Tanpa terasa, satu tahun sudah berjalan pasca pesta demokrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember (FISIP UNEJ). Melihat pengalaman pertama dalam hidup saya mengikuti pesta demokrasi kampus selama menjadi mahasiswa, ekspektasi dan harapan sayapun meninggi, lalu muncul narasi dari hati saya “saya harus bisa menjadi penggerak demokrasi kritis di kampus”. Demokrasi kritis yang seperti apa ? Demokrasi yang dikemukakan oleh Abraham Lincoln yaitu suatu sistem pemerintahan yang diselenggarakan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Sedangkan kriitis yang saya maksud disini adalah berpikir kritis sebagai landasan terbentuknya demokrasi, berpikir kritis sendiri menurut Walker (2006) adalah suatu proses intelektual dalam pembuatan konsep, mengaplikasikan, menganalisis, mensintesis, dan atau mengevaluasi berbagai informasi yang didapat dari hasil observasi, pengalaman, refleksi, di mana hasil proses ini diguanakan sebagai dasar saat mengambil tindakan. Maka demokrasi kritis yang saya maksudkan adalah suatu sistem miniatur negara FISIP yang diselenggarakan dari, oleh dan untuk mahasiswa yang berlandaskan intelektualitas dalam berbagai hal yang mengusung system pemerintahan tersebut, mulai dari dibentuk, berjalan hingga pertanggungjawabannya.

Namun seiring berjalannya waktu, banyak fakta yang terbentur dengan ekspektasi yang saya bangun. Saya tahu hal itu pasti terjadi, namun tidak pernah terbayang dalam fikiran saya akan bertemu fakta bahwa regenerasi yang ada di miniatur negara FISIP malah menjadi ajang praktik politik praktis oleh beberapa pihak. Berangkat dari fakta-fakta yang saya temukan, muncul niat dalam diri saya untuk bergabung pada alat penggerak demokrasi di FISIP yaitu Komisi Pemilihan Umum Mahasiswa (KPUM) FISIP untuk memperbaiki jalannya demokrasi yang benar-benar terbangun dari, oleh dan untuk mahasiswa dengan landasan berpikir kritis dari mahasiswa FISIP itu sendiri. Hal ini karena, menurut Undang Undang Ikatan Keluarga Mahasiswa FISIP (UU IKM FISIP) No. 1 Tahun 2008 (UU PEMIRA) Pasal 1 Ayat 9 yang berbunyi “ Komisi Pemilihan Umum Mahasiswa selanjutnya disebut KPUM adalah lembaga penyelenggara Pemilu Raya yang bersifat sementara, mandiri dan independent.” maka saya memahami bahwa KPUM menjadi salah satu alat penggerak demokrasi di FISIP melalui penyelenggaraan Pemilu Raya (PEMIRA) FISIP UNEJ.

Sayangnya mengejutkan bagi saya menemukan fakta janggal dalam berjalannya forum KPUM dan Banwaslu yang diadakan oleh Pansel. Beberapa kejanggalan yang saya temukan pada forum pertama kamis, 4 Desember 2020 yaitu Forum KPUM dan Banwaslu setelah terpilih masih dipimpin oleh Pansel sebagai presidium dan forum pertama yang dibuat oleh pansel langsung pada pembentukan kontrak forum dan pemilihan mandataris. Ketika saya mempertanyakan pertanyaan pertama pada otak saya, Pansel menjelaskan bahwa dalam forum ini Pansel hanya bertugas sebagai fasilitator agar forum berjalan dengan baik dan sesuai kebutuhan KPUM maupun Banwaslu.

Akan tetapi seiring berjalannya forum, saya semakin merasa janggal karena ketika saya bertanya mengenai hal-hal substansi dasar forum tersebut seperti “mengapa kita langsung menuju kontrak forum, bukankah forum pembentukan struktural seharusnya terpisah antara KPUM dan Banwaslu?” sesuai dengan UU PEMIRA pasal 7 yang berbunyi “Struktural KPUM dibentuk melalui musyawarah mufakat anggota KPUM” dan pasal 10 yang berbunyi “Struktural Banwaslu dibentuk melalui musyawarah dan mufakat anggota Banwaslu” kita dapat memahami bahwa seharusnya forum pembentukan mandataris sudah masuk pada forum internal masing-masing, baik KPUM maupun Banwaslu. Pertanyaan saya dijawab oleh Pansel bahwa forum akan dipisah setelah pembentukan kontrak forum dengan berkaca pada mekanisme tahun sebelumnya.

Tetapi yang menjadikan kebingungan adalah bukankah kontrak forum yang digunakan untuk pembentukan mandataris sudah masuk dalam susunan langkah pembentukan struktural yang seharusnya tetap ada dalam forum terpisah. Disini saya akhirnya menemukan kekurangan pada produk hukum PEMIRA FISIP yang mengatur mengenai mekanisme pembentukan struktural tersebut. Tetapi yang menjadikan kekecewaan pribadi pada saya, jawaban yang diberikan didampingi dengan penekanan bahwa hal-hal semacam ini memperlama forum dan menghilangkan esensi dari forum itu sendiri yaitu penyusunan kontrak forum dan pembentukan mandataris KPUM dan Banwaslu, seakan pertanyaan yang saya ajukan tidak berhubungan dengan adanya forum tersebut dan saya tidak mempertimbangkan kepentingan bersama.

Tentu pikiran saya memberontak, “loh esensi mengenai kenapa forum langsung memasuki penyusunan kontrak forum dan pembentukan mandataris aja ga dijelaskan!” tetapi saya berusaha diam dan membiarkan peserta forum yang lain untuk mengutarakan pemikirannya. Meski tentu disitu saya merasa diinjak dan dihakimi begitu saja padahal saya berusaha untuk memperjelas agar forum benar-benar menjalankan asas independen dan berintelektual. Tetapi bak kambing hitam, pertanyaan saya dibalik dan dihilangkan esensinya. Tak henti disitu, sebenarnya masih ada beberapa kejanggalan yang saya rasakan yang tidak dapat saya jabarkan satu-persatu.

Melanjutkan pada forum kedua tadi malam (terhitung sejak tulisan ini dibuat) yaitu hari Minggu, 6 Desember 2020 awalnya berjalan dengan tenang dan sudah sesuai kesepakatan pada forum sebelumnya, akan tetapi ada satu penjelasan yang membuat saya bingung yaitu mekanisme ketika Banwaslu menemukan kecurangan, maka Banwaslu akan membuat laporan kepada BPM. Kemudian saya menanyakan aturan hukum yang menjelaskan mekanisme tersebut, karena saya tidak dapat menemukannya. Tetapi lagi-lagi saya disudutkan dengan pernyataan “agar tidak memperlama forum” dan “pertanyaan tersebut tidak cocok dipertanyakan pada forum tersebut” tanpa bertabayyun atau menanyakan alasan saya mengajukan pertanyaan tersebut. Padahal apabila boleh saya menggaris bawahi, pimpinan forumlah yang mempersilahkan saya untuk bertanya bahkan telah mempersilahkan untuk dijawab, tetapi sebelum pertanyaan saya terjawab, salah satu peserta forum izin bertanya (padahal masih dalam pertanyaan saya) tetapi pimpinan sidang mengizinkan. Dimana pertanyaan tersebut beropini bahwa pertanyaan saya keluar dari pembahasan forum, dimana kemudian pimpinan forum dengan labilnya mengiyakan opini tersebut tanpa bertanya terlebih dahulu kepada saya. Hingga akhirnya saya yang merasa dilecehkan dan tidak dihargai tidak dapat menahan diri dan menyatakan walkout dari forum tersebut karena merasa forum sangat tidak sehat dan merasa kecewa atas sikap Pansel terhadap pertanyaan saya untuk kedua kalinya.

Pasca forum selesai, saya kemudian bertanya kepada anggota KPUM yang lain mengenai apa yang terjadi setelah forum, untuk memastikan diri saya tidak tertinggal informasi dan tetap menjalankan kewajiban saya sebagai anggota KPUM. Sayangnya anggota KPUM yang saya tanyai kemudian menjelaskan bahwa, ia telah berusaha menanyakan kelanjutan nasib saya pada forum tersebut, tetapi Pansel menjelaskan bahwa itu adalah hak sepenuhnya dari saya, sehinggapun tidak terucap permintaan maaf ataupun klarifikasi atas terjadinya hal tersebut. Saya juga mendapat informasi dimana sempat ada pertanyaan dari peserta forum mengenai Banwaslu (saya tidak dapat menjelaskan secara spesifik pertanyaan tersebut) tetapi Pansel tidak dapat menjawab pertanyaan tersebut dan malah melemparkan pertanyaan tersebut kepada demisioner Banwaslu yang saat itu tidak dapat hadir. Sehingga disini saya semakin bertanya-tanya, BPM sebagai Pansel disini sebenarnya memahami atau tidak mengenai PEMIRA yang akan dipersiapkan ini?

Selain itu, disini saya semakin merasa intervensi BPM selaku pansel dalam menekan forum KPUM dan Banwaslu untuk segera memulai penyusunan kontrak forum dan pemilihan mandataris KPUM dan Banwaslu menunjukkan seakan hal itu memang menjadi hajat dari Pansel sendiri.. Padahal apabila kita buka kembali pada penjelasan pasal 7, forum pembentukan struktural tersebut adalah berdasarkan asas kebutuhan, tetapi pansel tidak bertanya terlebih dahulu kepada anggota KPUM maupun Banwaslu apakah yang paling dibutuhkan saat itu adalah pembentukan struktural. Tentu disini saya tidak merasakan independensi yang merupakan sifat dasar KPUM. Padahal seharusnya BPM sebagai lembaga tertinggi di miniatur negara FISIP dapat memberikan pendidikan politik secara ideal, namun kenyataannya forum yang mereka contohkan sangat jauh dari kata ideal. Hingga tulisan ini selesai dibuat, belum ada klarifikasi baik resmi maupun secara pribadi yang disampaikan oleh Pansel kepada saya atas apa yang terjadi dalam forum tersebut.

(Dev)

“Yuk pilih A soalnya agamanya islam!”

“Yuk vote si B, kan dari Jember juga kaya kita!”

“Pilih C aja deh, yang lain keturunan Cina.”

“Vote yang D yuk, ganteng ketuanya.”

Pernah nggak sih mendengar kalimat yang mirip dengan empat contoh di atas? Tanpa kita semua sadari, perilaku memilih berdasar adanya kesamaan dan afeksi yang melibatkan emosi seakan sudah menjadi budaya, menjadi peraturan tidak tertulis yang diterapkan di negara kita entah sejak kapan. Contoh paling besar adalah bagaimana pemilu di Indonesia berlangsung, siapapun kandidatnya, jika kandidat oposisinya merupakan orang yang bukan beragama islam, maka seakan otomatis gagal. Tanpa perlu melihat kompetensi dan pencapaian baik yang telah ia lakukan.

Apabila ada ajang pencarian bakat, maka para peserta akan meminta dukungan dari masyarakat daerahnya, dengan bicara menggunakan bahasa daerah mereka sebagai penunjang. Seperti, “Hai, aku Anisa dari Lombok, warga Lombok, dukung aku ya!”. Tentunya, masyarakat yang merasa memiliki kesamaan daerah dengan si peserta ajang pencarian bakat tersebut akan berlomba-lomba mengirim dukungan. Mirisnya lagi, banyak yang tidak melihat apakah orang tersebut pantas dan cukup kompeten untuk menjadi pemenang dan mendapat banyak dukungan.

“Ah, yang penting orang Lombok jadi juara.”

Hal semacam ini seakan telah tertancap di negara kita cukup lama. Penolakan terhadap ‘sesuatu’ yang dianggap berbeda. Padahal negara kita menganut ideologi Pancasila, dengan Bhinneka Tunggal Ika sebagai semboyan yang menegaskan adanya sifat saling rangkul saat berbeda sekalipun. Perlukah orang yang beragama sama dengan kita mendapat dukungan apabila perilakunya meresahkan dan kontroversial? Perlukah mendepak calon pemimpin yang beragama lain sekalipun yang ia lakukan tegas dan benar? Perlukah menjual ‘kesamaan’ tersebut sebagai syarat untuk mendapatkan dan mencapai sesuatu? Perlukah mengabaikan dan tidak menimbang faktor lain jika sudah melihat kesamaan dengan orang tersebut?

Zaman sudah berevolusi dan yang sama belum tentu selalu baik, belum tentu selalu benar, belum tentu layak untuk terus didukung. Miris rasanya melihat banyak sekali orang menjadi buta dan membela apapun yang menurut mereka ‘sama’ sekalipun banyak kebobrokan pada orang atau kelompok tersebut. Bagaimana negara bisa maju jika yang diagungkan selalu “Yang penting satu RAS dengan kita”? 

Mengenai contoh kalimat terakhir pada kalimat pembuka, masyarakat Indonesia juga cenderung memilih dengan melihat fisik atau cover seseorang. Yang penting yang ia pilih merupakan kandidat yang dianggap memiliki paras yang rupawan, maka ia yang akan mendapat banyak suara. Contoh seperti ini masih sering saya temukan di kalangan remaja seumuran saya sendiri sejujurnya.

Menurut saya pribadi sebagai penulis, tidak masalah jika ingin mendukung individu atau kelompok berdasarkan adanya kesamaan atau melibatkan afeksi. Namun tetap, pertimbangannya tidak boleh hanya karena poin tersebut saja. Kita sebagai generasi muda penerus bangsa harusnya dapat memihak yang benar, yang baik, yang kompeten, bukan hanya yang sama dengan kita, atau memiliki fisik sesuai dengan ‘tipe ideal’ kita. Toh apa masalahnya jika memilih yang berbeda? Yang penting kan tujuannya baik dan membawa kita pada sebuah kemajuan. Bukannya kemunduran moral. Yang memiliki fisik rupawan juga belum tentu akan menciptakan sebuah perubahan. Karakteristik yang masuk pada istilah kompeten seperti di atas maksudnya dapat dilihat dari bagaimana prestasi akademik maupun non akademik calon, sifat dan perilakunya pada orang lain, visi misi dan keahliannya dalam bidang yang ia pilih, dan sebagainya. Beberapa hal yang tadi disebutkan masuk dalam faktor yang rasional.

Memperhatikan bagaimana sistem demokrasi yang ada di Indonesia, pada dasarnya manusia melakukan sesuatu berdasar pada sesuatu yang dinamakan ‘akal’. Rasionalitas bertumpu pada adanya akal sehat. Bukannya mahasiswa seharusnya selalu menggunakan akal fikiran dalam melakukan setiap tindakannya? Namun dalam situasi demokrasi saat ini di dalam masyarakat, khususnya lingkungan mahasiswa yaitu kampus, kebanyakan mahasiswa masih membuat keputusan atau bertindak diluar akal rasional. Masih banyak mahasiswa yang saya sendiri perhatikan membuat keputusan berdasar afeksi atau perasaan, berdasar adanya kesamaan dan melibatkan emosi. Dari sini sudah dapat dilihat bahwa generasi ‘sekarang’ juga masih mengabaikan pentingnya penggunaan rasionalitas dalam menentukan sebuah pilihan. Sering terjadi di lingkungan mahasiswa seakan telah menjadi sebuah budaya untuk dilakukan pada tiap rentang waktu.

Untuk menciptakan sistem demokrasi yang mengutamakan rasionalitas di kalangan masyarakat, khususnya mahasiswa, dibutuhkan adanya kesadaran pada diri mahasiswa masing-masing. Berkaca pada perilakunya dan memperbaiki diri apabila selama ini termasuk sering menggunakan afeksi dalam membuat sebuah keputusan. Mahasiswa yang seharusnya menjunjung tinggi rasionalitas dalam akademik semestinya mengutamakan akal fikirannya daripada berpacu pada adanya kesamaan atau emosi yang jatuhnya jauh dari rasionalitas. Dalam PEMIRA kali ini, saya mengajak para pembaca untuk menunjukkan sisi rasional dalam dirinya untuk menentukan pilihan nanti supaya calon yang terpilih merupakan mahasiswa yang kompeten, baik, berdedikasi tinggi, berprestasi, dan menguasai bidangnya seperti semestinya.

Penulis : Alrounesya

Pandemi Covid-19 belum menunjukkan tanda-tanda penurunan kasus, berdasarkan data terkini total sudah 157.000 lebih kasus terkonfirmasi. Dalam keadaan seperti ini pemerintah mulai melakukan pembahasan terkait pilkada serentak yang akan dilakukan pada 9 Desember mendatang.

Pihaknya menegaskan bahwa pelaksanaan pilkada tahun ini akan mengedepankan aspek kesehatan dan keselamatan peserta, petugas serta pemilih. Hal ini tentunya akan menjadi tantangan besar bagi KPU dan Banwaslu pasalnya mereka perlu memastikan aspek keamanan dan kesehatan.

Pelaksanaan pilkada serentak 2020 ditengah pandemi seperti ini dinilai sangat berisiko dan rawan kecurangan serta berpotensi memunculkan money politics, dimana selain bertaruh pada keselamatan jiwa masyarakat juga sedang berjuang memulihkan perekonomian. Keadaan seperti ini dapat dimanfaatkan oleh banyak kepentingan sehingga menjadi perhatian dari para kandidat yang bersaing memperebutkan kursi kekuasaan tersebut. Kalaupun tetap dilakukan pilkada serentak ini bisa menjadi produk cacat demokrasi.

Perlu kita ingat ke belakang, pengalaman kisruh Pemilu tahun 2019 memberikan pelajaran pahit akibat gugurnya ratusan penyelenggara pemilu karena kelelahan.

Terlebih ditahun 2020 ini kita dihadapkan pada digelarnya kontestasi demokrasi di tengah pandemi Covid 19. Lalu akankah pengalaman pahit ini akan terulang kembali? Seperti yang kita ketahui para penyelenggara, umumnya berjibaku dengan  waktu hingga bekerja  berjam-jam. Hal tersebut dapat menurunkan imunitas seseorang sehingga berpeluang untuk terpapar Covid-19.

Tak hanya urusan kesehatan dan keamanan, Dalam mendukung suksesnya pilkada serentak 2020 tentunya pemerintah juga perlu mendukung segala sumber daya yang dibutuhkan, salah satunya adalah keuangan. Seperti yang kita ketahui bersama anggaran pemerintah daerah terkuras habis untuk membiayai  upaya pemutusan sebaran Covid 19 yang sudah merebak hingga ke pelosok Indonesia. Termasuk meluncurkan APBD di  daerah-daerah  yang menggelar Pilkada 2020.  Oleh karena itu, Kementerian Keuangan (Kemenkeu) dengan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) terus melakukan koordinasi. Khusunya, terkait pendanaan untuk Pilkada serentak 2020 sesuai  peraturan perundang-undangan.

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menjelaskan, dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 disebutkan bahwa seluruh kegiatan pemilihan dibebankan kepada APBD. Namun, terdapat juga kalimat dapat didukung oleh APBN sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Sri Mulyani mengaku pihaknya dan kementerian terkait telah melakukan evaluasi berdasarkan kondisi Covid-19, hal tersebut disampaikan secara sangat detail oleh Mendagri. Bahwa 270 daerah yang melakukan Pilkada, dalam menghadapi guncangan Covid-19, semuanya melakukan realokasi dan refocusing dari APBD-nya. Namun seperti disampaikan oleh  Mendagri, refocusing dan realokasi tidak berlaku untuk dana yang sudah dicadangkan untuk pelaksanaan Pilkada tersebut. Sumber :Kemenkeu, Jakarta, Kamis (11/6/2020).

Dikatakan Mendagri dalam  presentasinya, melakukan penyisiran terhadap komitmen dari 270 daerah yang memang sejak awal mestinya di dalam APBD-nya. Pemerintah Daerah  sudah mencadangkan anggaran untuk pilkada. Namun karena Covid-19 ini mempengaruhi banyak daerah termasuk dalam hal Penerimaan Asli Daerahnya (PAD).

Dengan demikian maka pelaksanaan Pilkada 9 Desember 2020 hampir dipastikan digelar. Karena berbagai tahapan termasuk anggaran pemerintah daerah dan  pusat  sudah diposkan untuk mendukung Pilkada serentak di 270 daerah tersebut.

Ya kita doakan saya semoga pemerintah dapat mengambil langkah terbaik terkait pelaksanaaan pilkada serentak ditengah pandemi ini agar tak berbuntut pada permasalahan lainnya.

Penulis: Nurul Widyaningsih

Masalah sosial yang terjadi di indonesia semakin hari semakin banyak tapi pekerja sosial yang ada untuk menangani masalah tersebut sangat terbatas jumlahnya sehingga banyak orang yang seharusnya mendapatkan pelayanan tidak mendapatkan nya. Padahal rasa nyaman dalam menjalani hidup itu sangat penting. Coba bayangin kalau kita punya banyak masalah dalam hidup pastinya gak mungkin nyaman dong menjalani hidup nanti ada aja yang pusing atau marah-marah secara tiba -tiba dan masih banyak lagi sebagai akibat dari banyaknya masalah yang ada dalam kehidupan ini.

Jumlah manusia seperti yang kita tau setiap harinya semakin banyak dan kita juga tau bahwabmasalah tidak bisa dipisahkan dari kehidupan setiap orang. Kurang lebih saat ini ada 26 jenis masalah sosial yang ada di indonesia mulai dari yang biasa kita lihat di jalan jalan seperti pengemis pemulung sampai yang mungkin tidak terbayangkan atau jarang kita dengar atau telusuri seperti korban trafficking dan komunitas adat terpencil. Mungkin ada yang belum tau tentang traficking nah aku mau jelasin sekilas aja nih tentang trafficking. Trafficking itu tindakan perdagangan manusia. Nah mungkin ada yang bertanya tanya nih gimana sih cara cara pelakunya ngeyakinin si korban? Menurutku ada veberapa cara yang dilakukannantara lain diancam entah diancam mau dibunuh kalau gak msu ikut sama si pelaku atau diancam keluargavnya yang akan dibunuh atau diancam korban akan disiksa sama si pelaku dan lain lain. Yang ke dua dengan cara korban di janjikan sesuatu oleb pelaku pekerjaan dengan gaji gede tali harus tinggal disana dalam waktu tertentu misalnya jadi akhirnya korban mau ikut eh pas udah sampai dilokasi dan mulai tinggal di sana fakta ysng terjadi gak sesuai dengan omongan di awal dong tentunya. Dan akhirnya jadilah dia budak dari orang yang beli. Nah berdasaekan data dari BPS ( badan pusat statistik) tahun 2016 juga dapat diketahui bahwa untuk diwilayah jember aja nih ada 21 kasus korban traficking serta 776 pemulung. Itu baru jember aja lo ya belum yang lain lain coba bayangin masa manusia dibuat jual beli yang bener aja yang dijual itu barang kek ini kok malah orang kayak gak ada yang lain aja. Menurutku pribadi halnini gak bisa dibenarkan dengan alasan apapun.

Oleh karena itu jurusan ilmu kesejahteraan sosial sebagai jurusan yang nantinya ajan melahirkan pekerja sosial yang tugas nya adalah menangani masalah masalah sosial semacam ini sangat penting. Sayangnya ada beberapa hal miris yang aku temukan selama jadi mahasiswa KS beberapa diantaranya adalsh universitas yang membukajurusan ini jumlahnya masih sangat sedikit salah satunya adalah universitas jember tempatku belajar saat ini. Jurusan ini juga masih terbatas di perguruan tinggi negri aja setauku belum.ada perguruan tinggi swasta yang membuka jurusan ini.

Berdasarkan pengalamanku sendiri jurusan ini kurang dikenal masyarakat kebanyakan nih kalau ditanya “kamu ambil jurusan apa?” terus aku jawab “ilmu kesejahteraan sosial” respon nya kebanyakan jurusan apa itu atau aku ngga pernah denger” dan sejenisnya. Padahal jurusan ini nih penting banget buat masyarakat. Nah dari semua orang yang masuk di jurusan ini juga belum tentu semua nya jadi pekerja sosial. Udah yang masuk dikit yang jadi pekerja sosial semakin dikit. Di sisi lain masalah yang harus ditangani semakin banyak. Pertanyaan ysng muncul ksn gimana cara nangani nyabksn pekerja sosial juga manusia punya batas juga dan cara penangananya pun gak asal asalan harus bener bener sampe tuntas kalau gini terus gimana maiu tertangani semua masalahnya. Menurutku pribadi sih hal hal gini harus dibiasakan sejak dini dalam arti misalnya pekerja sosial melakukan kunjungan gitu ke anak-anak SD terus diajak lah anak-anak itu buat ngeliat gimana sih cara pekerja sosial ini kerja? Selain cara itu bisa buat anak-anak punya jiwa sosial yang tinggi terhadap sesama nya gal itu juga bisa msmpengaruhi mereka agar nantinya jadi pekerja sosial dan juga prodfesi peksos ini bisa lebih dikenal mulai dari anak anak usia dini.

Di sekolah tingkat dasar (SD) sampai sekolah menengah atas (SMA) itu kan ada pelajaran ilmu pengetahuan sosial nah ini bisa dibuat sebagai praktrk nya dilapangan buat mempraktekkan apa yang udah di dapat dari pelajaran ilmu pengetahuan sosial ini. Jadi bukan Cuma teori aja harus ada prakteknya dong. Atau bisa juga dengan cara ngadain seminar atau sejenisnya gitu buat ngenalin profesi pekerja sosial di kalangan masyarakat umum. Nah dengan begitu profesi peksos ini akan senmakin dikenal di masyarakat dan juga kalau bisa universitas yang buka jurusan kesejahteraan sosial diperbanyak vuat mempermudah orang jalsu msu daftar di jurusan KS kalau bisa juga bukan cm universitas negri yang buka jurusan ini tapi universitas swasta juga.

Penulis : Surya