. 

Di kampus mahasiswa tidak hanya sekedar pergi kuliah, absen, belajar, dan pulang saja. Mereka juga bersosialisasi, berinteraksi dengan yang lain dan mengembangkan character-nya. Dengan penjelasan tersebut, masihkah ada pertanyaan “apakah lingkungan kampus itu penting?”. Kesadaran menjaga lingkungan kampus tidak hanya dilakukan oleh mahasiswa, melainkan pihak kampus juga menjadi peran penting. Kampus masih menjadi kepercayaan mahasiswa sebagai “anak tangga” untuk meraih keberhasilan masa depan.  Lingkungan kampus menjadi faktor penting dalam meraih keberhasilan selama belajar di kampus. Dengan begitu, sadarkah kalian dengan lingkungan kampusmu?

Penulis: Abidah Sholsholat 

Lalu apa yang terlintas dipikiran menyoal suatu bentuk kawalan yang dikekang? Sejak lahir seorang individu dibekali pikiran untuk terlatih memikirkan segala hal yang sedang terjadi di lingkungan sekitarnya. Tahapan dia sebagai individu untuk beradaptasi dengan lingkungan sekitarnya akan berhadapan dengan keluarga, sanak saudara, dan masyarakat di tempat tinggalnya. Tempat tinggalnya mengajari banyak hal dari keberadaan dia sebagai seorang individu, serta konteks dimasyarakat yang selalu dituntut untuk memenuhi pemuas dan ketidakpuasan  dalam mencari sesuatu yang diinginkan untuk terwujudkan. Alhasil tidak sedikit pertanyaan yang muncul sejak lahir hingga seorang individu mengetahui sisi baik-buruk di lingkungan sekitar yang mendorong untuk berpikir melakukan pengamatan, penelitian dan penyeliikan. Sebenarnya, pengalaman yang sudah disuguhkan sejak dirinya lahir mampu untuk bersikap pada kebebasan berpikirnya sedari dini. 

Mengenal media informasi yang sering berada di postingan publik, seperti koran, majalah, dan media kabar lainnya, ternyata saat ini lebih memilih menggunakan cara-cara mudah dalam menyuarakan suara kabar terkini melalui bentuk yang efektif dan efisien untuk pemanfaatan ruang-waktu. Perkembangan menyuarakan suara kabar tersebut dihadapkan dari ragamnya dinamika pers dengan iklim dan situasi sosial politik pada suatu negara-masyarakat didalamnya terpahat mengenai eksistensi jagad pers. 

Eksistensi dan peran pers mahasiswa di Indonesia mulai muncul sejalan dengan lahirnya bentuk kesadaran semangat kebangsaan anti kolonialisme, para mahasiswa Nusantara yang dulunya mengenyam Pendidikan di Belanda sebagai pelopor lahirnya Gerakan-gerakan propaganda melalui suara kabar yang diterbitkan. Memang tidak terlepas degan hadirnya sejarah bangsa penjajah sebelum kemerdekaan Indonesia, dunia pers semakin menghangat dengan terbitnya “Medan Prijaji” pada tahun 1903, sebuah suara kabar pertama yang dikelola oleh kaum muda bangsa ini. Kemunculannya dimaknai sebagai masa permulaan bangsa kita terjun dalam dunia pers dengan citra politik. Pemerintah Belanda meyebutnya Inheemsche Pers (Pers Bumiputra), (NEWS, 2014). Namun, saat terbitnya kebijakan NKK/BKK (Normalisasi Kehidupan Kampus/ Badan Koordinasi Keorganisasian) pada Surat Keputusan Nomor 0156/U/1978 tentang Normalisasi Kehidupan Kampus, berdampak dikehidupan kampus menjadi kawasan “steril” dari aktivitas politik. Dengan kemunculan Surat Keputusan tersebut, mahasiswa tidak boleh melakukan kegiatan bernuansa politik. Jika ada yang nekat. Sanksi keras berupa pemecatan sudah disiapkan oleh birokrasi kampus, yang pada itu pemerintah memiliki power untuk mengintervensi di berbagai kampus. Kebijakan tersebut disertai oleh pembubaran “senat mahasiswa” dan “dewan mahasiswa” di perguruan tinggi. Kemunculan ini, ditandai dengan surat keputusan lanjutan Nomor 037/U/1979 tentang Badan Koordinasi Kemahasiswaan yang berhasil  menghilangkan aktivitas perpolitikan dan organisasi mahasiswa di kampus. 

Dengan begitu mengartikan bahwa mahasiswa pada hakikatnya menjadi manusia penganalisa, melalui peran penting yang dilakukan. Peran mahasiswa kini salah satunya identik dengan belajar menjadi wartawan yang sungguh dapat dikatakan bentukan profesi yang mulia. Wartawan atau pewarta adalah seorang yang berusaha memberi kabar tentang apa yang terjadi di lingkungan sekitarnya. Profesi wartawan bisa diibaratkan sebagai profesi kenabian karena wartawan dituntun untuk menyebarkan kebenaran. Jika profesi nabi adalah menyebarkan kebenaran sesungguhnya, maka profesi wartawan adalah menyebarkan kebenaran faktual. Seperti halnya nabi, menjadi wartawan berarti siap menerima berbagai resiko. Resiko terberat wartawan adalah apabila kebenaran yang ia sampaikan salah atau kebenaran yang ia sampaikan, meskipun benar, tidak diterima orang lain. Seperti halnya seorang nabi, resiko wartawan adalah ditolak dari lingkungannya. Selain ditolak dari lingkungannya, nyawanya juga bisa terancam apabila kebenaran yang ia ungkapkan tidak disukai oleh orang lain. Seperti adagium yang menyatakan bahwa “ucapkanlah kebenaran walau itu pahit.”.

Meski begitu, undang-undang telah melindungi profesi wartawan dengan segala resikonya yang sedang bergelut di dunia pers . Perlindungan undang-undang terutama pada UU No. 40 Tahun 1999. Pasal 8 UU No.40 Tahun 1999 menyatakan bahwa “dalam melaksanakan profesinya wartawan mendapat perlindungan hukum.” Perlindungan hukum tersebut sesuai dengan asas kebebasan berpendapat dalam demokrasi. Kebebasan berpendapat dalam demokrasi merupakan suatu yang esensial apabila asas ini bisa dilaksanakan dengan baik. Ternyata regulasi tersebut merupakan undang-undang pokok yang pertama kali dibuat oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR-RI) yang mengatur mengenai dunia pers Indonesia saat era reformasi. Sebelumnya, negara menggunakan UU NO. 21 Taun 1982 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1966 Tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pers. Sebagaimana telah diubah dengan UU No.4 Tahun 1967.  Produk legislasi era “Orde Baru” dinilai merupakan cara pemerintah untuk mengekang kebebasan pers. Kekangan itu, ternyata juga mencoba untuk membredeli terhadap media massa, serta mendominasi sumber dan arah penyebaran informasi kepada khalayak publik.

Konsepsi trias politika (eksekutif, legislatif, dan yudikatif). Kekuatan pers menjadi pilar keempat dalam konteks demokrasi. Kekuatan pers sebagai pilar keempat demokrasi bersentuhan langsung dengan usaha untuk menjaga keseimbangan antara pilar-pilar penyelenggara negara, juga menjadi sarana bagi masyarakat untuk mengawasi hadirnya pemerintah  yang sudah pasti memiliki mandat untuk menjalankannya. Tentunya, usaha tersebut tetap berada pada ‘Ruang lingkup’. Ruang lingkup yang dimaksud ialah kampus, bahwa pers sebagai sarana media belajar dalam merespon fenomena dengan isu yang menjadi objek kawalannya

“Wartawan setiap hari mengejar berita dan informasi untuk disiarkan melalui media atau tempat bekerja. Kerja para sesungguhnya mirip dengan apa yang dilakukan para filsuf, terutama dilihat dari upaya mencari kebenaran melalui pertanyaan-pertanyaan yang ia ajukan kepada narasumber. Mereka itu bagaikan para filsuf-filsuf masa kini, yang lebih memprioritaskan pertanyaan pada persoalan-persoalan sesuai momentum yang berkaitan dengan masalah kebahagiaan hidup manusia, baik di dunia maupun di akhirat.” Buku Jurnalisme Modern, Saidulkarnain Ishak halaman 8. (Ishak, 2014)

Konteks kebebasan berpikir ialah apabila seorang wartawan/pewarta terkena kasus karena menulis konten yang sensitif, maka pers memiliki hak-hak sebagai usaha untuk merawat lahirnya pribadi yang kritis. Diantaranya, ada tiga hak yang dimiliki oleh wartawan ketika ia sedang melakukan kerja-kerja keprofesianannya. Hak pertama adalah hak tolak. Hak tolak adalah yang yang dimiliki wartawan untuk menolak mengungkapkan nama/identitas dari sumber berita yang harus dirahasiakannya. Hak ini akan menolong wartawan ketika ia takut namanya dicantumkan dalam penulisan sebuah berita yang berisiko tinggi. Kedua, adalah hak jawab. Hak jawab adalah hak seseorang atau kelompok untuk memberikan tanggapan atau sanggahan terhadap pemberitaan berupa fakta yang merugikan nama baiknya. Meski wartawan telah mengungkap fakta, adakalanya fakta tersebut merugikan seseorang yang diberitakan. Untuk itu, wartawan wajib memberikan hak jawab kepada orang yang bersangkutan supaya wartawan terhindar dari represi yang lebih buruk. Sepertihalnya wartawan yang boleh memberikan kebenaran melalui berita, seorang individu/ kelompok juga boleh memberikan klarifikasinya atas kebenaran yang ia miliki sendiri. Hak ketiga adalah hak koreksi. Hak koreksi adalah hak untuk mengoreksi atau memberitahukan kekeliruan informasi yang diberitakan oleh pers, terhadap suatu informasi, data, fakta, atau gambar yang tidak benar yang telah diberitakan oleh pers yang bersangkutan. Apabila ada kesalahan dalam pemberitaan, maka wartawan memiliki hak koreksi atas pemberitaan yang telah  dikeluarkan.

Apabila semua hak ini dipahami dan dilakukan dengan baik, maka tak ada lagi yang perlu ditakutkan untuk menjadi wartawan. Mengapa hal ini terjadi?  Sontak mengira, bahwa instrumen untuk meyuarakan ‘kebenaran’, ‘kejujuran’ dan ‘keadilan’ yang keberpihakannya kepada kaum tertindas menyoal hak asasi manusia salah satunya melalui keberadaan media pers mampu memberikan manfaat. (1) Kebenaran yang dapat ditegakkan merupakan bagian dari dakwah. Artinya, seluruh bentuk kawalan menjadi keharusan saat memandang realita sosial (fakta sosial) tanpa adanya suatu kebohongan. Umumnya ketika seorang individu meyukai kata-kata pujian, ataupun ucapan yang membesarkan hati. Ternyata melalui media pers dapat mengobarkan semangat kebangsaan pada antusiasme perlawanan dengan segala konsekuensinya yang tidak selalu menyenangkan, sebab ada kebenaran yang menyakitkan susah untuk diterima. Namun kabar itu tetap harus disampaikan. (2) Kejujuran pers juga memiliki keharusan untuk mengambil sikap bernai yang diungkapkan denga ucapan ataupun perbuatan secara spontan sesuai dengan keadaan yang sebenarnya. Keadaan sebenarnya tanpa ada rekayasa sedikit pun. Menurut (Kesuma, 2022), 2012:16 mendefinisikan jujur adalah suatu keputusan seseorang untuk mengungkapkan perasaaanya, kata-katanya atau perbuatannya bahwa realitas yang ada tidak dimanipulasi dengan cara berbohong atau meniru orang lain untuk keuntungan dirinya. Kemudian, (3) Aristoteles mengungkap keadilan merupakan tindakan yang terletak di antara memberikan terlalu banyak atau pun terlalu sedikit. Maksudnya, yakni beliau menyatakan bahwa keadilan merupakan aktivitas memberikan sesuatu kepada orang lain (kewajiban) yang setara denga napa yang kita dapatkan dari orang lain (hak). Maka, pers mahasiswa memahami dan menerapkan konsep kebenaran, kejujuran, serta keadilan mampu memerikan support/dorongan lebih pada pengejawantahan secara kontekstual.    

Era serba-serbi modern dengan perkembangan pesat teknologi, pers mahasiswa perlu kiranya beradaptasi dengan zaman tanpa merubah dan melanggar aturan pakem yang berlaku (prinsip dan kode etik jurnalistik). Modern ini, media pers masih diyakini sebagai kekuatan negara dalam sistem demokrasi di Indonesia yang tidak tertandingi. Media pers merupakan simpul dari pilar keempat negara demokrasi. Pilar keempat adalah usaha-usaha pers dalam menjalankan peranannya di era modern melalui pelaku atau disebut sebagai jurnalis/wartawan modern. Dalam menjalankan perannya pers tujuan awal atau dasarnya adalah untuk pengabdian kepada masyarakat, namun seiring berjalannya waktu pers lebih berubah ke arah aspek komersial (dunia bisnis). Pengabdian kepada masyarakat melalui media pers, akhirnya tidak menjaga idealisme wartawan sebagai pilar keempat dengan pemilik perusahaan yang menerbitkan wadah untuk menjalankan pemberitaan. Sehingga, banyaknya terjadi konflik didasarkan kepentingan masing-masing yang menyebabkan lembaga pers sebagai self regulation, kini berubah menjadi mediator sebelum pada orde baru dewan pers menjadi regulator. Pemikir modern sudah seharusnya berpikir maju pada konteks realita yang sedang terjadi dalam memandang polemik, saat ini pers mampu menjadi mediator semacam pemilik perusahaan dan wartawan sebagai pekerjanya. Maka, sebagai pilar keempat demokrasi pada lembaga pers tetaplah bersikap independen salah satu keberadaannya dapat ditemukan di lembaga Pendidikan yaitu kampus. 

Artinya, setiap kampus atau instansi lembaga Pendidikan diberbagai penjuru daerah memiliki media informasi untuk memberitakan segala peristiwa untuk difungsikan sebagai alat penyampaian informasi dalam pemberitaan. Kampus FISIP Universitas Jember memiliki salah satu unit kegiatan mahasiswa yang disebut dengan “LPM PRIMA” sebagai ruang karya pengembangan bakat-minat mahasiswa dalam memproduksi seni tulisan, reportase dan  desain media informasi untuk kabar terkini. Kabar terkini tentunya tidak terlepas dari pemberitaan yang berupa maksud dan tujuan yang ada didalam isi pemberitaan. Tentunya, penyampaian pemberitaan harus lah berimbang. Berimbang juga disebut sebagai Cover Both Side yang merupakan istilah familiar di dunia jurnalistik. Secara sederhana bisa diartikan sebagai cara meliput dari dua sudut pandang yang berbeda atau berlawanan dengan menampilkan dua sisi pemberiataan. Dua sudut pandang juga terhubung dengan merespon isu atau permasalahan. Sehingga, perlunya proses pembelajaran dari seluruh aspek yang ditekuni di dunia jurnalistik, sebab pola seperti ini akan memudahkan dalam menyatakan sikap untuk keberpihakan yang jelas. Maka, perlunya menyatakan sikap didasarkan oleh hasil pengamatan yang menelan segala informasi dan menghindari hal yang bersifat kontroversial. Maksud menghindari kontroversi ialah pada kepentingan intervensi individu menjelma menjadi kepentingan kelompok, sehingga pers juga memiliki kepentingan kontradiktif, baik itu idealism berupa ideologi, hingga pada pemahaman kejadian yang tidak melebihkan maupun mengurangi, hal ini bertujuan untuk menghindari pemberitaan semacam berita “hoax”.

Penulis : Muhammad Farhan

Editor  : Tim Redaksi LPM Prima

Sumber Rujukan: 

Ishak, S. (2014). JURNALISME MODERN. Jakarta: PT Elex Media Komputido.

Kesuma, d. (2022, November 17). www.studinews.co.id. Retrieved from Pengertian Kejujuran, Karakteristik & Macam Sifat Jujur (Lengkap): https://www.studinews.co.id/pengertian-kejujuran/

NEWS, O. (2014, Januari 19). Keberpihakan Pers Mahasiswa. Retrieved from spiritmahasiswa.trunojoyo.ac.id: https://spiritmahasiswa.trunojoyo.ac.id/2014/01/keberpihakan-pers-mahasiswa-sebagai.html

Fenomena kasus bullying di kalangan remaja sudah tidak asing lagi bagi masyarakat. Banyak berita–berita yang memperlihatkan kasus bullying masih sering terjadi di zaman ini. Tak terkecuali, terjadi pada kalangan mahasiswa di kampus. Meskipun mahasiswa memiliki pendidikan yang lebih tinggi daripada siswa SMA maupun SD. Walaupun begitu, bullying tidak mengenal usia. Menurut data Komisi Perlindungan Anak (KPAI) pada tahun 2022, terdapat 226 kasus yang melibatkan hak asasi pelajar dan mahasiswa. Misalnya kasus yang diberitakan Kompas.com adanya aksi kekerasan yang dilakukan oleh senior kepada juniornya di Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Fatah Palembang . Selain itu, ada juga kasus yang sempat viral, aksi pelecehan yang menimbulkan tindakan bullying di Universitas Gunadarma Depok. Banyak kasus bullying yang menjadi perhatian masyarakat. Akan tetapi, banyak juga kasus bullying yang mungkin tidak terlihat oleh masyarakat.

Sebagai mahasiswa rantau yang jauh dari orang tua, kita dipaksa mandiri menjalani kehidupan tanpa campur tangan orang tua. Segala masalah yang dihadapi harus dapat kita selesaikan sendiri. Mahasiswa juga diharuskan keluar dari zona nyaman, memasuki lingkungan yang berbeda, dan menjalin hubungan dengan orang-orang baru. Sebagai bentuk tindakan waspada, mahasiswa harus memilah dan memilih zona yang dimasukinya. Namun kerap sekali batasan-batasan tersebut menjadi diluar kendali, hal itulah yang menjadi penyebab bullying terjadi dalam sebuah kelompok. Bullying yang terjadi pada mahasiswa sering berupa penindasan, cemooh yang diluar batas, intimidasi, ataupun pelecehan seksual. Apabila di satuan pendidikan seperti SD, SMP, maupun SMA terdapat Bimbingan Konseling (BK) yang akan menangani siswa yang sedang bermasalah. Akan tetapi, bagaimana jika bullying terjadi pada mahasiswa. Siapa dan dimana mahasiswa bisa melaporkan masalah bullying yang terjadi?. Terlepas jauh dari orang tua dan berada pada lingkungan asing, kepada siapa mahasiswa mengeluhkan masalah yang dihadapi?.

Dalam Undang-Undang No.35 Tahun 2014 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Pasal 20 berbunyi "Negara, Pemerintah, Pemerintah Daerah, Masyarakat, Keluarga, dan Orang Tua atau Wali berkewajiban dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan Perlindungan Anak". Lembaga yang sering diketahui masyarakat,  Komisi Perlindungan Anak (KPAI) memiliki tugas untuk melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemenuhan Hak Anak (UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak). Dibawahnya, terdapat Polsek atau Polres untuk melaporkan kasus bullying. Kemudian, lembaga yang paling dekat dengan mahasiswa yaitu Satgas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual (PPKS) di setiap Universitas. 

Akan tetapi, lembaga tersebut hanya digunakan ketika kasus bullying sudah terjadi atau hanya sebagai tempat pelaporan bagi masyarakat. Lembaga tersebut akan bergerak jika terdapat kasus bullying yang dilaporkan. Akan tetapi, bagaimana jika korban takut untuk melaporkan?. Tentunya tugas perlindungan yang terakhir ada pada orang-orang terdekat. Namun tak banyak orang-orang yang tegas membela korban HAM. Yang tersisa hanyalah diri sendiri atau masyarakat yang sudah menutup mata akan kejadian yang telah terjadi. Love yourself dan tegakkan keadilan yang seharusnya dimiliki.

Penulis: Abidah Sholsholat

Editor: Tim Redaksi LPM PRIMA FISIP