LPM PRIMA- Berbicara tentangpermasalahan yang ada di kampus, memang tak luput dari sarana dan prasarana yang kurang maksimal diberikan oleh pihak kampus, tak terkecuali FISIP. berbagai keluhan dilontarkan mahasiswa terkait prasarana yang kurang memadai sehingga berdampak pada keefektifan proses belajar-mengajar di lingkup Fakultas. bukan tanpa aksi nyata, beberapa bulan lalu, Aliansi Gerakan Mahasiswa FISIP SOLID yang berisikan mamahasiswa FISIP dari berbagai Organisasi Mahasiswa (ORMAWA) dan Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM) FISIP telah melaksanakan Audiensi dengan Dekanat untuk menuntut perbaikan sarana dan prasarana Fakultas. Hal ini bukan tanpa alasan, kami meyakini Sarana dan prasarana yang memadai akan berpengaruh terhadap keefektifan segala bentuk aktivitas didalamnya. 

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan pada 18 November 2022 terhadap beberapa mahasiswa FISIP mengenai kepuasaan akan sarana dan prasarana. Semua dari mereka mengeluhkan terkait sarana dan prasarana yang belum memadai dan masih banyak evaluasi yang perlu dilakukan.

"Saya merasa tidak nyaman dengan salah satu fasilitas FISIP yaitu TSW (Taman Super WIFI), lantai retak seringkali membuat saya terjatuh ketika hujan, dan penerangan yang kurang memadai ketika malam hari menjadikan FISIP terlihat menyeramkan. Selanjutnya, sampah yang berserakan karena minimnya tempat sampah di TSW, tidak mengenakan mata. Tidak hanya itu, kondisi miris juga dapat dilihat dari kursi ruang kelas yang tidak diganti selama bertahun-tahun." Ujar Krisdian Tata, mahasiswa Kesejahteraan Sosial.

Untuk fasilitas lainnya, yang diperlukan oleh mahasiswa dan menjadi keluhan beberapa dosen yaitu tidak adanya tempat penitipan helm, sehingga ketika pembelajaran di dalam kelas, terdapat mahasiswa yang harus membawanya ke dalam kelas.

Ruang belajar atau perpustakaan yang tidak terlihat di area FISIP juga menjadi problem tersendiri bagi beberapa mahasiswa.

Adnino selaku anggota BEM FISIP mengungkapkan, "Dari pihak BEM sendiri sudah pernah memberikan tuntutan terhadap fakultas mengenai sarana dan prasarana. Namun, kami masih belum mekaukan Tindakan lanjut lagi dan mengkaji terkait hal tersebut."

Tuntutan yang disampaikan oleh pihak BEM telah membuahkan hasil berupa perbaikan beberapa ruang kelas dan tempat olahraga. Walaupun terlihat kurang maksimal.

Hal tersebut menciptakan sebuah statement yang diberikan mahasiswa mengenai berbagai harapan terkait kenyamanan dan kemaksimalan sarana dan prasarana di FISIP.

"Semoga bisa terus melakukan renovasi secara bertahap, sehingga menciptakan kondisi yang nyaman dan lebih layak lagi. Terutama pada ruang kelas, yang mana merupakan tempat pembelajaran bagi mahasiswa. Karena ketika belajar, kami membutuhkan tempat yang kondusif dan nyaman." Jelas Maiguna, salah satu mahasiswa Administrasi Bisnis.

Harapan lain juga disampaikan oleh Nabila, seorang mahasiswa Sosiologi, "Harapannya, semoga pihak fakultas bisa lebih fokus terhadap perbaikan fasilitas yang ada di FISIP." Ujarnya.

Banyak harapan, doa dan semoga-semoga yang tidak dapat ditulis namun letaknya beriringan dengan aksi nyata.

Barangkali didengar, segala bentuk perbaikan terhadap sarana dan prasarana, selalu menjadi hal yang dinantikan oleh seluruh penghuni FISIP, khususnya mahasiswa. (Bagus Kurniawan)

LPM PRIMA- berbicara terkait permasalahan yang ada di kampus, memang tak luput dari sarana dan prasarana yang kurang maksimal diberikan oleh pihak kampus, tak terkecuali FISIP. berbagai keluhan dilontarkan mahasiswa terkait prasarana yang kurang memadai sehingga berdampak pada keefektifan proses belajar-mengajar di lingkup Fakultas. bukan tanpa aksi nyata, beberapa bulan lalu, Aliansi Gerakan Mahasiswa FISIP SOLID yang berisikan mamahasiswa FISIP dari berbagai Organisasi Mahasiswa (ORMAWA) dan Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM) FISIP telah melaksanakan Audiensi dengan Dekanat untuk menuntut perbaikan sarana dan prasarana Fakultas. Hal ini bukan tanpa alasan, kami meyakini Sarana dan prasarana yang memadai akan berpengaruh terhadap keefektifan segala bentuk aktivitas didalamnya. 

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan pada 18 November 2022 terhadap beberapa mahasiswa FISIP mengenai kepuasaan akan sarana dan prasarana. Semua dari mereka mengeluhkan terkait sarana dan prasarana yang belum memadai dan masih banyak evaluasi yang perlu dilakukan.

"Saya merasa tidak nyaman dengan salah satu fasilitas FISIP yaitu TSW (Taman Super WIFI), lantai retak seringkali membuat saya terjatuh ketika hujan, dan penerangan yang kurang memadai ketika malam hari menjadikan FISIP terlihat menyeramkan. Selanjutnya, sampah yang berserakan karena minimnya tempat sampah di TSW, tidak mengenakan mata. Tidak hanya itu, kondisi miris juga dapat dilihat dari kursi ruang kelas yang tidak diganti selama bertahun-tahun." Ujar Krisdian Tata, mahasiswa Kesejahteraan Sosial.

Untuk fasilitas lainnya, yang diperlukan oleh mahasiswa dan menjadi keluhan beberapa dosen yaitu tidak adanya tempat penitipan helm, sehingga ketika pembelajaran di dalam kelas, terdapat mahasiswa yang harus membawanya ke dalam kelas.

Ruang belajar atau perpustakaan yang tidak terlihat di area FISIP juga menjadi problem tersendiri bagi beberapa mahasiswa.

Adnino selaku anggota BEM FISIP mengungkapkan, "Dari pihak BEM sendiri sudah pernah memberikan tuntutan terhadap fakultas mengenai sarana dan prasarana. Namun, kami masih belum mekaukan Tindakan lanjut lagi dan mengkaji terkait hal tersebut."

Tuntutan yang disampaikan oleh pihak BEM telah membuahkan hasil berupa perbaikan beberapa ruang kelas dan tempat olahraga. Walaupun terlihat kurang maksimal.

Hal tersebut menciptakan sebuah statement yang diberikan mahasiswa mengenai berbagai harapan terkait kenyamanan dan kemaksimalan sarana dan prasarana di FISIP.

"Semoga bisa terus melakukan renovasi secara bertahap, sehingga menciptakan kondisi yang nyaman dan lebih layak lagi. Terutama pada ruang kelas, yang mana merupakan tempat pembelajaran bagi mahasiswa. Karena ketika belajar, kami membutuhkan tempat yang kondusif dan nyaman." Jelas Maiguna, salah satu mahasiswa Administrasi Bisnis.

Harapan lain juga disampaikan oleh Nabila, seorang mahasiswa Sosiologi, "Harapannya, semoga pihak fakultas bisa lebih fokus terhadap perbaikan fasilitas yang ada di FISIP." Ujarnya.

Banyak harapan, doa dan semoga-semoga yang tidak dapat ditulis namun letaknya beriringan dengan aksi nyata.

Barangkali didengar, segala bentuk perbaikan terhadap sarana dan prasarana, selalu menjadi hal yang dinantikan oleh seluruh penghuni FISIP, khususnya mahasiswa. (Bagus Kurniawan)

Akhir-akhir ini media masa digemparkan dengan berbagai berita mengenai perploncoan oleh beberapa mahasiswa “senior” kepada mahasiswa baru dalam kegiatan pengenalan kampus atau sering dikenal sebagai ospek.

Beberapa reaksi beragam dari para pembaca juga banyak ditemukan di berbagai media sosial. Sebagian besar warga internet mengecam dan menyayangkan perilaku dan sikap para mahasiswa senior kepada mahasiswa baru. Namun, ditemukan pula beberapa komentar mendukung tindakan tersebut dengan beberapa alasan.

Dilansir dari situs PKKMB Universitas Jember, tujuan utama pengenalan kampus adalah memberikan pembekalan bagi mahasiswa baru dalam upaya adaptasi dalam mengenal lingkungan kampus—pendidikan maupun lingkungan sosial.

Namun, beberapa tindakan perploncoan terjadi di berbagai perguruan tinggi di Indonesia sepatutnya tidak dilestarikan dalam kegiatan pengenalan kampus maupun kegiatan kampus apa pun. Berkedok mematangkan mental agar siap dalam menghadapi dunia kerja setelah usai masa pendidikan, para mahasiswa senior bertindak “seenak jidat” mereka tanpa memikirkan konsekuensinya.

Beberapa kasus yang diberitakan di berbagai media masa bahkan menyatakan bahwa perploncoan telah menelan korban jiwa. Tidakkah hal seperti ini berlebihan? Mengingat harapan para mahasiswa yang hanya ingin menempuh pendidikan sebagaimana harapan orang tua mereka, namun harus berakhir dengan nestapa.

Betapa bebalnya masa pengenalan kampus yang diharapkan dapat informatif, edukatif dan menyenangkan tanpa adanya sesuatu yang menghantui malah menjadi masa yang dianggap suram dan menakutkan. Ditambah fakta bahwa masih banyak mahasiswa baru yang menganggap kegiatan pengenalan kampus adalah waktu di mana mental mereka akan dibombardir dengan banyaknya tindakan yang tidak menyenangkan. Tentu saja mereka akan merasa takut dan bukannya antusias dalam menantikan kegiatan ini.

Bukan sesuatu yang baru perploncoan semacam ini dilakukan. Entah sejak kapan hal seperti ini dimulai, namun hampir di setiap jenjang pendidikan selalu ditemui kasus yang sama dengan intensitas yang berbeda. Harapan-harapan mahasiswa dan masyarakat pun mengenai perbaikan sistem pengenalan kampus tanpa praktik perploncoan banyak beterbangan.

Banyak anggapan bahwa perploncoan atau sekedar sikap intimidasi dari para mahasiswa senior tidak banyak memberikan pengaruh terhadap dunia kerja. Alih-alih memberikan manfaat, hal ini justru menimbulkan rasa dendam, tidak suka hingga kebencian dari mahasiswa baru yang berpotensi memiliki kelanjutan di masa berikutnya.

Fakta yang mungkin harus diketahui oleh setiap orang, terutama mahasiswa bahwa setiap manusia memiliki mental yang berbeda-beda dengan riwayat pembangun dan sifat yang berbeda-beda juga. Menyamaratakan dan membuat setiap mahasiswa baru memiliki mental sama agaknya adalah tindakan yang keliru.

Patut diketahui pula bahwa setiap orang memiliki kesiapan dan manajemen emosi dalam mentalnya yang berbeda-beda ketika menghadapi suatu masalah ataupun tantangan. Hal itu yang patut dijadikan sebuah dasar dalam mengadakan kegiatan yang dapat membantu para mahasiswa baru dalam menghadapi masalah dan tantangan dalam dunia kerja di masa depan. Bukan melalui kekerasan verbal maupun non-verbal, menghadirkan alumni melalui berbagi informasi dan kisah-kisah inspiratif dalam menghadapi dunia kerja merupakan pilihan yang patut dihadirkan dalam daftar kegiatan pengenalan kampus.

Mengadakan kegiatan yang menyenangkan dan bermanfaat dapat menghadirkan kesan yang baik bagi mahasiswa baru. Kenangan dan kisah seru yang terkenang dari masa pengenalan kampus akan menjadi suatu yang selalu mereka rindukan. Hal seperti ini yang patut di harapkan oleh semua masyarakat, terutama mahasiswa di seluruh penjuru negeri ini. (Elham)

Pada tanggal 2 September 2022 jam 6.30  dalam kelas mata kuliah Praktik Advokasi Sosial yang diampu dosen Pak Lukman Wijaya Baratha para mahasiswa Sosiologi FISIP UNEJ angkatan 2020 kekurangan kursi tempat duduk saat kuliah berlangsung. Ruangan yang dipakai berkapasitas terbatas dan berfasilitas kurang memadai. Kondisi itu terjadi karena ada 2 kelas pada jam yang sama, sehingga terlihat bahwa tatanan jadwal mata kuliah mahasiswa yang dirancang tidak terorganisir dengan baik. Karena hal tersebut menjadikan sekitar sembilan mahasiswa sebagian duduk di bawah untuk tetap mengikuti perkuliahan hingga selesai. Hal tersebut tentu berpengaruh besar untuk menunjang keefektifan proses perkuliahan dan suasana kelas yang nyaman.

Tentu saja permasalahan itu menjadi sorotan mahasiswa,  hal ini juga diramaikan di akun instagam maba unej dan tiktok HIMASOS dengan jumlah 17 ribu lebih viewers. “Sebagai maba aku bingung dengan fasilitas FISIP di UNEJ, padahal UKT dan SPI juga besar, tapi kenapa fasilitas tidak ada perubahan, uangnya kemana?” dari akun @nnmooo_ di tiktok HIMASOS. Hingga saat ini, material kursi yang dipakai di FISIP masih berbahan kayu. Hal ini tentu menjadi perbandingan yang jauh dengan perkembangan kelengkapan fasilitas di fakultas lain. Kondisi tersebut dikomentari @ar.nolll di Instagram maba unej dengan “Kursi jaman kerajaan Singosari”.

Tidak hanya itu, keterbatasan fasilitas lain di FISIP UNEJ juga menjadi sorotan. Seperti fasilitas sinyal dan kecepatan WIFI hingga kebersihan fasilitas di FISP yang dinilai kurang.

Pembagian dan ketersediaan kelas juga menjadi hal yang meresahkan. “Tentu sangat kecewa, karena fasilitas yang memadai sangat berpengaruh terhadap kualitas belajar mahasiswa” ucap Nauval dari Angkatan 2021.

Hingga saat ini permasalahan fasilitas dan jadwal yang bertabrakan tidak menemukan solusi yang tepat. Setiap pertemuan berlangsung demikian karena jadwal yang tidak sinkron dalam situasi kelas yang bahkan satu saja dirasa terbatas. Bahkan beberapa dosen mengajar dua kelas dalam waktu yang sama. Melihat kondisi saat ini yang sudah menyelenggarakan perkuliahan secara luring, tentu hal tersebut tidak memungkinkan dosen mengajar dua kelas sekaligus dalam satu waktu. Apalagi apabila mata kuliah yang berlangsung di antara keduanya berbeda. Hal tersebut tentu membuat mahasiswa merasakan bahwa penyelenggaraan perkuliahan secara luring tidak siap untuk dilakukan oleh pihak fakultas. Itu menjadi hal penting dan perlu didukung oleh ketersediaan fasilitas yang lengkap. Oleh karena itu ketersediaan fasilitas mahasiswa sangat perlu dilakukan peningkatan dan perkembangan secara berkal di Universitas Jember, khususnya Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. (Adiba)

Aku tahu betul apa yang kawan-kawan baca ini pada akhirnya hanya akan menjadi bacaan yang dilupakan, entah dalam hitung hari, minggu, bulan, atau sewaktu dihadapkan dengan situasi yang tidak mengenakkan. Tapi, saya rasa tidak ada cara terbaik selain tulisan singkat yang selalu ingin saya tulis daripada hanya bergumam kata antar kawan, baik yang dikenal atau tidak, yang sekiranya hanya bertahan sampai waktu perpisahan.

Tulisan ini sejatinya simpanan saya seorang, sebagai tulisan pelampiasan. Namun melihat banyaknya hal yang tidak saya senangi dan sepahami, saya putuskan untuk membagikannya kepada siapapun. Dengan tiada alasan selain hasrat melawan. Oleh karenanya kini tulisan ini ditujukan pada siapapun yang ingin membaca, bacalah, terkhusus pada kawan-kawan yang saya kenal atau tidak. Saya tuliskan nama karena bagi saya penulis harus dapat mempertanggung jawabkan tulisannya, menunjukkannya, meski harus memilih untuk melawan yang banyak dan kebisuan di udara.

Saya sering pandangi dan tentu bukan hal baru lagi menyoal banyak kawan memilih jalannya masing-masing. Ada yang mengabdikan diri pada satu hal dan ada pula yang lain. Tidaklah masalah, tidaklah merusak. Tapi ketika kawan mencampurkan semua hal menjadi satu, bahkan apa yang baik dan buruk menjadi tidak kentara antara perbedaan satu sama lain maka ini menjadi persoalan berbeda.

Banyak contoh jika dapat saya sebut sebagai dosa-dosa kawan, seperti:

• Berkata menuntut perubahan, nyatanya aktif melindungi hal yang ingin dirubah.
• Berkata sedia di awal, nyatanya meninggalkan ketika ada posisi yang lebih nyaman.
• Berkata pelajar, tapi menanggalkan budayanya hanya karena proyek uang.
• Berkata melawan ketidakadilan, nyatanya sukarela menjadi yang tertindas.
• Berpendidikan sosial, parahnya mengiyakan segala cara hingga melupakan etika.

Apa yang beberapa kawan lakukan sejatinya penghinaan atas apa yang kita dan kawan perjuangkan. Atau mungkin sejatinya kawan tidak pernah memperjuangkan hal yang saya dan kawan lain perjuangkan selama ini?

Lantas untuk apa kawan memilih dan bersedia membayar mahal biaya pendidikan kampus, jika pada akhirnya kawan justru menjadi hal yang seharusnya dilawan dalam setiap pembahasan kuliah? Apakah hanya karena gelar? Tuntutan dunia kerja? Mencari jejaring? Jika kawan memang ingin menjadi oportunis kenapa tidak sekalian saja tanggalkan predikat pelajarmu dan menjadi oportunis sejati yang tidak mempertimbangkan satu dan dua hal. Boro-boro memikirkan persoalan bersama, kalau yang dipikirkan hanya soal diri sendiri.

Apakah mungkin ini sebab persoalan kampus? Atau justru masalah lain yang lebih besar? Mungkin, tapi tidaklah saya tahu pasti hal tersebut. Yang pasti masih ada kenyataan pahit dari persoalan kampus yang hanya akan membuat tulisan ini semakin panjang dan membosankan.

Banyak kawan berkata atau mungkin dapat berkata, saya memilih dan berlaku layaknya ini karena saya tercukupi. Memang benar. Saya tercukupi. Memang benar. Saya tercukupi. Saya menerima hal itu, tapi saya tidak menerima hal yang lain. Hanya karena persoalan tercukupi tidaknya maka kita dapat melunturkan bahkan meninggalkan budaya kita untuk berpikir dan mengkritisi banyak hal di dunia? Lantas budaya siapa lagi perihal itu, tugas siapa lagi itu, atau mungkin kita hanya perlu mengikuti kuatnya arus dan menerima apa yang dunia berikan tanpa usaha memikirkannya, apalagi untuk merubahnya.

Seperti kata Soe, lebih baik diasingkan daripada menyerah pada kemunafikan. Maka lebih baik memilih untuk menentang banyak hal, kampus, perkuliahannya, janjinya, bahkan kawanannya meski harus merasa terasing dari sekelilingnya.

Oleh    : Dimas Nugroho

Menyambung maraknya penolakan tegas dari berbagai elemen di Indonesia utamanya dari mahasiswa mengenai pengesahan Undang-Undang Cipta Kerja pada tanggal 5 Oktober 2020, DIKTI KEMENDIKBUD ikut mensosialisasikan UU Cipta Kerja dalam “Surat Imbauan pembelajaran secara daring dan sosialisasi UU Cipta Kerja” yang beredar di masyarakat pada tanggal 9 Oktober 2020. Imbauan dengan nomor 1035/E/KM/2020 ditujukan kepada Pimpinan Perguruan Tinggi yang berisikan imbauan yang kurang dapat diterima oleh saya khususnya sebagai seorang mahasiswa yang menjadi salah satu obyek utama dari isi imbauan tersebut.

Poin 4 berbunyi:

“4. mengimbau para mahasiswa/i untuk tidak turut serta dalam kegiatan demonstrasi/unjuk rasa/ penyampaian aspirasi yang dapat membahayaan keselamatan dan kesehatan para mahasiswa/i di masa pandemi ini;”

Poin tersebut menunjukkan bahwa KEMENDIKBUD memangkas ruang aspirasi bagi mahasiswa sebagai seorang akademisi menggunakan tameng kondisi pandemi. Bisa kita pahami sebagaimana telah diatur pada UU No. 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat Di Muka Umum, bahwa demonstrasi dan unjuk rasa juga merupakan hak semua elemen masyarakat utamanya mahasiswa sebagai agen perubahan bangsa. Padahal apabila kita telaah, demonstrasi merupakan salah satu cerminan mahasiswa dalam menggunakan akal budinya secara bebas, otonom dan mandiri. Yang dalam hal ini memang sedang marak mahasisa bersama-sama melakukan demonstrasi yang menyatakan penolakan terhadap pengesahan UU Cipta Kerja. Sebab demonstrasi tidak hanya aksi massal akan tetapi harus memiliki landasan kritis dengan berbagai kajian untuk menghasilkan aspirasi yang dibawa. Akan tetapi ruang kritis bagi mahasisa tersebut telah dikebiri oleh KEMENDIKBUD melalui imbauan tersebut. Inikah yang disebut “kampus merdeka”?

Selanjutnya poin 5 dan 6 yang berbunyi:

“5. membantu mensosialisasikan isi UU Cipta Kerja dan mendorong kajian-kajian akademis obyektif atas UU tersebut. Hasil pemikiran dan aspirasi dari kampus hendaknya disampaikan kepada Pemerintah maupun DPR melalui mekanisme yang ada dengan cara-cara yang santun;
6. menginstruksikan para Dosen untuk senantiasa mendorong mahasiswa melakukan kegiatan intelektual dalam mengkritisi UU Cipta Kerja, maupun produk kebijakan lainnya dan tidak memprovokasi mahasiswa untuk mengikuti /mengadakan kegiatan demonstrasi/unjuk rasa/penyampaian aspirasi yang dapat membahayakan keselamatan dan kesehatan para mahasiswa/i;”

Pada poin 5 DIKTI KEMENDIKBUD menghimbau kepada Pimpinan Perguruan Tinggi untuk membantu mensosialisasikan isi UU Cipta Kerja dan mendorong kajian-kajian akademis obyektif atas UU Cipta Kerja. Hal ini tentu menimbulkan tanda tanya besar dimana seperti pada dialog interaktif yang ada di televisi maupun pertanyaan dari berbagai lembaga pers kepada pemerintah bahkan anggota DPR sendiri bahwa belum ada draft final dari UU Cipta Kerja yang telah disahkan. Hal tersebut mengakibatkan segala bentuk kajian dan aspirasi yang diutarakan oleh mahasiswa ditolak mentah-mentah oleh pemerintah dengan dalih bahwa kajian yang dilakukan tidak memiliki dasar bahkan dikatakan sebagai berita hoax karena belum dikeluarkannya draft final dari UU tersebut.

Sangat tidak relevan himbauan yang disampaikan adalah untuk melakukan kajian-kajian akademis yang “obyektif” ketika tidak ada draft final UU Cipta Kerja yang telah di sahkan sebagai bahan dasar pengadaan kajian itu sendiri. Karena dalam KBBI kata “obyektif memiliki arti “mengenai keadaan yang sebenarnya tanpa dipengaruhi pendapat atau pandangan pribadi”. Dalam hal ini tentu imbauan tersebut tidak dapat diterima dari nalar saya.

Tak Berhenti disitu, pada kalimat “Hasil pemikiran dan aspirasi dari kampus hendaknya disampaikan kepada Pemerintah maupun DPR melalui mekanisme yang ada...”, kata “mekanisme yang ada” seakan menunjukkan bahwa demonstrasi yang pada poin sebelumnya tidak diperbolehkan oleh KEMENDIKBUD untuk diikuti mahasiswa, bukan merupakan salah satu mekanisme penyampaian pemikiran dan aspirasi yang diakui di Indonesia. Hal ini tentu menciderai Pasal  Ayat 1 UU No. 9 Tahun 1998 yang mengatur bahwa unjuk rasa atau demonstrasi merupakan salah satu bentuk penyampaian pendapat di muka umum. Hal ini seakan menunjukkan bahwa KEMENDIKBUD telah mulai menekan hak kebebasan berpendapat dan demokrasi dari jiwa dan pemikiran mahasiswa.

Begitupun pada poin nomor 6 dimana mengimbau dosen untuk mendorong mahasiswa melakukan kegiatan intelektual dan mengkritisi UU Cipta Kerja, dimana sama saja KEMENDIKBUD mendorong dosen dan mahasiswa untuk melakukan kajian kosong tanpa adanya bahan utama dalam kajian tersebut. Hal-hal tersebut menimbukan kecurigaan bagi mahasiswa bahwa segala bentuk upaya penghentian demonstrasi yang dilakukan oleh KEMENDIKBUD semata-mata sebagai bentuk pengamanan demi memperlancar “hajat” dari DPR dan PEMERINTAH dalam mengesahkan UU Cipta Kerja. Hal ini tentu sangat mengotori citra KEMENDIKBUD sebagai kementrian yang mengatur jalannya pendidikan di tanah air dan sebagai lembaga yang mengatur jalan menuju cita-cita bangsa yang tertuang pada pembukaan UUD 1945 yaitu “ mencerdaskan kehidupan bangsa”. (Dev)

Tak habis cara pemerintah dalam menyadarkan masyarakat selama masa pandemi Covid-19, dimana baru-baru ini diberlakukannya perubahan diksi yang semula berupa new normal menjadi kebiasaan baru. Ya walaupun hanya hasil terjemahan semata.

Perubahan diksi ini dikata bahwa pemahaman akan new normal pada masyarakat tidak sesuai dengan apa yang diharapkan pemerintah. Masyarakat lebih terpaku pada kata normal dan tidak mengindahkan arti kata yang sebenarnya berupa tata cara hidup baru selama pandemi.

Pemerintah yang memilih merombak diksi dari yang selama ini telah tersebar pada masyarakat seperti pengubahan istilah orang dalam pemantauan (ODP), pasien dalam pengawasan (PDP), orang tanpa gejala (OTG) menjadi kasus suspek, kasus probable, dan kontak erat, maka akan membuat usaha sosialisasi yang telah dilakukan dan berjalan menjadi terlihat setengah hati.

Perubahan ini pun akan semakin membingungkan masyarakat dimasa pandemi ini, dimana masyarakat akan kembali disuguhkan kumpulan kata yang tidak familiar namun sangat penting dan vital dalam kehidupan masyarakat pada masa pandemi.

Bukan sekali ini saja pemerintah mengeluarkan diksi-diksi kontroversial. Ambil contoh penggunaan diksi mudik dengan pulang kampung yang dikeluarkan Presiden Jokowi di saat momen menjelang Idul Fitri lalu.

Pemerintah menilai bahwa kata mudik merupakan bentuk dari kembali ke kampung halaman disaat menjelang lebaran, sedangkan kata pulang kampung ialah bentuk kembali ke kampung halaman dan keluarga dimana orang tersebut telah tidak memiliki pekerjaan di kota perantauan.

Walaupun memiliki perbedaan pemaknaan sebagaimana yang diutarakan Presiden Jokowi, namun sejatinya dua diksi tersebut memiliki substansi yang sama karena merupakan sinonim satu sama lain.

Menurut Profesor linguistik Universitas Gajah Mada, I Dewa Putu Wijana menyatakan bahwa perbedaan tersebut dikarenakan adanya faktor kemasyarakatan yang mengakibatkan sebuah kata mengalami perubahan makna. Setidaknya dalam kasus ini terjadi pada persepsi pemerintah.

Menjadi kontroversial dikarenakan pembedaan dua diksi tersebut berpotensi membingungkan masyarakat disaat masa pandemi. Mungkin bagi mereka para pemikir ulung yang senantiasa membahas persoalan kosa kata dan gaya bahasa serta selalu mengikuti perkembangan informasi mungkin saja hal ini mudah dipahami.

Namun bagi kalangan yang sehari-harinya tidak pernah terpikirkan akan hal tersebut, yang hanya memikirkan cara agar mendapatkan penghidupan yang layak, akan dirasa sukar dan tidak tahu menahu perihal tersebut. Sehingga kembali lagi, hal ini tidak akan berdampak pada efektivitas dari peraturan tersebut.

Keraguan tersebut pun menjadi nyata apabila melihat jumlah laporan yang dikeluarkan Direktorat Lalu Lintas Polda Metro Jaya yang menyatakan terdapat hampir 20 ribu jumlah kasus pelanggar mudik selama masa pandemi ini.

Komunikasi Krisis Pemerintah

Penggunaan diksi-diksi ini pun menjadi penting, terutama bagi pemerintah, dalam membangun gagasan dan persepsi di masyarakat melalui suatu bentuk komunikasi dimasa pandemi. Komunikasi pada masa seperti ini merupakan bentuk dari komunikasi krisis yang bertujuan untuk meyakinkan publik selama krisis berlangsung.

Terdapat tiga prinsip utama dalam komunikasi krisis yang wajib pemerintah penuhi sebagaimana yang diutarakan Timothy Coombs, yaitu mencakup cepat, konsistensi, dan terbuka. Krisis yang bersifat tiba-tiba akan memberikan dampak kekosongan informasi yang harus segera diisi oleh pemerintah.

Informasi ini pun selanjutnya harus konsisten, dimana perihal konsistensi inilah pemerintah dirasa bermasalah. Mulai dari ditetapkannya aturan dan anjuran serta yang paling penting bagi pemerintah yaitu diksi, yang acap kali berubah seiring waktu. Hal ini sebenarnya dapat dimaklumi melihat dari Covid-19 itu sendiri sebagai pandemi baru yang mau tidak mau seluruh pemerintahan di dunia akan memberlakukan kebijakan baru apabila terdapat temuan baru.

Keterbukaan memiliki andil besar pada terhadap kepercayaan masyarakat pada pemerintah, dimana hal ini dapat memberikan informasi se-transparan mungkin namun di satu sisi dapat berpotensi menimbulkan  rasa panik dan keresahan seperti apa yang di ungkapkan Presiden Jokowi.

Tarik ulur akan keterbukaan informasi diantara pemerintah dan masyarakat terasa kental di awal penyebaran masa pandemi. Pemerintah secara terang-terangan merahasiakan persebaran Covid-19 walaupun hal ini sebenarnya berlawanan dengan UU Nomor 36 tahun 2009 tentang  Kesehatan pada pasal 154 ayat (1) yang berbunyi bahwa pemerintah secara berkala menetapkan dan mengumumkan jenis dan persebaran penyakit yang berpotensi menular dan/atau menyebar dalam waktu yang singkat, serta menyebutkan daerah yang dapat menjadi sumber penularan.

Dimasa pandemi masyarakat membutuhkan adanya kejelasan informasi perihal Covid-19, dimana disaat yang bersamaan gencarnya arus informasi terutama pada media sosial sebagai media yang bebas membawa pula informasi yang tidak pasti dan bias pada masyarakat.

Mungkin dari pandangan pemerintah perihal pengubahan-pengubahan diksi ini merupakan hal yang fundamental dari jalannya program pada masyarakat. Namun, di satu sisi hal ini dapat berpotensi menimbulkan sentimen di masyarakat terhadap kinerja pemerintah akibat ketidakpastian dan ketidakseriusan dari pemerintah yang hanya berfokus pada permasalahan diksi disaat jumlah korban Covid-19 terus meningkat.

Kepatuhan Masyarakat Terhadap Pemerintah

Terlepas dari perubahan berbagai diksi yang dilakukan pemerintah, muncul sebuah pertanyaan berupa akankah hal ini akan berdampak besar pada masyarakat. Melihat dari tingkat kepatuhan masyarakat yang masih rendah, meski telah muncul berbagai himbauan dan anjuran sebelumnya.

Hal tersebut dimungkinkan terjadi karena adanya tingkat literasi yang rendah pada masyarakat, terutama perihal lingkup kesehatan. Literasi disini bukanlah kemampuan yang hanya berupa calistung yang mencakup membaca, menulis, dan menghitung, namun berupa pemahaman serta pengaplikasian dalam tindakan yang menyangkut kesehatan kehidupan.

Masyarakat sendiri selama pandemi dihadapkan dengan tindakan pemerintah yang acap kali berubah-ubah, baik dari segi teknis maupun non-teknis. Hal ini pun diperparah dengan semrawutnya koordinasi antar lini di pemerintah, entah itu di pemerintah pusat dengan daerah atau kementerian dengan dinas daerah.

Seperti adanya perbedaan yang sempat terjadi pada beberapa kepala daerah perihal informasi Covid-19,  hingga permasalahan yang terjadi diantara Ibu Risma dengan Ibu Khofifah perihal penanganan Covid-19 di Jawa Timur yang sampai saat ini terus bertambah dan tak kunjung turun.

Masyarakat sendiri yang telah dihadapkan dengan beragam tuntutan dan masalah yang diakibatkan dari dampak pandemi, kini semakin dibuat pusing dengan kesemerawutan informasi dan komunikasi yang diciptakan pemerintah, dimana hal ini dikenal sebagai infodemik.

Rasa kepercayaan yang menurun di masyarakat terhadap pemerintah akibat kebingungan yang muncul dari komunikasi yang buruk dan semrawut, membuat masyarakat tidak mengindahkan lagi peraturan yang berlaku. Kekosongan akan pihak yang dipercaya pun tergantikan dengan penilaian yang dipercayai masyarakat.

Fenomena tidak mengindahkan aturan tersebut disebabkan karena adanya bias kognitif yang berarti cara berperilaku, bertindak, dan menilai pada seseorang didasari dari kesalahan cara berpikirnya. Terdapat tiga bias kognitif yang dapat menjadi penyebab munculnya sikap tersebut pada masyarakat.

Bias optimisme atau juga disebut sebagai optimisme tidak realistis, menurut Rhee, Ryu, & Kim bias ini merupakan penafsiran informasi yang tidak pasti yang digunakan untuk mementingkan diri sendiri dengan adanya dorongan probabilitas subjektif atau derajat kepercayaan. Atau dalam artian singkatnya berupa keyakinan seseorang untuk tidak mungkin dapat menerima hal yang negatif.

Bias konfirmasi merupakan kecenderungan dalam mencari dan menggunakan sumber informasi yang sesuai dan mendukung akan keyakinan orang tersebut, sehingga dapat membenarkan akan tindakan seseorang tersebut pada masyarakat.

Efek Dunning-Kruger bias ini menjelaskan akan kecenderungan seseorang untuk menilai kemampuan kognitif yang lebih besar daripada kenyataan yang ada. Pada masyarakat Indonesia bias ini terlihat dari kecendurungan masih ditemukannya masyarakat yang merasa lebih paham akan masalah Covid-19.

Penunjukkan Artis dimasa Pandemi

Melihat dari berbagai bentuk kewajiban pemerintah tersebut dan pelaksanaanya di lapangan, pemerintah bak sebuah bahtera rumah tangga yang kesemua anggota keluarganya memiliki peran sebagai seorang kepala keluarga, yang seringkali berbenturan arah tujuan dengan setiap orang.

Pemerintah sendiri sebenarnya semakin getol dalam upaya menekan laju pertumbuhan Covid-19, mulai dari diberlakukannya berbagai peraturan semenjak awal pandemi hingga penunnjukkan tokoh publik sebagai juru bicara serta dipilihnya kalangan artis untuk membantu sosialisasi program pemerintah.

Namun apakah dipilihnya sederet artis tersebut dapat menjadi penanda akan ketidakmampuan pemerintah dalam menangani Covid-19 di negeri ini. Melihat hal tersebut tidak lama dan dibarengi pula dengan munculnya pernyataan Presiden Jokowi yang tidak puas serta tidak segan untuk me-reshuffle menteri-menterinya yang tidak memuaskannya.

Ya walaupun jika dipikir kembali terasa masuk akal juga alasan Bapak Jokowi mengundang para artis untuk membantu sosialisasi program pemerintah, toh mereka sudah ahlinya berseliweran di masyarakat mulai dari jadi penyanyi, komedian, hingga prankster gembel penyembah adsense.

Penulis : Dimas Nugroho

      Baru baru ini terbit sebuah surat pemberitahuan dari Rektor Universitas Jember yang mengundang tanda tanya. Surat ini diterbitkan guna mengatasi wabah covid 19 yang semakin hari semakin ganas di Indonesia. Sekilas surat ini terlihat sebagai upaya yang sangat baik dari Universitas Jember untuk mencegah penyebaran covid 19. Namun jika diteliti lagi, ada beberapa keputusan rektor yang terlihat ganjil. Tepatnya keputusan dalam halaman kedua surat tersebut poin yang ke 6 poin 9, yang mengatakan bahwa:

1. Penilaian diberikan pada mahasiswa yang hadir/mengikuti kuliah daring dengan rentang nilai BC-B.
2. Penilaian diberikan pada mahasiswa yang hadir/mengikuti kuliah daring dan mengumpulkan tugas pengganti UTS dan UAS dengan rentang nilai B-AB.
3. Penilaian diberikan pada mahasiswa yang hadir/mengikuti kuliah daring dan mengumpulkan tugas pengganti UTS dan UAS serta mengumpulkan tugas mandiri,quiz, dan lainnya dengan rentang nilai AB-A.
4. Penilaian diberikan pada mahasiswa yang hadir/mengikuti kuliah daring secara penuh, mengumpulkan tugas pengganti UTS dan UAS serta mengumpulkan tugas mandiri, quiz, dan lainnya dengan nilai A.

Keganjilan yang saya maksud adalah di dalam keputusan itu tidak dijelaskan bahwa tugas tersebut harus dikerjakan dengan isi yang seperti apa dan bagaimana. Hal ini dapat menimbulkan asumsi bahwa mengumpulkan tugas bagaimana pun isi tugas itu, entah benar atau salah atau dibuat asal asalan, yang penting mengumpulkan semua tugas yang diberikan dosen dan mengikuti kuliah online secara penuh, maka otomatis akan mendapat nilai A.. Tentunya tidak adil jika dibandingkan antara mahasiswa yang benar benar bekerja keras dalam mengerjakan tugas tersebut dengan mahasiswa yang mengerjakan tugas itu secara asal asalan yang penting mengumpulkan tugas tersebut.

Dunia pendidikan Indonesia tercederai sebab hal ini bertentangan dengan peraturan kementrian pendidikan dan kebudayaan RI nomor 3 tahun 2020 tentang standar nasional pendidikan tinggi bab II bagian II pasal 6 ayat 2 yang berbunyi pengetahuan merupakan penguasaan konsep, teori, metode atau falsafah tentang ilmu tertentu secara sistematis yang diperoleh melalui penalaran dalam proses belajar pengalaman kerja mahasiswa penelitian dan pengabdian masyarakakat yang terikat. Pasal 6 ayat 3 yang mengatakan bahwa keterampilan merupakan kemampuan melakukan unjuk kerja dengan menggunakan konsep teori metode atau falsafah tentang ilmu tertentu. Serta keterampilan itu meliputi keterampilan umum yang harus dimiliki sebagai tanda kesetaraan dengan lulusan lain serta keterampilan khusus yang harus dimiliki setiap mahasiswa bidang ilmu tertentu. Bagaimana tingkat pengetahuan seseorang dapat diukur? Serta bagaimana cara dosen dapat mengetahui seseorang memiliki keterampilan umum yang sama dengan lulusan lain? Lebih-lebih mengukur lulusan bidang ilmu tertentu jika kebijakan sistem penilaian perkuliahan yang diberlakukan rektorat seperti ini? Yang penting memgumpulkan semua tugas yang diberikan dosen dan mengikuti kuliah daring secara penuh, maka otomatis mendapat nilai A tanpa memandang isi tugas tersebut.. Bukankah tugas, atau uas diberikan untuk menguji seberapa tinggi dan dalam pemahaman mahasiswa mengenai materi yang diajarkan? Semakin baik tugas dikerjakan atau semakin mendalam jawaban yang diberikan atas soal ujian maka nilai akhir yang didapatkan mahasiswa semakin tinggi. Semua didapatkan dari usaha dan kerja keras tidak dengan asal asalan.

Terkait dengan UUD 1945 pasal 31 ayat 3 dinyatakan bahwa pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan suatu sistem pendidikan nasional, yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa yang diatur dengan undang undang. Dengan sistem penilaian seperti ini, tidak lah mencerdaskan kehidupan bangsa. Mengapa demikian, sebab isi tugas tugas yang dikumpulkan tidak diperhatikan jika mahasiswa mengumpulkan tugas yang isinya adalah hasil plagiasi dari karya orang lain atau mengumpulkan secara asal asalan maka tentunya mahasiswa yang bersangkutan tidak mendapat pengetahuan baru apapun dari tugas tugas yang diberikan pada mata kuliah tersebut. Hal ini tentu tidak dapat dikatakan sebagai upaya mencerdaskan kehidupan bangsa.

Penulis : Surya Teguh Wijaya

Tak lelah dengan kontroversi yang ada setelah RKUHP dan pelemahan KPK, Pemerintah hadir kembali dengan produk hukum kontroversial lain berupa RUU Ketahanan Keluarga. RUU yang hadir dengan sarat perdebatan ini, dinilai banyak pihak bahwa Pemerintah terlalu masuk ke dalam ranah privat warga negara, bahkan dalam urusan ranjang sekalipun. Dengan adanya RUU ini, memperlihatkan Pemerintah yang tidak peduli dan seakan-akan mengabaikan kebebasan privasi dan hak asasi manusia (HAM) setiap warga negara.

Pada pasal 85 – 89  perihal penyimpangan seksual. Muncul ancaman rehabilitasi pada Kelompok  Lesbian, Gay, Biseksual, dan Transgender (LGBT) yang semakin memperlihatkan diskriminasi oleh negara pada kelompok tertentu. Dimana peran negara seharusnya dapat memberikan perlindungan HAM kepada warganya. Serta  ancaman serupa pada pelaku Bondage, Dominance, Sadism, dan Masochism (BDSM).  Hal ini dirasa tidak perlu, dikarenakan BDSM sendiri merupakan jenis fetish dan bukanlah tindak kekerasan seksual pada pasangan karena dilakukan dengan kesepakatan bersama.

Sedangkan pada pasal 33 ayat (2) huruf b perihal kriteria tempat tinggal yang layak huni, berisi kontroversi berupa pemisahan ruang tidur antara orangtua dan anak serta anak laki-laki dan perempuan. Tidak jelas motif dari pemerintah mengeluarkan aturan pemisahan ruang tidur ini. Jika saja pemerintah mengeluarkan aturan ini guna menghindari terjadinya incest, toh hal tersebut masih belum terbukti kebenarannya sebagai sumber masalah.

Tidak berhenti disitu, pasal 24 – 25 yang berisikan tentang kewajiban-kewajiban sepasang suami istri pun menuai kontroversi.  Dengan contoh pada pasal 25 ayat (3) huruf a yang berbunyi “wajib mengatur urusan rumah tangga sebaik-baiknya” dipandang dapat melemahkan kedudukan perempuan yang hanya berfokus pada ranah rumah tangga semata.

Pasal ini membuktikan bahwa negara masih belum sadar akan pentingnya kesetaraan gender disaat situasi saat ini perempuan sedang berusaha memperjuangkan derajat yang sama dengan pria. Tapi kembali lagi, pemerintah tidak dapat menentukan apa kewajiban dari setiap individu pada keluarga. Pun dalam pembuatan pasal ini, memperlihatkan bahwa negara tidak sadar akan adanya seorang single parent yang harus melakukan peran ganda seorang diri.

Munculnya RUU ini, menunjukan gelagat Pemerintah yang berusaha melegalkan berbagai cara agar mencapai apa yang negara inginkan. Mulai dari memasuki ranah publik yang sudah sewajarnya, hingga ranah privat yang tidak semestinya Pemerintah campuri. Pemerintah beralasan dengan adanya RUU Ketahanan Keluarga dapat menjadi payung dalam upaya Pemerintah guna menciptakan keluarga yang tangguh dan ideal. Walaupun harus menabrak batasan dari hal yang privat dengan publik.

Tak hanya itu, Pemerintah juga memperparah keadaan dengan adanya usulan dari Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Muhadjir Effendy, berupa fatwa "orang kaya nikahi orang miskin". Meskipun ia beranggapan bahwa usulan yang ia lontarkan hanyalah intermezzo. Mugkin saja ini bukti nyata dari “jodoh sudah ada yang mengatur”.

Daripada mengurusi ranah privat warga negaranya, justru terdapat RUU lain yang seharusnya negara segera sahkan guna membantu menerapkan kehidupan ideal dalam berkeluarga yaitu RUU Penghapusan Kekerasan Seksual (PKS) yang terhambat dan seakan mandek pada periode sebelumnya. Dimana RUU PKS sendiri berisikan pasal yang dapat mengatasi permasalahan pada RUU Ketahanan Keluarga, yaitu dalam urusan kekerasan seksual dalam ranah domestik.

Ironi mengingat Indonesia merupakan anggota dewan HAM PBB, tapi hal tersebut tidak tercerminkan melalui tindakan-tindakan Pemerintah yang seakan mengekang dan mengatur kebebasan pribadi guna mewujudkan negara utopia. (DN, KR)

Penulis : Dimas Firdaus dan Khoirunnisa

Slogan kebersihan yang sebulan lalu ditempel BEM FISIP Unej hanya menjadi narasi. Pada kenyataan nya, masih banyak mahasiswa FISIP yang meninggalkan sampah dan piring bekas makanan di meja kantin. Padahal, harusnya mahasiswa sadar untuk langsung mengembalikan nya ke penjual bersangkutan. Apa gunanya slogan ini apabila tidak dijalankan? Pada kenyataannya, slogan ini tak mampu menyadarkan pengunjung kantin untuk menjaga kebersihan kantin.

Ibu Dina, salah satu penjual di kantin FISIP, mengatakan "Mahasiswa jarang membuang sampah dan memngembalikan piring dan gelas bekas makanan ke penjual," katanya. Mahasiswa tak pernah sadar bahwa perilakunya merepotkan orang lain. Mahasiswa tak seharusnya melakukan itu apalagi ketika saya mengetahui bahwa tak ada petugas kebersihan di Kantin. Bu Dina menambahkan "Penjual yang harus membuang sampah yang ditinggalkan oleh mahasiswa kemudian membersihkan dan mengelap meja," Tegasnya. Bayangkan, membuang sampahnya sendiri saja mahasiswa enggan. Padahal mahasiswa merupakan kaum terdidik yang katanya agent of change. Tetapi kesadaran kebersihannya sangat miris.

Wildan Rofi, Ketua Bem, mengatakan " Ada beberapa mahasiswa sudah melaksanakan instruksi yang ada di dalam slogan tetapi masih banyak juga yang belum menjalannkan," katanya. Ia juga menambahkan bahwa anggota BEM sendiri sudah berusaha memberi contoh dengan mengumpulkan sampah yang ada di kantin dan di dalam BEM sendiri ada istilah tegur langsung. Maksudnya disini ketika ada mahasiswa yang meninggalkan sampah, anggota BEM yang meilhat langsung menegur mahasiswa untuk membaca slogan itu dengan tujuan untuk menyadarkan mahasiswa.

Rochman, HI 2019, mengapresiasi adanya slogan kebersihan ini dan menurutnya kesadaran mahasiswa FISIP masih kurang dalam menjaga kebersihan. Rochman mengatakan " Hal ini bisa terealisasi jika pihak dekanat mengeluarkan aturan atau kebijakan tentang kebersihan diikuti punishment bagi mereka yang melanggar." paparnya. Tetapi hal ini akan menjadi sia-sia jika kesadaran dari dalam diri masing-masing mahasiswa kurang.

Kebersihan kantin maupun lingkungan FISIP menjadi tanggug jawab semua warga FISIP. Jika hanya mengandalkan petugas kebersihan maka akan terjadi seperti sekarang ini FISIP yang penuh denga sampah. Hal ini tentu berbanding terbalik jika dibandingkan dengan Fakultas lain yang ada di Universitas Jember. Kalau bukan kita yang menjaga FISIP siapa lagi? Kalau bukan sekarang sadarnya kapan lagi?

Oleh: Angel KS 19